DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deliserdang sebesar Rp940 miliar, telah tercapai sebesar Rp78 miliar selama tiga bulan pertama 2019. Karena itu, Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Deliserdang, Mahruzar SH, optimis target PAD akan tercapai di akhir tahun nanti dengan melakukan berbagai upaya.

“Target pendapatan pajak retribusi tahun 2019 sebenarnya sebesar Rp1,1 triliun. Namun target khusus pendapatan sebesar Rp940 miliar. Selebihnya, retribusi dari dinas-dinas nantinya,” ungkap Mahruzar, akhir pekan kemarin.

Untuk mengoptimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Deliserdang, dalam waktu dekat Dispenda akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada pajak restoran dan pajak hotel.

“Kerjasama untuk menempatkan peralatan tapping box (alat monitoring transaksi usaha secara online, Red) di kasir-kasir restoran dan hotel. Alat itu terkoneksi ke KPK dan Bank Sumut. Jadi tidak bisa bermain-main lagi dalam pencapaian pajak restoran dan hotel,” terang Mahruzar.

Untuk Sumut, setahu Mahruzar, baru ada 3 daerah yaitu Pemko Medan, Pemko Pemetangsiantar, dan Pemkab Deliserdang yang menerapkan sistem itu. “Sebelumnya kita sudah melaksanakan. Namun KPK ingin lebih masuk lagi ke restoran dan hotel, dalam pencegahan kebocoran untuk pencapaian PAD secara maksimal,” katanya.

Terkait keluhan warga mengenai lamanya verifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB), Mahruzar menyebut hal itu karena verifikasi butuh proses tinjauan ke lapangan. “Benar atau tidak, sesuai apa tidak objeknya. Kalau benar dan sesuai, hari itu juga selesai verifikasinya,” bebernya.

Bagi masyarakat yang menunggak pajak, pihaknya akan melakukan inovasi pembentukan satgas pajak. Tugasnya untuk menyosialisasi pembayaran pajak yang tertunggak.

“Jangan mau bayar pajak saat ada kepen-tingan. Dan saat pajak tertunggak ditotalkan, jumlahnya bengkak, wajib pajak terkejut. Semua piutang objek pajak tidak ada yang hilang, dan akan tetap akan ditagih,” jelas Mahruzar.

Saat ini untuk membayar dan verifikasi PBB boleh dilakukan di kecamatan dengan 17 UPT Dispenda yang disiapkan. “Jadi tidak harus datang ke kantor Dispenda di Lubukpakam untuk pembayaran dan memverifikasi PBB. Di kecamatan sudah ada UPT kita. Kalau tidak dilayani dengan baik, boleh melapor kepada kita agar ditindak tegas,” terang Mahruzar yang baru dilantik sebagai Kadispenda Deliserdang.

Terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menaikkan nilainya dalam waktu dekat. “Pemerintah Daerah boleh menaikkannya dengan melihat potensi dan strategis objeknya. Saat ini sudah saya perintahkan anggota untuk mencek objek-objek strategis. Tidak sama NJOP di Kota Delitua dengam di salah satu pedesaan di Kecamatan Gunungmeriah. Jangan nanti setelah saat penjualan objek, warga komplain karena NJOP-nya terlalu murah, padahal sudah strategis. Jadi kita mau sesuaikan,” paparnya. (btr)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kaum milenial diharapkan bisa mandiri sehingga tidak gampang dirusak oleh berbagai hal negatif. Hal ini dikatakan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, HM Ali Umri SH, M.Kn, pada acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Komplek Perumahan Taman Binjai Indah Tandem Binjai Utara, Selasa (2/4).

“Saya ingatkan kepada adik-adik yang saat ini adalah kalangan milenial, merupakan harapan orangtua untuk penerus cita-cita bangsa, jangan cengeng, jangan selalu berharap kepada orangtua. Tapi harus belajar mandiri, kerja keras dan optimis dalam segala hal agar tidak mudah dirusak dalam hal-hal negatif,” imbau Ali Umri yang ditemani HM. Rizki Suahputra SH, M.Kn dari Caleg DPRD Binjai Timur ini.

Di hadapan ratusan kalangan anak muda milenial komunitas 234 BC Kota Binjai ini, mantan Wali Kota Binjai dua priode ini mengatakan, saat ini kalangan milenial menjadi sasaran untuk dirusak narkoba. “Kaum milienial harus berani menolak narkoba dan harus menjahui pergaulan bebas yang mengarah kepada kehancuran masa depan,” ujar Ali Umri lagi.

