MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa tenang Pemilu serentak 2019 yang berlangsung mulai besok, Minggu (14/4), hingga Selasa (16/4), dimanfaatkan tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk melakukan konsolidasi. Selain konsolidasi dalam menyiapkan saksi-saksi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS), juga fokus dalam menjaga kemenangan.

Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Provinsi Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, idealnya di masa tenang ini memastikan bahwa tidak ada lagi gerakan-gerakan dari pihak lain yang mengganggu ketenangan. “Namanya juga hari tenang tentu kita harus memulai tradisi politik yang baik. Sebab kita sudah diberikan waktu cukup panjang untuk kampanye, sebenarnya itu sudah sangat cukup buat kita. Tidak mungkin lagi kita kenalkan Pak Jokowi dengan program-programnya di hari tenang,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (12/4).

Meski begitu, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi saksi-saksi TPS pada 17 April nanti. Dan sekarang ini tahapan tersebut, menurut dia sudah hampir rampung. “Sudah di angka 95 persen, tinggal melengkapi saja dan dipastikan pada hari tenang sudah rampung seratus persen rekrutmennya,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, untuk penguatan di bidang lain yakni basis-basis konstituen sudah terkonsolidasi dan memastikan tidak ada lagi gangguan dari pihak manapun. “Termasuk menjaga kemenangan (Jokowi-Ma’ruf), dalam artian supaya tidak ada godaan-godaan lagi. Ibarat calon pengantin, 17 April nanti sudah ijab kabul tapi jangan malah diambil orang. Inilah yang lebih kami lakukan,” katanya.

Menurut Sutrisno, sembari menunggu hari pencoblosan yang tinggal lima hari lagi, pihaknya akan melakukan cipta kondisi yang positif tentang Pemilu 2019. “Toh selesai mencoblos nanti, setelah dapat gambaran tentang hasil pilpres, kita kembali lagi menjadi saudara, menjadi tetangga dan menjadi bagian dari masyarakat kolektif yang sekian lama hidup berdampingan. Suasananya harus kembali normal, tidak ada sekat-sekat lagi. Itulah yang akan kami lakukan dalam hari tenang ini,” pungkasnya.

Optimisme senada disampaikan Direktur Relawan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Sumut, Sugiat Santoso. Dikatakan dia, saat ini pihaknya lagi menyolidkan seluruh perangkat hingga ke level terbawah, menyiapkan semaksimal mungkin sanksi pilpres dan pileg, menjaga kondusifitas jelang pemilu yang berpotensi terjadi polemik.

“Kemudian memantau bilamana ada potensi kecurangan oleh pihak lawan, baik pada pilpres maupun pileg. Apalagi baru-baru ini viral indikasi kecurangan di Selangor, Malaysia, di mana ada surat suara yang tercoblos. Bukan tidak mungkin di beberapa daerah pedalaman terjadi kasus serupa,” katanya.

Wakil Ketua Partai Gerindra Sumut itu percaya diri, pada masa tenang ini tim sukses Prabowo-Sandi juga tinggal menjaga kemenangan yang sudah ada di depan mata. “Kami optimis (memenangkan Prabowo-Sandi) di Sumut, dan insyaallah hasilnya secara nasional juga menang sembari sekarang ini banyak kegiatan internal saja. Seperti penguatan saksi-saksi sehingga mereka bisa bekerja profesional dan dapat mengawal suara mulai dari TPS hingga ke KPU,” katanya.

Pengamat politik dari USU, Dr Warjio menilai, banyak hal yang bisa dilakukan para tim sukses di masa tenang ini dan tentunya sangat bermanfaat dalam persiapan dalam memenangkan persaingan merebut suara rakyat. “Di antaranya melakukan konsolidasi internal. Bukan hanya berlaku bagi para tim sukses Capres tapi juga bisa dilakukan para caleg. Karena konsolidasi merupakan hal penting dalam persiapan menjelang Pemilu,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Jumat (12/4).

Menurutnya, selain konsolidasi para tim sukses Capres dan Cawapres, momen ini juga harus bisa dimanfaatkan untuk evaluasi atau koreksi hal-hal yang dianggap kurang maksimal dalam masa kampanye lalu. “Saat evaluasi itulah mereka bisa melihat secara jernih, apa-apa saja yang harus mereka benahi. Itu penting,” tuturnya.

Selain itu, kata Warjio, memantau perkembangan dari kinerja KPU, Bawaslu, Panwas dan semua pihak yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, juga merupakan hal yang mutlak dilakukan. “Karena sebenarnya, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu itu bukan hanya merupakan tanggung jawab KPU sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, khususnya para peserta Pemilu itu sendiri. Tim sukses harus turut dalam memantau jalannya perkembangan persiapan menjelang hari pencoblosan. Bahkan saat dan setelah pencoblosan, tetap masih harus dipantau,” jelasnya.

