MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sukses dari seri Earth dan Water dari rangkaian koleksi Elemental, rumah perhiasan berlian Miss Mondial dan Tex Saverio kembali hadir dengan seri perhiasan terbaru yakni Fire, Wind dan Metal di Gerai Miss Mondial di Lantai GF Sun Plaza, Medan.

“Ketiga seri dari koleksi Elemental ini hadir dengan 18 desain yang berupa 9 cincin kawin dan 3 cincin wanita, 3 liontin dan 3 anting. Keseluruhan koleksi terbaru ini terinspirasi oleh keliman

elemen yang ada terdapat pada alam semesta,” ungkap General Manager Miss Mondial, Ferdi Felano kepada wartawan di Medan, Jumat (22/3) sore.

Ferdi menjelaskan, peluncuran seri baru itu, sebagai merayakan ulang tahun Miss Mondial yang keenam dan melanjutkan kesuksesan seri Earth dan Water dari rangkaian koleksi Elemental. Pada seri Fire hadir dengan nuansa hangat terutama dalam koleksi perhiasan seperti liontin, cincin dan anting dengan aksen rose gold, mampu memberikan kesan dinamis, ceria dan semangat positif dengan penuh percaya diri.

“Koleksi wedding ring Fire yang merupakan kombinasi emas putih dan lekukan lidah api dengan sentuhan rose gold 18K yang dipadukan dengan berlian. Itu melambangkan bahwa pasangan yang memakainya akan memiliki hubungan cinta yang mendalam dan berani mengarungi kehidupan bersama dalam segala keadaan,” kata Ferdi.

Pada unsur Angin atau Wind Series dalam desain wedding ring Miss Mondial, lanjutnya, tergambar dengan bentuk lekukan yang bergelombang dan juga sayap yang berpasangan. Ini melambangkan bahwa angin adalah udara yang bergerak bebas membawa kehidupan dan kesejukan hati bagi kedua pasangan.

“Terangkai dari emas putih bertahtakan berlian, Wind Series juga diluncurkan dalam jenis perhiasan liontin, anting, dan cincin wanita,” terangnya.

Sedangkan pada seri Metal, sebagai salah satu unsur pendukung yang diperlukan alam semesta memiliki arti kesetiaan, kekuatan dan keteraturan. Khusus seri perhiasan ini Miss Mondial hadir dengan warna-warna yang didominasi emas putih serta aksen diagonal yang saling-silang.

Selain itu, koleksi wedding ring ini terdiri dari 3 desain dengan paduan emas putih serta rose gold berdesain listring berupa jalinan beberapa berlian yang linear. Ini mampu memberikan kesan stylish dan juga edgy bagi kedua pasangan.

“Koleksi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dapat menyelesaikan kelima elemen unsur alam yang diwujudkan dalam koleksi cincin kawin maupun perhiasan dari Miss Mondial.

Harapan kami bahwa siapapun pemakainya dapat merasakan cinta yang tiada akhir serta harmonisasi antara dirinya dengan alam semesta,” pungkasnya. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua tahun lebih menunggu tanpa kepastian yang jelas, kini pedagang Pasar Kampunglalang akhirnya bisa tersenyum sumringah. Bagaimana tidak, bangunan pasar yang terkena program revitalisasi Pemko Medan sejak 2016 lalu sudah bisa ditempati para pedagang.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya mengatakan, kontraktor PT Budi Mangun KSO yang mengerjakan pembangunannya telah menyerahkan kepada Pemko Medan, Kamis (21/3) kemarin. Setelah diserahkan, tanpa membuang waktu langsung dilakukan pengundian atau cabut nomor kios dan lapak.

“Pedagang yang menempati kios dan lapak bangunan baru tersebut berjumlah 732 orang. Pengundian dilakukan dua tahap, pertama 360 pedagang hari ini (kemarin) dan sisanya besok (hari ini),” kata Rusdi di sela-sela pengundian nomor kios, Jumat (22/3).

