MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Medan, Supri Harahap mengakui, seluruh SMP Negeri di Medan belum ada yang siap infrastrukturnya dalam melaksanakan UNBK. Sebab, syarat untuk melaksanakan UN online itu minimal harus ada komputer sepertiga dari jumlah siswa yang mengikuti ujian.

“Kebanyakan di SMP Negeri di Medan tidak ada yang benar-benar menyiapkan komputer minimal sepertiga dari jumlah siswa yang ujian. Namun, kalau sekolah swasta ada beberapa,” kata Supri kepada Sumut Pos baru-baru ini.

Karenanya, lanjut Supri, jika tidak memiliki sepertiga dari jumlah siswa yang ujian, maka disarankan untuk meminjam laptop kepada siswa atau orangtua siswa selama pelaksanaan. Artinya, laptop tersebut disimpan di sekolah dan nantinya dipulangkan kembali dengan dibuatkan serah terimanya.

“Sekolah sudah bisa menyelenggarakan UNBK sendiri, apabila infrastruktur atau perlengkapan komputer paling tidak sepertiga dari jumlah siswa yang mengikuti UNBK. Misalnya, jumlah siswa yang mengikuti ujian 300 anak. Maka, minimal komputer harus ada 100 unit. Sebab, ujian dilaksanakan dengan tiga sesi yakni pagi, siang dan sore. Hal ini untuk meminimalisir jumlah komputer yang digunakan,” jelasnya.

Supri mengaku, tidak ada dipungut biaya terhadap siswa yang mengikuti UNBK. Sebab, di dalam aturan Permendikbud sudah dijelaskan gratis. “Tidak boleh dipungut biaya sepeser pun, kalau ada laporkan kepada kami dan kita tindaklanjuti segera,” ujarnya.

Dipaparkannya, jumlah SMP Negeri di Medan yang melaksanakan UNBK sebanyak 45 sekolah dengan jumlah peserta 12.922 siswa, 6.003 laki-laki dan 6.919 perempuan. Sedangkan SMP Swasta 328 sekolah dengan jumlah peserta 24.129 siswa, 12.686 laki-laki dan 11.443 perempuan. Serta, SMP Terbuka 3 sekolah dengan peserta 532 siswa, 261 laki-laki dan 271 perempuan.

Sementara, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri ada 4 sekolah dengan peserta 1.125 siswa, 525 laki-laki dan 600 perempuan. Untuk MTs Swasta 76 sekolah dengan peserta 5.807 siswa, 3.001 laki-laki dan 2.806 perempuan.”Jumlah keseluruhan SMP Negeri dan Swasta serta MTs Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan secara mandiri UNBK sebanyak 388 sekolah. Sisanya, 67 sekolah menumpang,” bebernya.

Menurut dia, penyelenggara UNBK ini sebetulnya tugas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Artinya, yang memiliki tanggung jawab adalah BSNP. “Pada Oktober tahun lalu (2018) di Jakarta, sudah diarahkan bahwasanya SMA/SMK dan SMP Negeri di kota-kota besar sudah harus 100 persen melaksanakan pada 2019. Namun, UN Kertas dan Pensil (UNKP) tetap tidak bisa dihilangkan khususnya di daerah-daerah terpencil atau yang tidak ada jaringan listriknya,” papar Supri.

Lebih lanjut dia mengatakan, persiapan menghadapi UNBK ini telah dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan simulasi ke sekolah beberapa kali. Termasuk juga, kepada proktor atau teknisi sekolah. Selanjutnya, akan dilakukan satu kali lagi untuk simulasi, sepekan menjelang pelaksanaan UNBK. “Kepala sekolah (SMP Negeri) akan kita panggil lagi, bagaimana melaksanakan UNBK itu jangan sampai terjadi kendala,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, sewaktu simulasi ada mengalami masalah dan kendala. Terutama, mengenai terjadi pemadaman listrik. “Makanya, kita telah menyampaikan informasi jadwal UNBK kepada PLN dan Telkom supaya jangan sampai terjadi pemadaman saat digelarnya UNBK,” ucapnya.

Dia menambahkan, Sesi I UNBK pada 22 April nanti atau hari pertama dimulai pada pukul 07.30 – 09.30 WIB dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu, pada Sesi II pukul 10.30 – 12.30 WIB dan Sesi III 14.00 – 16.00 WIB. “Untuk hari berikutnya, kedua, ketiga dan ketiga, jadwal sesinya tetap sama. Hanya mata pelajaran yang berbeda yaitu Matematika, Bahasa Inggris dan IPA,” ujarnya lagi.

