BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Banjir Rob yang terus menghantui warga Belawan dan sekitarnya, hingga kini belum juga teratasi. Pembangunan tanggul rob yang disebut sebagai salah satu solusi mencegah masuknya banjir ke kawasan pemukiman pendudukdi Belawan, hingga kini belum kunjung terealisasi. Akibatnya, masyarakat Medan Utara harus terus mengalami dampak buruk dari banjir Rob tersebut.

Pihak Pemko Medan pun menyebutkan bahwa tanggul rob tersebut sebenarnya sudah beberapa kali diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian PUPR agar dapat menyetujui dan membiayai pembangunan tanggul tersebut.

Namun, hingga saat ini, pengajuan itu belum juga mendapatkan jawaban atau titik terang. Disisi lain, pihak Pemprov Sumut justru mengaku tidak pernah dilibatkan oleh Pemko Medan dalam rencana pembangunan tanggul rob tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Sumut yang mengawasi tentang Lingkungan hidup, Baskami Ginting mengatakan, tanggul rob Belawan merupakan tanggungjawab semua pihak. Bukan hanya Pemko Medan dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS), tetapi merupakan tanggungjawab semua elemen di Sumatera Utara.

“Seharusnya ada komunikasi lah, dari pihak Pemko Medan dengan Pemprov Sumut. Karena inikan kepentingan bersama, masyarakat Medan Utara itukan masyarakatnya provinsi Sumut juga. Dengan adanya koordinasi yang baik tentukan akan lebih mudah dalam mencari solusi,” ucap Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Jumat (10/5) via selulernya.

Dan bukan hanya dengan Pemprov Sumut, lanjut Baskami, Pemko Medan juga harus berkoordinasi dengan semua elemen yang terkait. Mulai dari DPRD Medan, DPRD Sumut, DPR RI, DPD RI dan semua pihak terkait. “Kalau semuanya duduk bersama untuk membahas hal ini, lalu semua sepakat untuk mengajukan kembali permohonan ini kepada kementrian PUPR, tentunya dengan pertimbangan yang lebih baik dan lebih banyak, bisa saja hasilnya akan berbeda. Pemerintah pusat kan nanti bisa menilai, bahwa semua pihak bersatu dalam mengajukan pembangunan tanggul ini, sebagai bentuk sangat penting dan sangat mendesaknya tanggul itu untuk segera dibangun,” jelasnya.

Baskami mengakui, bahwa pembangunan tanggul tersebut memang membutuhkan biaya yang sangat besar hingga harus dibantu oleh anggaran dari APBN. Namun, kata Baskami, nilai anggaran yang dikeluarkan itu nantinya akan sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak banjir rob.

“Memang biayanya sangat besar, untuk itu kita butuh bantuan dana dari pusat, kita butuh APBN untuk pembangunan itu. Kalau berharap dari APBD, mana mungkin cukup. Untuk itulah, semua harus berkoordinasi untuk kembali mengajukan permohonan itu, dengan berbagai pertimbangan agar segera terbangun,” tutupnya.

Seperti diketahui, pembangunan tanggul rob Belawan adalah upaya meminimalisir dampak air pasang atau

rob yang kerap dirasakan masyarakat Medan Utara. Namun, sejak diusulkan oleh Pemko Medan ke pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, hingga kini belum ada respon positif.(mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rubuhnya tembok dinding bawah bagian luar basement Pasar Kampunglalang, mematik kekesalan banyak pihak.

Salah satunya, Komisi D DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan mencoret atau memblacklist PT Budi Mangun KSO, selaku kontraktor yang mengerjakan proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang.

Komisi D DPRD Medan menilai, kontraktor tersebut dinilai telah gagal membangun pasar tersebut. Hal itu lantaran baru sebulan lebih dibangun, ternyata dinding luar bagian basement roboh.

