MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah hampir tiga bulan menginap dan mendirikan posko di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, sejumlah warga yang tidur bergantian menuntut gugatan 260 hektare tanah Sari Rejo akhirnya menarik diri dengan pulang ke rumah masing-masing. Bukan tanpa sebab, warga kembali karena aktivitas Kantor BPN Medan telah pindah ke Jalan STM.

Ketua Formas Sari Rejo, Pahala Napitupulu mengatakan, warga pulang ke rumah masing-masing sudah beberapa hari. Keputusan untuk menarik diri dilakukan setelah melakukan pertemuan sebelumnya. “Sudah beberapa hari kita sepakat agar jangan ada lagi tinggal di halaman Kantor BPN, karena aktivitas kantor sudah berpindah di gedung baru Jalan STM. Sementara, warga pulang dulu ke rumah masing-masing,” ujarnya, kemarin.

Diutarakan dia, sebelumnya masyarakat Sari Rejo secara bergantian tidur bermalam di Kantor BPN Medan menunggu kejelasan status tanah. Warga yang menginap secara bergantian, mulai dari Lingkungan 1 sampai Lingkungan 9.

“Progres tanah sudah dibahas oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga tidur di halaman kantor BPN (Medan) tidak efektif lagi dilakukan. Kita berterima kasih kepada DPRD Medan, DPRD Sumut karena sudah memperjuangkan hak kita sampai ke pusat dan saat ini sedang dibahas,” tuturnya.

Sebagai langkah selanjutnya, lanjut dia, pihaknya sudah bertemu dengan Deputi V KSP yang membawahi isu-isu hukum, pertahanan, keamanan dan HAM pada Senin (8/4) kemarin. Dari pertemuan itu, diyakini progres mendapatkan hak atas tanah bisa diwujudkan dalam waktu satu atau dua tahun ke depan.

“Kita sudah bertemu (KSP), dan dibentuk tim yang terdiri dari Polri, TNI, Kemenhan dan BPN. Hasilnya, dijelaskan bahwa tidak ada siapapun yang bisa menguasai tanah Sari Rejo seluas 260 hektar selain warga,” akunya.

Namun demikian, lanjut Pahala, warga khawatir apabila terjadi pergantian pemerintahan pasca Pemilu nanti. Sebab, akan mengaburkan perjuangan selama ini atas hak tanah yang ditempati sekarang. Apalagi, saat ini perjuangan mendapatkan sertifikat tanah sudah mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

“Kekhawatiran tersebut didasari karena pengalaman berjuang selalu kandas saat pergantian pemerintah. Jadi, itu menjadi kekhawatiran kita. Kita sudah memenangi gugatan kasasi di MA tahun 1995. Bayangkan, sudah berapa kali kita memohon ke presiden berbeda dan saat ini progresnya sudah berjalan. Tapi, kita khawatir pemerintahan berganti lagi,” cetusnya.

Menurut Pahala, dengan adanya Pemilu tentu Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak bisa mengeluarkan keputusan strategis. “Kata KSP karena tahun ini proses demokrasi berlangsung, pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis dan vital. Apalagi untuk mengeluarkan sertifikat tanah warga, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penghapusan tanah yang selama ini merupakan aset negara,” jelasnya

Dia berharap, siapapun yang memimpin nantinya baik Prabowo Subianto ataupun Presiden Joko Widodo kembali, perjuangan warga Sari Rejo mendapatkan tanah bisa dikabulkan. “Kita enggak mau begini-begini aja. Kita takut ketika pemimpin pemrintahan berganti, ternyata tak mengabulkan putusan MA yang menyatakan kita penguasa atas hak tanah,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BPN Medan, Fahrul Husein Nasution mengaku, pihaknya (BPN) akan menindaklanjuti pemberian sertifikat setelah tanah tersebut dihapusbukukan oleh Kementerian Keuangan. “Saya belum mengetahui perkembangan di mana berkasnya, tapi kita akan menindaklanjuti saja asal sudah dihapusbukukan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.

