MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku sangat sulit berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, dalam hal penanganan banjir di Kota Medan Gubsu meminta pihak BWSS II, Pemko Medan dan seluruh perangkat kerjanya saling bersinergi dalam membuat grand desain penanggulangan banjir di ibukota Sumut.

“Saya minta BWSS jangan banyak alasan! Karena itu adalah sektor Anda, tapi dampaknya rakyat Sumut yang kena. Saya agak sulit koordinasi dengan Anda. Kalau saya tak bisa bicara di sini, saya akan bicara di Jakarta,” ujar Gubsu dalam rapat koordinasi lanjutan penanganan banjir Kota Medan, di lantai X ruang kerjanya, Selasa (13/5).

Pernyataan tegas Gubsu Edy ini, dilatarbekangi pemaparan yang sebelumnya disampaikan perwakilan BWSS II bermarga Sihite. Kata Sihite, paling cepat pada 2023 baru bisa dilakukan pekerjaan fisik untuk normalisasi sungai di Medan. Sebab terlebih dahulu masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS) harus direlokasi ke rumah susun atau rusun.

“Harapannya pindah dulu masyarakat baru konstruksi jalan. Untuk rusun sebagai relokasi masyarakat masih dicari lokasinya, desain berikut adalah perencanaannya. Makanya dari jadwal sebelumnya baru di 2022 bisa dibangun (rusun) dan pengerjaan fisik di 2023. Itu menurut pernyataan Bappeda Medan,” ungkap dia.

Secara teknis untuk BWSS, Gubsu Edy ingin penyelesaian administrasi harus sudah terjadwal dalam tujuh bulan ke depan di sisa 2019 ini. Apalagi dari postur anggaran, Edy menyebut sesuai penyampaian Kepala BWSS II, Roy Pardede saat rakor sebelumnya tersedia Rp1,9 triliun. “Dalam dua tahun kan bisa selesai itu kita buat Rp1, 3 T kalau dianggarkan saja itu dua tahun bisa selesai masalah banjir di Medan,” kata Gubsu.

Nanti masalah pembebasan lahan rusun, lanjutnya, dia sudah meminta Kakanwil BPN. “Kalau kalian tak mau, tak usah. Saya nanti ke menteri PUPR. Bappeda juga begitu, rencanakan. Proses izinnya biar kita bawa. Anda bikin ini semua. Inti pokoknya keinginan saya banjir Medan ini terselesaikan. Ini yang prioritas,” katanya didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Pangdam I/BB MS Fadhilah. Wajah Sumut ada di Medan.

Edy meminta semua peserta rapat yang hadir, untuk mencatat apa-apa saja yang mesti dilakukan masing-masing instansi, untuk kemudian dijadikan sebuah buku perencanaan atau buku biru yang akan dibawanya ke Jakarta.

“Bentuk tim telusuri sungai lagi sehingga kita punya data. Teknisnya nanti bisa kita presentasikan ke menteri atau kita yang undang dia datang. BWS saya mau harus buat program di 2020 sesuai mau saya ini. Kami (Pemprovsu) juga bentuk tim untuk kerja. Jadi semua terprogram,” tegasnya.

Mantan Pangkostrad ini menambahkan, tugas normalisasi sungai merupakan domain dari BWSS. Dan salah satu penyebab banjir yang terjadi di Medan, akibat banyak sungai yang ada mengalami sendimentasi atau pendangkalan.

“TNI juga ikut bantu. AMDAL kok sampai berbulan-bulan. Saya ingin memotong prosedur yang berbelit-belit. Anda bisa bayangin empat tahun lagi dibangun (rusun), masyarakat akan masih kena banjir lagi. Kita di sini membicarakan tentang nasib masyarakat. Masak sudah 72 tahun Sumut ini berdiri masih banjir, untuk apa,” katanya.

Akademisi USU yang juga mantan Pimpro Penanganan Banjir Citarum, Asman Sembiring mengungkapkan, masalah pembebasan tanah memang tidak mudah. Namun kalau pemda mendukung tentu bisa cepat terlaksana.