“Jangan hanya sanksi saja diberikan, tapi juga diblacklist kontraktornya (PT Budi Mangun KSO) dari proyek-proyek di Medan. Artinya, kontraktor tersebut jangan lagi ikut dalam tender pengerjaan fisik,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Afarisi, kemarin (10/5).

Diutarakan Salman, proyek peremajaan pasar tradisional yang dikerjakan oleh PT Budi Mangun KSO sempat mangkrak. Akan tetapi, entah kenapa diperpanjang kontrak kerjanya. “Dinas Perkim-PR telah menunjukkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Kita mempertanyakan apa dasar diperpanjangnya kontrak kerja pihak ketiga tersebut. Padahal, PT Budi Mangun sebelumnya telah wanprestasi atau gagal membangun pasar tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, lanjut Salman, kontraktor tersebut harus diberi sanksi. Paling tidak, sanksi yang diberikan denda atas pembangunan yang dilakukan mereka hingga membuat dinding roboh. “Kenapa bisa sampai roboh, hal ini patut dipertanyakan perencanaan bangunannya? Mungkin saja, tidak matang perencanaan yang dilakukan kontraktor,” ucapnya.

Lebih lanjut Salman mengatakan, saat ini memasuki bulan puasa dimana pasar tradisional selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu, insiden robohnya dinding bagian basement jangan sampai berdampak luas terhadap kondisi bangunan pasar.

“Dinas Perkim-PR harus memberi jaminan kepada para pedagang dan pengunjung, bahwa peristiwa robohnya dinding basement tidak berdampak luas terhadap kondisi bangunan pasar. Artinya, perlu ada jaminan tidak terjadi sesuatu di kemudian hari akibat peristiwa tersebut,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar belum berhasil dimintai keterangannya. Ketika dihubungi nomor ponselnya tidak menjawab dan membalas pesan whatsapp yang dikirimkan.

Diketahui, para pedagang di pasar tersebut merasa khawatir bangunan pasar yang baru hitungan bulan mereka tempati runtuh. Hal ini lantaran dinding atau tembok bagian bawah luar basement roboh. Robohnya dinding tersebut terjadi sekitar satu minggu yang lalu.

“Dinding yang roboh merupakan dinding bawah bagian luar basement, kondisinya menganga (terbuka lebar). Dikhawatirkan, areal sekitar dinding roboh tersebut rawan longsor dan bukan tidak mungkin juga bakal roboh,” ujar Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tarif parkir di Ramadhan Fair yang mencekik leher, mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Medan. Sebab, pengutipan parkir tersebut sudah di luar batas atau ketentuan. Tarif sepeda motor Rp5 ribu dan mobil Rp10 ribu. Untuk itu, polisi dan Dinas Perhubungan Kota Medan diminta turun tangan me-nertibkan juru parkir (jukir) nakal.

“Tarif parkir motor yang dipatok Rp5 ribu dan mobil Rp10 ribu bisa dibilang sudah termasuk pungutan liar (pungli). Polisi harus turun tangan dan bertindak, karena tarif parkir yang dipatok sudah di luar ketentuan, pungli itu,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, kemarin (10/5).

Dikatakan Salman, seyogyanya tarif parkir motor Rp2 ribu. Sedangkan mobil Rp3 ribu. “Dari mana aturannya tarif parkir motor Rp5 ribu. Hal itu jelas tidak benar karena semestinya hanya Rp2 ribu dan mobil Rp3 ribu,” tuturnya.

Kata Salman, kalau demikian kondisinya jelas sangat merugikan Pemko Medan. Selain dari hasil pendapatan parkir, juga acara gelaran Ramadhan Fair yang terbentuk opini negatif. “Kalau parkirnya mahal, pasti orang akan malas datang lagi. Oleh karenanya, lambat laun pengunjung semakin berkurang dan dikhawatirkan sepi. Makanya, masalah tarif parkir ini harus segera dituntaskan dan polisi harus bertindak tegas,” ucapnya.