Fahrul mengaku, setelah dirinya menerima salinan tentunya BPN akan menerbitkan sertifikat warga dan melaporkannya kepada Kementerian Negara Agraria/BPN Pusat bahwa tanah tersebut sudah diserahkan. “Kita tunggu saja dari Kementerian Keuangan seperti apa. Kalau sudah jelas, kita terbitkan sertifikat warga,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lomba mendongeng Piala Kapolda Sumut 2019, Jumat (12/4) resmi digelar di Aula Tribrata Polda Sumut Medan. Lomba terbagi dalam dua kategori, yakni cerita rakyat diikuti 40 peserta dan opera mini 17 tim dari siswa serta- mahasiswa.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Agus Andrianto saat membuka event ini berpesan, walau kemajuan teknologi dan budaya barat saat ini begitu gencar, atau kini dikenal era industri 4.0, namun kearifan lokal seperti budaya rakyat mendongeng dan opera harus tetap dilestarikan.

“Budaya mendongeng saat ini terkesan mulai menghilang dari masyarakat. Padahal manfaatnya sangat banyak, termasuk sebagai alat pendidikan karakter.Karena melalui perlombaan ini, kami berharap, kearifan lokal budaya mendongeng harus kita hidupkan kembali, “ ujar Kapolda Sumut.

Sementara itu, Ketua panitia Prof Dr Ibrahim Gultom melaporkan, Lomba Mendongen Piala Kapolda Sumut ini bertemakan “Revitalisasi Nilai Budaya Nusantara di Era Revolusi Industri 4.0 bagi Generasi Milenial” digelar hingga Sabtu (13/4)n

Prof Ibrahim juga memaparkan manfaat budaya mendongeng, membantu perkembangan kognitif anak, terutama melatih pemikiran anak lebih kritis dan cerdas. Selain itu menuntun perkembangan sosial dan emosi anak, karena melalui dongeng dapat menyisipkan nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan.

Manfaat lainnya, menurut Guru Besar Unimed ini, adalah sebagai alat untuk memepererat hubungan antara orangtua dan anak serta melatih dan mengembangkan imajinasi anak.

“Kami dari kalangan pendidikan sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumut yang telah memprakarsai terselenggaranya lomba yang sudah jarang diselenggarakan. Kegiatan ini bisa menjadi virus agar pargelaran tersebut bisa rutin diselenggarakan oleh pihak lain,” pungkasnya.(dek/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang lanjutan gugatan pengusaha Event Organizer (EO) Kampusi Promo Herwin terhadap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T Erry Nuradi dan mantan komisaris Bank Sumut Hendra Arbie kembali digelar di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (11/4).

Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Djaniko Girsang, pihak penggugat menyerahkan bukti-bukti tambahan baru untuk membantah keterangan saksi tergugat yang dihadirkan pada sidang pekan sebelumnya

“Kita tadi menyerahkan tambahan bukti-bukti baru yang menjelaskan bahwa dua kegiatan Ramadhan, Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan adalah gagasan dari gubernur (T. Erry Nuradi),” ucap kuasa hukum penggugat Enni Martalena Pasaribu usai sidang.

Bukti-bukti yang diserahkan, di antaranya, percakapan penggugat Herwin dengan saksi Rahmatsyah lewat WhatsApp (WA) dan beberapa bukti rekaman video. “Dalam rekaman video itu, ada pidato pak gubernur yang menyatakan gagasan acara itu dari pak gubernur, jadi bukan gagasan dari para pengusaha. Kemudian ada juga screenshot percakapan WA antara Herwin dan saksi Rahmatsyah,” ujarnya.

Dalam bukti percakapan WA antara Herwin dan saksi Rahmatsyah, terkait penyelenggaraan event Ramadhan tersebut, saksi tidak menyebut dirinya sebagai sponsorship. Disebutkannya, ada 52 screenshot percakapan WA yang diserahkan dalam persidangan.”Keterangannya minggu lalu dia bilang dia sebagai sponsorship. Tapi percakapan dia di WA dengan Herwin, dia malah disuruh mewakili gubernur untuk menyelesaikan masalah pembayaran. Seharusnya, kalau dia sponsorship, ada dong targetnya apa? Ini malah dia siapkan undangan-undangan. Urusan apa dia dengan undangan,” pungkasnya.

Pada bukti tambahan lainnya, penggugat juga ada menyerahkan rekaman video mediasi dengan vendor-vendor dan video pertemuan dengan Sadick, salah satu saksi yang juga ikut untuk menjembatani masalah kekurangan pembayaran event Ramadhan itu.

“Di video itu, satu video berisi pidato pak gubernur, kemudian mediasi kuasa hukum pak Hendra Arbie dengan pak Herwin bersama vendor-vendor, bahwasanya pak Hendra bersedia membayar tagihan ke vendor,” ujarnya.

