MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak proses pembangunan, apartemen De’ Glass Residence Residence di Jalan Gelas, sudah menuai sejumlah persoalan, hingga akhirnya pembangunannya distanvaskan (dihentikan sementara). Kali ini, persoalan baru muncul. Proses perizinan pembangunan apartemen De’ Glass Residence diduga terjadi maladministrasi Warga sekitar yang keberatan kemudian melaporkan ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Senin (8/4).

Warga melalui kuasa hukumnya, Fernando Sitompul mengatakan, proses perizinan proyek apartemen dua tower tersebut terindikasi tak sesuai prosedur atau maladministrasi. Sebab, banyak warga yang protes dan menolak untuk tanda tangan memberi persetujuan terhadap berdirinya apartemen itu.

“Perizinan dari proyek tersebut apakah benar-benar sesuai prosedur? Hal ini patut dipertanyakan. Sebab, banyak warga yang menolak dibangun apartemen tersebut. Namun, kenyataannya perizinan mereka bisa keluar. Makanya, kita laporkan ke Ombudsman (Sumut),” kata Fernando.

Fernando menyatakan, warga yang keberatan adalah warga yang bersebelahan langsung dengan proyek apartemen tersebut. Jumlahnya, ada 30 warga yang tidak setuju atau menolak. “Warga yang tanda tangan dan setuju dengan pembangunan apartemen tersebut sebagian besar rumahnya tidak berdekatan langsung. Bahkan, kabarnya warga yang setuju karena ada sesuatu,” ujar Fernando.

Dikatakan Fernando, pembangunan proyek telah disepakati untuk distanvaskan atau dihentikan sementara waktu karena menuai protes warga. Namun, pembangunan kembali dikerjakan sekitar akhir Februari lalu. Padahal, sewaktu kesepakatan pada pertemuan antara warga dengan pihak pengembang PT Nusantara Makmur Indah di kantor Kelurahan Sei Putih Tengah Senin, 28 Januari 2019, disepakati pembangunan distanvaskan.

Fernando menyebutkan, pembangunan proyek itu berdampak buruk terhadap rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Selain menggangu kenyamanan dan waktu istirahat, tembok rumah warga retak salah satunya milik Richard V Silaen. “Sampai sekarang tembok rumahnya masih retak dan belum diganti rugi oleh pihak pembangun apartemen,” ujarnya.

Indra Mingka selaku Ketua DPW Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut yang ikut mendampingi mengatakan, proses Izin Analisis Dampak Lingkungan (Izin AMDAL) perlu dipertanyakan. Sebab, sampai sekarang tak pernah disampaikan warga secara jelas.

“Sudah dilakukan dua kali pertemuan untuk mempertanyakan Izin AMDAL, dan hasilnya selalu deadlock. Warga tetap tidak setuju karena tidak bisa menjelaskan bagaimana pertanggungjawabannya ke depan. Artinya, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan di kemudian hari ketika terjadi apa-apa nantinya,” kata Indra.

Sementara, Dedy Irsan mewakili Ombudsman Sumut mengatakan, laporan warga sudah diterima. Namun perlu dilengkapi lagi karena masih ada yang kurang. “Masih perlu dilengkapi karena keberatan warga secara tertulis baru sebagian. Seharusnya, dibuat surat yang dilaporkan ke wali kota atas keberatan warga secara tertulis paling tidak 20 orang. Dari surat itu, barulah bisa ditindaklanjuti karena memperkuat pelaporan mereka,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemko Medan yang memberikan sanksi memagangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena malas apel dan tak disiplin, bukan sekedar wacana belaka. Sanksi tersebut akan dipermanenkan.

“Tergantung dari perilakunya berapa lama dimagangkan di sana bisa saja satu atau tiga bulan. Bahkan, kalau tak kunjung berubah juga maka bukan tidak mungkin dipermanenkan,” kata Kepala BKDPSDM Pemko Medan, Muslim Harahap yang ditemui, Senin (8/4).