Senada disampaikan Anggota Komisi D, Ahmad Arif. Kata dia, polisi harus menindak oknum parkir liar Ramadhan Fair yang mengutip di luar batas. “Sudah tidak benar itu, dan polisi harus bertindak karena terjadi kebocoran terhadap PAD Kota Medan. Jangan dibiarkan pungli merusak acara Ramadhan Fair yang telah digelar setiap tahunnya,” ujar dia.

Menurut Arif, pengelolaan parkir di Ramadhan Fair masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari kesemrawutan kendaraan yang tidak teratur. Malahan, keberadaan petugas parkir membuat banyak pengendara kesal. Sebab, seringkali menimbulkan kemacetan.

“Petugas parkir di sana tidak semua memakai seragam resmi dan juga tidak memberikan karcis kepada pengendara ketika membayar uang parkir. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, hal ini dibutuhkan tindakan tegas dari aparat kepolisian karena sudah menyangkut pelanggaran hukum,” tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, Fadli, salah seorang pengunjung di Ramadhan Fair mengaku kecewa dan komplain terhadap layanan parkir. Bagaimana tidak, tarif parkir motor dipatok Rp5 ribu. Tak pelak, pemuda berusia 34 tahun ini sempat bersitegang dengan oknum petugas parkir liar.

Senada disampaikan pengunjung lainnya, Rozi. Kata dia, tarif parkir sepeda motor sebesar Rp5 ribu terlalu mahal. Kalau terus dibiarkan seperti itu tanpa tindakan dari petugas Dinas Perhubungan, maka pengunjung akan sepi. “Kalau kayak gitu pasti malas orang mau datang ke ramadhan fair. Makanya, harus segera ditindak,” ucapnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Padam listrik yang terjadi pada Kamis malam (9/5) hingga Jumat dini hari (10/9), diakibatkan penurunan tekanan suplay bahan bakar gas dari Arun untuk MVPP di Belawan. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembangkit sehingga berpengaruh pada pelayanan penyaluran tenaga listrik.

Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara Rudi Artono mengatakan, pada Kamis (9/5) dini hari pukul 02.45 WIB terjadi kerusakan terjadi pada Current Transformer (CT), peralatan yang mengubah besaran arus dari besar ke kecil ataupun sebaliknya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dengan arus 150kV. Kondisi kelistrikan saat ini sudah pulih pukul 06.38 WIB dengan menyediakan tim untuk recovery yang dilakukan di lokasi CT tersebut.

Gangguan kembali terjadi pada pukul 20.44 WIB diakibatkan oleh penurunan tekanan suplay bahan bakar gas untuk MVPP di Belawan. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhi nya kebutuhan pembangkit sehingga berpengaruh pada pelayanan penyaluran tenaga listrik. Akhirnya, pada pukul 00.54 suplay tekanan gas normal kembali dan sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara pulih. “Pasokan listrik dari Hulu (pembangkitan), terganggu karena pasokan gas untuk Pembangkit Listrik Belawan tekanannya drop, sehingga produksi listrik dari Belawan berkurang sebesar 11% dari beban puncak yang mencapai 2.200 MW. Sistem kelistrikan pulih pada pukul 00.54 WIB (10/5). “Alhamdulillah tidak ada gangguan di Infrastruktur distribusi yg dikelola PLN Sumut,” ujarnya.

Dikatakan Rudi, akibat menurunnya tekanan suplay gas pada pembangkitkan mengakibatkan proteksi mesin pembangkit aktif dan secara otomatis shutdown. “Proteksi ini dibutuhkan untuk menjaga mesin pembangkit. Sehingga menyebabkan adanya padam listrik di beberapa titik dalam upaya pemulihan kembali tekanan gas di pembangkit,” paparnya.

Akibat padamnya listrik, Rudi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas ketidaknyamanannya. “PLN akan terus berupaya dan percepat recovery kondisi kelistrikan untuk kenyamanan pelanggan, terutama Umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan,” pungkas Rudi.