Tak sampai di situ, menciptakan suasana tenang dan kondusif menjelang Pemilu juga menjadi tanggung jawab para peserta pemilu beserta para tim suksesnya. “Suhu politik sangat memanas saat menjelang pemilu, khususnya saat kampanye dan para tim sukses turut andil dalam panasnya suhu politik itu. Sekarang, tugas mereka jugalah untuk menciptakan suasana yang tenang dengan suhu yang lebih mendingin hingga tercipta suasana yang lebih kondusif,” tegasnya.

Ditambahkan Warjio, ada beberapa hal yang dapat dilakukan tim sukses dalam menciptakan suasana tenang dalam hari yang telah ditentukan sebagai minggu tenang. Salah satu contohnya yakni dengan menertibkan sendiri atribut-atribut atau APK peserta pemilu yang diusungnya yang masih terpasang usai masa kampanye. “Karena melakukan penertiban atribut-atribut peserta pemilu selama masa tenang itu bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Bawaslu dan pemerintah daerah setempat. Tetapi juga merupakan tanggung jawab para peserta pemilu itu sendiri dan para tim suksesnya sebagai bentuk etika dan itikad baik dalam menghormati ketentuan yang telah disepakati bersama,” tutupnya. (prn/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sehari pascaledakan besar yang terjadi di Jalan Kruing Kota Medan, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis (11/4) malam sekitar pukul 18.35 WIB, bau gas masih tercium di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Jumat (12/4). Sementara 5 unit rumah toko (ruko) yang terkena dampak ledakan, masih dibiarkan dalam kondisi ‘tercabik-cabik’.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, kemarin turun langsung ke lokasi untuk meninjau dan memantau olah TKP. Didampingi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dadang Hartanto, Kapolda Sumut sempat memperhatikan titik ledakan hebat tersebut.

“Polda sudah menurunkan tim Labfor Cabang Medan, berkordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan SAR Kota Medan untuk melakukan olah TKP. Kuat dugaan, penyebab ledakan bukan dari bahan peledak, melainkan bersumber dari gas. Dari tadi tim mencium bau gas. Kita bekerjasama juga dengan Basarnas untuk mengetahui sumber ledakan di mana, dan penyebab ledakan apakah dari gas PGN atau tabung gas,” sebut Agus, Jumat pagi.

Agus menjelaskan, hasil penyelidikan sementara, di lokasi ledakan ditemukan tabung gas dan juga instalasi gas bumi milik PT PGN. “Korban menggunakan dua gas. Satu gas negara dan satu lagi tabung gas. Kita nyatakan ledakan diduga keras disebabkan oleh gas. Tapi gas yang mana? Masih dilakukan penyelidikan untuk memasikan pemicunya,” kata Agus.

Karena itu, Agus telah menginstruksikan jajaran terkait untuk memberitahu PT PGN (Persero) agar menghentikan sementara penyaluran gas rumah tangga ke lokasi Jalan Kruing. Tujuannya untuk mencegah ledakan serupa terjadi kembali.

Selain itu, PT PGN diminta segera melakukan pengecekan instalasi gas rumah tangga di kawasan sekitar ledakan. Karena bau gas masih bisa tercium di lokasi. “Saya sudah peringatkan petugas PGN. Jangan sampai ada korban kembali. Masyarakat di sini cukup padat. Siapa yang lalai, akan kita proses sesuai dengan hukum,” ungkap Agus.

Ia mengimbau masyarakat lokasi kejadian, bila mencium bau gas agar segera melapor ke petugas kepolisian, atau langsung ke petugas PGN untuk segera ditindaklanjuti.

Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Namun korban luka yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit di Medan, belum bisa dimintai keterangan.

Kapolda menyesalkan insiden ledakan tersebut, yang menewaskan anak-anak di bawah umur. “Maha Kuasa sudah memberikan tanda-tanda kepada kita sekalian. Ada korban jiwa 2 meninggal. Penyesalan tidak ada gunanya,” pungkas Agus.

Ledakan pada Kamis sore dua hari lalu menewaskan dua orang anak-anak, yakni Jafier (10) dan Eren (2). Para korban tewas merupakan anak tetangga korban pasangan suami istri pemilik restoran ‘Kerang Rebus Rahmad’ atas nama Rahmad Efendi dan Nurmala Dewi. Pasutri ini juga menjadi korban luka bakar dalam insiden tersebut.

