29 C
Medan
Wednesday, December 31, 2025
Home Blog Page 5326

Iskandar Sitorus Ungguli Yasona

Foto: Bagus/Sumut Pos Direktur Lembaga Survei Onlinesumut, Yudhistira, dalam konferensi pers yang digelar di Medan, Jumat (12/4) sore.
Foto: Bagus/Sumut Pos
Direktur Lembaga Survei Onlinesumut, Yudhistira, dalam konferensi pers yang digelar di Medan, Jumat (12/4) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga survei Onlinesumut kembali merilis hasil survei jilid 3, terkait hasil peralihan suara di lingkaran Calon Anggota Legislatif (Caleg) Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang. Untuk survei kali ini, Onlinesumut mengangkat tema “Suara Caleg di Kandang Gerindra dan PDIP”.

Direktur Lembaga Survei Onlinesumut, Yudhistira, mengatakan dalam survei kali ini, kuisioner disebar ke seluruh penduduk Dapil Sumut 1 yang telah mempunyai hak pilih dalam Pemilu, atau telah berusia 17 tahun keatas ketika survey dilakukan.

“Jumlah responden atau jumlah sampel yang kita ambil sebanyak 880 orang. Tersebar secara acak di wilayah Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai dan Kabupaten Tebingtinggi,” ungkap Yudhistira dalam konferensi pers yang digelar di Medan, Jumat (12/4) sore.

Untuk metode penarikan sample, kata pria yang biasa disapa Yudis ini, dilakukan dengan cara wawancara tatap muka langsung.

Sedangkan untuk Margin of Error dan Tingkat Kepercayaan, sambungnya, dari target 900 orang sampel, margin of error survei ini sebesar +/- 3,33 %. dengan tingkat kepercayaan 96,67 %.

“Proses pengumpulan data sementara kita lakukan mulai tanggal 1 hingga 12 April 2019 dengan mendatangi responden,” ungkapnya.

Di samping itu juga, quality control dilakukan terhadap hasil survei, melalui hasil verifikasi nomor induk kependudukan yang di cek secara online di www.data.kpu.go.id. Ditambah beberapa proses verifikasi lainnya yang dilakukan oleh tim survei onlinesumut.com.

“Untuk survei kali ini, tujuannya mengukur tingkat toleransi sikap dan perilaku pemilih terhadap keinginan untuk mengikuti pesta demokrasi yang jatuh pada 17 April 2019. Juga dalam memilih para Calon Legislatif antara Partai Gerinda dan PDI Perjuangan. Responden terdiri dari 880 orang, baik wanita dan pria yang tersebar di Kota Medan, Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi yang ada dengan sampling error 5% dan tingkat kepercayaan 95%,” rincinya.

Menurut Yudis, penyebaran kuisioner secara merata ke 4 kabupaten kota itu dengan prosentase kepadatan jumlah penduduk serta basis-basis pemenangan Pilgubsu 2018, baik dari Edy Rahmayadi dan Djarot secara berimbang.

“Sumber data tersebut menggunakan metode multistage random sampling dalam teknik pengambilan sampel responden,” sebutnya.

Survei yang baru ini, kata Yudis, pertama kali mencuplik basis PDIP dan Gerindra, baik di tingkat Kota dan Kabupaten yang ada di Dapil Sumut1 ini, guna mengetahui bagaimana perilaku pemilih dalam menentukan para Caleg yang akan menjadi wakil mereka.

“Dari dua partai besar yakni PDIP dan Gerindra yang akan menguasai parlemen, tampak caleg Iskandar HP Sitorus dari Gerindra, menguasai perolehan suara dari 10 calon yang maju dari masing-masing partai,” terang Yudis.

Dari Gerindra, Iskandar HP Sitorus berhasil meraup hingga 71,1%. Sementara HR Muhammad Syafii atau Romo sekaligus petahana memperoleh 10,4%, Husni 3,22% dan 13,3% tidak menjawab.

Sedangkan dari PDIP yang diisi dengan nama-nama sejumlah tokoh politik, nama Yasona H Laoly sangat dominan di basisnya dengan perolehan 6,6% disusul Irmadi Lubis 3,6%.

“Ini agak jadi pertanyaaan besar, karena sampai survei ini selesai dilakukan suara masyarakat di kandang masing-masing seperti basis PDIP yakni sebesar 81,9 persen tidak menjawab alias merahasiakan pilihannya. Mungkin itu bakal menjadi swing voters yang bisa menjadi rebutan bagi seluruh caleg dari dapil ini,” pungkasnya. (gus)‎

Tabung Gas Meledak, 2 Tewas 8 Luka,

Gusman/Sumut Pos PORAK-PORANDA: Seorang warga menyaksikan bangunan ruko di Jalan Kruing, Medan Baru, porak-poranda akibat ledakan yang diduga dari tabung gas, Kamis (11/4) malam. Akibat ledakan ini, dua anak-anak tewas dan delapan orang lainnya mengalami luka bakar.
Gusman/Sumut Pos
PORAK-PORANDA: Seorang warga menyaksikan bangunan ruko di Jalan Kruing, Medan Baru, porak-poranda akibat ledakan yang diduga dari tabung gas, Kamis (11/4) malam. Akibat ledakan ini, dua anak-anak tewas dan delapan orang lainnya mengalami luka bakar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ledakan diduga berasal dari tabung gas, menghebohkan penghuni Jalan Kruing Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4) malam. Tiga rumah toko (ruko) terbakar, mengakibatkan 2 warga meninggal dunia dan 8 lainnya luka-luka.

PANTAUAN di lokasi, tiga ruko mengalami kerusakan hingga 70 persen. Ruko yang rusak berat itu di antaranya tempat usaha Bolu Amanda, Sate Kerang Rahmat, dan satu ruko di sebelahnya.

Sementara ruko di seberangnya mengalami kehancuran hingga 50 persen. Yakni Rumah Oleh-Oleh Medan, dan ruko di sebelahnya. Bahkan gedung-gedung ruko di sepanjang Jalan Kruing, kaca-kacanya terlihat hancur. Ruko yang rusak umumnya usaha kuliner oleh-oleh. Posisinya tak jauh dari gerai Bolu Gulung Meranti.

Informasi dihimpun, awal mula meledaknya tabung gas diduga berawal dari salahsatu ruko yang ditempati pasangan suami istri (pasutri), Rahmad berusia sekitar 50-antahun dan istrinya, yang berjualan sate kerang ‘Rahmad’.

