MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan apartemen De Glass Residence di Jalan Gelas/Ayahanda, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Kota Medan Tahun 2015-2035. Sebab, proyek bangunan vertikal yang akan dibangun 26 lantai ini berada di kawasan pemukiman penduduk kepadatan tinggi.

Kuasa hukum warga yang keberatan, Fernando Sitompul mengatakan, berdasarkan Perda RDTR Kota Medan 2015-2035 Lampiran X tentang zonasi terdapat 18 poin. Khusus poin 9 terkait zona perumahan kepadatan tinggi atau R1 memiliki ketentuan yakni Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80 persen, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 3,2 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 15 persen, dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai/18 meter. “Apartemen De Glass berada di kawasan Kelurahan Sei Putih Tengah yang masuk dalam zona R1. Oleh sebab itu, sesuai Perda RDTR tersebut maka pembangunan apartemen tidak diperbolehkan dalam Zona R1 karena ketinggian bangunan yang akan dibangun mencapai 26 lantai atau lebih dari 4 lantai,” ujar Fernando, kemarin.

Karenanya, sambung Fernando, warga jelas menolak dan keberatan. Sebab, banyak dampak negatif yang nantinya ditimbulkan dari adanya pembangunan apartemen tersebut. Selain telah merusak dinding rumah, warga khawatir apartemen tersebut akan menguras persediaan air tanah, menimbulkan dampak sosial, dan membuat Jalan Gelas semakin macet.

“Pertama, masalah air. Kebutuhan air apartemen dan masyarakat bisa jadi rebutan. Kedua, adanya apartemen yang dekat dengan permukiman seperti itu bisa menimbulkan budaya hedonis. Selain itu juga menambah tingkat kemacetan di Jalan Gelas yang sebelum ada apartemen saja sudah macet. Lalu, pada saat pembangunan juga, kan, materialnya berbahaya kalau jatuh-jatuh, debu juga,” ungkapnya.

Menurut Fernando, berbagai upaya sudah dilakukan pihak pengembang agar bisa membangun apartemen itu, terutama untuk mendapat persetujuan warga. Bahkan, sempat terjadi konflik antarwarga yang menghuni di sekitar lokasi apartemen. Oleh karenanya, ia menduga konflik horizontal ini sengaja dibuat pengembang agar memecah persatuan warga. “Ada beberapa aspek alasan penolakan apartemen De Glass, di antaranya potensi dan pelanggaran dampak lingkungan sosial. Kemudian, aspek indikasi pelanggaran perizinan. Pelanggaran dampak sosial yaitu kenyamanan dan ketenangan warga terganggu, sedangkan perizinan terindikasi cacat hukum karena warga sampai sekarang menolak dan tidak ada meneken. Akan tetapi, faktanya izin telah keluar dan ini yang kami pertanyakan,” paparnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi mendesak Pemko Medan untuk benar-benar mengawasi proyek apartemen itu. Jika memang diprotes warga, maka kegiatan proyek harus dihentikan atau distanvaskan.“Pemko Me-dan melalui instansi terkait jangan tutup mata, harus tegas terhadap pengembang yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Jangan karena kepentingan bisnis, warga yang dikorbankan,” tegasnya.

Terkait adanya dugaan proyek ini melanggar Perda RDTR, Salman belum bisa memastikan. Ia terlebih dahulu akan mempelajarinya. “Kita pelajari dulu apa benar memang melanggar Perda RDTR. Namun, nantinya kita akan sampaikan dalam rapat internal Komisi D untuk diajukan RDP (rapat dengar pendapat),” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kota Medan mulai dilanda resah. Pasalnya, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum juga mendistribusikan 12 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) kartu BPJS Kesehatan.