“Prinsipnya dari semua sungai kita desain dulu penanganannya. Instansi terkait juga buat plan soal tanah, pemetaan sungai Deli dan Babura. Kira-kira dapat selesai satu tahun soal tanah, itu sudah bagus dan menjadi crash program buat banjir Medan,” katanya.

Pangdam I BB, MS Fadhilah menegaskan, pada prinsipnya Kodam I/BB setuju dengan keinginan Gubsu. Terlebih pihaknya punya banyak perangkat untuk membantu pemda.

“Kendaraan kami juga punya selagi tidak dipakai. Intinya kita ingin mendorong, mendukung kemauan Sumut lebih baik. Pesan saya, pertama gak perlu malu kita belajar dari Jakarta. Persoalan banjir Medan ini mirip-mirip sedikit. Dan terpenting kita punya kemauan yang sama. Jangan ada dusta diantara kita supaya nanti jalannya tak pincang,” katanya.

Turut hadir dalam rakor lanjutan itu, antara lain pimpinan OPD terkait masalah banjir, baik instansi vertikal, Provsu dan juga Pemko Medan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi D DPRD Medan, Hendra DS mengatakan, banjir yang terjadi di Medan merupakan cerita lama yang hingga kini belum juga dapat dituntaskan. Banjir yang selalu melanda di Medan, khususnya terjadi saat musim penghujan dinilai disebabkan pengelolaan tata kota yang sudah salah dari awal.

Menurutnya, penataan drainase dan parit dari awal sudah salah. Sebab, proyek pengembangan Medan Urban Development Project (MUDP) atau pembangunan gorong-gorong yang cukup besar tidak lagi berjalan.

“Kota Medan sudah masuk ke dalam kategori darurat banjir, karena konsep pengelolaannya sudah salah dari awal. Buktinya, proyek MUDP tidak jalan dan kanal juga tidak berfungsi,” ujar Hendra DS yang ditemui di gedung DPRD Medan, Senin (13/5).

Untuk itu, lanjut dia, konsep perbaikan banjir di Medan harus dimulai perbaikan dari awal. Artinya, semua diurut dari nol. “Kalau cuma untuk perbaikan mendalami parit-parit atau drainase, masalah banjir tidak akan selesai. Siapapun pemimpinnya sekarang ini tidak akan bisa mengatasi banjir, makanya harus diurut dari awal. Lihat saja, 2 jam hujan lebat di Medan maka air sudah tergenang karena drainase tidak jalan,” ungkapnya.

Hendra DS juga menilai, banjir juga disebabkan sampah yang belum dapat diatasi Pemko Medan. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dan perda-perda lainnya yang berpihak pada masyarakat sudah ada. Namun, tidak dijalankan dengan tegas oleh Pemko Medan karena perangkat pendukung tidak disiapkan seperti Peraturan Walikota (Perwal).

“Ada Perda tapi tak ada Perwal, itulah faktanya Perda Pengelolaan Sampah. Jadi, percuma saja Perda dibuat namun tak bisa difungsikan,” cetusnya.

Selain itu, sambung dia, perangkat pendukung lainnya dalam penerapan Perda Pengelolaan Sampah dalam mendukung mengatasi banjir yakni dengan memasang kamera CCTV di setiap lokasi dan menempatkan petugas Satpol PP. Sehingga, begitu ada yang melanggar maka bisa langsung ditindak atau dikenakan sanksi agar ada efek jera. “Makanya, percuma ada perda tapi orang buang sampah sembarangan dibiarkan,” ucapnya.

Sedangkan untuk normalisasi sungai, lanjut Hendra, juga perlu kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Pusat. Sebab, normalisasi Sungai Deli tidak hanya dapat mencegah banjir tapi juga bisa dijadikan tempat wisata.

“Pemko harus tegas, di bantaran sungai tidak boleh lagi ada rumah warga. Tapi, segera bangun rumah susun dan sosialisasi ke warga dengan jelas agar tidak menolak untuk dipindahkan. Jangan malah langsung digusur, tapi tidak tahu tempat penampungannya. Kasih gratis 1 hingga 2 tahun warga tinggal di rumah susun itu sehingga warga terayomi,” paparnya.