“Kejadiannya sekitar pukul 18.30 Wib. Sekitaran 20 meter, suara ledakannya keras kali. Kami semua kaget dan keluar dari rumah masing-masing. Pikir kami entah bom atau entah apa,” ucap Doni, salah satu karyawan yang berjualan roti tak jauh dari lokasi ledakan.

Para korban yang menderita luka bakar langsung dilarikan ke RS terdekat. “Tadi ada yang korban laki-laki yang badannya sampai melepuh semua. Sudah dibawa dengan ambulans. Daerah sini jualan roti semua, Bang,” ungkapnya, diamini karyawan lainn

Sementara itu, para pemilik ruko dan pedagang di Jalan Kruing khawatir dengan ledakan lanjutan, sehingga memilih mematikan semua aliran listriknya. Mereka takut ledakan susulan menimpa ruko mereka. Akibatnya Jalan Kruing gelap gulita.

Saksi mata lainnya, Wina (25), mengatakan saat itu ia sedang duduk tepat di seberang ruko milik Rahmad. Tiba tiba ia mendengar suara ledakan dari dalam ruko milik Rahmad. “Kejadiannya sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Tiba tiba saya dengar suara ledakan,” ujarnya.

Warga sekitar sontak heboh. Setelah ledakan, ia melihat dua anak-anak usia 1 dan 4 tahun dipapah dari dalam rumah pemilik toko bolu Amanda, yang lokasinya tepat di sebelah Ruko Sate Kerang Rahmad.

“Aku lihat ada dua anak-anak bang dari dalam ruko Bolu Amanda, dibawa petugas ke rumah sakit. Cuman nggak tau rumah sakit mana,” ujarnya.

Seorang saksi mata, Nur Bulan, pegawai Sate Kerang Rahmat, mengatakan, ledakan terjadi tiba-tiba. Ia tidak tahu pemicunya.

“Sebelumnya ada suara ledakan. Enggak tahu, cuma meledak gitu saja tiba-tiba. Enggak tahu lantai berapa. Saya lagi di luar memasukkan air minum,” kata Nur.

Ia khawatir masih ada temannya yang terjebak di lokasi. “Teman saya lagi tidur. Posisinya lagi di atas. Dia masih di dalam di Sate Kerang Rahmat,” ucapnya sambil terisak.

Informasi dihimpun dari lokasi, para korban antara lain 1. Rahmad Efendi (43), pemilik ‘Sate Kerang Rahmad ‘, alamat Toko Sate Kerang Rahmad Jl. Kruing No.3D. Ia mengalami luka bakar di seluruh bagian tubuh. Saat ini korban masih dalam penanganan pihak rumah sakit. 2. Nurmala Dewi (37), istri Rahmad Efendi, mengalami luka bakar di tubuh korban, saat ini masih dalam penanganan rumah sakit. 3. Tria (24), perempuan, mengalami luka di kepala.

Dua korban meninggal yakni Jafier, laki-laki (10) dan Eren, laki-laki (2).

Kemudian tiga korban luka ringan lainnya yakni Forinawati, Fransiska, dan Natalia, ketiganya tinggal di Jalan Kruing No 3 C. 7 dan hanya rawat jalan.

Akibat kejadian ledakan tersebut, ratusan warga berdatangan untuk menyaksikan. Pihak kepolisian yang turun pun menutup areal lokasi ledakan dengan police line.

“Kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan yang lalu sempat meledak juga di kopi motten itu, Bang,” ucap seorang karyawan toko roti.

Ari Siregar, petugas Damkar yang turun ke lokasi, mengatakan korban berjumlah hampir 10 orang. “Tadi yang kena luka bakar 90 persen Pak Rahmad dan istrinya. Pihak Damkar ikut membawa korban ke RS Royal Prima,” katanya.

Selain itu, ada dua anak-anak yang meninggal dunia akibat ledakan gas tersebut. “Kalau nggak salah, mereka dari salahsatu ruko itu. Di sebelahnya lagi ada juga beberapa korban (etnis Tionghoa). Semua dibawa ke RS Royal Prima,” sebutnya.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto dan Kapolsek Medan Baru, Kompol Martuasah Tobing masih berada di lokasi. ”Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Dadang.

Namun Kombes Pol Dadang Hartanto membenarkan ada dua anak yang meninggal dunia, usianya 4 dan 10 tahun. Luka parah 5 orang, luka ringan 3 orang. “Benar terjadi ledakan tabung di Jalan Kruing. Akibat kejadian ini sedikitnya ada 10 orang korban. Dua di antaranya anak-anak tewas. Delapan lainnya mengalami luka serius dan ringan. Korban luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Royal Prima dan Advent,” kata Dadang.

Penyebab ledakan belum diketahui dengan pasti. Dugaan sementara kejadian itu dipicu kebocoran gas. Terlebih petugas mendeteksi adanya jejak gas di sana. “Penyebab pastinya menunggu hasil Labfor,” tutup Dadang.

Lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi. Petugas Basarnas pun dikerahkan menyisir lokasi, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain.

Bukan Gas PGN

Ledakan hebat di Jalan Kriung Medan pada Kamis (11/4) sore, dipastikan bukan berasal dari gas bumi PGN. Hal ini berdasarkan pantauan langsung di lapangan yang melihat meteran gas masih bagus dan tidak adanya kebocoran pipa yang ditemukan di lokasi.

Sales Area Head PGN Medan, Saeful Hadi menyatakan, laporan TPG PGN memastikan bahwa instalasi gas PGN yang tersambung dalam rumah tidak rusak. “Semuanya telah diperiksa, tidak ada yang rusak dan bocor,” ujarnya.

Namun demikian, penyelidikan masih terus dilanjutkan dengan kawalan aparat keamanan untuk memastikan penyebab ledakan. Menurut informasi TPG PGN, ada kemungkinan ledakan tidak berasal dari aliran gas pipa, tetapi dipicu penyebab lain.

“Namun demikian sesuai SOP, kami menutup sementara aliran gas dan saat ini polisi juga tengah melakukan olah TKP,” tegasnya.

Dijelaskannya, bila ledakan terjadi karena gas PGN, maka dampaknya tidak akan separah ini. Hal ini dikarenakan gas bumi lebih ringan dari udara. Sedangkan gas elpiji lebih berat dari udara sehingga apabila ada terjadi pengendapan akan berada turun ke bawah. Jadi, bila ada percikan api akan menyambar secara langsung dan berakibat pada ledakan.