Jamaah Masjid Datangi Kantor PLN Sumut

Sementara itu, akibat padam listrik tersebut membuat jamaah masjid mendatangi Kantor PLN Wilayah Sumut, Jalan KL Yos Sudarso Medan.

Perwakilan jamaah Masjid dan Musala Taqwa Medan Timur mendatangi Kantor PLN, Kamis (9/5) malam sekira pukul 21.45 WIB usai Salat Tarawih. Salah seorang perwakilan jamaah, Anwar Bakti mengutarakan kekecewaan jamaah terhadap pemadaman listrik di saat umat menjalankan Salat Tarawih.”Atas kekecewaan itu kami datangi Kantor PLN Wilayah Sumut di Jalan Yos Sudarso Medan,” katanya.

Ia mengatakan, kedatangan jamaah untuk menuntut penjelasan PLN terkait pemadaman yang dianggap memantik kemarahan umat. “Minta penjelasan PLN secepatnya pulihkan pemadaman,” katanya.

Kedatangan jamaah disambut Rudi Artono Humas PLN Wilayah Sumut. “Pemadaman berlangsung 2-3 jam. Humas PLN akan membuat konprensi pers secepatnya soal pemadaman listrik,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, Pemerhati Sosial Medan Utara Institute Muhammad Asril mengingatkan PLN Sumut agar menjaga pasokan listriknya dengan baik demi kelancaran ibadah umat Muslim. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi warga Kota Medan yang hendak berbuka puasa di Ramadhan Fair, sebaiknya berhati-hati dalam memilih makanan.

Sebab, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menemukan makanan jenis mie yang dijual pedagang bakso, mengandung formalin.

Positifnya mie mengandung formalin berdasarkan hasil uji sampel laboratorium yang diambil petugas di arena Ramadhan Fair pada Rabu (8/5) sore lalu.

Kepala BBPOM Medan, Yulius Sacramento Tarigan yang dikonfirmasi tak menampik jika dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihaknya berhasil menemukan adanya satu stand pedagang yang menjual mie mengandung bahan berbahaya formalin.

Formalin yang juga digunakan untuk bahan peledak, agar bahan makanan mampu bertahan lama dari biasanya.”Ya, dari sidak kemarin itu (Rabu, 8/5) kita ada menemukan mie kuningn

berformalin dari salah satu pedagang bakso di Ramadhan Fair,” ungkap Sacramento, Jumat (10/5).

Namun demikian, lanjutnya, meski ditemukan tetap kandungan formalin yang ada dalam mie kuning basah tersebut tidak begitu mencolok. Artinya, makanan yang dijual di Ramadhan Fair masih dalam kategori aman. “Sudah relatif lebih aman lah kalau kita menilainya pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya,” ujar Sacramento.

Diakui dia, temuan mie berformalin di Ramadhan Fair bukan baru kali ini. Namun, beberapa tahun belakangan sudah ditemukan. Oleh karenanya, terhadap temuan itu pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran guna mencari dimana sumber produsen mie berformalin tersebut.

“Kita telusuri pasti yang seperti ini untuk keamanan masyarakat di mana produsen mie berformalin tersebut. Sedangkan kepada pedagang akan diberikan edukasi agar lebih berhati-hati,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM Medan, Fajar mengatakan, dalam sidak tersebut pihaknya menurunkan 5 orang petugas di Ramadan Fair. Sidak itu dilakukan, dengan cara melakukan pemeriksaan dari sampling jajanan yang kemungkinan mengandung borax, formalin dan pewarna textile.

“Kalau positif mengandung bahan berbahaya, maka produknya akan kita tarik. Selanjutnya bila penjualnya membuat sendiri tanpa kesengajaan, maka akan kita edukasi. Tapi kalau dia membelinya dari industri rumah tangga, maka akan kita lakukan penelusuran lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan Medan, OK Zulfi yang dikonfirmasi belum berhasil. Sebab, ketika dihubungi nomor ponselnya berkali-kali tidak menerima panggilan masuk atau memblokir panggilan yang tak dikenal. Sedangkan pesan singkat yang dikirimkan tak kunjung dibalas. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial (Aspem) Musaddad Nasution menerima Dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diberikan Subianto selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Pusat di Balai Kota, Jumat (10/5).