Muslim menyatakan, sanksi tersebut berlaku kepada semua ASN di lingkungan Pemko Medan. Mulai dari sekretariat daerah (setda), dinas, kecamatan dan kelurahan hingga organisasi perangkat daerah (OPD). “Saya juga bisa kena sanksi itu apabila, jadi bukan hanya ASN biasa saja,” akunya.

Namun demikian, lanjut Muslim, sebelum diberikan sanksi tersebut dilakukan tahapan terlebih dahulu. Tahapannya, dimulai dengan sanksi sosial dan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kita beri sanksi sosial dulu dengan mengumumkan nama-nama ASN yang malas dan tak disiplin di papan informasi. Selanjutnya, diumumkan di media dan dipotong TPP mereka. Setelah itu, apabila tidak juga berubah perilakunya maka dimagangkan ke Satpol PP,” jelas Muslim.

Diutarakan dia, jika tetap juga masih malas dan tak disiplin maka diberikan sanksi sedang. Sanksi itu berupa penurunan pangkat, penundaan gaji berkala dan lainnya. “Tidak boleh langsung kita terapkan sanksi itu (dimagangkan ke Satpol PP), harus bertahap terlebih dahulu. Apabila dalam evaluasi tidak ada perubahan, barulah diberlakukan,” ucapnya.

Ke depan, kata Muslim, untuk mengawasi kedisiplinan ASN akan diterapkan laporan kinerja per jam. Artinya, setiap jam ada laporan mengenai kinerja ASN sudah sejauh mana. Dengan begitu, tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak disiplin dan sebagainya.

“TPP ASN Pemko Medan nomor dua terbesar setelah ASN Pemprov Sumut, hampir satu bulan gaji. Sedangkan, di kabupaten/kota cukup kecil. Jadi, tindakan tegas ini dilakukan supaya menimbulkan efek jera bagi ASN. Tidak bisa lagi kita biarkan mereka,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana PD Pasar Kota Medan membongkar paksa 75 kios pedagang di lantai III Pusat Pasar terus ditentang berbagai pihak. Kali ini protes datang dari praktisi hukum, Razman Arif Nasution.

“Siapapun yang nekad membongkar kios yang dihuni pedagang, adalah kejahatan,” ujar Razman Arif Nasution kepada wartawan di Medan, Senin (8/4)n

Menurut Razman, 75 kios yang dihuni pedagang itu sudah memiliki izin dari Pemko Medan. Artinya, sebelum dibangun pedagang sudah lebih dulu memohon dan mendapatkan izin. Tapi kenapa belakangan ini Pemko Medan yang sudah memberi izin tersebut malah mengancam pedagang untuk membongkar kios pedagang tersebut dengan alasan relokasi.

“Itu tidak boleh terjadi, karena hak-hak pedagang juga harus dilindungi,” ujar mantan penasihat hukum Budi Gunawan tersebut.

Bagaimana kalau Pemko c/q PD Pasar ngotot membongkar kios pedagang tersebut? Razman pun mengatakan siap membantu para pedagang. “Saya akan mengadu ke Mabes Polri agar oknum pejabat yang melakukan perusakan itu diusut dan ditangkap,” ujar juru bicara Jokowi- Ma’arif Amin tersebut.

Menurut dia, siapapun yang membongkar paksa kios pedagang itu bisa dijerat pasal 406 dan 551 KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Karena itu, Razman berharap Wali Kota Medan lebih arif menyikapi persoalan itu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sebelumnya Pemko Medan melalui PD Pasar melayangkan tiga kali surat teguran kepada pedagang agar membongkar sendiri kiosnya. Alasannya untuk relokasi. Tapi para pedagang menentangnya karena rencana pembongkaran itu sewenang-wenang tanpa melalui musyawarah. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini warga muslim di Komplek Grand Monaco Jalan Eka Surya dipastikan melaksanakan Salat Tarawih di dalam masjid. Hal ini menyusul telah diresmikannya Masjid Al Akbar di Komplek Grand Monaco, Minggu (7/4).