“Kalau gas bumi, karena lebih ringan dari udara, saat ada kebocoran maka dia akan terbang ke udara. Selagi, ada ventilasi di atas, insyaallah aman,” tambahnya.

Pantauan di lapangan, di ruko Jalan Kriung no 3 terlihat ada 4 tabungan gas ukuran 3 kg, dan 1 tabung gas ukuran 12 kg. Satu tabung gas diduga bocor karena masih ditutupi oleh kantong plastik. (gus/ram/bbs)

40-50 Ribu Surat Suara Ditemukan Tercoblos di Selangor, Bawaslu Minta Pemilu di Malaysia Ditunda

no picture
no picture

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan seluruh proses pemungutan Pemilu 2019 di Malaysia. Permintaan ini terkait temuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Bawaslu pun menyoroti kinerja panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang diragukan.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar meminta, pemungutan suara tersebut ditunda sementara sampai persoalan surat suara tercoblos terklarifikasi. Pasalnya, kata Fritz, ada kegiatan yang terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) yang mengarah kepada bentuk kecurangan pemilu.

“Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia untuk sementara. Sampai semua jelas. Karena jelas ada kegiatan yang TSM,” ujar Fritz Edward Siregar kepada wartawan, Kamis (11/4).

Bawaslu juga meminta KPU mengevaluasi kinerja Panitia Pemilihan Luar Ngeri (PPLN). Terbukti, kata dia, PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar. “Kita sudah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan,” pungkas Fritz.

Anggota Bawaslu lainnya, Rahmat Bagja menjelaskan, pihaknya pernah memberi saran ke KPU agar pengawas tempat pemungutan suara (TPS) diikutkan dalam kotak suara keliling (KSK). Untuk diketahui, khusus di luar negeri, selain mencoblos di TPS, pemungutan suara Pemilu juga dilakukan dengan pos dan KSK. “Ini yang jelas, kami sudah meminta kepada KPU kepada PPLN agar pengawas TPS diikutkan dalam KSK, tapi mereka menolak.

Itukan sudah ada tanda-tandanya. Kami bilang ini sudah ada tanda-tanda mereka mau aneh-aneh PPLN. Kemudian kami sudah mengirimkan surat kepada KPU, untuk kemudian ada wakil duta besar menjadi PPLN, namanya DCM (Deputy Chief of Mission),” kata Rahmat Bagja saat dihubungi, Kamis (11/4).

Selain itu, Bawaslu menurut Rahmat Bagja pernah menyurati KPU terkait anggota PPLN yang dijabat oleh Wakil Dubes Malaysia. “Agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running (Pileg). Ada beberapa laporan dari Panwas bahwa ada satu laporan kita lagi bahas bahwa anaknya Pak Dubes ini ikut dalam satu acara di duta besar. Nah itu lagi kita cek semua ini. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini,” papar Rahmat Bagja.

Guna menyelidiki kebenaran kasus ini, KPU RI mengutus dua orang komisionernya Hasyim Asyari dan Ilham Saputra mengecek langsung temuan surat suara tercoblos di Selangor, Malayasia itu. Alasannya, KPU belum mendapatkan informasi lengkap mengenai temuan surat suara tercoblos. “Sebenarnya kita juga sudah mendapatkan informasi tetapi kami memandang informasi ini belum cukup, sehingga kami perlu melalui rapat pleno menugaskan Pak Hasyim Asyari dan Pak Ilham untuk datang ke Malaysia secara langsung,” kata komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Wahyu mengatakan, KPU memerlukan informasi/data yang akurat dan lengkap untuk menindaklanjuti temuan surat suara tercoblos. Hingga saat ini belum ada data mengenai jumlah surat suara Pileg dan Pilpres yang tercoblos termasuk jumlah kantong plastik hitam tempat menyimpan surat suara.

Selain itu, KPU ingin memastikan tempat penyimpanan surat suara untuk Pemilu 2019 di Malaysia. Sebab dalam video yang beredar, surat suara tercoblos ditemukan di ruko.

“Maka informasi penting di Malaysia kita ingin mendapatkan informasi sebenarmya PPLN itu menyimpan surat suara itu di mana? Apakah di kantor perwakilan? Apakah kantor perwakilan dan menyewa suatu tempat atau semua di kantor perwakilan lah dari pertanyaan ini saja akan terurai sebenarnya bagaimana substansi video itu,” sambung Wahyu.

Secara prosedur, surat suara menurut Wahyu harus disimpan di tempat aman seperti kantor perwakilan atau menyewa gudang. “Karena ada prosedur, harus disimpan di tempat – tempat yang standar pengamanannya jelas,” kata Wahyu.

Bawaslu pun ikut bersama komisioner KPU mengecek langsung surat suara tercoblos di Malaysia. Bawaslu akan mengecek temuan kantong plastik berisi surat suara tercoblos di dua lokasi di Malaysia.

“Pertama akan kami konfirmasi, selidiki, investigasi bersama KPU. Besok akan berangkat dari Bawaslu dan KPU tentang satu hal, surat suara disimpan di mana? Apa surat suara benar-benar dicetak KPU? Siapa melakukan (pencoblosan surat suara), dan lain-lain. Kami pastikan lagi dalam klarifikasi dan investigasi,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers di gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Di Malaysia, Bawaslu dan KPU akan mengklarifikasi langsung kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Temuan surat suara tercoblos sebelumnya diadukan ke Panwaslu oleh relawan PADI (Prabowo-Sandi). “Jadi jajaran kami memang ada di sana, KPU punya PPLN di sana, tinggal bagaimana memastikan kejadian yang dimaksud seperti apa, surat suaranya di mana, asli punya KPU-kah, dan lain-lain, karena kita tidak mau berspekulasi,” ujar Afif.

TKN Jokowi-Ma’aruf Kirim Tim Investigasi

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin (TKN Jokowi – Ma’ruf) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah mengirim tim investigasi ke Malaysia untuk mengusut surat suara tercoblos. Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara pasti apa yang terjadi di negara tetangga itu.

