MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kegiatan patroli koordinasi Malaysia – Indonesia (Patkor Malindo) membahas keamanan di perairan Selat Malaka resmi ditutup di Gedung R. Mulyadi, Mako Lantamal I, Belawan, Rabu (15/5).

Komandan Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I, Laksma TNI Dafit Santoso dalam sambutan yang dibacakan oleh Letkol Laut (P) Sigit Pujiman, M.Tr (Hanla) menutup secara resmi pelaksanaan Patkor Malindo 144/19 tersebutn

Kegiatan itu diawali dengan bersandarnya 2 Kapal Perang TLDM, KD Mahamiru-11 dan KD Pendekar – 3513 yang disambut langsung Dansatgas Patkor Malindo 144/9, Letkol Laut (P) Marvill Marfel F.E. Djoen, S.E., M.Tr (Hanla), Komandan KRI Siwar – 645 di Pelabuhan Belawan.

Kemudian, dilanjutkan dengan Courtesy Call KGT Patkor Malindo 144/19 TLDM kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut I (Danlantamal) Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si. serta dilanjutkan Penutupan Patkor Malindo 144/19 secara resmi oleh Danguskamla Koarmada I.

Patkor Malindo 144/19 berlangsung selama 2 pekan, melibatkan 2 kapal perang dari masing-masing Negara. KRI Siwar – 645 dan KRI Lepu – 861 mewakili TNI AL serta KD Mahamiru – 11 dan KD Pendekar – 3513 mewakili TLDM.

“Secara umum, kegiatan Patkor Malindo 144/19 berjalan dengan lancar dan aman, serta mampu mancapai sasaran operasi yang telah ditetapkan yakni meningkatkan kerjasama Patroli antara unsur TNI AL dengan TLDM dalam menciptakan kondisi keamanan di Selat Malaka,” kata Sigit Pujiman membacakan amanat Danguskamla Koarmada I.

“Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas permasalahan di laut serta arti penting Selat Malaka, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi serta manajemen penanganan yang harus semakin meningkat dari waktu ke waktu,” pesan Danguskamla Koarmada I yang dibacakan.

Dalam patroli bersama, nilai positif berupa kondisi aman dan terkendali di Selat Malaka merupakan output tingkat pencapaian Operasi Patkor Malindo 144/19 yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Posisi strategis Selat Malaka yang merupakan salah satu choke point dari 9 choke points di dunia, di mana Selat Malaka merupakan jalur pelayaran, disamping itu juga menjadi jalur perdagangan international yang memiliki lalu lintas terpadat.

“Kerja sama Patroli Koordinasi antara unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan Tentara Laut Diraja Malaysia diharapkan dapat menciptakan keamanan di Selat Malaka,” ucap Pujiman mengakhiri.

Pada kesempatan itu, Commander Zuhri Bin Ismail selaku Ketua Gugus Tugas (KGT) TLDM Patkor Malindo 144/19 mengatakan, Patkor Malindo yang sudah dilakukan sejak lama dan melibatkan banyak kapal perang antara kedua negara, diharapkan mampu menangani segala ancaman di Wilayah Selat Malaka.

“Kegiatan ini akan mengakrabkan dan meningkatkan hubungan baik antara kedua negara serta mengakrabkan seluruh personel kapal perang yang terlibat langsung pada Patkor Malindo 144/19. Serta meningkatkan kerjasama antara TNI AL dan TLDM,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan belum mampu menertibkan pedagang Pasar Sukaramai untuk menempati kios atau lapaknya untuk berjualan. Begitu juga pedagang kaki lima (PKL).

Para pedagang membangkang dan tidak mematuhi aturan untuk tidak berjualan di pinggir jalan atau area luar pasar, meski sudah diusir beberapa kali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bu Ida, salah seorang pedagang buah di Pasar Sukaramai mengaku berjualan di pinggir jalan lebih laku. “Saya sudah mencoba jualan di dalam, tapi itulah kurang laku. Contohnya, pas berjualan di luar saya bisa menjual buah alpukat hingga 150 kg. Sedangkan di dalam cuma 40 kg sampai sore, kalau begini mau makan apa,” ujarnya, kemarin.

Perempuan yang sudah berjualan sekitar 30 tahunan ini juga mengaku, apabila terus bertahan berjualan di dalam atau kios maupun lapak maka bisa-bisa gulung tikar alias bangkrut. Bagaimana tidak, retribusi harus dibayar terus seperti cukai Rp4 ribu, sampah Rp2 ribu dan jaga malam Rp2 ribu.