Begitu juga menghadapi Pemilu serentak, lanjutnya, hendaknya kalangan milenial tidak golput. “Gunakan hak pilih dan dengan datang ke TPS untuk memilih pemimpin negara, memilih anggota dewan, anggota utusan daerah (DPD),” ajak Ali Umri.  (ila)

KARO, SUMUTPOS.CO – Tim Supervisi Desa Percontohan dan Desa Pelaksana Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara, mengunjungi Kabupaten Karo, Senin (1/4). Kunjungan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan masukan kepada TP PKK Kabupaten maupun Kecamatan, agar desa yang menjadi percontohan dan binaan dapat memahami dan mampu melaksanakan maksud dari 10 Program Pokok PKK.

Kunjungan diterima Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo.

Ketua TP PKK Kabupaten Karo Ny. Sariati Terkelin Brahmana, dalam laporannya menyampaikan, TP-PKK Karo pada tahun 2019 telah membina 10 program pokok di 9 desa dan 1 kecamatan percontohan dalam 10 kategori.

“Ke 10 program ini meliputi Desa Barung Kersap Kec. Munte sebagai Desa Pelaksanaan Tertib Administrasi PKK, Desa Suka-Tiga Panah sebagai Pelaksana Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Desa Kacaribu-Kabanjahe sebagai Desa Pelaksana UP2K, Desa Gongsol-Merdeka sebagai Desa Pelaksana Hatinya PKK, Desa Ujung Payung-Payung sebagai desa Pelaksana KB-Kesehat, Desa Kemkem -Tigabinanga sebagai Desa Pelaksana Posyandu, Desa Persadanta-Barusjahe sebagai Desa Pelaksana Lingkungan Bersih Sehat (LBS), Desa Pancurbatu-Merek sebagai Desa PHBS, Kabanjahe sebagai Kecamatan Pelaksana Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)Test dan Desa Lau Solu-Mardinding sebagai Desa Pelaksana PTP2WKSS,” katanya.

Wakil Sekretaris III TP-PKK Sumut, Ny. Mutiara Sari Harahap mengatakan, Tim PKK Sumut setiap tahun menjalankan supervisi ke 33 Kabupaten/Kota se-Sumut. (deo)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Langkat Komisi A Samsul Bahri bertekad akan menyelesaikan persoalan sengketa tanah, antara warga masyarakat yang berdomisili di Desa Sei Tualang Kecamatan Berandan Barat WIlayah III Teluk Aru Langkat dengan PT Sri Timur, seluas kurang lebih 89 hektar. Warga menuding pihak perkebunan telah merampas tanah mereka.

“Persoalan sengketa 89 hektar tanah yang hingga kini dikuasai PT Sri Timur tersebut, sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Persisnya sejak tahun 1980 hingga tahun saat ini. Tanah warga yang dikuasai pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT Sri Timur, berdasarkan pengakuan warga, berkisar 89 hektar. Sementara areal perkebunan seharusnya hanya 500 hektar,” ucap Samsul, kepada Sumut Pos, Rabu(3/4).

Menurut anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem ini, sebenarnya kasus sengketa tanah di Kecamatan Berandan Barat ini bukanlah barang baru. Warga masyarakat juga telah berulang-ulang menyampaikan keluhannya ke DPRD Langkat. Tetapi hasilnya hanya sampai pada tahap cakap-cakap tanpa tindak lanjut. Tanah milik warga tetap saja dikuasai perkebunan.

“Karena itu setelah saya dilantik menjadi anggota DPRD Langkat melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu ( PAW), saya berikrar akan berjuang sekuat tenaga untuk menuntaskan kasus sengketa tanah itu,” katanya.

Samsul mengakui, penyelesaian kasus sengketa tanah itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. Untuk itu, pihaknya meminta sejumlah dokumen kepemilikan tanah yang sah berkekuatan hukum, baik dari masyarakat maupun dari pihak perkebunan. “Dari PT Sri Timur kita minta surat Hak Guna Usaha (HGU)-nya,” kata dia.

Sebelumnya, DPRD Langkat Komisi A yang membidangi sengketa tanah, telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) pada Desember 2018 lalu, membahas kasus sengketa tanah tersebut. DPRD mengundang Asisten Bupati Langkat, Abdul Karim, Kades Sei Tualang, Nasrun, perwakilan warga Sei Tualang, perwakilan Sri Timur, termasuk Badan Pertahanan Nasional (BPN) Langkat.

“Setelah kita liat HGU PT Sri Timur yang masa berlakunya sampai tahun 2020, ternyata ada kelebihan lahan yang dikuasai PT Sri Timur. Dalam HGU tertulis hanya seluas 500 hektar. Ternyata di luar HGU, masih ada lahan yang mereka garap seluas 89 hektar lagi,” jelasnya.