Di video itu, terungkap, usai bermediasi dengan vendor-vendor yang menuntut pembayaran event Ramadhan, ada pengarahan dari kuasa hukum tergugat yang mengatakan bahwa Hendra Arbie, bersedia untuk membayarkannya.

“Jadi jelas, bahwa keterangan saksi dari alat bukti yang kita serahkan tadi, tidak sesuai dengan yang diucapkan saksi di sidang. Itu kan fakta percakapan, tidak bisa kita karang-karang,” tandasnya.

Pekan sebelumnya dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Rahmatsyah selaku pengusaha dan Tengku Umar Sadick selaku teman dekat Hendra Arbie sekaligus juga pengusaha, memberikan keterangan yang pada intinya mereka tidak tahu siapa penanggungjawab atas penyelengaraan event Ramadhan tersebut.

Bahkan, keduanya mengaku, hanyalah sebagai sponsorship dan acara itu atas inisiasi para pengusaha yang menyumbangkan dana dengan sukarela.

Diketahui, dalam perkara ini pengusaha event organizer (EO) Kampusi Promo Herwin menggugat mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T Erry Nuradi terkait tidak dibayarkannya uang pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 sebesar Rp13 miliar. Selain T Erry Nuradi sebagai tergugat II, mantan Komisaris Bank Sumut Hendra Arbie sebagai tergugat I. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sistem Kendali Lalu Lintas Kendaraan atau Area Traffic Control System (ATCS) adalah sistem pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu traffic light pada jaringan jalan raya dari sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan.

Di Medan, sistem pengendalian lalu lintas ini dilengkapi dengan kamera pemantau CCTV. Selain mengamati arus lalu lintas, belakangan menjadi sarana Dishub untuk mengimbau para pengguna jalan tertib berlalu lintas dengan imbauan yang bisa didengar melalui pengeras suara.

Kepala Satuan Lalulintas (Kasatlantas) Polrestabes Medan, AKBP Juli Prihantini melihat keberadaan kamera CCTV ATCS begitu membantu dalam penyelenggaraan tertib berlalu lintas. “Sangat bermanfaat ya. Dengan kamera CCTV ATCS kita bisa mengamati arus lalulintas di sejumlah titik-titik persimpangan jalan,” ungkapnya.

Ketika ditanya efektivitas sistem kendali arus lalu lintas tersebut, perwira polisi berpangkat dua melati emas itu tak memungkirinya. “Tentu sangat terbantu. Apalagi yang dilengkapi dengan announcer yang mengimbau agar pengguna jalan tertib, semisal berhenti di belakang garis. Itu memberi efek kepada pengendara agar tertib,” ungkapnya.

Dari ATCS, pihak Satlantas, kata Juli, dapat memantau kepadatan arus lalulintas di tiap-tiap persimpangan atau ruas-ruas jalan. Dengan demikian mereka bisa segera mengambil tindakan untuk melakukan pengaturan. “Jadi membantu kita dalam pengaturan arus lalulintas dari persimpangan ke setiap persimpangan. Manfaatnya tentu ada, ya. Harapan kita, ya, kalau boleh ditambah di persimpangan yang belum ada kamera CCTV nya,” ujarnya.

Juli mengaku tak memonitor berapa banyak jumlah kamera CCTV yang dimiliki ATCS Dishub Medan. Menurutnya, bila semua persimpangan dilengkapi dengan kamera CCTV, tentunya akan mendukung penerapan sistem tilang elektronik yang disebut e-Tilang.

“Jadi bukan tidak mungkin kedepannya sistem e-Tilang bisa diterapkan di Medan. Seperti di Jakarta sistem ini sudah diterapkan, ada beberapa titik persimpangan memang meski belum semua persimpangan yang dilengkapi dengan sistem e-Tilang,” ungkapnya.

Tak cuma itu, selain berfungsi dalam pengawasan arus lalulintas, kamera CCTV ATCS juga memudahkan aparat kepolisian dalam hal lain, seperti kejadian tindak pidana di jalanan. “Selain berfungsi mengamati apabila terjadi lakalantas, kamera CCTV ini juga tak jarang membantu kami, aparat dalam penindakan tindak pidana. Seperti kejadian kriminal lain banyak pengungkapannya dibantu kamera ATCS,” pungkas Juli. (dvs/ila)