Ada 10 orang yang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Yakni Rumah Sakit Umum (RSU) Royal Prima, RS Putri Hijau dan Klinik Dokter Linda. Dari keseluruhan korban, 4 orang di antaranya sudah diperbolehkan pulang atau rawat jalan.

“Kejadian ledakan kemarin mengakibatkan 12 orang korban. Dua di antaranya meninggal dunia, 6 dirawat rumah sakit, 4 dirawat jalan,” sebut Kapolda.

Menurut Agus, hasil olah TKP oleh Tim Labfor, tidak ditemukan kaitan dengan bahan peledak.

PGN dan Pertamina Bantah Jadi Penyebab Ledakan

Sementara, Perusahaan Gas Negara (PGN) Medan langsung menghentikan sementara penyaluran gas untuk pelanggan di Jalan Kriung Nomor 3 C dan D. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyelidik insiden ledakan yang terjadi pada Kamis (11/4) yang lalu.

Sales Area Head PGN Medan, Saeful Hadi mengatakan, kran gas untuk rumah tersebut langsung dimatikan saat insiden terjadi. Saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil dari penyelidikan dari pihak yang berwenang. “Sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedure). Kita hentikan sementara, dan kita lihat perkembangan,” ujarnya.

Dijelaskannya, rumah yang menjadi korban ledakan tersebut merupakan pelanggan PGN untuk rumah tangga. Karena itu, tekanan gas pada rumah tersebut juga kecil, sekitar 0,02 MMBTU. Untuk di Jalan Kriung sendiri, setidaknya ada 10 pelanggan PGN yang terdiri dari 8 pelanggan rumah tangga (RT), 1 pelanggan kecil (PK) dan 1 pelanggan IJKU (Industri Jasa Kecil Umum).

“Jadi, kita tidak menghentikan semua pelanggan. Hanya 1 saja. Karena, bila kita hentikan semua yang ada di Jalan Kriung, maka berdampak pada usaha pelanggan. Karena di sana yang menggunakan gas bumi untuk bahan bakar usaha. Selain itu, gas bumi memakai regulator, sehingga tidak saling berhubungan satu dengan yang lain, karena berbeda tekanan,” jelasnya.

Saeful optimis, pihaknya akan terbebas dari praduga ‘penyebab’ ledakan terjadi, karena berbagai bukti yang ditunjukkan oleh tim TPG (Tim Penanggulangan Gangguan) yang langsung turun ke lapangan saat terjadinya ledakan. “Seperti yang saya ketahui, hingga tadi pagi, masih tercium bau gas. Satu sifat gas bumi itu adalah tidak berbau. Namun, kita dari PGN memberikan bauan agar diketahui saat ada kebocoran. Tapi, bau kita tidak terlalu menyegat, seperti di TKP. Dan itu saja sudah menjadi poin bagi kita,” tutupnya.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, M Roby Hervindo juga enggan dipersalahkan dalam kasus ini. Ia mengatakan, tim dari PT Pertamina (Persero) sudah turun ke lokasi ledakan, melakukan identifikasi penyebab ledakan. “Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi sumber ledakan dari LPG. Tapi, kita menunggu pemeriksaan dari polisi. Karena polisi berhak memastikan dari mana penyebabnya,” ungkap Roby saat dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat siang.

Roby mengakui di ruko menjadi titik ledakan, ditemukan tabung gas. Namun hasil identifikasi di lokasi tidak ditemukan tabung gas pecah atau tabung sisa meledak. Begitupun, Pertamina siap membantu pihak kepolisian untuk memberikan informasi, guna mengetahui penyebab ledakan tersebut.

“Itu perumahan, kalau tabung gas pasti ada. Tapi di lapangan kita tidak melihat ada tabung yang pecah. Jadi, kita tunggu saja hasil pemeriksaan kepolisian. Karena mereka ahlinya,” tutur Roby.

“Informasi awal, ada tabung LPG 3 kg dan 12 kg. Tapi jumlahnya tidak tahu. Karena kondisi TKP sudah dipolice-line. Kita juga meminta keterangan tetangga korban,” jelas Roby.

Rahmad Luka Bakar 50 Persen

Pasutri pemilik restoran Sate Kerang Rahmad, yakni Rahmad Efendi (43) dan istrinya Nurmala Dewi (37), masih dirawat di Rumahsakit Royal Prima Jalan Ayahanda, Medan. Pasangan yang rukonya diduga sebagai sumber ledakan dahsyat yang menghancurkan empat ruko di Jalan Kruing, Medan, Kamis (11/4) malam itu, mengalami luka bakar cukup serius.