Rusdi menuturkan, pengundian tahap pertama untuk pedagang berbahan dasar kering seperti kain, sepatu, tas, sandal dan lainnya di lantai 2. Selanjutnya, barulah pedagang basah yaitu ikan, sayur dan sebagainya.”Proses pengundian berlangsung secara jujur, adil, transparan dan akuntabel. Tidak ada yang perlu ditakuti dan dicurigai oleh pedagang. Semua dilakukan secara terbuka, karena ada saksi dari Badan Pengawas (BUMD Kota Medan) dan kepolisian,” ujar Rusdi.

Kata dia, bagi pedagang yang telah mendapat nomor kios atau lapak, bisa langsung menempati perlengkapan dagangannya. Setelah itu, diperbolehkan langsung berjualan. “Pedagang yang menempati kios atau lapak tidak dikenakan biaya sewa atau tambahan uang pembangunan. Hanya saja, dikenakan iuran retribusi yang nantinya akan ditetapkan sesuai aturan,” paparnya.

Rusdi mengatakan, Pasar Kampunglalang ini nantinya menjadi pasar tradisional yang Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasar ini dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti kamar mandi, mushola, wastafel, toilet, fasilitas difabel dan bahkan untuk ibu menyusui. “Pasar ini akan kita jadikan pasar percontohan yang SNI untuk di kawasan bagian barat Kota Medan. Untuk itu, kita akan tata dan lengkapi semua fasilitasnya dengan baik,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Pedagang Persatuan Pedagang Pasar Kampunglalang, Erwina Pinem mengaku bersyukur karena apa yang diinginkan selama dua tahun akhirnya dikabulkan setelah menempuh perjuangan. “Mewakili pedagang, saya bersyukur akhirnya pasar ini bisa ditempati. Sebab pedagang tidak lagi dibebankan biaya sewa kios atau lapak di luar pasar yang cukup mahal sekitar Rp10 juta per tahun,” ujarnya.

Erwina juga mengaku, pembagian kios dilakukan secara transparan atau tidak ada yang ditutup-tutupi dan tanpa intervensi. “Dipastikan pedagang akan ter-cover semua. Dalam pembagian kios, saya sendiri tidak bisa memilih dimana tempatnya tapi harus melalui pengundian,”kata dia.

Untuk diketahui, revitalisasi pasar yang dibangun oleh kontraktor PT Budi Mangun KSO awalnya mulai dikerjakan sekitar pertengahan 2016 lalu. Namun, proyek senilai Rp26 miliar lebih tersebut tak tuntas dikerjakan kontraktor hingga memasuki awal 2017. Padahal, mereka telah menerima uang muka Rp5 miliar lebih. Kontraktor beralasan kios dan lapak pedagang belum dikosongkan.

Kemudian, pada 23 Maret 2017, pedagang dipaksa mengosongkan kios dan lapak mereka oleh aparat gabungan. Namun, setelah kosong ternyata lagi-lagi hingga berakhirnya tahun 2017 kontraktor tak kunjung menuntaskan proyek itu. Kontraktor beralasan pembayaran proyek tak ditampung dalam APBD.

Oleh karenanya, proyek pembangunan pasar ini menjadi sorotan sejumlah lembaga pemerintah seperti Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPK RI. Setelah mendapat petunjuk dari lembaga tersebut, proyek ini pun dikerjakan kembali tetapi dengan kontraktor yang sama.

Pembangunan dimulai terhitung 24 Maret 2018. Namun, hingga berakhirnya 2018 pembangunan tidak juga selesai dikerjakan kontraktor dengan alasan yang tak jelas.

Memasuki pertengahan Maret 2019, proyek tersebut akhirnya dituntaskan oleh kontraktor. Namun, pembayaran belum bisa dilakukan karena tak dianggarkan dalam APBD. Pembayaran baru bisa dilakukan pada pertengahan tahun ini dalam Perubahan APBD 2019. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kontes ikan louhan yang digelar di lantai dasar Cambridge City Square Jalan S Parman, Medan, diikuti seratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kontes yang diselenggarakan Perhimpunan Pecinta Louhan Sumatera Utara (PPLSU) ini merupakan pertama di Kota Medan.