Lebih jauh politisi Partai Hanura ini mengatakan, memang dalam mengatasi semua permasalahan kota diperlukan pemimpin yang andal dan cepat bertindak mencari solusi agar masalah dapat selesai. “Wali Kota sekarang masih lemah karena memang dia punya keterbatasan. Jadi seharusnya kepala-kepala dinasnya punya inovasi, jangan hanya memberi laporan-laporan bagus saja,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menghadiri Rapat Lanjutan Normalisasi Sungai Sei Deli dan Sungai Babura di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (8/5).

Dalam kesempatan ini, Akhyar tanggap terhadap dalam menata Kota Medan yang berfokus dalam hal penangan sungai yang menyebabkan banjir di Kota Medan. Hal ini dibuktikan, penjelasan yang diberikan Akhyar terperinci mengenai permasalahan yang mendasar terhadap penyebab banjir di Kota Medan. Salah satunya, mengenai aliran drainase yang bertubrukan di ruas Jalan Sutomo yang akhirnya meluap dan menyebabkan banjir.

Selanjutnya, Akhyar menjelaskan bahwa sekitar tahun 1980-an, di Kota Medan telah memiliki proyek pengembangan drainase yang dinamai MUDP yang telah membangun drainase/gorong-gorong yang cukup besar. Namun, pada saat ini drainase tersebut tidak terlihat lagi sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Padahal drainase tersebut dibuat untuk dapat mengatasi genangan air di sekitar Jalan Thamrin dan Jalan Asia. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinding bagian bawah luar basement Pasar Kampunglalang yang roboh, tak membuat pihak kontraktornya, PT Budi Mangun KSO diberi sanksi. Justru malah lepas dari jeratan sanksi.

Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar mengaku, pihaknya tidak ada memberi sanksi berupa denda dan sebagainya terhadap kontraktor PT Budi Mangun KSO. Sebab, bangunan pasar itu masih dalamn

tanggung jawab kontraktor. “Masih dalam masa pemeliharaan 6 bulan. Kalau ada kerusakan, maka menjadi tanggung jawab mereka (kontraktor),” ujar Benny.

Menurut Benny, sanksi berupa denda dapat diberikan kepada kontraktor apabila terlambat menyelesaikan bangunan atau volume bangunan tidak sesuai dengan peruntukkan. “Bangunan pasar sudah sesuai dibangun, jadi tidak ada sanksi denda,” ujarnya.

Disinggung pihak akan mem-blacklist kontraktor tersebut, Benny tak menjawab secara pasti. “Blacklist itu jika gagal menyelesaikan pekerjaan. Jadi, sanksi apapun tidak ada diberikan,” kata Benny lagi.

Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, dinding yang roboh itu kini telah diperbaiki. Untuk itu, kualitas bangunan pasar tradisional yang hitungan bulan baru rampung direvitalisasi jangan diragukan lagi.

Kata Rusdi, dinding yang roboh tersebut hanya sebagian kecil saja karena tanah yang longsor. Lain halnya dengan tiang atau strukturnya, kemungkinan menimbulkan kecemasan.

“Memang yang memperbaiki itu Dinas Perkim-PR tapi yang mengoperasionalkan PD Pasar. Jadi, pada intinya tidak mengganggu aktivitas jual beli di Pasar Kampung Lalang dan pedagang berjualan seperti biasa,” tuturnya.

Rusdi menegaskan, pedagang tidak perlu cemas atau khawatir dengan konstruksi bangunannya. Begitu juga dengan masyarakat yang hendak berbelanja di pasar tersebut.

“Jangan dipolitisir persoalan kecil menjadi besar, karena hal ini sangat berdampak buruk terhadap perkembangan pasar itu ke depannya. Dinding yang roboh itu hanya dinding samping dan tidak berpengaruh terhadap konstruksi bangunan,” pungkasnya.

Sebelumnya, para pedagang merasa khawatir bangunan pasar yang baru hitungan bulan mereka tempati dinding atau tembok bagian bawah luar basement roboh. Robohnya dinding tersebut terjadi pada bulan lalu. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, kembali melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang dijual di Ramadhan Fair, Senin (13/5) sore. Sebanyak 33 sampel dari 29 stan penjual makanan, diambil lalu diperiksa di mobil laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.

