MEDAN, SUMUTPOS.CO – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut terkait laporan keuangan Pemko Medan tahun anggaran 2018, hingga kini belum diketahui. Artinya, apakah laporan keuangan Pemko Medan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP)?

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengakui sampai sekarang Pemko Medan memang belum menerima LHP dari BPK mengenai laporan keuangan, apakah WTP atau WDP. Kata dia, informasinya BPK akan memberitahu hasilnya kepada Pemko Medan belakangan.

“Kita belum tahu hasilnya, dapat atau tidak WTP maupun WDP itu urusan BPK. Karena Medan kota besar, jadi banyak yang harus dilihat, sehingga diserahkan belakangan,” kata akhyar kepada wartawan sewaktu berada di gedung DPRD Medan usai menghadiri paripurna baru-baru ini.

Akhyar menyebutkan, apapun hasilnya nanti merupakan yang terbaik bagi Pemko Medan. “Mau dapat (WTP), ya alhamdullilah, enggak dapat juga alhamdullilah. Pemko Medan tetap bekerja dengan baik,” ujarnya singkat.

Senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga. Kata Irwan, belum ada informasi tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemko Medan. “Masih ada waktu satu bulan untuk perbaikan sebagaimana yang diminta BPK kepada Pemko Medan,” ucapnya.

Menurut Irwan, laporan keuangan Pemko Medan sudah memenuhi semua unsur yang diperlukan BPK. Seperti, pendataan aset, validasi Pajak Bumi Bangunan dan lain sebagainya. “Seterusnya merekalah yang tahu indikator-indikatornya. Tahun lalu ada kendala di pendataan aset, tapi sekarang ada perbaikan. Hanya saja, masalah aset Pasar Marelan yang belum selesai,” ungkapnya.

Masalah aset Pasar Marelan, lanjut Irwan, menyangkut administrasi. Sebab, pihak pengembang meminta itu diselesaikan Pemko Medan karena tanahnya masuk dalam pengembangan revitalisasi Pasar Marelan. “Sedang proses pendataan aset, mudah-mudahan bisa selesai dan memenuhi permintaan BPK,” tuturnya.

Sebelumnya, tahun lalu Pemko Medan gagal meraih WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2017. Pemko Medan hanya meraih WDP dari BPK Sumut. Gagalnya meraih WTP bukan kali pertama, melainkan sudah tiga kali berturut-turut pada beberapa tahun belakangan.

Hal itu lantaran ada kelemahan dalam pelaporan keuangan Pemko Medan, persoalan utamanya masalah aset karena belum terdaftar dengan baik alias amburadul. “Itulah kondisinya (sudah tiga kali dapat Opini WDP), dapat menjadi cambuk perbaikan ke depan. Namun begitu, mudah-mudahan tahun depan dapat meraih Opini WTP,” katanya.

Amburadulnya pendataan aset Pemko Medan dalam laporan keuangan bukan baru-baru ini. Melainkan, sudah dari tahun-tahun sebelumnya. “Tahun lalu memang itu juga dan persoalan aset ini yang menjadi kelemahan kita. Sebab, masa lalunya pun begitu jadi bukan semata-mata pejabat pemerintahan yang sekarang,” akunya.

Sebagai contoh, pendataan aset yang belum baik seperti pencatatan dokumentasi yang tidak lengkap. “Dari mana sumbernya, kapan dan lain sebagainya tidak terdata. Maka dari itu, pendataan aset kita harus diperbaiki,” cetusnya.

Contoh lain persoalan data aset yang belum lengkap, misalnya di Dinas Pekerjaan Umum. Ada aset tanah di bawah jalan. Artinya, tanah di bawah aspal jalan kota harus dihitung juga dan dimasukkan ke dalam aset Pemko Medan. “Selama ini yang dihitung hanya jalannya saja, sedangkan tanah di bawah jalan tidak dihitung. Makanya, ke depan tanah di bawah jalan itu tersebut harus dihitung dan dimasukkan ke dalam aset,” tuturnya.