Ketua PPLSU, Josep mengungkapkan, peserta yang mengikuti kontes ini berjumlah sekitar 120 orang. Para peserta tidak hanya berasal dari Medan dan Sumut saja, tetapi dari Palembang, Jambi hingga Jakarta. “Kontes ini merupakan yang pertama dan terbesar di Medan dan Sumatera Utara. Secara kualitas, ikan-ikan louhan yang mengikuti kontes ini tidak kalah bersaing dengan daerah lainnya,” kata Josep didampingi Ketua Perhimpunan Pecinta Louhan Indonesia, Welly disela-sela acara kontes, Jumat (22/3).

Menurut Josep, sebenarnya cukup banyak yang hobi ikan louhan di Medan atau Sumut. Namun, karena belum ada wadah untuk menyelenggarakan maka baru digelar kali ini kontesnya. “Kalau di Jakarta sampai 6 kali setiap tahun digelar. Harapan kita, bisa seperti itu juga atau paling tidak dua kali dalam setahun,” ujarnya.

Diutarakan Josep, kontes ini tidak hanya sekedar bersaing tetapi sebagai ajang berbagi informasi mengenai ikan louhan dan menjalin keakraban diantara pecinta ikan louhan. “Melalui kontes ini, peserta dapat banyak belajar mengenai kualitas ikan seperti apa yang menjadi juara. Sebab ikan yang menjadi juara otomatis menaikkan nilai harga jualnya,” tutur dia.

Josep menyebutkan, ada 8 kategori yang dilombakan. Beberapa diantaranya, PCC dan PCH dengan ukuran maksimum 12 centimeter. Kemudian, CCC dan CHC berukuran 12,1 sampai 16 centimeter, CCB dan CHB berukuran 16,1 hingga 24 centimeter. Khusus, kategori Bonsai semua ukuran atau all size.

“Kriteria penilaian dalam kontes ini ada 18 unsur, misalnya morfologi seperti kepala, badan/tubuh, warna, detail, corak dan lainnya. Juara I akan mendapatkan uang tunai Rp1 juta serta piala dan piagam. Pemenang kedua Rp750 ribu, dan pemenang ketiga Rp500 ribu. Selain itu, bagi 10 nominasi terbaik per kategori mendapat piagam. Bahkan, terdapat juga doorprize 1 unit televisi 40 inci,” kata dia. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta transparan dalam penganggaran renovasi rumah dinas gubernur dan juga pembangunan pendopo kepada publik, yang menelan biaya sekitar puluhan miliar rupiah.

“Kenapa harus transparan? Karena uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut diperoleh dari pajak rakyat. Sangat disayangkan mulai perencanaan di eksekutif dan pembahasan bersama DPRD soal pembangunan ini tidak mengemuka ke publik. Wajar saja publik tidak mengetahui perencanaan pembangunan tersebut,” kata Pengamat Anggaran Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Jumat (22/3).

Terlebih, kata Elfenda, soal besaran biaya untuk kedua proyek tersebut yang dianggarkan dua tahun secara beruntun, mulai tahun anggaran 2018 dan 2019 ini. Harusnya, mulai perencanaan hingga pembahasan harus mengedepankan partisipasi publik sebagai pembayar pajak. “Dewan juga belum tentu mewakili suara publik dalam hal ini. Bisa saja dewan mewakili kelompok yang diuntungkan dari proses ini. Untuk itu, Pemprovsu harus dapat membuka akses secara menyeluruh,” tegasnya.

Menurut mantan Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini, pada prinsipnya tidak ada masalah dari sisi fungsi rumah dinas yang akan direnovasi. Rumah dinas harus layak dan berfungsi. Tapi, harus ada aspek perencanaan yang matang sehingga pembangunannya memenuhi prinsip dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

“Prinsipnya, transparan, efesien, efektif dan akuntabel. Kita kasih contoh rumah dinas ketua DPRD Sumut yang dibangun mahal tapi tidak berfungsi dengan maksimal. Rumah dinas tersebut hanya sekali” dipergunakan. Artinya, pembangunan pendopo dan rehab rumah dinas gubernur yang mahal tersebut harus konsisten juga dengan situasi yang katanya APBD tahun 2019 ini, Sumut bayar hutang. Lalu, disatu sisi mampu membangun pendopo dan rehab rumah dinas,” pungkasnya.