“Kita menerima pasien sebanyak 8 orang. Dua orang anak kecil yang meninggal dunia, sudah diserahkan ke keluarga. Kemudian dua orang yang mengalami luka bakar serius (Rahmad Efendi dan Nurmala Dewi, Red) mengalami luka bakar lebih dari 50 persen. Sementara 4 lagi mengalami cedera di kepala dan luka bakar, “ ungkap Direktur Utama (Dirut) RS Royal Prima, dr Suhartina Darmadi, M.K.M, tanpa menyebut identitas pasien.

Pihaknya mengklaim telah memberikan perawatan maksimal saat korban sampai di IGD. Untuk Rahmad Efendi dan Nurmala, berdasarkan informasi dari rumahsakit, saat ini kondisinya mulai stabil setelah dirawat inapkan di ICU.

“Sekarang kondisi mereka sudah stabil. Kebetulan tadi malam kita siaga semuanya, termasuk dokter spesialis bedah plastik. Sudah dilakukan tindakan medis dan sekarang sedang berada di ruang observasi,” sebutnya.

Tentang penyebab dua korban meninggal yang sempat dilarikan ke rumahsakit Royal Prima yakni Jafier (10) dan Eren (2), Suhartini mengaku tidak tahu penyebab tewas.

“Kita kurang tahu. Karena sewaktu tiba di IGD, sudah dalam keadaan meninggal,” terangnya sembari menyebut jenazah kedua korban sudah disemayamkan di rumahduka.

Informasi diperoleh, keempat pasien yang masih dirawat di RS Royal Prima di antaranya Tria (24) mengalami luka di kepala, Forina Wati warga Jalan Kruing No 3C (rawat jalan), Frasiska Natalia warga Jalan Kruing (rawat jalan), dan Natalia warga Jalan Kruing No 3C (rawat jalan). Mereka merupakan tetangga yang bersebelahan dengan restoran Sate Kerang Rahmad. (gus/dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari ini merupakan hari terakhir masa kampanye bagi peserta Pemilu serentak 2019. Mulai besok, Minggu (14/4), seluruh alat peraga kampanye (APK) harus sudah diturunkan karena sudah memasuki masa tenang hingga Selasa (16/4). Karenanya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak semua peserta pemilu untuk mencopot seluruh APK baik itu atribut partai maupun tanda gambar caleg maupun Capres dan Cawapres.

BAWASLU Sumut mengungkapkan, dalam masa tenang Pemilu ini, ada dua hal yang akan menjadi fokus perhatian mereka. Pertama, soal penertiban APK, dan kedua mengenai kesiapan logistik hingga menyebar ke semua tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Bawaslu Sumut, Marwan mengatakan, dalam penanganan APK pihaknya akan melibatkan Satpol PP kabupaten dan kota. Karenanya, kepada jajaran Bawaslu diminta untuk berkoordinasi dan berkomunikasin

dengan pemerintah daerah setempat. Begitupun dengan penertiban mobil branding yang selama ini dipakai berkampanye, pihaknya meminta agar jajaran Bawaslu se Sumut berkoordinasi dengan pemda setempat juga, dimana melibatkan pihak Dishub serta aparat kepolisian.

“Selama masa tenang sebelum hari pencoblosan, Bawaslu akan konsern pada penertiban APK di semua wilayah Sumut. Kemudian jangan sampai dalam penertibannya nanti mengganggu ketertiban umum. Kami juga telah mengingatkan supaya Bawaslu kabupaten/kota melibatkan partai politik sebagai peserta pemilu dalam penertiban APK tersebut,” katanya kepada Sumut Pos, Jumat (12/4).

Rapat koordinasi tentang penertiban APK ini, sudah dilakukan pihaknya bersama Pemprovsu dan Bawaslu kabupaten/kota. Diharapkan rencana aksi yang telah disusun dalam rakor tersebut, dapat berjalan maksimal saat implementasinya. “Khusus mobil branding apakah milik pribadi, parpol maupun peserta kampanye, kami harap kawan-kawan Bawaslu kabupaten/kota bekerja sama dengan Dishub setempat. Kalau bisa libatkan juga aparat kepolisian dalam penindakannya. Kita harapkan semua APK yang telah dipasang untuk dibersihkan seluruhnya,” ujarnya.