Irwan melanjutkan, masih terkait persoalan aset ternyata pendataan juga harus menyeluruh. Contohnya, ada bangunan pagar sekolah milik Pemko Medan yang belum terhitung dalam aset. “Laporan keuangan dari sektor aset kita belum mencapai kriteria Opini WTP. Pun begitu, sudah ada perubahan ke arah lebih baik dari sebelumnya,” papar dia.

Ia mengatakan, selain pendataan aset ada faktor lainnya yang menyebabkan hanya meraih Opini WDP yakni data validasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini mengenai perkiraan nilai suatu pajak dari bangunan yang ada di Medan. Misalnya, karena belum tahu nilai bangunan tersebut berapa nilai PBB-nya, maka dibuat satu saja pajaknya. Namun ternyata, harus dikroscek kembali karena mungkin saja sudah berubah bentuk bangunannya.

“Banyak data-data PBB yang diserahkan dari BPPRD ke Pemko Medan belum valid. Artinya, ada data PBB yang diserahkan tidak sesuai dengan di lapangan, misalnya bangunan sudah berubah. Dimana ada bangunan yang sebelumnya dibuat PBB empat secara terpisah, tetapi ternyata hanya ada satu rumah atau sebaliknya. Makanya, penyesuaian di lapangan berapa objek PBB harus jelas atau detail,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Irwan, penganggaran untuk belanja modal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprovsu juga menjadi faktor. Dengan kata lain, tidak sesuai dengan BPK Sumut. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang kini terbengkalai. Masyarakat berharap kepada Pemko Medan untuk segera memperbaiki, sebelum terjadi insiden terulang. Hal itu disampaikan Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Silaen, Rabu (15/5)n

Dikatakannya, dampak dari jembatan yang sudah 3 kali gagal diperbaiki, telah mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Mereka khawatir, jembatan darurat yanh usianya hampir setahun, diragukan akan amblas kembali.

“Melihat jembatan darurat yang sekarang ini, kita sangat khawatir. Kita tidak mau insiden terjadi lagi. Makanya kita minta agar setelah lebaran ini, jembatan itu segera diperbaiki. Jangan sempat 13 ribu jiwa terisolir dengan musibah yang pernah terjadi,” tegas Togu Silaen.

Pihaknya sudah terus mendesak melalui kecamatan agar proyek pembangunan jembatan dapat disegerakan dibangun. Dari keterangan yang mereka terima, pihak kecamatan mengatakan akan dikerjakan setelah Pemilu.

“Ini kita tunggu janji dari pemerintah. Kalau memang satu bulan ke depan tidak ada pengerjaaan, kita siap melakukan aksi. Selain itu, kita juga minta komitmen Pemko Medan atas perjanjian pembangunan jembatan yang layak dan berkualitas,” tegas Togu Silaen.

Sementara, Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman, menegaskan, kondisi jembatan darurat yang dijadikan satu – satunya akses masyarakat tidak bertahan lama. Kepada Pemko Medan diminta segera menganggarkan dan membangun jembatan tersebut.

“Kemarin sudah ada kesepakatan, pembangunan jembatan itu harus tuntas tahun ini. Kita sebagai masyarakat sudah resah dengan kondisi jembatan darurat. Dikhawatirkan akan ambruk, mengingat banyaknya mobil truk kecil membawa muatan tanah melintas di jembatan itu,” katanya.

Menurutnya, pembangunan yang akan dilaksanan melalui proses lelang, panitia harus terbuka dan melibatkan kontraktor yang berkompeten atau berkualitas. Mereka tidak ingin, pembangunan jembatan gagal lagi, sehingga masyarakat yang dirugikan.