Rekomendasi yang diberikan DJSN tersebut bertujuan agar penyelenggaraan jaminan sosial di Kota Medan dapat dijalankan dan dikelola dengan baik. Termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemko Medan. Dengan demikian, seluruh warga Kota Medan mendapatkan kepastian perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan terlebih ketika mengalami kecelakaan (accident) saat bekerja.

“Pemko Medan mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan DJSN kepada kami guna menjadikan penyelenggaraan jaminan sosial di Kota Medan menjadi lebih baik. Apalagi hal tersebut menyangkut kemaslahatan seluruh masyarakat, maka sudah selayaknya kita pikirkan bersama sehingga proses penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik pula,’’ kata Musaddad.

Di hadapan, Kadis Kesehatan Edwin Effendi dan Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, Musaddad selanjutnya minta agar OPD terkait dapat menjalankan tupoksinya serta saling berkoordinasi terkait masalah jaminan sosial di Kota Medan, sehingga seluruh warga dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berharap agar seluruh OPD terkait dapat saling berkoordinasi untuk menyikapi permasalahan tersebut. Terlebih untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sehingga seluruh warga dapat tercover kesehatan dan keselamatannya. Kita berharap hal ini berlaku tidak hanya bagi para ASN di lingkungan Pemko Medan, tapi juga di BUMN dan BUMD,’’ paparnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Monev DJSN Pusat Subianto mengatakan kedatangannya beserta rombongan ke Kota Medan dalam rangka memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Pemko Medan. Rekomendasi tersebut diperoleh usai DJSN melakukan monitoring dan evaluasi di Puskesmas Sentosa Baru, Jalan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.

“Rekomendasi yang kami berikan hari ini hendaknya menjadi pedoman dan rujukan bagi Pemko Medan dalam menjalankan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) menjadi lebih baik. Sebab, kami melihat pelayanan kesehatan di Kota Medan sudah cukup baik. Oleh karenanya, kami berharap rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga mutu dan pelayanan kesehatan di Kota Medan juga dapat semakin meningkat,’’ kata Subianto. (ris/ila)

Selain itu, lanjut Subianto, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan atas persentase penerima bantuan iuran (PBI) bagi warga tidak mampu yang telah mencapai hingga 79%. Hal ini menunjukkan kepedulian Pemko Medan untuk menanggung biaya iuran warga yang menjadi peserta program jaminan kesehatan yang telah ada.

“Kami mengapresiasi kepedulian Pemko Medan kepada masyarakat tidak mampu untuk menanggulangi iuran jaminan kesehatannya. Semoga, ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang dibutuhkan,’’ imbuhnya.

Di samping apresiasi atas persentase PBI di Kota Medan, DJSN juga mengapresiasi Pemko Medan karena telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemko Medan dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. ‘’Tidak hanya bagi para ASN, langkah yang dilakukan bagi PHL juga patut diapresiasi. Dengan demikian mereka akan merasa aman dan nyaman serta terlindungi dalam bekerja,’’ pungkasnya.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tersebut turut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan. Dalam kesempatan tersebut, Pemko Medan dengan DJSN saling bertukar cinderamata dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta melakukan operasi pasar terhadap sejumlah bahan pokok. Hal ini men-yusul, lantaran selama awal Ramadan ini harga sejumlah bahan pokok bertahan mahal. Bahkan, ada salah satu bahan pokok yang harganya terus melambung.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, selama ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri harga bahan pokok seringkali naik signifikan dikarenakan berbagai faktor. “Seolah sudah tradisi, harga bahan pokok kerap naik menjelang hari besar keagamaan seperti puasa dan lebaran. Jadi kita minta, Pemko Medan melakukan operasi pasar baik itu di pasar tradisional maupun di supermarket,” ungkapnya, Jumat (10/5).

