MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengrajin pernak-pernik lebaran mulai banjir pesanan. Mulai dari bentuk ketupat, bedug, lampion lebaran hingga gantungan motif bulan masjid atau bulan bintang menjadi incaran untuk menghias rumah, pusat perbelanjaan, hotel bahkan kafe.

Sebab, tidak sampai 3 minggu lagi hari raya Idul Fitri akan tiba. Mia (28), salah seorang pengrajin pernak-pernik lebaran di Jalan Adi Sucipto, Medan Polonia mengaku sudah mulai banjir pesanan jauh sebelum lebaran yaitu seminggu menjelang puasa. Pesanan tersebut berupa miniatur bedug, lampion lebaran, gantungan motif bulan masjid dan bulan bintang.

“Kita mulai dapat orderan seminggu jelang puasa. Memang untuk awal ramadan ini pesanan tidak banyak, seperti hiasan ketupat, bedug, bulan masjid dan bulan bintang,” ujar Mia saat ditemui, kemarin.

Ia mengaku, usaha musiman ini dijalankan sejak 2016 lalu bersama sang suami Munawir Al Hamdani dan 7 orang pekerjanya. Bahan utama untuk pernak-pernik ini adalah styrofoam untuk dicetak dengan bentuk bulan masjid dan bulan bintang. Selanjutnya, dicat dengan warna kuning dan hijau. Sedangkan gabung untuk dianyam menjadi bentuk ketupat.

“Awal-awal Ramadan omset dari pesanan satu hari baru Rp600.000 sampai Rp700.000. Ramai pesanan biasanya pada pertengahan Ramadan. Kalau tahun lalu, kami bisa dapat omset Rp2 juta sampai Rp3 juta,” bebernya.

Dikatakan Mia, pada awal Ramadan rata-rata pesanan sekitar 50-an. Sedangkan pertengahan bisa melebihi 100.”Harapan saya tahun ini penjualan bisa meningkat dibanding dengan tahun lalu. Di mana, tahun lalu kami meraup keuntungan Rp10 jutaan. Mudah-mudah tahun ini bisa tembus di atas Rp10 juta,” ujarnya lagi.

Munawir, suami Mia menuturkan, pesanan tak hanya dari Medan saja tetapi dari luar juga. Paling jauh yakni dari Binjai, Aceh, Riau, dan Pekanbaru. Harga yang ditawarkan beragam seperti ketupat ada 5 jenis mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 60.000, tergantung ukurannya.

“Kalau harga bedug kita tawarkan dengan 3 jenis, ada yang harga Rp300.000, Rp 400.000 dan Rp500.000 sesuai ukurannya. Kalau gantungan bulan bintang dan bulan masjid rata-rata Rp15.000. Sementara, lampion lebaran sedikit mahal yang ukuran besar Rp100.000,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascapemilihan umum (pemilu) pada 17 April yang lalu, gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan tampak sepi dan lengang. Tidak seperti hari-hari sebelum kegiatan kampanye dan pemilu, kantor DPRD Sumut tampak beraktivitas padat melayani keluhan dan aspirasi rakyat.

Pantauan Sumut Pos, Kamis (16/5), dari fraksi ke fraksi dan dari komisi ke komisi, hanya segelintir anggota dewan yang hadir. Ditanyai mengenai hal itu, Sekretaris Dewan, Erwin Lubis mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal kehadiran anggota dewan yang tampak sepi di kantor DPRD Sumut.

“Soal absensi dan tingkat kehadiran anggota dewan saya tidak tahu. Itu arahnya bukan ke Sekwan tapi ke fraksi masing-masing. Di sini kami hanya mengurusi masalah absensi kehadiran para ASN, anggota dewan kan bukan ASN,” ucap Erwin Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (16/5).

Dikatakan Erwin, sepengetahuannya saat ini para anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja (kerja) keluar kota. “Setahu saya mereka semua keluar kota. Ada yang berangkat sama Banmus dan Banggar. Ada yang ke Jawa Barat dan ada juga yang ke Jogja,” ujar Erwin.

Senada dengan Erwin, saat ditanya mengenai tingkat kehadiran tersebut ke sejumlah ketua Fraksi, mereka menyebutkan bahwa saat ini hampir seluruh anggota dewan sedang melakukan Kunker keluar kota.