Keresahan mereka bukan tak beralasan. Anggota DPRD Medan yang kalah dalam pemilihan legislatif (pileg), tampaknya tak lagi merespon kebutuhan warga ini. Padahal sebelum pileg, program penambahan kuota 80 ribu warga Kota Medan untuk PBI BPJS ini sangat getol digaungkan para legislatif incumbent.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Bah-rumsyah menyatakan, pihaknya tetap fokus memperjuangkan PBI BPJS untuk warga Kota Medan. “Karena sudah ada kuota penambahan 80 ribu warga, ini yang tetap kita perjuangkan. Terlepas dari siapa yang mengurus, mau caleg mau enggak kami dari Komisi B tetap akan memintan

Pemko Medan segera mendistribusikan kartu tersebut,” ujar Bahrumsyah kepada wartawan, kemarin (17/5).

Menurut dia, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memang belum mendistribusikan PBI 12 ribu kartu BPJS Kesehatan. Salah satu penyebabnya, karena Dinkes Medan ingin Dinas Sosial terlebih dulu melakukan verifikasi berkas.

“Sah saja jika ingin verifikasi berkas layak atau tidak menerima kartu tersebut. Tapi kami beranggapan, semua warga Medan layak menerima. Terutama, mereka yang tidak mampu termasuk warga yang dulunya menjadi peserta BPJS mandiri kemudian tak sanggup lagi membayar iuran. Ini artinya, mereka tidak mampu sehingga layak mendapat bantuan,” kata politisi PAN ini.

Diutarakan dia, apabila 12 ribu katu BPJS Kesehatan tersebut batal didistribusikan maka dari segi aturan Pemko Medan telah melanggar. Sebab, bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. “Nama-nama warga yang menerima kartu tersebut sudah ada, hanya tinggal disalurkan saja. Tapi, tetap juga menunggu verifikasi dari Dinas Sosial,” cetusnya.

Bahrumsyah menambahkan, pihaknya akan kembali memanggil Dinkes Medan untuk mempertanyakan. Direncanakan pemanggilan dilakukan pada pekan depan. “Senin depan sudah dijadwalkan, Dinkes Medan kita panggil untuk menanyakan lagi kendala pendistribusian PBI BPJS Kesehata,’’ tegasnya.

Dia mengatakan, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan untuk Kelas III.

“Makanya, setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah PBI BPJS Kesehatan sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi penerima PBI itu bukan saja warga miskin, tapi idealnya untuk seluruh warga Medan apabila mampu secara anggaran,” bebernya.

Dia melanjutkan, warga yang miskin di Medan sudah tertampung hampir 400 ribuan dalam program kesehatan ini, baik dari anggaran APBD Kota Medan maupun APBD Sumut dan APBN. Makanya, alokasi anggaran jaminan kesehatan ditambah untuk warga yang tidak mampu berobat.

“Warga yang tidak mampu berobat memang tidak masuk kategori miskin. Akan tetapi, ketika berobat kesulitan karena tak memiliki biaya. Ini yang mau kita akomodir dan jumlahnya cukup banyak. Bahkan, kenapa tidak kalau anggaran cukup maka seluruh warga Medan ikut didaftarkan. Dengan begitu, produktivitas kerja meningkat lantaran jaminan kesehatan sudah tertampung oleh negara. Otomatis, kesejahteraan masyarakat meningkat,” paparnya.

Ia menambahkan, dari payung hukum sudah jelas yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan Permendagri Nomor 38/2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2019. Bahwasanya, jaminan kesehatan terhadap masyarakat harus terakomodir khususnya yang miskin dan tidak mampu berobat. Oleh sebab itu, Dinkes Medan tolak ukurnya tidak lagi dengan validasi data berdasarkan regulasi sosial. Melainkan, wajib dengan aturan tentang kesehatan.

“Gak nyambung dengan dinas sosial lagi persoalan kesehatan, tapi dinas kesehatan. Kalau mampu mengakomodir seluruh masyarakat termasuk yang mampu, maka tentu diapresiasi,” punkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Medan, Edwin Effendi ketika dikonfirmasi, menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan. Edwin mengaku, masih melakukan koordinasi dengan Dinsos Medan.