“Kami baru kirim tim ke sana, caleg kami juga ada di luar negeri dan sedang melakukan investigasi hal-hal tersebut. Prinsipnya hal-hal yang tidak demokratis kami tentang,” kata Hasto di Rumah Pemenangan TKN di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Hasto melanjutkan, dirinya belum percaya kabar tersebut. Hasto lalu mengungkit pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana asa upaya deligitimasi penyelenggara pemilu. “Kami masih menunggu investigasi dari Bawaslu secara resmi. Kan ada pelanggaran pidana pemilu, siapa pun itu, caleg, dari mana pun, kalau melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum apalagi terkait dengan tindak pidana pemilu, hal tersebut tidak dibenarkan,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara Ulyanaý menceritakan kronologi terkait surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan juga caleg dari Partai Nasdem, Davin Kirana. ýYaza menceritakan, sekitar pukul 12.48 waktu setempat, dirinya menerima aduan dari seorang relawan sekber satgas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Malaysia bernama Parlaungan. Aduan itu ia terima melalui pesan WhatsApps bahwa ada dugaan penyeludupan surat suara yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Mendengar laporan tersebut Yaza bersama seorang anggota Panwaslu Kuala Lumpur  Rizki Israeni Nur menuju ke lokasi tersebut,” ujar Yaza dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (11/4).

Selanjutnya, pukul 13.00 dirinya tiba di lokasi yang beralamat di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor. Tempat tersebut merupakan sebuah toko yang sudah dipenuhi dengan surat suara yang berada di dalam tas, jumlahnya kurang lebih 20 buah. “Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang  kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua,” tuturnya.

Berdasarkan sampel yang dibuka di lokasi, semua surat suara telah dicoblos pada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Kemudian untuk surat suara legislatif sudah dicoblos partai Nasdem. Selanjutnya, pukul 13.30 sebanyak enam orang pihak Polis Diraja Malaysia perwakilan Sungai Tangkas datang ke lokasi berkenaan dan meminta keterangan dari beberapa saksi yang berada di lokasi tersebut. “Berdasarkan keterangan kepolisian, pihaknya merekomendasikan untuk pihak kedutaan besar Indonesia mengambil semua surat suara di lokasi penyimpanan tersebut,” ungkapnya.

Yaza juga menambahkan, pada ukul 14.20 pihak polisi memasang garis polisi di kawasan tersebut. Selanjutnya pukul 14.30 Panwaslu Kuala Lumpur menerima informasi tambahan dari Anggota Satgas BPN telah di temukan lokasi lain lagi yang menjadi gudang penyimpanan surat suara. “Lokasi tersebut berada di sebuah rumah di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor (sekitar 15 menit dari lokasi pertama). Panwaslu Kuala Lumpur belum pergi ke lokasi berkenaan karena langsung menuju ke kantor polisi sekitar,” ungkapnya.

Kemudian pada pukul 15.00, Yaza pergi ke Balai Polis Sungai Tangkas untuk membuat laporan kepolisian terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Saat ini laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian Sungai Tangkas dan sedang dalam tahap pemeriksaan.

Sementara pada pukul 17.00 Panwaslu Kuala Lumpur tiba di lokasi kedua dan langsung menuju ke lokasi penyimpanan surat suara. Kali ini ditemukan sejumlah 158 karung. Kali ini surat suara yang di coblos yaitu capres 01 dengan Caleg DKI Dapil 2 Nasdem Nomor urut 02. Terdapat juga beberapa lembar surat suara tercoblos caleg Demokrat nomor urut 3. “Sehingga setelah ditotal surat suara di dua lokasi berjumlah 40-50 ribu surat suara,” pungkasnya. (jpc/bbs/tan/jpnn)

Terbukti Lakukan Korupsi, 41 ASN Pemprovsu Dipecat

Korupsi-Ilustrasi
Korupsi-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terkena Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) terus bertambah. Mereka dipecat karena terbukti terlibat dalam pusaran kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jumlahnya kini sudah 41 ASNn

“Sebelumnya kan 33 orang, sekarang tambah 8 orang lagi menjadi 41 orang yang sudah kita berhentikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, kepada wartawan via seluler, Kamis (11/4).

Seluruh ASN yang dipecat tersebut, kata Kaiman, telah ketahuan melakukan korupsi dan penyelewengan jabatan. Bahkan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya jumlah tersebut akan terus bertambah bilamana pihaknya telah mendapatkan salinan putusan inkrah dari pengadilan. “Kalau nama-namanya tidak mungkin kami berikan. Jabatannya atau instansinya juga tidak mungkin kami beri tahu,” katanya.

Pemprovsu juga telah berkoordinasi dengan pengadilan untuk meminta salinan keputusan inkrah tersebut. Termasuk salinan berkas-berkas ASN Pemprovsu yang pernah disidangkan dalam Pengadilan Tipikor. “Sudah kita jemput kok suratnya. Sebab kalau tidak kita jemput dari mana kita bisa melakukan pemberhentian,” katanya.

Pengamat Pemerintahan Muryanto Amin menyampaikan, untuk mencegah korupsi seharusnya kepala daerah dapat berkomitmen dan tegas kepada jajarannya. Selain itu kata dia, para ASN juga harus disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Di dalam Undang-undang ASN, aturan dalam mencegah korupsi itu sebenarnya sudah diatur. Selagi komitmen kepala daerahnya tidak ada untuk memberantas korupsi, maka praktek korupsi akan terus terjadi,” katanya.

Menurutnya seorang kepala daerah juga tidak boleh mengarahkan bawahannya berpolitik. Karena apabila ASN sudah masuk dalam politik, akan mudah terpancing untuk terlibat pusaran KKN. “Semestinya tindakan disiplin, pencegahan korupsi itu sudah diatur dalam UU dan itu yang perlu ditegakkan,” ujarnya.

Dia menambahkan proses pemecatan ASN terlibat praktek KKN sebenarnya tidak mudah dilakukan, karena harus melalui kelengkapan berkas-berkas atau dokumen dari keputusan pengadilan. “Proses pemecatan itu memang tidak segampang yang dipikirkan, untuk PNS itu ada dokumen-dokumen terlampir dulu. Jadi misalnya, sudah pun diusulka, tetapi dokumen tidak sesuai maka akan lambat untuk diproses,” katanya. (prn)

Kawal Pemilu di Sumut, 22 Ribu Personel Tentara & Polisi Siaga

SUTAN SIREGAR/SUMUT POSAPEL: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memeriksa pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Benteng Medan, Kamis (11/4).
SUTAN SIREGAR/SUMUT POSAPEL: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memeriksa pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Benteng Medan, Kamis (11/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – TNI dan Polri menyatakan siap untuk melakukan Pengamanan Pemilu 2019 yang akan digelar 17 April mendatang. Sedikitnya 22 ribu personel gabungan akan disiagakan untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jendral Tito Karnavian turun langsung ke Medan mengecek kesiapan.