“Semua lagi keluar kota, saya sendiri lagi Kunker ke Jawa Barat sama Banmus, yang lain pergi sama Banggar. Perginya dari Rabu kemarin, pulangnya Sabtu. Nanti hari Senin juga sudah pada masuk kantor,” kata Ketua Fraksi PDIP, Baskami Ginting kepada Sumut Pos.

Adapun yang tinggal di gedung dewan, lanjut Baskami, adalah mereka yang bertugas piket. Senada dengan Baskami, Ketua Fraksi Demokrat, Meilizar Latief mengatakan bahwa dirinya juga sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota. “Kami semua memang sedang pergi, saya sendiri lagi ke Jawa Barat, teman-teman yang lain ada yang ke Jogja dan ada yang ke Jakarta,” terangnya.

Menanggapi hal itu, kepada Sumut Pos, pengamat sosial politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Warjio mengatakan bahwa DPRD Sumut harus memiliki manajemen yang baik dalam mengatur waktu kunjungan kerja.

“Kalau mau Kunker ya jangan semua berangkat, harus ada minimal satu orang per komisi yang tinggal dan berjaga di kantor. Katakanlah kunker memang untuk kepentingan rakyat, tapi jangan sampai mengesampingkan pelayanan yang sesungguhnya, yakni menerima keluhan dan aspirasi rakyat yang ingin mengadu kepada mereka dikantor dewan yang terhormat itu. Harus ada yang namanya manajemen untuk mengatur itu,” ucap Dr. Warjio kepada Sumut Pos, Kamis (16/5).

Dilanjutkan Warjio, fungsi utama dari anggota DPRD adalah menerima, mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kalau tak ada anggota dewan yang berkompeten yang mau ditemui masyarakat dikantor DPRD, lantas mau dengan siapa rakyat itu mengadu? Para anggota legislatif itu harus selalu ada untuk menerima aspirasi rakyat untuk memperjuangkannya kepada para eksekutif,” ujar Warjio.

Dasarnya, lanjut Warjio, adalah etika dari para anggota dewan itu sendiri.”Ini sudah masalah etika, harus ada kesadaran dari masing-masing mereka bahwa mereka ada di situ untuk kepentingan rakyat. Menerima dan mendengar keluhan rakyat yang mendatangi mereka. Karena seyogianya kantor dewan itu adalah milik rakyat, para wakil rakyat harus menyadari bahwa mereka ada disitu karena rakyat,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Belawan, komitmen menjadi institusi bebas dari korupsi untuk menuju zona integritas kawasan yang berada di Pelabuhan Belawan.

Pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan birokrasi bersih dan melayani (WBBM), ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh Kepala KPPBC TMP Belawan, Aryo Limanseto, disaksikan Kepala Kanwil DJBC Sumut, Oza Olavia yang berlangsung di halaman KPPBC TMP Belawan, Rabu (15/5).

“Kita berkomitmen untuk menerapkan zona integritas bebas dari korupsi secara menyeluruh melalui tata laksana, perbaikan sistem dan bisnis serta integritas sumber daya manusia,” kata Kepala KPPBC TMP Belawan, Aryo Limanseto.

Pencanangan WBK dan WBBM berada dalam ranah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan KPPBC TMP Belawan, sebagai motivasi, agar tidak terpengaruh dan menghindari pertentangan kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga bisa bersikap transparan dan jujur.

“Komitmen ini akan kami pedomani dan jalankan. Selain itu, pelayanan kepada publik akan terus ditingkatkan menuju integritas birokrasi pelayanan yang baik kedepannya,” kata Aryo.

Sementara, Kepala Kanwil DJBC Sumut, Oza Olavia menerangkan, kegiatan zona integritas kawasan ini adalah bentuk komitmen bagi KPPBC TMP Belawan. Harapannya, ini dapat dilaksanakan oleh KPPBC TMP Belawan untuk pimpinan dan pegawai.

“Pencanangan WBK dan WBBM ini harus ada perubahan dalam bentuk pelayanan bisnis, sumber daya manusia dan budaya kerja. Bentuk reformasi perubah lebih baik sudah lama dicanangkan, hari ini (kemarin,Red) kita buat komitmen dalam bentuk zona integritas,” jelas Oza.

Pelaksanaan zona integritas ini, lanjut Oza, disesuaikan dengan Permen PANRB. Artinya, secara kesatuan harus wilayah Pelabuhan Belawan menjadi zona integritas. Komitmen integritas kawasan untuk sarana ada di Pelabuhan udara Kualanamu dan Pelabuhan Belawan.