Marwan menambahkan, hal kedua yang tak kalah penting untuk dipastikan yaitu soal surat suara di semua TPS yang ada. Pihaknya meminta KPU Sumut untuk bergerak cepat menyikapi hal ini, mengingat adanya perubahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang bersumber dari pengurusan pindah memilih atau A5. “Informasi yang kita dengar, kan ada pemindahan pemilih dari kabupaten/kota. Dan malam ini (Jumat kemarin, Red), KPU akan memplenokan pembaharuan DPTb tersebut. Khususnya warga binaan ada apa tidak pergeseran atau penambahan surat suara yang dibutuhkan. Surat suara yang dikirimkan atau disediakan waktu itu, kan tidak sebanyak itu. Sekarang bertambah lagi sementara sudah disortir lipat. Ini sebenarnya perlu ditegaskan lagi oleh KPU Sumut,” paparnya.

Menjawab ini, Komisioner KPU Sumut Divisi Data dan Informasi Herdensi Adnin mengatakan, pendataan DPTb ini khusus bagi warga yang pindah memilih. Umpama warga dari Siantar ingin pindah memilih ke Kota Medan, yang sebenarnya sudah tersedia surat suara di kota asal. “Di Medan itu supaya tidak terpusat di satu TPS, akhirnya terancam surat suaranya, KPU Medan itu ditugaskan mendistribusi pemilih ke TPS-TPS yang ada. Misalnya seorang mahasiswa ada di Kelurahan Medan Baru atau di Kelurahan Titirantai, dan di situ terdapat 70 TPS. Nah, mahasiswa yang masuk DPTb itu disebar ke 70 TPS bukan dipusatkan di satu TPS. Jadi gak ada masalah dengan kebutuhan surat suara,” ujarnya.

Begitu juga dengan A5 warga binaan pada lapas dan rutan, kata dia, pihaknya sudah siapkan kebutuhan surat suara maupun TPS tersendiri di lokasi tersebut, yang dinamakan TPS DPTb. “Jadi bukan ada TPS khusus, tapi TPS DPTb. Dan sekarang ini semua distribusi logistik masih berjalan hingga sebelum hari H pencoblosan,” katanya.

Pihaknya hingga kini juga sedang menunggu rekap data dari KPU kabupaten/kota, terkait jumlah DPTb yang notabene warga yang mengurus pindah memilih. “Sekarang ini lagi proses, jadi kita masih menunggu rekap data dari kawan-kawan kabupaten/kota,” katanya. Sementara itu mengenai logistik pemilu di Sumut yang mengalami kerusakan, saat ini sudah dalam perjalanan untuk didistribusikan ke kabupaten/kota bersangkutan. “Khusus surat suara mulai Sabtu pagi ini mulai diberangkatkan ke kabupaten dan kota secara bergiliran, paling lama Minggu sudah sampai. Untuk kotak suara seluruhnya sudah diberangkatkan ke Kepulauan Nias, sesuai lampiran dari mereka soal kerusakan kotak suara tersebut,” kata Komisioner KPU Sumut Divisi Logistik, Batara Manurung.

Turunkan APK Sendiri

Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap kepada Sumut Pos mengaku, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada setiap partai politik dan tim pemenangan Capres untuk menertibkan APK-nya masing-masing. Bila parpol dan tim pemenangan Capres-Cawapres tidak merespon surat edaran itu, Bawaslu Medan yang akan menertibkan APK tersebut. “Pihak Bawaslu, KPU dan Polrestabes Medan akan melakukan penertiban yang akan dimulai besok, Sabtu (13/4) malam. Yang kemudian akan diikuti oleh setiap kecamatan mulai hari Minggunya,” jelas Payung.

Senada dengan Ketua Bawaslu Medan, Komisioner KPU Medan Nana Miranti juga menyebutkan, pihaknya telah mengimbau kepada setiap parpol dan tim pemenangan di Kota Medan untuk melakukan penertiban APK-nya sendiri. “Waktu kampanye kan mereka pasang sendiri APK-nya, sekarang saat kampanye sudah selesai ya tolonglah untuk diturunkan sendiri juga. Harus ada kesadaran lah untuk itu,” ucap Nana.

Dia juga menyebutkan, penertiban APK itu sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu itu sendiri. Menurutnya, hal itu juga sebagai bentuk sikap menunjukkan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat Kota Medan. “Setelah diberi imbauan dari Bawaslu, kami berharap ada kesadaran dari setiap peserta pemilu pemilik APK. Karena, itu juga merupakan penilaian tersendiri bagi masyarakat. Namun bila tidak ditertibkan oleh mereka, maka pihak Bawaslu, KPU dan yang berwenang lainnya yang akan melakukan penertiban itu,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto juga mengimbau partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menurunkan sendiri APK-nya. “Dalam rapat tadi kami sampaikan ke semua pihak bahwa sudah masuk minggu tenang, dan APK harus dibersihkan. Minggu tenang ini sudah jadi tanggungjawab partai politik menertibkan APKnya dan Pemko Binjai juga mengurusi itu kalau tidak diturunkan,” kata Arie usai rapat bersama perwakilan KPU Binjai, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dandim, dan Polres Binjai.