Pengamanan Pemilu 2019, Kamis (11/4). Dua pimpinan tertinggi institusi keamanan negara itu kabarnya ingin melihat langsung bagaimana kesiapan personel gabungan TNI-Polri di Sumut yang termasuk daerah rawan di Pemilu tahun ini.

Digelar di Lapangan Benteng Medan, apel kesiapan pasukan tersebut dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto yang dihadiri Pangdam I/BB Mayjen M Sabrar Fadhilah. Usai Agus memberikan arahan kepada seluruh personel gabungan TNI-Polri, Panglima TNI dan Kapolri bersama-sama turun mengecek barisan pasukan.

Tampak dalam pengecekan Hadi berdialog dengan personel secara aktif bagaimana kesiapan mereka menghadapi gangguan.”Kalau saya uji, apa kalian siap?” katanya.

Detik berikutnya, ia langsung membenturkan dirinya ke tameng yang dipegang seorang prajurit. Terlihat prajurit yang memegang tameng itu hanya sedikit bergoyang, tidak sampai terjengkang ke belakang. “Bagus. Berarti kalian semua sudah siap menghadapi hal terburuk sekalipun dalam tugas mengamankan Pemilu 2019 di wilayah Sumut ini,” ucap Hadi puas.

Di kesempatan itu, Panglima TNI dan Kapolri yang didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI MS Fadhilah, Kapoldasu, Irjen Pol Agus Adrianto, Danlantamal I, Laksma TNI Ali Triswanto, Pangkosekhanudnas III, Marsma TNI Djohn Amarul, Danlanud Soewondo, Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey serta seluruh pejabat TNI-Polri di wilayah Medan, tidak hanya bertanya tentang protap pengamanan Pemilu 2019 kepada peserta apel.

Selepas memeriksa kesiapan pasukan, Panglima TNI bersama Kapolri dan pejabat TNI-Polri lainnya berkesempatan melepas konvoi kendaraan Pengamanan Pemilu di wilayah Sumut dari depan Markas Kodim 0201/BS Medan. Konvoi kendaraan yang dilepas mulai dari satuan voorijder TNI-Polri, patroli Garnizun, kendaraan taktis (rantis) dan kendaraan tempur (ranpur), mobil Jihandak, dan lainnya.

Sayang, usai seluruh rangkaian pengecekan kesiapan pasukan itu, Panglima TNI dan Kapolri urung memberikan pernyataan ke media terkait kedatangan ke Medan.

Usai apel, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, pihaknya sudah siap untuk melakukan pengamanan Pemilu 2019. Ia mengatakan, kedatangan Kapolri dan Panglima untuk melihat langsung bagaimana kesiapan personel pengamanan. “Jajaran keamanan Polda Sumut di-backup Kodam Bukit Barisan siap mengamankan. Apel kesiapan yang digadiri Panglima TNI dan Kapolri untuk meyakinkan betul, apakah unsur aparat keamanan di Sumut unsur Kodam Bukit Barisan apakah siap melakukan pengamanan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” ungkap Agus.

Ia menyebut apel ini untuk melihat bagaimana potensi kerawanan di Sumut. Namun, Agus tak merincikan bagaimana ancaman keamanan yang berpotensi terjadi di Sumut. “Untuk potensi kerawanan Pemilu di Sumut, TNI dan Polri mengacu pada data yang dikeluarkan KPU RI. Kalau dari index yang dikeluarkan KPU, Sumatera Utara ini urutan ke-28 dari 34. Namun demikian, kita tidak boleh under estimate (meremehkan). Kita tetap siaga, waspada dan siap sedia untuk tahapan pemilu,” ucapnya.

Untuk jajaran Polda Sumut dengan paduan TNI ada 22.000 personel di lapangan TPS stand by untuk mem-back up.

“Seperti rekan-rekan media kan tahu situasi Sumut yang sekarang terjadi tidak terlepas dari kesadaran masyarakat bersama sama menyatakan keamanan. Kita bersama menyatakan bahwa keamanan itu kita jaga bersama,” tandasnya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah menegaskan pihaknya sebagai lapis kedua mendukung kerja Polda Sumut dalam mengamankan Pemilu 2019. “Kembali bahwa yang pertama TNI siap mendukung Polda Sumut. Kodam I/BB bersama-sama menjaga Pemilu ini biar aman damai dan lancar. Kedua menegaskan kembali tentang netralitas bahwa itu menjadi keharusan. Ketiga pemberitahuan kepada publik bahwa tidak usah ragu dalam pesta politik. Kita semua TNI dan Polri akan mengamankan,” tegasnya.

Untuk jumlah personel yang diturunkan, Kodam I/BB yang terdiri dari 4 wilayah di antaranya Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau berjumlah 20.000. “Khusus Poldasu sendiri 10 ribu akan dikerahkan ke Sumut,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumatra Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah menyampaikan, Sumut punya wilayah yang luas, dihuni beragam etnis, budaya dan agama. Tetapi keragaman tersebut menurutnya berjalan cukup baik dengan rasa persaudaraan yang begitu erat, dan terjalin sejak lama. Karenanya, pengalaman berdemokrasi warga Sumut diyakini akan terjaga sebagaimana situasi kondisi yang kondusif tercipta pada Pemilu, Pilkada dan Pilgub di masa lalu.

“Dalam rangka pemilu Pileg dan Pilpres ini kami yakin, melalui koordinasi dengan Forkopimda, dan pelaksana (penyelenggara) Pemilu/KPU dan Bawaslu, Sumut ini aman. Mudah-mudahan kondisi ini terus kita jaga. Sampai dengan Pilpres dan setelah Pilpres,” jelas Wagub.

Kepada masyarakat, khususnya yang telah memiliki hak suara, Musa Rajekshah berharap sekaligus mengimbau warga Sumut segara memastikan terdaftar sebagai pemilih. “Datanglah ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Pemilu (17 April 2019) nanti, tentukan pilihan sesuai nurani masing-masing,” pungkasnya.

Acara apel juga ditandai dengan pemeriksaan pasukan/personel TNI Polri serta kesiapan Alutsista, Sementara mengakhiri rangkaian acara, Panglima TNI melepas pawai kendaraan roda dua dan empat yang digunakan untuk pengamanan operasional Pemilu 2019.