Terpisah, Kepala SMP Negeri 12 Medan, Nursani Pohan mengakui dalam pelaksanaan UNBK tahun ini, perlengkapan komputer yang digunakan tidak semuanya disiapkan dari sekolah. Artinya, ada meminjam dari orangtua siswa yaitu laptop. Namun, untuk server-nya sekolah yang menyediakan.”Kita masih kekurangan komputer, hanya ada sekitar 40 unit. Makanya, kita meminjam dari anak-anak yang punya laptop sekitar 60 unit. Kita cadangkan 10 unit untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Nursani mengaku, peminjaman laptop ini sudah disosialisasikan kepada orang tua murid dan mereka tidak keberatan. “Januari lalu kita undang orang tua murid untuk hadir mengikuti pertemuan membahas pelaksanaan UNBK secara mandiri. Sebab, tahun lalu sekolah kita menumpang di SMP Negeri 1. Para orang tua bersedia meminjamkan laptopnya,” ujarnya.

Diutarakan dia, dalam pelasaknaan UNBK ini sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin. Seperti, telah dilakukan simulasi sebanyak 3 kali serta try out 4 kali. “Kita tidak ada menyediakan genset karena sudah dihimbau dari Dinas Pendidikan Medan, bahwasanya telah disampaikan kepada PLN agar tidak terjadi pemadaman saat pelaksanaan ujian,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target Pemko Medan untuk mencapai 100 persen dalam melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipastikan tak tercapai. Hingga batas waktu 31 Maret 2019, pejabat di lingkungan Pemko Medan masih ada yang belum melaporkannya.

Berdasarkan data yang diperoleh di website elhkpn.kpk.go.id, Rabu (10/4) pukul 15.00 WIB, dari 250 yang wajib melaporkan sebanyak 4 pejabat negara tercatat belum melaporkan. Antara lain, pejabat di Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kecamatan Medan Maimun.

Hal ini berarti, sebanyak 246 yang sudah melaporkan atau 98,40 persen. Namun, dari 246 yang melaporkan terdapat 13 di antaranya terlambat. Informasi diperoleh, pejabat yang tak lapor LHKPN tepat waktu itu dikabarkan sebagian besar merupakan bendahara dinas dan kecamatan.

Sementara, berdasarkan pemeringkatan dengan kabupaten/kota dan provinsi Sumut, Pemko Medan kalah dibanding 8 pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Sebab, ke-8 Pemda di Sumut mencapai kepatuhan tertinggi atau 100 persen. Yaitu, Pemko Tanjung Balai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Phakphak Barat, Pemkab Nias, Pemkab Langkat dan Pemkab Karo.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemko Medan, Muslim Harahap mengaku, tak ada sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tak lapor LHKPN tepat waktu. Alasannya, mengikuti aturan dari KPK karena ada perpanjangan waktu.

“Batas waktu 31 Maret itu untuk kepatuhan, mereka yang lapor berarti patuh. Namun, ada perpanjangan sampai 15 April dari KPK. Jadi, kalau dikasih perpanjangan waktu tersebut, maka kita tunggulah,” katanya.

Muslim juga mengaku, mereka yang belum lapor LHKPN sampai 31 Maret saat ini terus didesak untuk melaporkan. “Rata-rata mereka baru pertama melapor LHKPN ke KPK, sehingga kemungkinan bingung dan agak lambat,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan Nomor 75/2017 Tentang LHKPN di Lingkungan Pemko Medan ada sanksi yang mengatur bagi pejabat yang tak lapor LHKPN sampai batas waktu 31 Maret. Sanksi tersebut tercantum pada Bab VIII Pasal 11 ayat 1 dan 2.

Dalam Pasal 11 ayat 1 disebutkan, penyelenggara negara yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi dengan tidak diberikan TPP-ASN.

Selain itu, dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Pasal 11 ayat 2 dijelaskan, sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.(ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suasana Pengadilan Negeri (PN) Medan mendadak heboh, Rabu (10/4) sore. Pasalnya, Taufik R Gani (23) terdakwa atas kasus pencurian mendadak penyakit ayannya kambuh di ruang tahanan sementara. Alhasil, warga asal kota Manado, Sulawesi Utara ini, nyaris tewas hingga harus dilarikan ke RS Pirngadi Medan.

