JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KRI Siwar-646 dan unsur Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada I melakukan penangkapan terhadap kapal yang sedang membuang limbah di Perairan Barat Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri).

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Yudo Margono dalam keterangan yang diterima pada Rabu (10/4) menjelaskan, kapal yang diketahui bernama MV Vox Maxima asal Belanda ini tertangkap tangan membuang limbah pada posisi lego pada Senin (8/4) lalu.

Penangkapan berawal saat KRI Siwar-646 sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Perairan Indonesia, mendapatkan kontak kapal yang sedang lego jangkar membuang limbah pada posisi 00° 44’ 0648’’ U – 104° 07’ 1763’’ T. Selanjutnya KRI Siwar-646 melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen, ABK, dan muatan kapal tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, kapal yang dinahkodai oleh Plukker Willibrordus Petrus, warga negara Belanda, dengan jumlah ABK sebanyak lima belas orang. Terdiri atas enam orang WN Belanda, dua WN Ukraina, satu orang WN Polandia, dan enam orang WN Filipina,” jelas Laksamana Muda TNI Yudo Margono.

Dari keterangan nahkoda kapal, dokumen kapal tersebut berada di tangan seorang agen yang berada di Singapura dan tidak berada di Syahbandar Batam. “Hasil koordinasi dengan Kasi Patroli KSOP Batam, seharusnya dokumen berada di KSOP Batam tidak di Agen Singapura,” imbuhnya.

Berdasarkan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla, seharusnya kapal melaksanakan lego jangkar di Perairan Kabil Kecamatan Nongsa, Batam, bukan di Perairan Barat Pulau Galang.

Dari pemeriksaan yang dilakukan tersebut, kapal dengan Tonase 29.920 GT ini, melanggar pasal 229 ayat 1 jo pasal 325 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 300 juta. Serta melanggar pasal 134 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Permenhub Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

“Kapal ini juga melanggar Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 213 jo Permenhub Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pengusahaan Angkutan Laut,” paparnya.

Atas pelanggaran yang dilakukannya, Komandan KRI Siwar-646 Letkol Laut (P) Marvill M.F.E. Djoen, membawa Kapal MV. Vox Maxima di Adhoc menuju Perairan Kabil Batam untuk lego jangkar. Berkas Awal Pemeriksaan (BAP) sudah diserahkan kepada Lantamal IV Tanjungpinang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara sampel limbah yang telah diambil oleh Petugas KRI Siwar, saat ini telah diserahkan dan akan diteliti oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri.

Yudo menyatakan, keberhasilan KRI Siwar-646 dalam menangkap kapal asing yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal di Perairan Bintan Kepri tersebut, merupakan bentuk komitmen TNI AL dan Koarmada I dalam menindak tegas segala bentuk aktifitas ilegal di laut.

“Komitmen Koarmada I akan senantiasa menindak secara tegas segala bentuk aktifitas ilegal di laut dalam rangka Penegakkan hukum dan kedaulatan NKRI dilaut,” tandas mantan Danlantamal I Belawan ini. (jpc)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kasus amplop serangan fajar yang menyeret mantan politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso masih terus bergulir. Bahkan, Bowo sempat menyebut keterlibatan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid.

Kali ini, pernyataan mengejutkan juga datang dari pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk. Dia menyebut, ada keterlibatan pembantu presiden dalam kasus 400 ribu amplop serangan fajar itu. Dia juga menyebut bahwa menteri tersebut masih aktif menjabat.

“Sumber uang untuk memenuhi Rp8 miliar yang ada di amplop itu sudah (ditanya penyidik ke Biwo). (Sumbernya) dari salah satu menteri yang sekarang ada di kabinet ini,” kata Saut Edward di gedung KPK usai mendampingi kliennya, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).Saat ditanya nama dari Menteri itu, Saut Edward enggan membeberkannya kepada awak media. Dia juga enggan membeberkan apakah menteri itu berkaitan dengan salah satu tim pemenangan paslon capres-cawapres. “Menterinya itu masuk di TKN atau tidak, saya kurang mengetahui ya,” ucapnya.

Edward juga enggan membuka secara rinci identitas menteri yang disebutkannya tersebut. Sebab penyidik belum menggali lebih dalam. “(Asal) partai (dari menteri itu) juga belum di sebut (oleh Bowo). Kita kasih kesempatan penyidik untuk mendalami, lagi di dalami oleh KPK,” jelasnya.

Sementara kemarin (10/4), Bowo kembali menjalani penyidikan di gedung KPK. Usai diperiksa, Bowo ditanyai wartawan terkait bantahan politisi Partai Golkar Nusron Wahid yang disebutnya sebagai orang yang memerintahkan untuk menyiapkan 400 ribu amplop guna serangan fajar.

Mengrtahui bantahan Nusron tersebut, Bowo yang kini mendekam di rumah tahanan KPK memilih tidak berkomentar banyak. Dia justru menyebut bahwa rekan separtai dan sedapilnya itu merupakan sosok seorang muslim yang beriman. “Yaaaa, Nusron kan orang muslim. Dan beliau itukan seorang muslim yang beriman ya,” kata Bowo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan Anggota DPR RI itu diperiksa sebagai saksi terkait perkara suap kerja sama kontrak di bidang pelayaran kapal antara PT Humpuss dan PT Pupuk Indonesia. “Diperiksa sebagai saksi,” ungkap Febri melalui pesan singkat, Rabu (10/4).

Sebelumnya, Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik menyatakan Nusron Wahid memintanya untuk menyiapkan 400 ribu amplop. Hal itu diungkapkannya usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. “Saya diminta oleh partai menyiapkan 400 ribu (amplop), Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu (amplop),” kata Bowo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Dari pernyataan itu Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid membantah tudingan Bowo Sidik bahwa melalui dirinya memerintahkan menyiapkan amplop serangan fajar atau politik uang di Pemilu 2019.”Tidak benar (tuduhan Bowo itu),” tegas Nusron melalui pesan singkat Selasa (9/4) malam.

Dalam perkara ini diketahui, uang Rp6,5 miliar dari total duit dalam amplop itu terkait gratifikasi. Berdasarkan keterangan KPK, uang Rp6,5 miliar itu termasuk bagian dari total Rp8 miliar yang ditemukan KPK di dalam amplop. Sedangkan uang Rp1,5 miliar lainnya diduga di dapat Bowo dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

KPK menduga Bowo telah menerima fee (jatah suap) dari PT HTK sebanyak enam kali penerimaan sejumlah Rp221 juta dan USD 85.140. Uang itu lalu diubah menjadi pecahan Rp20.000 dan Rp50.000.

Seluruh uang Rp8 miliar yang diamankan KPK itu diduga akan digunakan Bowo untuk serangan fajar di Dapil Jawa Tengah II, daerah pencalonannya sebagai caleg DPR di Pemilu 2019.

Atas perbuatannya, Bowo dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (jpc/adz)