Perwakilan Satpol PP yang hadir dalam rakor itu mengaku siap menertibkan APK di setiap kecamatan di Kota Binjai hingga ke tingkat kelurahan sesuai rekomendasi Bawaslu. Namun, Satpol sifatnya menunggu koordinasi dan rekomendasi dari Bawaslu dan atasannya.

Sementara Bawaslu Kota Tebingtinggi mengaku sudah menyampaikan secara lisan terkait penertiban APK menjelang masa tenang Pemilu 2019. “Kami sudah melaporkan kepada Parpol dan Tim pemenangan secara lisan untuk menertibkan APK,” kata anggota Bawaslu Tebingtinggi Harirayani.

Namun begitu, mereka akan menggelar rapat koordinasi dengan steakholder agar penertiban APK bisa dilakukan bersama para pemangku kepentingan. “Secepatnya penertiban akan kita laksanakan dan Parpol harus terlibat,” bilangnya.

Sedangkan Ketua KPU Kota Tebingtinggi Abdul Khalik menyatakan, pihaknya hanya menyarankan kepada Parpol untuk menertibkan APK karena sudah masuk minggu tenang. Pihaknya juga mendapat undangan dari Bawaslu Tebingtinggi bahwa hari ini (13/4) mereka akan menggelar rakor bersama pihak terkait. “Penertiban APK kewenangan Bawaslu,” jelasnya. (prn/mag-1/ted/ian)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumut memberikan tiket tarif Rp0 alias gratis kepada masyarakat. Tiket KA gratis itu diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-21 Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN).

Manager Humas PT KAI Divre I SU, M. Ilud Siregar mengatakan, pihaknya memberikan tiket tarif Rp0 untuk KA Lokal atau Komuter PSO (subsidi) dan Perintis. Kegiatan ini, bisa dinikmati pelanggan kereta pada Sabtu (13/4) hari ini.

“KA Perintis Cut Meutia dengan Relasi Krueng Geukueh – Bungkaih -Krueng Mane (PP), Aceh. Kemudian, KA Lokal PSO Srilelawangsa relasi Medan – Binjai (PP) dan Siantar Ekspres dengan relasi Medan – Siantar (PP),” ungkap Ilud kepada Sumut Pos, Jumat (12/4) siang.

Ilud mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan tiket KA gratis tersebut di loket stasiun keberangkatan secara go-show atau hari H. Dan, setiap calon penumpang hanya dapat membeli secara gratis maksimal 1 tiket. Selanjutnya, membawa anak usia di bawah sepuluh tahun dan lanjut usia (lansia) juga gratis.

“Adapun kuota tiket gratis ini sesuai dengan toleransi kapasitas maksimum masing-masing kereta api,” tutur Ilud.

Ilud menambahkan, untuk penumpang yang telah membeli tiket jauh-jauh hari dengan tarif normal, mereka bisa mengambil bea tiket tersebut di stasiun kedatangan penumpang maksimal 3 hari sejak kedatangan KA.

“Menyambut momentum HUT ke-21 BUMN, promo Rp0,- tersebut merupakan kontribusi KAI dalam mewujudkan BUMN Hadir untuk Negeri. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan promo ini semaksimal mungkin,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan kembali keinginan menaikkan gaji guru honorer pada tahun anggaran 2020. Hal ini disampaikannya dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut TA.2020, di Hotel Santika Dyandra Medan, Jumat (12/4).

Dikatakannya, kenaikan gaji guru honorer ini bagian dari upaya peningkatan dan pemenuhan akses di bidang pendidikan. Edy menegaskan, Sumut butuh sumber daya manusia berkualitas yang dimulai sejak dari bangku sekolah.

“Juni 2019 ini gaji guru honorer per jam sudah kita naikkan Rp90 ribu. Saya mau 2020 nanti sudah naik menjadi Rp120 ribu. Tolong jangan diributi ini. Saya butuh SDM berkualitas. Guru harus berkualitas. Memang benar dari Rp40 ribu dinaikkan Rp90 ribu per jam, itu tuntutannya sampai Rp250 miliar. Tapi kita memikirkan jangka panjang. Supaya tenaga pendidik kita ada kesejahteraannya,” ujarnya yang disambut tepuk tangan seluruh tamu undangan.