“Secara pelaksanaannya, Kualanamu sudah terlaksana. Hari ini, untuk Pelabuhan Belawan KPPBC TMP Belawan kita canangkan zona integritas. Kepada institusi yang ada, akan mengeluarkan zona integritas. Jadi, secara kawasan akan terwujud WBK dan WBBM di areal Pelabuhan Belawan,” terang Oza.

Bentuk komitmen zona integritas dilakukan penandatanganan oleh institusi lain dan cap tangan sebagai bentuk komitmen bersama. Acara yang dihadiri oleh pejabat dari Polres Pelabuhan Belawan, Ditpolair, Lantamal I, Imigrasi, Kejaksaan dan instituai lain, diisi dengan tausyah dan buka bersama. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Yatmini yang hidup sebatang kara ditemukan tewas di rumahnya, Lingkungan 14, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (16/10) pagi. Tewasnya nenek berusia 60 tahun menghebohkan masyarakat sekitar.

Penemuan jenazah nenek yang keseharian mencari barang bekas, pertama kali diketahui tetangga sebelah rumahnya. “Nenek itu tinggal sendirian, tidak ada keluarganya yang peduli. Kami curiga, kenapa sudah 2 hari ini nenek itu tidak nampak, ketika kami cek ke rumahnya, kami lihat nenek itu sudah meninggal,” kata Nurhafni tetangga nenek tersebut.

Peristiwa itu dilaporkan warga ke Polsek Medan Labuhan. Polisi datang ke lokasi, mengecek kematian nenek itu, dari hasil identifikasi tidak ada tanda kekerasan pada tubuh nenek tersebut.

Pihak keluarga yang datang menolak dibawa visum ke rumah sakit. Keluarga menyatakan nenek tersebut tewas karena sakit. Keluarga kemudian membuat pernyataan kepada pihak kepolisian.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Bonar H Pohan mengatakan, nenek itu meninggal karena sakit. “Dari tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan maupun pembunuhan,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin berjanji akan memproses aduan warga, yang menilai Camat Medan Marelan arogan.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Pemko) Medan Muslim Harahap, Kamis (16/5). “Pak Wali sudah menerima keresahan warga yang melaporkan Camat Medan Marelan. Beliau amat memperhatikan warganya,” ungkap Muslim Diungkap Muslim, laporan warga telah disampaikan ke Wali Kota Medan sedang diproses sesuai aturan. Disinggung, sanksi yang akan diterima Afrizal selaku Camat Medan Marelan, Muslim menjelaskan akan melakukan kajian mendalam atas laporan tersebut dan akan memeriksa langsung sang Camat yang dituding warga Arogan itu.

Dicecar deadline putusan yang akan dibuat, mantan Kadis Ketahanan Pangan Medan ini, mengharapkan masyarakat bersabar karena kondisi bulan Suci Ramadhan dan menjelang putusan rekapitulasi Pilpres 22 Mei 2019 ini.

“Kita calling down dulu. Yang jelas Pak Wali amat mengerti atas laporan warga dan akan memberikan yang terbaik bagi seluruh warga Medan Marelan,” jelasnya. Terpisah, Asisten Pemerintah (Aspem) Pemko Medan Musaddad yang dihubungi mengaku tak mengetahui detail laporan warga Medan Marelan.

“Saya tak mengetahui detail laporan warga Medan Marelan. Silahkan hubungi Kabag Tapem saja,” ujarnya sembari menutup sambungan seluler. Sebelumnya, warga melaporkan sikap arogan Camat Marelan Afrizal ke DPRD Medan. Kehadiran warga diterima oleh Anggota Komisi A DPRD Medan, Zulkarnain Yusuf Nasution. Selain ke Komisi A, warga juga mengadukan permasalahan ini ke Fraksi Golkar yang diterima Mulia Asri Rambe. Menurut Idrus Ahmad, salah seorang warga, sejak Afrizal menjabat camat di Medan Marelan sikapnya tak bersahabat kerap ditunjukkan olehnya. Camat juga diduga tak pernah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun organisasi setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukannya.

“Afrizal tidak menunjukkan sifat seorang pemimpin dan tidak mengayomi masyarakat Medan Marelan. Selain itu, masih banyak lagi,” kata dia.

Diutarakannya, warga mengancam apabila permohonan tersebut tidak ditanggapi maka akan melakukan aksi. Salah satu diantaranya, akan menutup TPA yang ada di Jalan Paluh Nibung Medan Marelan. (ris/ila)