Pemeriksaan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis. “Hari ini (kemarin,Red) kita khusus memeriksa kandungan formalin dan boraks yang ada di makanan. Oleh karena itu, untuk sampel yang kita ambil adalah mie, “ ungkap Emilia.

Emilia mengatakan, hasil pemeriksaan atas semua sampel yang diambil, tidak ditemukan zat-zat berbahaya. Dengan begitu, makanan di Ramadhan Fair aman dikonsumsi sehingga masyarakat tidak resah saat berkunjung ke Ramadhan Fair.

“Kepada pedagang makanan di Ramadhan Fair juga kita imbau untuk berjualan dengan baik dan benar. Kita imbau menggunakan bahan pangan yang aman dan bermutu. Jangan pakai bahan pangan yang telah 3 hari disimpan,” ujarnya.

Disinggung soal pemeriksaan akan berlanjut, Emilia mengaku pihaknya akan langsung kembali melakukan pemeriksaan bila mendapat informasi bahan pangan berbahaya di Ramadhan Fair. Hal itu mengingat karena pihaknya setiap hari juga memeriksa makanan yang sedang banyak beredar di pasar saat bulan Ramadan. Selain itu, untuk makanan di Ramadhan Fair, pemeriksaan juga turut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) agar padam listrik tidak terjadi lagi di Medan dan sekitarnya. Untuk itu, PLN diminta benar-benar siaga 24 jam.

Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahma-yadi saat bertemu dengan PT PLN dan PT Pertamina Gas di ruang rapat Kantor Gubernur Sumatera Utara Lt 10 Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (13/5). “Saya minta tolong kepada saudara-saudara sekalian, ini jangan sampai terulang lagi. PLN harus siaga 24 jam n

seperti suami SIAGA (Siap Antar Jaga) yang istrinya mau melahirkan, jadi bila ada yang tidak biasa terjadi cepat ketahuan dan bisa diantisipasi,” tegasnya.

Menurut Gubsu, pemadaman listrik dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. “Ini bulan Ramadan, jadi masyarakat Muslim ingin bisa beribadah dengan bagus, memaksimalkan bulan suci ini, jadi ketika mati lampu tentu masyarakat marah,” tegas Edy Rahmayadi.

Edy juga berharap, persoalan pemadaman listrik harus segera ditangani dan dituntaskan. “Masalah ini sudah ada sejak saya kecil, dan sekarang saya sudah jadi gubernur masih juga terjadi lagi,” kata Gubsu.

Senior Manajer Distribusi PT PLN Wilayah Sumatera Utara Taufik Hidayat menyampaikan, pemadaman listrik pertama karena rusaknya Current Transfermer (CT) di beberapa pembangkit listrik Sumut. Sedangkan yang kedua dikarenakan penurunan drastis suplay gas untuk PLN yang membuat beberapa pembangkit listrik tidak berfungsi.

“Untuk pemadaman listrik yang pertama, Kamis menjelang sahur itu karena rusaknya CT di beberapa PLTU kita. Itu segera kita ganti dan dalam waktu sekitar 30 menit bisa kembali beroperasi dan listrik kembali normal. Sedangkan yang kedua adanya penurunan tekanan suplay gas ke PLN, sehingga beberapa pembangkit listrik kita tidak bekerja, tetapi kita juga terus berupaya untuk memperbaikinya dengan berkoordinasi bersama PT Pertamina Gas,” ungkapnya.

Penurunan tekanan gas untuk PT PLN pada kasus ini terjadi bukan bersumber dari Pertamina, melainkan tingginya penggunaan listrik masyarakat Sumut dan Aceh pada bulan Ramadan. Sehingga, masalah ini muncul. Namun, karena sumber gas Pertamina Gas Sumut dari Arun Natural Gas Liquefaction, Kabupaten Aceh Utara maka butuh waktu untuk mengembalikan tekanan

“Ada peningkatan signifikan konsumsi listrik di Sumut sehingga terjadi beberapa masalah termasuk dropnya flowrate gas untuk PLN. Tetapi, segara kita tangani, kita membuka aliran gas dari Arun untuk menambahkan tekanan ke PLN. Arun cukup jauh dari Belawan, jadi untuk meningkatkan tekanan ke PLN tidak bisa segera, butuh waktu. Tetapi, masalah tidak ada di Pertamina,” kata Asisten Manajer Operasi Pertamina Gas Sumut Ramses J Napitupulu usai rapat, sembari mengatakan pihaknya akan rapat dengan PLN untuk menemukan solusi dan pencegahan masalah tersebut.