Tak hanya itu, Edy juga mengaku akan mengalokasikan uang insentif bagi guru-guru terbang yang menurutnya menjadi prioritas dalam peningkatan akses pendidikan. “Mungkin nanti ada guru-guru terbang dari Polri dan TNI yang akan saya siapkan uang insentif. Pemertaan guru perlu untuk diperhatikan. Guru matematika tak mau dipindahkan ke Nias, tetapi anak-anak di Nias perlu belajar matematika. Itu juga harus kita siapkan dalam bidang pendidikan,” ujarnya.

Tentang sistem ketenagakerjaan yang masih menjadi prioritas RKPD 2020, Gubsu bakal menginstruksikan seluruh kepala daerah di Sumut untuk membuka kelas bahasa Jepang. Hal ini menyusul kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke negeri Sakura itu.

“Saya cerita ini bukan mau pamer kalau sudah ke Jepang. Tapi saya pamer bahwa negara itu hebat. Setiap pagi orang-orangnya sudah sibuk dengan aktivitas kerja ke tempat masing-masing. Saya akan buka (kelas) bahasa Jepang ini. Dengan syarat dia masuk tiga tahun ke sana, begitu kembali sudah jadi. Tolong ini disiapkan bapak bupati dan wali kota ke depan. Sebab saya butuh potensi 14,6 juta penduduk Sumut berapa orang yang bisa kerja,” katanya.

Begitupun di bidang kepariwisataan, kepala daerah se-kawasan Danau Toba, harus mampu mengelola danau terbesar di Asia Tenggara itu dengan maksimal. Terlebih sekarang sudah ada bandar udara bertaraf internasional di kawasan tersebut.

“Saya diperintah (pemerintah pusat) mampu mendatangkan wisatawan mancanegara 1 juta orang tahun ini. Kalau satu juta wisatawan ke sini mau ngapai. Apa yang mau dilihat? Danau Toba itu sudah ada dari dulu. Tapi kalau tidak diatur dan dikelola maksimal, tidak akan mungkin pariwisata kita bisa maju. Jangan bupati ribut aja soal bagi hasil, tapi apa yang sudah kalian bikin untuk mengembangkan Danau Toba,” tegasnya.

Musrembang ini, imbuh Edy, harus direncanakan dengan baik. Ditekankannya, ke depan antara seluruh kepala dinas baik tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota, harus bersinergi dengan masing-masing kepala daerahnya. Selanjutnya usulan kebutuhan pembangunan di daerah bersangkutan, menurutnya harus dari bawah ke atas.

“Ini yang mau kita ubah ke depan dan sekarang sudah bisa dimulai. Sehingga, kepentingan daerah menjadi keputusan untuk mewujudkan membangun desa, menata kota. Biar sedikit rencana itu tapi dikerjakan. Bukan banyak tapi gak nyambung-nyambung dia. Bagi kadis di kabupaten/kota yang tidak proaktif, Bappeda-nya saya minta tidak lagi anggarkan usulan program kerja dia,” katanya.

Kepala Bappeda Sumut H Irman mengatakan, prioritas pembangunan Sumut lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, akan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur dan agraria.

“Untuk sektor pertanian seperti penyediaan bibit, bantuan pakan ternak. Sektor pendidikan seperti renovasi infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru honorer. Bidang infrastruktur berbagai akses jalan kabupaten yang susah dilalui untuk dibantu oleh pemerintah provinsi,” katanya kepada wartawan usai acara.

Pada musrembang 2020 ini, lanjut Gubsu, dari 6.000 usulan pembangunan yang masuk dan pihaknya verifikasi, terdapat sekitar 3.200 yang telah disepakati lebih lanjut. “Sekarang ini kita juga sudah menggunakan e-Musrembang dalam menampung semua usulan dari daerah sampai pada tingkat paling bawah, yakni lingkungan atau dusun. Kita harapkan melalui usulan secara online ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif terhadap kebutuhan pembangunan di daerahnya,” katanya.

Turut hadir dalam acara, Dirjen Keamanan Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, mewakili Menteri Bappenas Supandi, Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, sejumlah kepala daerah, Forkopimda Sumut, dan pimpinan OPD di wilayah Sumut. Acara juga dirangkai dengan penekanan sirine oleh Gubsu didampingi para kepala daerah dan pejabat di Sumut, sebagai tanda pembukaan Musrembang RKPD 2020. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengklaim stok kebutuhan pokok dalam kondisi surplus saat ini. Oleh karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir akan lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan seperti Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru mendatang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Medan, Emilia Lubis mengaku, stok beras saat ini mencapai 54.694 ton. Sedangkan kebutuhan hanya 17.559 ton. Kemudian, stok gula sebanyak 4.565 ton dengan kebutuhan 1.207 ton. Lalu, minyak goreng 60.620 ton, kebutuhannya 2.711 ton. “Stok kebutuhan pokok tersebut diperkirakan cukup sampai setahun mendatang. Jadi, warga tak perlu khawatir,” katanya, kemarin.