“Ada lapak saya di dalam, tapi itupun bukan kios karena meja kecil saja. Waktu dicoba di dalam selama 6 bulan, uang yang disimpan ditarik terus untuk modal, sementara lakunya hanya 20 Kg. Kalau begitu, bisa bangkrutlah bertahan berjualan di dalam,” sebutnya.

Diutarakan Ida, dia bersama pedagang pasar yang lain sudah pernah mengeluh kepada PD Pasar Kota Medan. Namun, mereka diminta untuk bersabar dan akan dicarikan jalan keluar. “Sebagian besar pedagang yang di dalam pasar, semua pindah berjualan di luar. Bahkan, pedagang yang masih bertahan di dalam, saya yakin akan pindah juga keluar,” ungkapnya.

Ia menuturkan, harga sewa lapak atau kios di dalam pasar cukup mahal. “Kalau beli dua meja (lapak) Rp3 juta sebulan. Kalau saya, cuma satu jadi hanya bayar Rp1,5 juta kurang lebih,” tuturnya.

Menurut dia, kondisi Pasar Sukaramai sudah semrawut. Jalan dipenuhi oleh pedagang liar semua. Sementara, yang berjualan di dalam harus berkutat dengan harga sewa mahal dan kurang laku.

“Pahitlah memang, banyak yang menggadaikan surat rumah, tanah, karena mengambil sewa. Tidak ada cerita bohong, memang itulah nyatanya. Kami disuruh masuk tapi harga sewanya tak sanggup. Tidak usah untuk anak sekolah, untuk makan pun berat,” ucapnya.

Disebutkan Ida, para pedagang sudah banyak yang tidak berjualan karena tidak sanggup lantaran kehabisan modal. Tidak sesuai pendapatan dengan pengeluaran.”Sedih memang, kami pedagang resmi tapi begitu kondisinya. Makanya, kami memohon kepada pemerintah bagaimana solusi yang baik agar Pasar Sukaramai maju dan aman berjualan,” harapnya.

Tak jauh beda disampaikan Sinta Boru Purba, pedagang lainnya. Kata dia, sebenarnya kalau kompak semua pedagang di pasar ini berjualan ke dalam, maka diyakini laku juga. “Pedagang tak akan sanggup kalau bertahan dengan kondisi yang sekarang ini, karena tidak terbayar harga sewa kios, lantaran pendapatan lebih kecil dibanding pengeluaran,” ujarnya.

Dia mengatakan, pedagang yang tak memiliki kios seperti penjual teri dan kerupuk, memilih berjualan di luar pasar. Sebab, kalau dipertahankan tidak ada pembeli masuk. “Tidak usah sampai ke depan kali, di pinggir jalan ini kami berjualan sudah syukur karena tidak ada tempat lagi di luar. Kalau di dalam tak sanggup kami, bisa bangkrut,” ungkapnya.

Sementara, Dirut PD Pasar Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan penertiban pedagang dan PKL yang berjualan di luar pasar. Namun, tetap saja mereka membandel dan bertahan berjualan di luar. “Sampai sekarang masih ditertibka, tapi mereka tidak mau masuk. Padahal, tempat di dalam ada. Makanya, kita harus koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan mereka,” ujarnya.

Rusdi menyatakan, alasan pedagang bertahan di luar karena harga sewa yang dianggap mahal tidak benar. Sebab, harga yang ditetapkan sesuai aturan. “Tidak mahal, standar semua harganya (lapak dan kios). Sebab, penetapan harga ada aturannya,” pungkasnya.

Sekretaris Satpol PP Medan, Rakhmat Harahap MAP mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar pasar. Artinya, pihaknya tidak tinggal diam dan tetap harus melaksanakan tugas untuk menertibkan para pedagang. “Mereka tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau luar dan harus ditertibkan. Pedagang semestinya berjualan di dalam,” tegas Rakhmat. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Medan mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menangkap para pelaku penculikan anggota DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan. Sebab, saat ini baru satu pelaku yang ditangkap.

Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim mengatakan, jajaran kepolisian bisa bertindak dengan cepat menangkap semua pelaku. Dengan begitu, kasus ini bisa terang benderang motif penculikan yang dikabarkan terkait dugaan kecurangan pemilu legislatif 2019.

“Kita memberikan apresiasi atas langkah cepat pihak Polda Sumut yang menangkap salah satu pelaku. Tapi, kita tetap mendesak agar seluruh pelaku penculikan Boydo bisa ditangkap,” tegas Hasyim kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Rabu (15/5).