Sekda Provinsi Sumut Sabrina yang hadir pada pertemuan ini berharap ke depannya nanti koordinasi antara PT PLN dan Pertamina Gas lebih baik, sehingga bisa menemukan dan mengatasi masalah lebih cepat.

“Sekarang kita perlu melihat ke depan, kita perlu bisa mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu. Itulah perlunya koordinasi yang bagus antara PLN dan Pertamina. Kita Pemerintah Provinsi Sumut juga akan bekerja sama dengan PLN, kita akan bantu apa yang bisa kita bantu untuk mengatasi hal-hal seperti ini,” kata Sabrina, usai acara yang juga dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumut Zubaidi.

Sebelumnya, Kamis (9/5) pukul 02.45 WIB terjadi pemadaman listrik di Kota Medan dan sekitarnya. Kemudian pemadaman listrik kembali terjadi sekitar pukul 21.00 WIB di hari yang sama dan kembali menyala sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Jumat (10/5). (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi D DPRD Medan merekomendasikan membongkar bangunan milik Laster Silalahi, warga di Jalan Selamat Ujung Gang Sadar Kelurahan Binjai, Medan Denai.

Rekomendasi bongkar disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D yang dipimpin Ketua Komisi D Abdul Rani didampingi anggota Parlaungan Simangunsong dan Sahat Simbolon di ruang komisi gedung dewan, Senin (13/5).

Setelah rapat berlangsung, anggota dewan masing-masing menyampaikan pendapat dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) diwakili Ashadi Cahyadi Lubis, Dinas Satpol PP Indra, Perizinan Terpadu diwakili Jhon E Lase, Lurah Binjai Dartaswin dan mewakili warga Roy Jonatan Siagian. Terbukti bangunan milik Laster Silalahi di Jalan Selamat Ujung Gang Sadar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani sepakat agar bangunan dibongkar rata. “Bangunan menyalah harus dibongkar, apalagi menggangu kepentingan umum. Kita harus dukung Pemko Medan menegakkan aturan sehingga marwah Pemko tetap baik,” tegas Abdul Rani yang juga diamini Parlaungan Simangunsong.

Dikatakan Abdul Rani, bangunan tersebut berdampak buruk hingga mengakibatkan banjir karena saluran sudah tertutup. Begitu juga saluran limbah kamar mandi milik warga ikut tertutup.

“Selain itu, akibat pendirian bangunan berdampak penyempitan akses badan jalan. Sehingga, kendaraan roda empat milik warga tidak bebas masuk gang. Atas dasar itu pula, warga minta DPRD Medan dapat memfasilitasi pembongkaran bangunan,” tegasnya.

Menuritnya, rekomendasi diputuskan melihat hasil penelusuran dari Dinas Perkim-PR. Ternyata, bangunan itu tidak memiliki SIMB.

Sementara, mewakili Dinas Perkim-PR Medan, Ashadi Cahyadi Lubis tak menampik bangunan dimaksud tidak memiliki SIMB. “Kita sudah melakukan peninjauan ke lokasi, bangunan tersebut dan hasilnya tidak memiliki alas hak. Artinya, bangunan itu merupakan bangunan liar,” ujar Ashadi.

Dikatakan dia, pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai prosedur. Bahkan, akan segera membuat surat peringatan apalagi diketahui bangunan tersebut berada di jalur hijau.

Sama halnya disampaikan Lurah Binjai, Dartaswin. Kata lurah, pihaknya juga akan menegakkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemilik bangunan dan warga lainnya jangan sampai ada yang dirugikan. “Dampak pembangunan jangan sampai berdampak buruk bagi kepentingan umum,” cetusnya.