Ia juga mengaku, ketersediaan stok beberapa kebutuhan pokok tersebut berdasarkan pemantauan di lapangan terhadap sejumlah distributor sembako di Medan. Pemantaun dilakukan untuk memastikan bahwa stok bahan pokok bagi warga Medan tergolong cukup.

“Meski stok cukup, kita tetap akan terus memantau fluktuasi harganya yang beredar di pasar tradisional. Denga begitu, dapat mencegah para pedagang untuk memainkan harga dan memanfaatkan momentum terutama seminggu menjelang lebaran,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung dia, stok bahan pangan yang tidak tahan lama juga tersedia cukup. Seperti, stok bawang merah mencapai 145 ton dengan kebutuhan hanya 16,32 ton. Lalu, stok cabai merah sebanyak 17 ton sedangkan kebutuhan 13,58 ton dan daging sapi 475 Ton sementara kebutuhan 301,51 ton. “Stok bahan-bahan pokok yang tidak tahan lama itu, bisa cukup untuk 3 bulan ke depan,” tandas Emilia yang juga sebagai Sekretaris Tim Satgas Pangan Kota Medan.

Sementara, Ketua Tim Satgas Pangan, Sahat Sianipar mengatakan, dengan stok yang lebih dari cukup ini pihaknya optimis warga Medan tidak akan kekurangan khususnya menjelang hari besar keagamaan. Walaupun optimis akan stok yang cukup, tetap akan terus melakukan pemantauan terhadap spekulan-spekulan yang diprediksi memanfaatkan momentum hari besar keagamaan.”Kami Tim Satgas Pangan selalu siap dan sigap untuk memukul mundur spekulan yang memainkan harga dan mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu khususnya menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bulog Divre Sumut, Basirun mengatakan, stok beras medium yang ada saat ini aman hingga 9 bulan mendatang. Stok beras yang tersedia 60 ribu ton lebih. “Stok beras kita Sumut apalagi di Medan masih aman. Terlebih, program Bansos Rastra tahun ini hanya sampai April dengan total penyaluran 12 ribu ton lebih karena bulan Mei masih menunggu petunjuk dari pusat,” ujarnya.

Basirun menyebutkan, selain beras medium stok beras di Bulog Sumut juga terdapat beras premium. Jumlah stoknya saat ini sebanyak 43.013 ton. “Dengan stok yang ada tersebut diharapkan kepada masyarakat tak perlu khawatir dengan isu-isu yang tak bertanggung jawab, sehingga melakukan pembelian secara masif atau dalam jumlah yang banyak. Apalagi, saat ini masuk musim panen. Pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat untuk menyiapkan kebutuhan,” pungkas mantan Kepala Bulog Divre Aceh ini.

Di sisi lain, harga cabai merah pada saat ini diprediksi masih cenderung bertahan mahal dalam rentang harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kg. Mahalnya harga cabai masih dipengaruhi oleh faktor persediaan yang berkurang belakangan ini.

“Menurut hemat saya, harga cabai merah itu idealnya ada dalam rentang Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kg. Namun saat harga cabai naik saat ini, petani akan mendapatkan berkah setelah sebelumnya petani dirugikan dari pelemahan harga cabai yang sempat menyentuh Rp10 ribu per kg,” kata Ketua Pemantau Harga Pangan Sumut, Gunawan Benjamin.

Diutarakan Gunawan, pihaknya akan memantau terus perkembangan harga cabai tersebut. Sebab, memang semua jenis cabai memgalami kenaikan, termasuk cabai rawit yang harganya saat ini menyentuh Rp36 ribu per kg.

“Selain harga cabai, harga bawang juga mengalami kenaikan dalam rentang yang tidak jauh berbeda. Saat ini, baik bawang putih maupun bawang merah mengalami kenaikan, harganya berkisar Rp30 hingga Rp35 ribu per kg,” ujar Gunawan.

Menurut dia, kenaikan harga bawang tersebut juga dipengaruhi oleh masalah persediaan yang mengalami penurunan. “Bawang dan cabai masih berpeluang menyumbang inflasi di bulan ini. Namun kita masih membutuhkan konfirmasi harga hingga akhir bulan. Karena, harga sejauh ini masih belum final dan masih berpeluang berubah dalam waktu dekat,” ungkapnya. (ris/ila)