Saat ditanya dalam RDP tersebut, pihak perkebunan mengatakan, akan memasukkan 89 hektar tersebut saat mengurus perpanjangan HGU dalam waktu dekat. “Jelas artinya, bahwa 89 hektar lahan yang dikuasai perkebunan adalah milik rakyat,” tegas Samsul saat RDP saat lalu.

Karena perkebunan dianggap telah merampas lahan rakyat, Samsul Bahri dalam RDP tersebut, meminta pihak perkebunan untuk mengembalikan 89 hektar dimaksud kepada masyarakat. Tapi dengan syarat, warga Sei Tualang dapat memberikan dokumen sah lahan kepemilikan lahan tersebut.

“Itulah yang sudah saya kerjakan untuk menjawab aspirasi rakyat. Karena yang milih saya ‘kan rakyat. Dan digaji juga dari uang rakyat. Mengenai sengketa tanah ini, kita tunggu saja hasilnya,” katanya.

Sejumlah warga Sei Tualang diwakili ibu Hj. Raihani Syamsuddin dan rekannya, saat ditemui Sumut Pos di kediamannya Sei Tualang, Rabu (3/4), membenarkan adanya upaya penyelesaian yang dilakukan anggota DPRD Langkat Komisi A Sammsul Bahri. “Kami punya bukti mengenai lahan kami yang dikuasai perkebunan tersebut. Semoga nanti perjuangan kami berhasil dan hak kami dikembalikan,”cetusnya. (mag-9)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pada kesempatan itu, Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan perlunya dibentuk tim untuk mengatasi masalah tersebut. “Kita akan segera membuat tim yang akan menelusuri (sungai), sampai dapat kenapa banjir. Karena banjir ini baru mulai terjadi 2012. Sebelumnya tidak pernah banjir. Sehingga kita bisa cari solusinya. Besok tim sudah bekerja,” ujar Edy.

Dikatakan Edy, tim koordinasi akan dibentuk diketuai oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Abdul Haris Lubis, dengan anggota pihak terkait. “Nanti ada dari orang perkebunan (PTPN IV), perairan, dari kehutanan. Barangkali ada hutan yang ditebang. Kita harus tahu,” katanya.

Mengenai perbaikan jalan, Edy mengatakan harus menunggu tim yang mencari tahu akar masalah banjir tersebut. “Kalau sebelum tahu sudah diperbaiki, percuma. Begitu hujan, jebol lagi. Kasihan rakyat,” katanya.

Selain meninjau jalan yang terputus, Edy juga meninjau ke lokasi bendungan yang sudah jebol, yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan umum yang putus. Hal tersebut dilakukannya guna mencari tahu dari mana air yang datang ke arah jalan umum.

Setelah itu, Edy membuka peta skala 50.000 Pematangsiantar dan sekitarnya. Hal tersebut dilakukan guna mencari tahu dimana letak penyempitan sungai atau air yang menyebabkan terjadinya amblasnya jalan.

Ke depan, Edy berpesan kepada pihak terkait agar jangan lagi membuat pekerjaan yang sifatnya hanya sementara saja. “Kalau kalian mengerjakan pekerjaan yang sementara saja, uang habis. Begitu terus,” pesannya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, Danramil 10/Balimbingan Kodim 0207 Leo Sianturi, Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan dan Camat Tanah Jawa Parola Sidauruk. (rel/prn)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ribuan kertas surat suara untuk DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk pemilihan di Tebingtinggi, ditemukan dalam kondisi rusak. Sedangkan kertas surat suara untuk pilihan Presiden dan Wakil Presiden, ada puluhan lembar yang rusak.

“Dari 239.369 surat suara yang diterima KPU Tebingtinggi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPD, setelah disortir dan dilipat, ditemukan total 1.844 lembar surat suara yang rusak,” kata anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi Devisi Bidang Penpem dan Penmas, Emil Sofyan, di Media Center KPU Kota Tebingtinggi, Rabu (3/4) sore.

Dari 300 kotak yang diterima KPU Tebingtinggi berisikan 119.227 surat suara untuk Pilpres, sebanyak 119.162 lembar dalam kondisi baik. Sedangkan yang rusak 65 lembar. Kekurangan sebanyak 604 surat suara.

“Untuk surat suara DPD diterima 120.142 lembar. Kondisi baik 118.726 lembar, rusak 1.416 lembar dan kekurangan 1.240 lembar surat suara,” katanya.

Penyampaian surat suara ini dituangkan dalam Berita Acara KPU No.74/PP.01./1276/KPU-Ket/IV/2019 tentang hasil sortir dan pelipatan suara Pilpres dan DPD, ditandatangani komisioner KPU Mukhlis Muktar, Emil Sofyan, dan Rudi Herwin. (ian)