Hasyim mengaku, pihaknya akan mengawal hingga tuntas kasus penculikan terhadap kader sekaligus anggota DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan. “Saat ini seluruh prosedur hukum sedang berjalan, maka kasus ini akan kita kawal sampai tuntas,” akunya.

Diutarakan Hasyim, bahwa tindakan penculikan tersebut sudah tergolong premanisme. Perbuatan seperti itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Apa yang menimpa Boydo sudah tidak bisa dibiarkan. Bagaimana pun ini sudah menyangkut masalah tindakan premanisme yang sudah menjadi musuh bersama, serta menyangkut nama baik PDI Perjuangan dan anggota DPRD Medan. Sehingga, proses hukum harus berjalan tidak ada pembiaran agar tindakan serupa tidak terjadi lagi,” katanya.

Disinggung dengan pernyataan Boydo yang kecewa dengan pengurus DPC Medan karena menganggap sepele kasus penculikan ini, Hasyim menampik. Dia beralasan bahwa pihaknya sudah sejak awal melakukan pendampingan terhadap Boydo.

“DPC sejak dari awal kasus penculikan ini hingga dilaporkan ke sudah mendampingi Boydo dengan mengirimkan langsung Sekretaris DPC, Sastra. Hal ini sebagai bentuk atensi dan tanggung jawab kami kepada kader,” tuturnya.

Dia menambahkan, kasus yang dialami Boydo kini sudah langsung ditangani Kepala Badan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Pusat, Junimart Girsang. “Kami menyatakan tegas bahwa DPC Perjuangan akan mengawal seluruh proses hukum yang berjalan dan tidak membiarkan persoalan ini berjalan di tempat. Proses hukum harus berjalan hingga sampai ke tingkat pengadilan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Boydo HK Panjaitan mengaku kecewa dengan sikap pengurus PDIP DPD Sumut dan DPC Kota Medan terkait kasus penculikan yang dialaminya beberapa waktu lalu.

“Saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang cepat dan tanggap dalam menangani kasus saya ini dan telah menangkap salah seorang pelaku. Namun, saya kecewa dengan DPD PDIP Sumut dan DPC Medan yang menganggap sepele terhadap kasus yang saya alami, seolah-olah saya dibawa jalan-jalan,” ujar Boydo yang ditemui di gedung DPRD Medan.

Menurut Boydo, dari pemberitaan yang diketahuinya baik DPD Sumut maupun DPC Medan, seperti menganggap main-main peristiwa penculikan yang alaminya. Padahal, peristiwa itu hampir menghilangkan nyawanya. “Saya sangat menyesalkan pengurus DPD Sumut dan DPC Medan, karena bukannya turun tangan langsung untuk mencari saya. Padahal, keluarga telah menginformasikan. Seolah-olah ketakutan, istilahnya semua ‘kencingnya warna putih, enggak merah lagi’,” cetusnya.

Diceritakan Boydo, peristiwa penculikan yang dialaminya pada Jumat (10/5) sore ketika hendak meninggalkan Hotel Grand Inna Dharma Deli Medan. Ketika itu, dirinya hadir sebagai saksi partai pada rapat pleno terbuka rekaputulasi suara Pemilu Serentak 2019 oleh KPU Medan. Saat rapat tersebut, Ketua Komisi C DPRD Medan ini membongkar kecurangan salah seorang caleg yang juga dari PDIP. Kecurangan terjadi karena suara caleg Edward Hutabarat dicuri oleh caleg lain dari partai yang sama.

“Saat rekapitulasi untuk Kecamatan Medan Helvetia, itulah saya membongkar kecurangan. Namun, ternyata caleg tersebut keberatan dengan tindakannya dan langsung mencegat saya saat hendak meninggalkan hotel sekitar pukul 17.00 WIB. Saya dipaksa naik mobil setelah diancam. Sewaktu saya diculik, keluarga mencari tahu keberadaan saya dimana,” ungkapnya.

Disinggung ada diancam pakai pisau sewaktu hendak diculik, Boydo menyatakan bukan memakai pisau. Jadi, tangan pelaku berada di perutnya seolah-olah seperti pisau dan dipaksa ikut. Kalau tidak, akan ditikam. “Saat berada di dalam mobil, saya diintimidasi dan dia-niaya. Kalau tidak salah ada 4 orang di mobil, tapi saya hanya kenal satu orang,” ucapnya.

Diutarakan Boydo, dalam kasus ini Badan Bantuan Hukum DPP PDIP sudah turun langsung membantu. Bahkan, dua tokoh besar partai yakni Junimart Girsang dan Trimedya Panjaitan juga turun tangan. “DPP menilai kasus ini bisa merusak nama baik partai, makanya DPP langsung yang turun tangan,” tukasnya.