1.228 Personel TNI-Polri Amankan 2.578 TPS

Apel kesiapan pengamanan Pemilu 2019 juga digelar Polres Langkat di Lapangan Bola Alun-Alun T Amir Hamzah Stabat, Langkat, Kamis (11/4). Apel ini juga dihadiri Asisten I Tapem Drs Abdul Karism MAP mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA.

Kapolres Langkat, AKBP Dody Hermawan pada amanat tertulisnya disampaikan Wakapolres Langkat Kompol Hendrawan menyampaikan, kegiatan ini adalah apel ketertiban TPS personel Polri dan petugas ketertiban TPS pengamanan pungutan suara di TPS pada pada Pemili Pilpres, Legislatif dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada 17 april 2019 mendatang.

Sebelumnya, kata Kompol Hendra, berkat kerjasama antara TNI dan Polri beserta dukungan masyarakat, Pilkada 2018 berjalan sukses dan aman. Kini Polres Langkat kembali akan mengamankan Pemilu, pastinya tingkat kerawanan lebih tinggi karena pelaksanaannya secara serantak di seluruh Indonesia. “Sehingga Intitusi Polri dituntut lebih bekerja ekstra, dalam menjaga Kamtibmas yang aman dan damai bagi seluruh lapisan masyarkat Langkat,” terangnya.

Untuk itu, sambung Waka Polres, Polres Langkat akan menyiapkan 578 personel, dimana 460 diantaranya melaksanakan pengamana TPS yang berjumlah 2578 TPS. Selain itu Polres Langkat juga mendapatkan pengkuatan dari personil Brimob Polda Sumut 100 personil dari TNI sebanyak 550 personil, berasal dari Kodim 0203/Lkt 250, dari personil Yonif 8 Marinir PKKL Brandan 100 personil, dari Yon Raider 100/PS 100 personil, serta Yon Arhanud 100 personil.

Namun, lanjut Waka Polres, meskipun demikian julmah tersebut, masih dianggap kurang untuk pengamanan jalannya pesta demokrasi di tahun 2019 ini, untuk itu diharapkan stake holder di Langkat, seluruhnya, ikut bertekad bekerjasama dan bahu membahu untuk menyukseskan pelaksanan Pemilu.

Usai apel, Asisten I Tapem Drs Abdul Karism MAP menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kenyamanan dan kertiban jalannya pesta demokrasi di negri bertuah, dengan membantu aparat penegak hukum, serta menghindari berita hoax yang dapat mempropokasi masyarakat lainnya. (dvs/prn/bam)

Mahasiswa Perantauan tak Bisa Memilih di Kota Medan, Pulang Kampung atau Tak Memilih

markus pasaribu/sumut pos MEMBELUDAK: Masyarakat yang mengurus formulir A5 untuk pindah memilih di KPU Medan membeludak di hari terakhir, Rabu (10/4).
markus pasaribu/sumut pos
MEMBELUDAK: Masyarakat yang mengurus formulir A5 untuk pindah memilih di KPU Medan membeludak di hari terakhir, Rabu (10/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahasiswa perantauan yang kuliah di Kota Medan harus menelan kecewa, karena tidak bisa mengurus formulir A5 untuk pindah memilih atau pindah TPS. Pasalnya, mereka tidak termasuk kategori yang dapat mengurus formulir A5 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika ingin menggunakan hak pilihnya, mereka terpaksa pulang ke kampung halaman masing-masing.

TAK sedikit mahasiswa yang hendak mengurus formulir A5 di KPU Medan menelan kecewa. Pasalnya, mereka dinilai tidak memenuhi kriteria seperti yang disyaratkan dalam keputusan MK. Diketahui, pelayanan A5 awalnya hanya dilayani sampai 17 Maret 2019. Setelah putusan MK yang mengabulkan uji materi Pasal 210 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu terkait pemilih yang ingin pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS), pelayanan A5 diperpanjang sampai 10 April 2019.

Namun putusan MK itu hanya berlaku untuk kategori pemilih yang sakit, tertimpa bencana alam, sedang menjalani hukuman tahanan, dan menjalankan tugas belajar pada saat Pemilu berlangsung.

“Nggak bisa dapat A5, penjelasan dari KPU, katanya sih sesuai dari keputusan MK, saya mahasiswa reguler nggak ada surat penugasan dari kampus. Jadi tidak bisa dapat A5,” kata Kiki (22), seorang mahasiswa semester IV salah satu perguruan tinggid di Medan.

Kiki mengaku sudah mengantre untuk mengurus A5 sejak siang hingga sore hari pada Rabu (10/5) lalu. Tapi dia harus menelan kecewa karena tak mendapat A5. Lantas, apakah dia akan pulang kampung untuk menyoblos pada 17 April nanti, atau tidak memilih atau golput? Menurutnya, jika pulang kampung hanya untuk menyoblos, tidak hanya menghabiskan biaya untuk ongkos, tapi juga waktunya akan terbuang. “Ya mau nggak maulah, saya tidak memilih,” katanya.

Menyikapi ini, pengamat sosial politik dari USU, Agus Suriadi mengatakan, banyaknya masyarakat yang tidak bisa mendapatkan formulir A5 merupakan salah satu risiko dari regulasi yang berlaku. “Syarat itukan merupakan putusan MK, sebelumnya ada 9 kriteria yang boleh mengurus formulir A5, tapi sekarang dipersempit menjadi tinggal 4 kriteria. Tentu ini akan menjadi hal yang membuat banyak masyarakat tidak mendapatkan formulir itu,” ujar Agus.

Tetapi Agus menambahkan, dirinya juga tidak menyalahkan MK yang memberikan keputusan tersebut. Menurutnya, regulasi itu tentu sudah atas pertimbangan yang matang. Hanya saja, pihaknya menyayangkan tidak ditemukannya solusi dari persoalan tersebut, begitu dengan masih kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat. “Regulasi itu tentu dibuat untuk kebaikan, agar semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Namun, masyarakat juga minim akan informasi kriteria yang dimaksud. Sehingga banyak yang datang untuk mengurus formulir ini tetapi tidak bisa mengurusnya dan juga berakhir dengan tidak bisanya melakukan pencoblosan,” tutupnya.

Terpisah, Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut Djumiran Abdi mengakui, partai politik akan dirugikan karena banyaknya mahasiswa yang terpaksa tak memilih karena tak mendapat formulir A5. Meski begitu, ia tidak menyalahkan kinerja dan upaya KPU dalam menggaransi hak pilih setiap warga negara.