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy mengungkapkan, pembangunan renovasi rumah dinas Gubsu dan pendopo merupakan sebuah kebutuhan, mengingat bakal intensnya kegiatan di situ apalagi selama bulan suci Ramadan, hari raya dan momen hari besar kenegaraan maupun keagamaan lainnya. “Kan sudah sampaikan tempo hari, bahwa wacana renovasinya sudah sejak 2009 tapi tak kunjung terealisasi karena banyak faktor. Salah satunya faktor anggaran,” katanya.

Kemudian mengingat Gubsu Edy Rahmayadi yang memutuskan akan menempati rumah tersebut selama menjabat, maka dari itu pihaknya melakukan pekerjaan renovasi. Apalagi di satu sisi, imbuh dia, kondisi atap rumah sudah pada bocor semua. “Sejak gubernur Pak Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas memang tidak pernah ditempati langsung. Hanya dipakai kalau ada acara-acara tertentu saja. Inilah salah satu pertimbangan kami, karena Gubsu sekarang menyatakan mau tinggal di sana,” katanya.

Seperti diketahui, adapun anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan renovasi rumah dinas Gubsu tahun ini senilai Rp3,9 miliar. Sebelumnya Faisal menyatakan, renovasi tersebut juga sudah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan. “Bangunan tersebut merupakan heritage, makanya perlu mendapat izin (rekomendasi) dari ahli Cagar Budaya. Makanya kita sudah berani menganggarkan dan mengerjakannya tahun ini,” katanya.

Dia menerangkan, kenapa anggaran yang dibutuhkan sebegitu besar, lantaran atap yang mirip sirip kayu mesti diganti seluruhnya. Dan harga bahan bakunya juga mahal yang mesti dipesan dari Kalimantan. “Selain itu, kan ada ruangan dibagian samping atau belakang dari rumah, tepatnya untuk para pembantu (pekerja) di sana, juga akan direnovasi total atapnya. Sebab sudah pada bocor-bocor semua kondisi atapnya,” katanya.

Renovasi rumah dinas Gubsu yang terletak di Jalan Sudirman No.41 Medan ini, berbeda dengan pengerjaan pendopo dan rehab kolam di komplek rumah dinas Gubsu tersebut. Khusus pekerjaan pendopo dan kolam, sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2018 dan pembangunannya sudah rampung.

“Kalau pengerjaan sudah selesai. Tinggal yang bagian kolam itu saja menunggu kering setelah dicor. Setelah itu baru kita masukkan ikan koi di situ. Untuk anggaran pembangunan kolam senilai Rp4 miliar dan pendopo senilai Rp6 M. Kalau untuk renovasi rumah dinas sudah kita alokasikan senilai Rp3,9 miliar dan sedang dalam proses tender proyek melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan pegawai Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara Medan kembali mengadu ke DPRD Medan, untuk mencurahkan isi hati (curhat), terkait ketidakjelasan nasib mereka dan gaji yang belum mereka terima, Jumat (22/3). Pengaduan pegawai rumah sakit tersebut diterima Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.

Ida, salah seorang perwakilan pegawai mengaku, ada sekitar 80 karyawan yang belum terima gaji. Karyawan tersebut terdiri dari tenaga medis, admnistrasi dan cleaning service. “Kami belum menerima gaji sejak bulan Januari dan Februari. Gaji kami bervariasi, jika dirata-ratakan sekitar Rp2 juta,” ungkapnya.