Menurut penuturan pengawal tahanan, kejadian terjadi sebelum terdakwa menjalani persidangan. Mengetahui ada tahanan yang pingsan, petugas langsung memanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidangkan perkara Taufik dan membawanya ke rumah sakit.”Untung saja cepat dibawa dia (Taufik) bang. Kalau tidak gawat juga tadi itu penyakitnya kambuh,” bilang seorang petugas pengawal tahanan.

Pantauan di sel sementara PN Medan, Taufik langsung ditandu petugas menuju mobil ambulance yang sudah menunggu di luar.

Wajah tahanan pelaku 363 KUHPidana itu tampak pucat. Tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya. Matanya melotot seakan menahan sakit yang dialaminya.

Sementara atas kejadian itu, keluarga tahanan lainnya yang sedang berkunjung merasa was-was. Mereka khawatir itu adalah keluarganya.”Ihh, ku pikir tadi tahanan itu keluargaku. Rupanya tidak. Syukurlah,” ucap seorang wanita.

Terpisah, Kasi Pidum Kejari Medan, Parada Situmorang yang dihubungi terkait hal itu, membenarkan kalau ada tahanan yang sakit.”Iya bang. Sudah kita bawa ke rumah sakit Pirngadi Medan. Tadi sakit ayannya kambuh. Lebih lengkapnya coba tanyakan sama jaksanya bang Kasrun Pohan,” tandasnya.

Diketahui, Taufik merupakan tersangka kasus pencurian di Jalan Ahmad Yani No 80, Kel Kesawan, Kecamatan Medan Barat tepatnya di Toko Iplug Indonesia pada 19 Januari 2019 lalu.

Dalam aksinya, Taufik sukses menggondol 27 unit HP Iphone merk Apple dan 5 unit laptop merk Apple dan uang tunai sebesar Rp7.800.000. Akibat perbuatannya pihak toko mengalami kerugian sebesar Rp537.214.799. Perbuatan Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolri Jenderal Pol Prof H Muhammad Tito Karnavian Ph.D, bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtanto dijadwalkan akan melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel gabungan Polda Sumut dan Kodam I/BB dalam mengamankan Pemilu 2019 di Provinsi Sumut, Kamis (11/4).

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyampaikan, kedatangan Kapolri dan Panglima TNI ini dilakukan, sekaligus guna memimpin Apel pengamanan gabungan dari 13.000 personel TNI-Polri di Lapangan Benteng, Medan, esok pagi.”Ya, Kapolri dan Pangillima TNI datang untuk mengecek kesiapan personil,” ungkap Tatan, Rabu (10/4).

Sejauh ini, lanjut Kombes Pol Tatan, Polda Sumut sudah siap mengamankan Pemilu 2019 hingga selesai. Hingga saat ini 7 hari menjelang pesta demokrasi, situasi di Provinsi Sumut, sebut Kabid masih dalam kondisi aman

“Percayakan kepada polisi untuk menjaga keamanan. Kita menjaga hingga pemilu benar-benar selesai. Situasi sampai saat ini masih aman, belum ada gangguan,” tegas mantan kapolres Asahan Polda Sumut tersebut

Selain itu, Kombes Pol. Tatan meminta, agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi hoaks. Karena, kabar hoax akan dapat membuat situasi kondusif bisa menjadi tidak terkendali. “Bila mendapat informasi, harus cek dulu kebenarannya,” terangnya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 3.228 nelayan menerima dampak dari reklamasi pembangunan terminal peti kemas di Pelabuhan Belawan. Para nelayan yang menerima konpensasi karena di kawasan pembangunan terminal peti kemas itu semula menjadi kawasan bagi para nelayan menjaring ikan.

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Direktur SDM dan Umum Pelindo I M Hamied Wijaya dan Dirut PT Prima Terminal Peti Kemas Jansen Sitohang memberikan tali asih/kompensasi kepada nelayan tersebut di Hotel Emerald Garden, Rabu (10/4).

Pemberian tali asih kepada 3.228 nelayan dilakukan secara simbolis kepada 8 orang nelayan dalam bentuk buku tabungan PT Bank Sumut, disaksikan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, perwakilan Danlantamal II Belawan Letkol Marinir Felix Pakpahan, Kajari Belawan Yusnani, Pimpinan Cabang Koordinator Medan Bank Sumut Julian Helmi dan Kadis PKP Kota Medan Ikhsar Marbun, Camat Medan Labuhan Arrahman Pane, Camat Medan Belawan Ahmadn

dan Camat Medan Deli Fery Suheri. Sedangkan total biaya tali asih yang diberikan kepada 3.228 nelayan senilai Rp10 miliar.