“Yang salah juga parpol karena kurang gencar menyosialisasikan tentang tahapan pindah memilih ini. Tentunya yang rugi juga adalah parpol, karena itu berpotensi berkurangnya masyarakat untuk memilih. Kami pikir kawan-kawan penyelenggara sudah bekerja ekstra keras untuk itu,” ujarnya kepada Sumut Pos, Kamis (11/4).

Terkadang, imbuh dia, masyarakat kurang proaktif dalam hal ini. Selalu saja disaat-saat akhir penutupan tahapan pengurusan A5, baru datang ke kantor KPU. Padahal waktu yang diberikan sudah lama dan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. “Sebenarnya banyak faktor kenapa hal ini selalu terjadi. Kesadaran masyarakat kita akan pentingnya hak pilih, kerap abai untuk melakukan pengurusan. Parpol juga demikian, kurang fokus untuk melakukan sosialisasi karena memikirkan target kemenangan,” ucapnya.

Ia menyarankan, ke depan jangan dibuat satu momen antara Pileg dan Pilpres. Sebab kedua even pemilihan tersebut, menurutnya beda konteks dan cenderung membuat dinamika pesta demokrasi menjadi pincang. “Sebaiknya memang dipisah. Pileg itu waktunya tersendiri dengan Pilpres. Kalau Pilpres dengan Pilkada mungkin bisa serentak, karena sama-sama memilih eksekutif. Jadi memang banyak sekali faktor penyebab golput pada pemilu kali ini,” pungkasnya.

Senada, Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing mengatakan, parpol menjadi pihak yang dirugikan dalam edisi Pemilu 2019 mengingat potensi golput yang masih tinggi terjadi nantinya. “Satu suara pun sangat menentukan dan berharga. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tentu akan memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, penting juga bagi parpol membantu kinerja penyelenggara pemilu guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Dan bagi Gerindra, seluruh kader dan caleg sudah diamanahkan untuk ikut menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih dari setiap even pemilu. “Seluruh caleg kami hingga sebelum masa tenang senantiasa mengajak agar masyarakat tidak golput dan datang ke TPS, disamping menyosialisasikan program kerja partai serta menerima keluhan dan aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing,” katanya.

Unimed, USU dan UMSU Libur

Sementara, untuk mendukung suksesnya Pemilu serentak 2019, perguruan tinggi negeri dan swasta di Medan meliburkan aktivitas perkuliah dan administrasi pada 17 April 2019. Apalagi, hari tersebut sudah ditetapkan sebagai libur nasional. Bahkan Unimed sudah mengeluarkan suara edaran Nomor : 001230/UN33/SE/2019 kepada seluruh mahasiswa, staf pengajar dan pegawai tentang hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2019 sebagai hari libur nasional. “Unimed melalui surat edaran tersebut, mengimbau agar seluruh mahasiswa Unimed dapat menggunakan hak pilihnya pada 17 April,” ucap Kepala Humas Unimed, M Surip kepada Sumut Pos, Kamis (11/4) siang.

Surip mengatakan, aktivitas perkuliah di Unimed akan kembali normal seperti biasa pada Kamis, 20 April 2019. Untuk itu, ia mengharapkan agar mahasiswa secepatnya mengatur waktu bila melakukan pencoblosan di kampung halamannya di luar kota Medan.

Ia juga mengungkapkan, di Unimed tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan. “Kalau Jumat libur lagi (Wafat Isa Almasi), mau libur lagi hari Kamis bisa kordinasi langsung sama dosen-dosen lah,” tutur Surip.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Humas USU, Elvi Sumanti. Ia mengatakan, pihak USU menyampaikan surat edaran tersebut dimasing-masing Fakultas di Kampus USU. “17 April libur dan sudah kita sampaikan ke mahasiswa, staff pengajar dan pegawai kita. Hal itu, agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019,” tutur Elvi sembari mengatakan di USU juga tidak ada TPS disediakan.

Sementara UMSU meliburkan hampir sepekan. Kepala Humas UMSU, Ribut Priadi mengatakan, UMSU libur sejak tanggal 15 hingga 20 April 2019. Pada 22 April 2019 aktivitas perkuliah kembali normal. “Kita libur sedikit panjang, karena ketempatan baru usai melaksana Ujian Tengah Semester (UTS) dan ada libur juga pada hari Jumat itu,” kata Ribut.

Untuk aktivitas administrasi, Ribut mengatakan libur sejak 16 hingga 20 April 2019. Kembali bekerja pada hari Seninnya. Ia mengimbau mahasiswa UMSU untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu pekan depan itu. Surat edaran dan himbauan itu, dilakukan untuk menekan angka Golput di kalangan mahasiswa. Dengan itu, aktivitas perkampusan di libur secara serentak se-Indonesia. Begitu juga, mahasiswa di luar kota Medan sudah mempersiapkan diri untuk pulang kampung. (mag-1/prn/gus)

2025, Zero Pekerja Berijazah SMP

net BEKERJA: Puluhan pekerja pabrik tekstil sedang melakukan pekerjaan di suatu perusahaan di Jawa.
net
BEKERJA: Puluhan pekerja pabrik tekstil sedang melakukan pekerjaan di suatu perusahaan di Jawa.

SUMUTPOS.CO – Diperkirakan sudah tidak ada lagi tenaga kerja berijazah SMP pada 2025 mendatang. Sebagai gantinya tenaga kerja bakal didominasi lulusan SMK atau SMA.

KONDISI tersebut disampaikan oleh Kepala Badan SDM Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mujiono. Dia mengatakan kondisi tersebut merupakan imbas dari kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Perhitungan kami 2025 zero (tenaga kerja, Red) lulusan SMP,” katanya.

Kondisi zero tenaga kerja lulusan SMP tersebut bukan berarti yang ada sekarang bakal di-PHK semuanya. Tetapi para tenaga kerja yang sekarang berijazah SMP akan hilang secara alamiah, misalnya karena pensiun.

Kemudian juga, ada yang mengikuti pelatihan. Sehingga memiliki kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) level dua sampai level tiga.

“KKNI level dua atau level tiga itu setara lulusan SMK,” tuturnya.

Selain itu, kondisi “hilangnya” tenaga kerja berijazah SMP juga disebabkan rekrutmen baru yang didominasi lulusan SMK sederajat.

Kemudian, tenaga kerja yang sekarang berijazah SMK, akan bergeser menjadi berijazah diploma 1 karena mengikuti sejumlah pendidikan sambil bekerja.