Pun begitu, Edwin tidak menjelaskan maksud dilakukannya koordinasi. Apakah berkaitan dengan data warga miskin seperti yang disebutkan Bahrumsyah atau hal-hal lainnya.”Tidak ada kita tahan itu, mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi, memang saat ini kita masih koordinasi dengan Dinas Sosial, bukan menahannya,” ujarnya singkat.

Diketahui, alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan khususnya PBI BPJS Kesehatan telah ditambah tahun ini dari sebelumnya Rp90 miliar menjadi Rp112 miliar. Otomatis, jumlah penerima bantuan kesehatan ini pun bertambah.

Di tahun 2018, kepesertaan BPJS berjumlah sekitar 326 ribu jiwa. Maka dari itu, pada 2019 kuota bertambah 80.527 jiwa. Artinya, sekitar 400 ribu lebih penerima bantuan kesehatan yang diakomodir. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Uang jasa pengabdian (pesangon) bagi anggota DPRD Medan yang tak terpilih atau kalah dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019, ternyata belum jelas. Sebab, Pemko Medan tak ada menganggarkannya di APBD.

“Gak ada enggak diberikan lagi setahu saya (uang jasa pengabdian), kita juga enggak ada menggagarkannya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga kepada Sumut Pos, kemarin (17/5).

Diutarakan Irwan, kalau tidak salah sejak dua periode belakangan anggota DPRD Medan tidak ada dianggarkan uang jasa pengabdian. Dengan kata lain, memang tidak mendapatkan lagi pesangon. “Mungkin DPR RI yang mendapatkan itu (uang jasa pengabdian), kalau DPRD kabupaten/kota tidak,” ucapnya.

Disinggung pernyataan Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz yang menyatakan anggota dewan mendapatkan pesangon, Irwan menyebut pernyataan itu keliru dan kemungkinan lupa. “Mungkin salah dan lupa apa yang disampaikan Sekwan (Sekretaris DPRD Medan) bahwasanya mereka (anggota dewan tak terpiih) mendapatkan pesangon. Sebab, dari keterangan Kabag Umum Sekretariat DPRD Medan (Andi Syukur Harahap), memang tidak ada lagi diberikan,” tukasnya.

Sementara, Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz yang dikonfirmasi via selulernya meralat pernyataan dia yang pernah disampaikan sebelumnya. Kata Aziz, uang jasa pengabdian anggota dewan tak terpilih belum dianggarkan. “Iya benar belum dianggarkan uang jasa pengabdian anggota dewan, saya ralat pernyataan yang pernah saya sampaikan sebelumnya,” ujar Aziz.

Menurut dia, belum dianggarkannya pesangon untuk anggota dewan tak terpilih karena masih menunggu petunjuk teknis atau arahan dari Kemendagri. “Kita sudah sudah konsultasi dengan Kemendagri dan sekarang masih menunggu arahannya bagaimana,” kata Aziz.

Namun demikian, sambung Aziz, anggota dewan tak terpilih tetap mendapatkan uang pesangon. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Nanti kita anggarkan di P-APBD (Perubahan APBD) 2019 karena sudah ada regulasinya,” tutur dia.

Aziz mengatakan, dalam pasal 19 PP Nomor 18/2017 disebutkan, pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD.

Dengan ketentuan, masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 bulan uang representasi atau gaji. Begitu juga masa bakti sampai dengan 2 tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 bulan gaji dan seterusnya.

“Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat maka tidak diberikan uang jasa pengabdian,” pungkasnya.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi Syukur Harahap mengakui, memang belum ada dianggarkan uang pesangon dalam pos anggaran Sekretariat DPRD Medan. “Belum dianggarkan memang, karena belum ada penetapannya dari Pemko Medan,” ucapnya.

Kata Andi, pada periode lalu 2009-2014 anggota dewan yang tak terpilih diberikan cincin emas seberat 10 gram. Namun, untuk periode 2014-2019 tidak diperbolehkan lagi. “Periode saat ini tidak diperkenankan lagi memberikan cincin atau hadiah seperti itu,” ujar dia. (ris/ila)