“Kita sama – sama tahu, jembatan itu terbengkalai karena pemenang tender adalah orang yang sama untuk ketiga kali menangani proyek jembatan itu. Makanya, kami tidak ingin ini terulang kembali. Bahkan masyarakat siap ikut mengawal proses tender hingga pembangunan selesai,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR bagi PNS, TNI/Polri dan pensiunan, kini sedang dalam proses revisi. Perubahan dilakukan dengan alasan untuk mempermudah atau mempercepat pencairan THR.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengaku sudah mendapat kabar adanya perubahan PP tentang pemberian THR. Oleh karena itu, pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Sudah, sudah ada (revisi PP Nomor 36/2019). Jadi, nanti (pencairan THR) berdasarkan Perwal bukan Perda (Peraturan Daerah) lagi,” ujar Irwan kepada Sumut Pos, Rabu (15/5).

Menurutnya, payung hukum pencairan THR dengan Perwal maka prosesnya akan lebih cepat. Sebab, tidak memakan waktu ketimbang dengan Perda. “Perwalnya sedang kita persiapkan. Insya allah pencairan tidak meleset dari perkiraan awal yaitu pada 24 Mei mendatang,” kata Irwan.

Dia menuturkan, dalam minggu ini akan dikejar tahap diseminasi hukum pembuatan Perwal. Selanjutnya, pekan depan jika sudah selesai maka bisa ditandatangani oleh wali kota. “Kalau tidak ada halangan minggu depan berkas pembuatan Perwal sudah bisa diteken oleh pak wali kota. Setelah itu, THR langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai (PNS) sebesar satu bulan gaji,” ungkap Irwan.

Irwan menyatakan, kas Pemko Medan terbilang cukup untuk membayar THR para PNS yang berjumlah sekitar 14 ribu lebih. Untuk tahun ini, anggaran THR yang dialokasikan mengalami kenaikan sedikit dibanding tahun lalu.

“Normalnya alokasi satu bulan gaji seluruh PNS di Pemko Medan sekitar Rp90 miliar lebih. Namun, karena sudah naik 5 persen maka ditambah Rp4,5 miliar. Jadi, paling tidak dialokasikan untuk sekitar Rp100 miliar untuk THR dan anggaran Pemko Medan cukup,” paparnya.

Disinggung pembayaran THR sekaligus dengan gaji ke 13, Irwan belum bisa memastikan. Sebab, tahun 2018 hanya diberikan THR saja. Lagi pula, regulasi tentang gaji ke 13 yaitu PP Nomor 35/2019 masih menunggu keputusan pemerintah pusat karena direvisi juga.”Tahun lalu (2018) hanya THR diberikan, sedangkan gaji ke 13 tidak. Kita masih menunggu regulasinya dari pemerintah pusat karena sedang dalam proses pengajuan revisi,” ucapnya.

Ditanya mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Irwan mengatakan, hal itu berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Nantinya, akan diusulkan juga kepada pimpinan apakah disetujui dicairkan juga.

“Kita juga menunggu arahan dari pemerintah pusat, apakah dibolehkan sekaligus dengan TPP atau tidak. Namun, kalau keuangan Pemko Medan cukup untuk membayar TPP karena utang DBH (dana bagi hasil) pajak kendaraan telah dilunasi. Artinya, siap disalurkan asalkan sudah ada regulasinya,” tukasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan revisi payung hukum pencairan THR dan gaji ke-13 bagi PNS akan terbit dalam pekan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta payung hukum pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS direvisi. Pasalnya dalam peraturan yang ada, teknis pencairan THR yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menunggu penerbitan peraturan daerah (perda). Sementara, penyusunan perda memakan waktu. Padahal, pemerintah menjanjikan THR PNS cair pada 24 Mei 2019.

“Sedang direvisi dan revisinya sudah hampir selesai dan mungkin bahkan keluar satu dua hari ini,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Revisi itu dilakukan terhadap dua beleid yaitu Peraturan (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Lalu, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dengan terbitnya revisi kedua PP tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan pembayaran THR maupun gaji ke-13 yang berasal dari APBD bisa dilakukan dengan terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada). (ris/ila)