Diutarakan Boydo, memang Pemko Medan telah membuka pasar murah di beberapa titik. Akan tetapi, sayangnya tidak menyediakan seluruh bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. “Daging, cabai, bawang dan beras, biasanya mengalami kenaikan harga sewaktu ramadan dan menjelang lebaran. Jadi, untuk mengantisipasinya maka Pemko harus melakukan operasi pasar,” ujarnya.

Menurut Boydo, operasi pasar yang dilakukan sekaligus untuk mengawasi spekulan-spekulan yang memanfaatkan momen hari besar keagamaan. Mereka memainkan harga untuk meraup keuntungan.

“Harga bawang putih saat ini di pasaran sedang melambung. Dari informasi yang saya terima, harganya sudah tembus mencapai Rp100 ribu per kg. Oleh karena itu, Pemko harus cepat mengambil langkah untuk melakukan operasi pasar agar harganya dapat terkendali. Apalagi, beberapa hari belakangan Gunung Sinabung kembali erupsi yang berimbas terganggunya distribusi pasokan bahan pokok,” paparnya.

Senada disampaikan Anggota Komisi C, Asmui Lubis. Menurut Asmui, pengawasan yang dilakukan sejak dini agar permainan harga diduga oleh distributor maupun pedagang yang melakukan penimbunan barang dapat segera diantisipasi. Sebag, kalau tidak maka kenaikan harga pun tak dapat dikontrol.

“Jangan sampai kenaikan harga ini mengganggu kenyamanan umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Mereka jadi terbebani dengan tingginya harga bahan pokok. Jadi, jangan tunggu didesak-desak dulu baru dibuar operasi pasar. Artinya, operasi pasar sudah terprogramkan jauh-jauh hari sehingga ketika harga bergejolak maka dapat terkontrol,” ujarnya.

Diutarakan dia, tak hanya operasi pasar, Pemko Medan juga diminta melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa bahan pokok yang harganya mulai naik.

“Harga-harga yang naik ini segera ditinjau lagi dan jangan dibiarkan. Karena banyak pelaku usaha diduga nakal atau sengaja melakukan penimbunan barang supaya harganya mahal. Oleh karena itu, dinas terkait harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kenakalan pelaku usaha. Bahkan, kalau perlu diberi sanksi tegas agar ada efek jera,” tukasnya.

Diketahui, saat ini harga bawang putih terus naik dan menembus Rp100 ribu per kg. Padahal, normalnya harga bawang putih berkisar Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per kg. Kenaikan harga bawang putih ini, berpotensi menggerek harga-harga sejumlah bahan pokok seperti bawang merah, cabai dan lainnya.

Sementara, Kadis Perdagangan Medan, Damikrot mengaku pihaknya telah membuka pasar murah yang digelar pada 151 titik. Pasar murah ini tersebar di seluruh kelurahan yang diprioritaskan di wilayah dominan masyarakat berekonomi lemah, mayoritas beragama Islam dan jauh dari pasar.

“Untuk menekan gejolak harga, kami telah membuka pasar murah di 151 titik. Pasar murah ini berlangsung mulai 30 April sampai 29 Mei mendatang, yang menawarkan sejumlah bahan pokok dengan harga murah,” katanya. Dengan adanya pasar murah itu, lanjut Damikrot, diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan aneka bahan kebutuhan pokok berkualitas dan layak konsumsi dengan harga jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. Dengan demikian, mereka dapat lebih tenang dan khusuk dalam menjalani ibadah puasa.

“Agar pasar murah tepat sasaran sehingga keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh warga kurang mampu, maka meminta kepada seluruh camat, lurah dan panitia pelaksana yang terlibat supaya berperan aktif. Artinya, warga yang membeli bahan pokok di pasar murah merupakan masyarakat yang ekonomi rendah,” pungkasnya. (ris/ila)