Sejalan dengan mewakili Satpol PP Kota Medan, Indra mengatakan, siap melakukan penindakan dan menunggu surat rekomendasi dari perizinan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak menggelar Razia Penyakit Masyarakat (Pekat) selama bulan suci Ramadan di sejumlah hotel dan penginap-an yang berada di kawasan terminal bus Amplas.

Razia yang dilakukan petugas pada Minggu (12/5) kemarin berhasil mengamankan belasan pasangan yang bukan suami-istri saat sedang berada di dalam kamar hotel kelas melati, di Jalan Amplas Medan. “Razia tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyakit masyarakat, terutama pada bulan puasa,” kata Wakapolsek Patumbak, AKP Yunita Restu, Senin (13/5).

Yunita mengungkapkan, tidak hanya pasangan yang bukan suami-istri, petugas juga mengamankan pasangan muda-mudi yang berada di dalam kamar hotel. “Ada 12 pasangan di luar nikah yang diamankan petugas saat berada di dalam kamar hotel kelas melati,” ungkapnya.

Selain pasangan muda mudi, petugas juga mengamankan sejumlah pasangan yang sudah memiliki keluarga. “Ada juga pasangan yang sudah memiliki keluarga kita amankan di dalam kamar hotel,” kata Yunita.

Sempat terjadi keributan saat razia berlangsung. Saat penghuni kamar yang mengaku sebagai keluarga aparat menolak diboyong ke Polsek.

Selain itu, seorang tamu wanita histeris saat kedapatan oleh petugas berada di dalam kamar bersama seorang pria. “Pasangan yang bukan suami istri itu sudah dibawa ke Polsek Patumbak untuk didata. Selanjutnya akan dipanggil keluarga untuk menjamin pasangan ini,” pungkas Yunita. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Wersut Seguni Indonesia (WSI) rencana menggelar pentas lumba-lumba dan aneka satwa direncanakan 31 Mei – 7 Juli 2019 di Area Parkir Pasar Raya MMTC, Jalan William Iskandar/Pancing, Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.

“Pertunjukan itu bentuk edukasi dan kecintaan masyarakat terutama anak-anak terhadap lumba-lumba dan aneka satwa. Kami akan membuka pertunjukan pentas lumba-lumba dan aneka satwa pada pembukaan 31 Mei,” kata Manajer Operasional PT WSI Tomi Alfredo didampingi Penanggungjawab Edi Suryadi saat ditemui di lokasi setempat, Senin (13/5).

Kata Tomi, pemberian edukasi melalui pentas lumba-lumba dan aneka satwa yang memiliki izin LK/pertujunkan di Indonesia yaitu Taman Safari, Ancol dan PT WSI. “Sudah tiga bulan kita persiapan mulai izin dari pemerintah setempat dan Kepolisian/TNI, dan Insya Allah PT WSI akan membuka pertunjukan dengan kegiatan seremoni melibatkan pemerintah setempat pada 31 Mei,” katanya.

Diterangkan, yang dipertunjukkan nanti yaitu burung kakak tua, dua ekor berang-berang, beruang madu sumatera dan 2 ekor lumba-lumba. “Saat ini proses persiapan akomodasi dari pulau Jawa menuju lokasi ini. Khusus lumba-lumba nanti boleh diabadikan melalui pegang lansung, beri makan dan dicium lumba-lumba,” tuturnya.

Ditambahkan, jadwalnya nanti setiap hari buka. Untuk Senin-Kamis buka pada pukul 11.00, 15.00, 17.00 dan 19.30 WIB. Jumat buka pukul 10.30, 15.00, 17.00 dan 19.30 WIB. Sabtu-Minggu/hari libur buka mulai pukul 09.00, 11.00, 15.00, 17.00 dan pukul 19.30 WIB.

“Tarif tiket nantinya Rp50.000 sekali masuk dengan kapasitas tempat duduk 300 orang. Khusus untuk pelajar nanti boleh menghubungi pihak sekolah minimal 25 orang harga tiket Rp25.000 per orang. Untuk vip juga disediakan harga tiket Rp75.000 dengan kapasitas 20-25 kursi,” terang Tomi mengakhiri. (btr)