Pada kesempatan tersebut, industri yang bakal mengalami zero tenaga kerja SMP paling banyak adalah industri padat karya. Seperti industri tekstil, alas kaki atau sepatu dan sandal, hingga industri rokok serta makanan dan minuman.

Menurut dia, industri-industri tersebut selama ini banyak menyerap tenaga kerja.

Mujiono menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen setiap tahunnya, industri nasional tetap membutuhkan tenaga kerja banyak.

Dia memperkirakan, kebutuhan tenaga kerja di Indonesia mencapai 600 ribu setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350 diantaranya adalah kebutuhan kerja lulusan SMK.

Sayangnya, yang terjadi sekarang SMK terkadang kesulitan menghasilkan lulusan yang siap diserap industri. Di antaranya karena adanya kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang ada di kurikulum dengan di dunia industri.

Untuk itu, perlu ada kolaborasi antara industri dengan SMK. Saat ini, sudah ada program satu unit industri bermitra atau membina langsung sejumlah SMK.

Data sementara ada 855 unit industri yang mengikuti program tersebut. Dengan jumlah SMK binaan mencapai 2.612 unit. (jpnn/ala)

Maling Ikan, Enam Kapal Asing Diamankan

net DIAMANKAN: Salah satu KIA asing yang diamankan.
net
DIAMANKAN: Salah satu KIA asing yang diamankan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap kapal perikanan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Sebanyak empat kapal perikanan berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia berhasil ditangkap oleh dua Kapal Pengawas Perikanan di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara dan ZEEI Selat Malaka, Selasa (9/4) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, mengungkapkan enam kapal perikanan asing tersebut ditangkap tanpa dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl).

“KP. Hiu Macan 01 yang dinakhodai Kapten Samson melakukan penangkapan keempat kapal tersebut sekitar pukul 08.00-09.00 WIB dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” tutur Agus.

Adapun keempat kapal tersebut, yaitu: 1). BV 4939 TS; 2). BV 5156 TS; 3). BV 93817 TS, dan; 4.) BV 93816 TS.

“Dalam penangkapan tersebut juga diamankan 24 orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam,” imbuh Agus.

Selanjutnya, kapal dikawal menuju Stasiun PSDKP Pontianak Kalimantan Barat untuk proses hukum. Sementara, dua kapal Malaysia atas nama KM. PKFA 8888 (61,70 GT) dan  PKF 7878 (67,63 GT) ditangkap oleh KP. Hiu Macan Tutul 002 yang dinakhodadi Ilman Rustam di ZEEI Selat Malaka sekitar pukul 15.00 WIB.

Dua kapal beserta sembilan orang awak kapal berkewarganegaraan Myanmar dikawal menuju Pangkalan PSDKP Batam Kepulauan Riau.

Kapal-kapal perikanan asing tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Tangkapan terbaru ini menambah deretan kapal perikanan ilegal yang telah berhasil ditangkap sebelumnya oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Sejak Januari hingga 9 April 2019, KKP telah berhasil menangkap 38 kapal perikanan ilegal, yang terdiri dari 28 KIA dan 10 Kapal Perikanan Indonesia (KII).

“Dari sejumlah kapal ilegal asing yang ditangkap tersebut, 15 kapal berbendera Vietnam dan 13 kapal lainnya berbendera Malaysia,” pungkas Agus. (jpnn/ala)

Rommy Melawan, KPK Diprapid

net DIPERIKSA: Eks Ketum PPP, Romahurmuziy (kanan) saat akan diperiksa oleh KPK.
net
DIPERIKSA: Eks Ketum PPP, Romahurmuziy (kanan) saat akan diperiksa oleh KPK.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy melakukan perlawanan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Politikus yang saat ini masih dibantarkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan praperadilan tersebut secara tertulis diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (10/4). Dalam surat itu tercantum jadwal persidangan yang rencananya digelar pada 22 April.

“Tentu permohonannya akan kami pelajari lebih lanjut. KPK pasti akan menghadapi praperadilan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengaku belum tahu secara detail apa alasan Rommy mengajukan praperadilan. Hingga kemarin, tim Biro Hukum KPK masih mendalami poin-poin yang menjadi objek praperadilan.

“Bagi kami risiko untuk diajukan praperadilan itu adalah risiko untuk semua perkara yang ditangani KPK,” ucap Febri di gedung KPK.

Meski digugat Rommy lewat praperadilan, KPK hingga kemarin tetap mengagendakan pemeriksaan saksi terkait dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Penyidik memeriksa Hadi Rahman, staf khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (jpc/ala)

Penangkapan Kreator Hoax Server KPU, Tinggal Tunggu Waktu

JPNN/SUMUT POS PAPARKAN: Mabes Polri memaparkan dua buzzer hoax server kpu menangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
JAWAPOS.COM
KETERANGAN: K aropenmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepolisian terus memburu pembuat (kreator) sekaligus penyebar (buzzer), serta pembicara hoax server KPU sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Penangkapan mereka terbilang tinggal menunggu waktu.

KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari hasil analisa jejak digital yang dilakukan oleh Ditsiber Bareskrim, polisi mendeteksi keberadaan para pelaku. Telepon seluler pemilik akun Instagram yang diduga sebagai kreator dan buzzer, terakhir dideteksi berada di daerah Tangerang.

Sementara untuk pihak yang yang menyampaikan isu server KPU di Singapura sudah di-setting 57 persen untuk memenangkan salah satu paslon, komunikasi terakhir terdeteksi di Jawa Tengah.

Kendati nomor telepon genggam para pelaku sudah tidak aktif, kata Dedi Ditsiber tidak akan berhenti mengejar karena identitasnya sudah berhasil diketahui.

“Jadi tinggal menunggu waktu saja kedua DPO tersebut, kreator dan buzzer yang memiliki akun Instagram dan orang yang menyampaikan video secara verbal akan ditangkap,” tegas Dedi di kantornya, Jakarta, Kamis (11/4).

Siapa identitasnya, Dedi masih enggan membeberkan. Namun pembuat sekaligus penyebar video tersebut berinisial WN.

“Yang sebagai pembicara secara verbal perlu pendalaman. Beberapa saksi yang berada dalam lokasi semuanya bilang lupa,” ungkap mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Sementara, untuk dua tersangka yang sudah diamankan, kata Dedi pemberkasannya dalam tahap penyelesaian.

“Untuk pemberkasan tersangka EW proses penyelesaian, RD yang kami titipkan pemeriksaannya di Polda Lampung juga demikian,” pungkasnya. (jpc/ala)