Hadir dalam peresmian tersebut sejumlah tokoh masyarakat antara lain Ahmad Arif, Edwin Ginting Suka, perwakilan pemerintah, Camat Delitua Wakil Karo karo dan Lurah Delitua Sueb.

“Allhamdulillah tahun ini kita sudah memiliki masjid yang insyaallah sama-sama nanti kita makmurkan. Alhamdulillah Ramadan tahun ini kita tak lagi memanfaatkan halaman kolam renang untuk Salat Tarawih,” ujar Ketua BKM Al Akbar H Sangkot Daulay.

Perwakilan pewakaf sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Akbar, Farid Akmal menyampaikan harapan agar kelak keberadaan Masjid Al Akbar tidak hanya semakin meningkatkan keimanan n

dan ibadah warga Grand Monaco, namun juga menjadi alat pemersatu umat Islam. Oleh karenanya menjadi tugas bersama seluruh warga Komplek Grand Monaco dan sekitarnya untuk memakmurkan Masjid Al Akbar.

“Mari sama-sama kita makmurkan masjid yang kita cintai ini,” harapnya usai melakukan serah terima pengelolahan masjid dengan Ketua BKM Masjid Al Akbar,

Ucapan syukur juga disampaikan Ketua Panitia Peresmian Masjid dan Isra Mikraj, Deni Zulkifli. Keberadaan Masjid Al Akbar, lanjut Deni, merupakan kerinduan warga Komplek Grand Monaco setelah lima tahun lebih tinggal di dalam komplek.

Kekecewaan atas ketidakperdulian pengembang (developer) dalam penyediaan fasilitas tempat ibadah akhirnya dijawab dengan hadirnya hamba Allah yang ikhlas mewakafkan sebahagian hartanya untuk pembangunan Masjid Al Akbar yang kini berdiri megah di dalam komplek. “Akhirnya doa-doa kita dijawab oleh Allah. Lewat tangan hamba Allah kita bisa membeli lahan diluar komplek dan membangun masjid yang cukup megah ini walau tanpa bantuan developer,” ujarnya.

Peresmian yang sejatinya dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tetap berjalan meriah karena dirangkai dengan peringatan Isra Mikraj menggandeng Sahabat Hijrahku dan menghadirkan Al Ustaz Das’ad Latief dari Makasar. Ratusan jemaah yang hadir tanpak antusias mendengarkan tausyiah yang disampaikan ustaz kondang yang juga memiliki disiplin ilmu komunikasi dan politik tersebut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Implementasi wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan belum sepenuhnya diterapkan. Meski sudah ada regulasi yang mengatur yaitu Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar MDTA, khususnya bagi murid beragama Islam, tetapi tetap saja sekolah dasar negeri tak memberlakukannya.

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, dengan masih adanya SD Negeri yang tak menerapkan wajib belajar MDTA, hal ini membuktikan Pemko Medan masih setengah hati dalam menerapkan perda tersebut.“SD Negeri belum semua menerapkan wajib belajar MDTA. Pemko Medan jangan hanya life service saja, artinya dibuat peraturan (perda) tetapi tidak dilaksanakan secara maksimal,” kata Irsal dalam sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar MDTA kepada seratusan masyarakat di Jalan STM Ujung, Medan Johor baru- baru ini (6/4).

Irsal menegaskan, Pemko Medan harus serius menerapkan wajib belajar MDTA. Sebab, sangat berguna untuk membekali generasi penerus yang memiliki akhlak mulia. “Harus segera dikeluarkan perwal (peraturan wali kota), sehingga (Perda) wajib belajar MDTA maksimal diterapkan,” tegas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Menurut dia, pergaulan generasi muda saat ini dapat dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi, pesatnya perkembangan teknologi yang membawa dampak buruk. Bukan tidak mungkin, generasi penerus terkontaminasi sehingga berdampak bagi kualitas kehidupan bangsa ini. “Membekali anak-anak dengan ilmu agama menjadi suatu hal yang prioritas. Karena, masih banyak anak-anak sekarang yang tidak tahu bagaimana memandikan dan menyolati jenazah. Anak sekarang lebih suka dengan bermain game, hura-hura dan kegiatan yang tidak berfaedah,” ungkapnya.