Sementara, Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih mengaku sampai sekarang pihaknya belum menerima laporan kasus yang dialami Boydo, baik dari DPC Medan maupun dari korban. Oleh karenanya, partai belum mengambil langkah apapun guna merespon. Terlebih, oleh Badan Bantuan Hukum DPP PDIP telah turun Junimart Girsang dari Jakarta memberikan pembelaan.

“Belum ada laporan ke kita bagaimana kejadiannya, apa yang dialami dan siapa pelakunya. Jadi, kita belum bisa bertindak,” ujar Japorman kepada wartawan. (ris/ila)

Japorman beranggapan, dugaan penculikan yang terjadi kepada Boydo adalah persoalan internal partai. Akan berbeda halnya jika yang dihadapi dari pihak ekstern, DPD segera akan turun ke lokasi. “Karena ini masalah internal, apakah ini masalah pribadi atau seperti apa, belum jelas,” ucapnya.

Untuk diketahui, kasus penculikan Boydo berawal dari laporan caleg PDIP Medan, Edward Hutabarat yang mengaku kecewa atas hasil perhitungan yang diperoleh di kecamatan Medan Helvetia. Sebab, hasil suara Edward Hutabarat tidak sesuai dengan hasil perhitungan Plano pada Rabu, (8/5).

Menurut saksi Edward Hutabarat bernama Agus Purba yang mengikuti perhitungan suara selama 21 hari, bahwa berdasarkan suara dari lembaran surat suara C-1 sampai ke lembaran DA1 hasil perhitungan plano suara untuk Edward Hutabarat di Dapil Satu pada kecamatan Medan Helvetia berjumlah 4.923 suara. Akan tetapi, di DA1 setelah dicetak oleh Panitia Pemilu Pemilihan Kecamatan (PPK) berubah menjadi 1.923 suara.

“Awalnya saya menandatangi lembaran print DA1, karena sudah yakin atas hasil suara yang diperoleh oleh pak Edward Hutabarat, namun setelah saya baca kembali, ada perubahan suara yang sangat besar, maka surat DA1 yang sempat saya tandatangani saya batalkan dan saya coret, selanjutnya hasil yang diduga sudah dikerjai ini saya laporkan kepada Pak Edrward Hutabarat, dan saya juga protes kepada PPK Kecamatan saat itu,” ungkap Agus Purba kepada wartawan.

Sambung Agus Purba lagi, protes yang dilakukannya diikuti juga oleh para saksi dari partai lainnya, dan menunda untuk menandatangani surat lembaran DA1 yang sudah dicetak. (ris/ila)

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Banjir bandang melanda Desa Tarutung Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Rabu (15/5) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Akibatnya, tiga rumah hanyut diseret banjir bandang dan lima rumah lainnya rusak berat. Sedangkan ratusan ekor ternak warga dikabarkan juga hilang.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain merusak rumah warga, banjir bandang itu juga membawa lumpur, sehingga pemukiman dimasuki lumpur. Rumah yang rusak tersebut  milik Eston Simangunsong, Sandro Manullang, Roy Sitompul, Ompu Tulus Sitompul dan S Silitonga.

Kepala Desa Tarutung Baru, Dames Pasaribu mengatakan, peristiwa tersebut berawal ketika hujan deras melanda desa itu. Berselang beberapa jam, tiba-tiba air bah datang membawa material longsor dari

Tor Simincak menerjang rumah-rumah warga di sekitar aliran sungai. Warga desa pun panik dan berusaha menyelamatkan diri masing masing.”Kejadiannya Rabu (15/5) jam 04.00 WIB. Saat ini masyarakat dibantu, BPBD, TNI masih bergotong royong mengevakuasi material dari pekarangan warga,” ujar Dames Pasaribu.

Dikatakannya, sampai kemarin belum ada ditemukan korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang tersebut. Namun sejumlah lahan pertanian, rumah-rumah warga mengalami kerusakan. Untuk sementara data korban yang rumahnya rusak dan pemilik lahan, yaitu Eston Simangunsong, Sandro Manullang, Roy Sitompul, Ompu tulus Sitompul, seryl Silitonga

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidimpuan, Ali Ibrahim Dalimunthe, mengatakan, sampai kemarin pihaknya sedang melakukan pembersihan material dan belum bisa memberikan keterangan apakah ada korban jiwa dan jumlah kerusakan rumah akibat banjir tersebut. “Kita masih di lapangan nanti kita data dulu, kita masih fokus pada evakuasi material dari rumah-rumah warga,” katanya.(bbs/adz)