Usai pemberian tali asih, Wakil Wali Kota mengatakan, reklamasi pembangunan terminal peti kemas tersebut tidak bisa dihindarkan guna kemajuan perekonomian sebuah daerah termasuk masyarakatnya.

Dengan diberikannya tali asih tersebut kepada para nelayan, Wakil Wali Kota berharap agar nelayan mampu mengatur perekonomiannya. Apalagi, pembangunan terminal peti kemas tersebut sebenarnya bertujuan agar memperlancar arus logistik ekspor dan impor barang, sehingga harga-harga menjadi murah.

Atas dasar itulah Wakil Wali Kota berharap nelayan dapat memahami bahwa pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Pelabuhan Belawan. “Saya berharap para nelayan yang terkena dampak reklamasi mampu legowo dan ikhlas demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya Kota Medan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas pengorbanan saudara dan mendapat balasan yang jauh lebih baik,’’ harap Akhyar.

Wakil Wali Kota mengatakan, berbagai kebijakan terkait kelautan ini harusnya sudah dilakukan sejak dahulu. Apalagi, Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sekaitan dengan itulah, guna mendukung percepatan dan pertumbuhan ekonomi, reklamasi ini tidak bisa dihindari.

Selain itu, lanjut Akhyar lagi, pembangunan pelabuhan besar dengan fasilitas lengkap menjadi salah satu hal yang dibutuhkan, sekaligus menjadi magnet untuk sejumlah kapal agar singgah dan bersandar di Pelabuhan Belawan. Hal tersebur bertujuan, agar Pelabuhan di Indonesia, khususnya Pelabuhan Belawan mampu bersaing dengan pelabuhan dari negara lain.

“Pelabuhan di Indonesia harus mampu melakukan evaluasi untuk memangkas berbagai biaya di pelabuhan agar lebih efisien dan efektif, termasuk menurunkan tarif kapal-kapal besar yang akan masuk ke wilayah Pelabuhan Belawan,’’ kata dia.

Di samping itu, terkait dengan kebijakan mengenai kelautan tersebut bilang Wakil Wali Kota, ide menjadikan tol laut di Indonesia. Dengan demikian dapat memangkas waktu dwelling time hingga dapat menarik kapal-kapal asing untuk bersandar. Terlebih, posisi Pelabuhan Belawan yang sangat strategis karena berada di segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara menggelar Dialog Publik bertajuk Millenial Bicara Infrastruktur di Ball Room Grand Mercure Hotel Medan, Jalan Sutomo Medan, Senin (8/4).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan dan perwakilan organisasi mahasiswa se Sumut. Dalam dialog turut menghadirkan narasumber antara lain, Anggota DPR RI, Meutya Hafid, SVP Corporate Secretary Pelindo I, M Eriansyah, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid, Rudi Rinaldi selaku Sekretaris Dispora Sumut dan M Alwi Hasbi Silalahi, Ketua Umum Badko HMI Sumut.

Alwi Hasbi mengatakan dialog publik bertajuk Millenial Bicara Infrastruktur digelar agar kaum millenial terkhusus mahasiswa lebih melek mengenai pembangunan infrastruktur dan mengerti efek dan dampaknya kepada masyarakat.

Meutya Hafid dalam penjelasannya mengatakan, dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur.

Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid dalam pemaparannya mengatakan,sinergitas pihak keamanan, mahasiswa dan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, sebab ia berpendapat bahwa keamanan dan pengawasan dari mahasiswa itu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kelancaran pembangunan infrastruktur yang berefek pada pertumbuhan ekonomi rakyat.

Rudi Rinaldi, Sekretaris Dispora Sumut memaparkan peran dan fungsi pemuda terhadap pembangunan bangsa. Dikatakan dia, jayanya suatu negara tergantung kepada pemimpin dan peran pemudanya. Mustahil sekali kejayaan, kemegahan dan kemakmuran dicapai apabila peran pemuda tidak bisa memberikan nilai kontribusi kepada negaranya. Kontribusi dimaksud adalah sejauh mana kualitas moral dan intelektual generasi muda disumbangkan kepada eksistensi negaranya.

Menurutnya, generasi muda merupakan harapan untuk menggantikan mereka yang sudah tua. Sudah sepantasnya generasi muda harus siap melanjutkan bahkan mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Hal ini akan terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi pengaruh besar dalam perkembangan sebuah bangsa dan negara ke depan. (prn/ila)