Namun demikian, sambungnya, dalam penerapan perda ini butuh sinergitas antara masyarakat dan pemerintah serta lembaga lainnya. Dengan begitu, pelaksanaan dan hasilnya bisa maksimal.“Wajib Belajar MDTA ini harus menjadi solusi, dan Pemko Medan memiliki peran vital memaksimalkan aparaturnya sehingga benar-benar dipahami masyarakat. Apalagi, gempuran teknologi dan era globalisasi sekarang ini. Kita tidak ingin perda ini hanya menjadi lembaran-lembaran arsip daerah yang pernah diciptakan namun tidak memiliki guna apa-apa,” tegasnya.

Ia menambahkan, semenjak disahkannya perda ini, DPRD Medan melihat transisi yang kurang maksimal dilakukan Pemko Medan selama empat tahun. “Meski sudah diberi waktu empat tahun sebagai waktu transisi, saat ini pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDTA belum terasa gaungnya,” ujarnya. (ris/ila)

Bahkan, lanjujtnya, pemberlakuan ijazah MDTA sebagai syarat masuk SMP juga belum dianggap serius. Untuk itu, pihaknya akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa MDTA sangat penting bagi tumbuh kembang generasi muda. Selain itu, terus mendesak Pemko Medan untuk benar-benar menerapkannya.

Terpisah, pengamat pendidikan, M Rizal Hasibuan menuturkan, Perda Wajib Belajar MDTA diharapkan dapat merubah pola para generasi muda khususnya anak-anak yang beragama Islam. Sebab, selama ini dekadensi moral sudah sangat tinggi.

“Perda ini menjadi jawaban bagi anak-anak mengenal agama khususnya yang muslim, untuk betul-betul dilaksanakan. Ketika generasi muda kita sudah tahu dan paham serta mau melaksanakannya, insya Allah akan ada perubahan moral,” tuturnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Medan memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1440 H di Tiara Convention Center, Senin (8/4).  Acara ini dihadiri oleh para anggota yang berasal dari 21 Kecamatan dan majelis taklim Muslimat NU, Al Wasliyah, Al Hidayah, dan lainnya.

Ketua BKMT Kota Medan, Aminah Yunus Rasyid mengatakan, ada 10 poin yang akan diterapkan oleh para anggota. Seperti meningkatkan iman dan taqwa, tingkatkan kualitas ibadah, hormati sesama serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Apapun pilihan kita, Allah yang telah menentukan. Jadi, mari kita jaga keutuhan bernegara, agar hidup kita tetap aman dan nyaman,” ujarnya.

Dijelaskannya, menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan tema isra mikraj kali ini yaitu ‘BKMT Membangun Bangsa Menuju Kejayaan Umat’. Hanya dengan toleransi maka kehidupan akan aman, dan kejayaanpun akan tercapai.

Untuk memeriahkan acara ini, panitia Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW BKMT Kota Medan mengadakan perlombaan ‘marhaban’ antar-majelis taklim. Setidaknya, ada 14 majelis taklim yang ikut ambil bagian.

Ketua Panitia, Revita Lubis mengatakan alasan panitia untuk mengadakan perlombaan marhaban ini, karena marhaban sangat dekat dengan Rasulullah. Seperti diketahui, Marhaban memiliki makna ‘Selamat Datang’ dalam bahasa indonesia. “Kita akan memilih enam pemenang, dari juara harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, dan juara 1.

Masing-masing pemenang akan mendapatkan piagam, sertifikat, dan uang bimbingan,” jelasnya. Mewakili Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin, Kabag Agama, Adlan mengatakan memperingati isra mikraj ini sangat bagus untuk mengembalikan ingatan kita akan perjalanan Rasulullah saat mendapatkan perintah salat. “Saya berharap, acara ini akan meningkatkan keimanan dan menambah nilai-nilai islami dalam setiap aspek kehidupan kita,” pungkasnya. (ram/ila)