Ida juga mengaku, para pegawai sudah pernah menanyakan kepada pihak manajemen rumah sakit. Namun, jawabannya selalu nanti. Parahnya, ada instruksi lisan dari pihak manajemen agar karyawan tidak bekerja lagi. “Alasan, izin operasional sudah habis dan tidak diperpanjang lagi. Jadi, status kami tidak jelas, apakah diberhentikan atau tidak. Kalau memang dirumahkan harus secara tertulis, bukan lisan. Kalau menunggu rumah sakit beroperasi kembali tentu ada pemberitahuan. Namun kami juga berharap agar gaji sejak Januari 2019 lalu tetap dibayar,” kata Ida.

Keluhan yang sama disampaikan Sri. Kata Sri, selain tuntutan pembayaran gaji, dia berharap ada kejelasan dari pihak manajemen terkait kapan beroperasi kembali rumah sakit tersebut, sehingga nasib karyawan tidak terkatung-katung.

Menanggapi keluhan karyawan, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung berjanji secepatnya akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak rumah sakit. Selain itu, akan menghadirkan juga dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

“Minggu depan akan saya undang seluruh pihak terkait hadir dalam pertemuan. Masalah pembayaran gaji akan saya surati pihak rumah sakit Sari Mutiara supaya secepatnya dibayar,” katanya.

Ditegaskan dia, pihak manajemen RS Sari Mutiara harus segera membayar gaji dan selanjutnya memperjelas status karayawan. Jangan mereka digantung tanpa status. “Kalau memang diberhentikan, ya disampaikan. Tapi, harus dibayar gaji dan pesangon mereka sesuai ketentuan,” tegasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program bantuan sosial untuk warga miskin khususnya di Kota Medan, perlu lebih dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan. Sebab disinyalir ada warga yang sudah mampu tetapi mengaku miskin demi mendapatkan bantuan.

Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu mendesak, agar Dinas Sosial (Dinsos) Medan melakukan update pemutakhiran data Sistem Informasi data Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Dengan begitu, data warga Medan yang miskin selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial tepat sasaran.

“Kita masih saja menerima keluhan masyarakat karena banyak warga miskin di Medan yang tidak mendapat bantuan PKH dan BPNT. Makanya, data penerima bantuan itu supaya ditinjau kembali,” ujar Sabar saat sosialisasi Perda Nomor 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan kepada ratusan warga di Jalan Rawa Cangkuk III, Medan Denai baru-baru ini (16/3).

Diutarakan Sabar, pendataan terhadap warga miskin harus lebih akurat lagi. Untuk itu, diharapkan ada pendataan baru lagi dan jangan hanya mengandalkan data tahun lalu.

“Kalau ada warga yang sudah mampu ternyata masih mendapatkan bantuan PKH atau BPNT, hal ini patut dipertanyakan dimana letak kesalahannya. Bisa saja dari pendataan, atau warga yang sudah mampu tetapi tetap mengaku miskin demi mendapat bantuan. Nanti kalau benar-benar miskin itu, baru tahu rasa,” cetusnya.

Sabar menyebutkan, data SIKS NG sebagai sumber dasar untuk warga miskin penerima bantuan sosial. Hal itu sesuai dengan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Validasi dan Verifikasi Data Fakir Miskin. “Pemko Medan harus jemput bola ke Kementerian Sosial dan berkoordinasi mencari solusi. Bahkan, kalau bisa ditambah jumlah penerimanya sehingga seluruh warga miskin dapat terakomodir,” sebutnya.

Dikatakan Sabar, keberadaan Perda Nomor 5/2015 yang terdiri dari 12 BAB dan 29 Pasal untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Hal ini tertuanga pada BAB II Pasal 2.

Kemudian, pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

“Dalam perda ini sudah sangat jelas hak-hak apa saja yang wajib didapatkan warga miskin Kota. Jika ini dijalankan dengan maskimal maka dari tahun ke tahun masyarakat miskin di Medan tentunya akan menurun,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinsos Medan Sutan Endar Lubis mengatakan, pemutakhiran data terus dilakukan pihaknya kepada warga yang menerima bantuan PKH ataupun BPNT. “Terus dilakukan update data, sehingga bantuan yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya. (ris/ila)