MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pedagang Pasar Kampunglalang yang menempati kios dan lapak, mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di luar bangunan pasar tersebut Pasalnya, para PKL masih ada yang berjualan meski telah ditertibkan sebelumnya oleh petugas PD Pasar dibantu Satpol PP.

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampunglalang, Erwina Pinem mengatakan, PKL yang berjualan di depan pasar sudah tidak ada lagi. Tapi, yang di samping masih ada.”Memang yang di depan bangunan pasar sudah dibersihkan semua, tapi yang di sampingnya belum. Ada beberapa pedagang yang berjualan dan membuka lapak sendiri,” ujarnya, Rabu (10/4).

Dikatakan Erwina, tak hanya PKL, ada juga pedagang yang seharusnya berjualan di dalam, malah membuka lapak di samping pasar. Salah satu pedagang tersebut adalah penjual kelapa parut, Daram Sembiring. Pedagang ini mendirikan tenda dan menempatkan barang jualannya di sana.

“Kami minta kepada PD Pasar pedagang itu dan PKL lainnya ditertibkan. Padahal, pedagang kelapa parut tersebut sudah ada lapaknya di dalam yang berada di area basement. Tapi, malah berjualan di sana,” keluhnya.

Diutarakan dia, keberadaan pedagang dan PKL yang berjualan di luar bangunan pasar sudah menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sebab, kesepakatan awal menempati lapak masing-masing yang telah diundi. Terkecuali, PKL karena baru berjualan di sana.

“Kalau terus ini dibiarkan, khawatir terjadi gejolak di antara pedagang. Makanya, harus dibersihkan total seluruh pedagang atau PKL yang berjualan di luar bangunan pasar. Mereka harus berjualan di dalam dan jangan sampai timbul kecemburuan hingga berujung konflik antara pedagang,” tegasnya.

Sementara, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, pedagang yang berjualan di luar pasar mayoritas PKL. Mereka tidak memiliki tempat di dalam sehingga berjualan di luar. “Kami akan tertibkan semua sampai bersih, baik yang di samping dan jarak beberapa meter dari luar pasar. Sedangkan yang di depan sudah dibersihkan semua,” ujarnya.

Kata Rusdi, para PKL tersebut pedagang pendatang ini nantinya akan didata. “Kita carikan solusinya bagaimana agar mereka bisa berjualan, tetapi tidak menimbulkan kecemburuan pedagang di dalam pasar,” ucapnya.

Rusdi meminta, apabila ada pedagang yang memiliki kios atau lapak di dalam tetapi masih berjualan di luar agar segera menempatinya. Jika tidak, maka kios atau lapak mereka dicabut haknya dan diberikan kepada pedagang baru yang ingin berjualan,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Medan, Supri Harahap mengakui, seluruh SMP Negeri di Medan belum ada yang siap infrastrukturnya dalam melaksanakan UNBK. Sebab, syarat untuk melaksanakan UN online itu minimal harus ada komputer sepertiga dari jumlah siswa yang mengikuti ujian.

“Kebanyakan di SMP Negeri di Medan tidak ada yang benar-benar menyiapkan komputer minimal sepertiga dari jumlah siswa yang ujian. Namun, kalau sekolah swasta ada beberapa,” kata Supri kepada Sumut Pos baru-baru ini.

Karenanya, lanjut Supri, jika tidak memiliki sepertiga dari jumlah siswa yang ujian, maka disarankan untuk meminjam laptop kepada siswa atau orangtua siswa selama pelaksanaan. Artinya, laptop tersebut disimpan di sekolah dan nantinya dipulangkan kembali dengan dibuatkan serah terimanya.

“Sekolah sudah bisa menyelenggarakan UNBK sendiri, apabila infrastruktur atau perlengkapan komputer paling tidak sepertiga dari jumlah siswa yang mengikuti UNBK. Misalnya, jumlah siswa yang mengikuti ujian 300 anak. Maka, minimal komputer harus ada 100 unit. Sebab, ujian dilaksanakan dengan tiga sesi yakni pagi, siang dan sore. Hal ini untuk meminimalisir jumlah komputer yang digunakan,” jelasnya.

Supri mengaku, tidak ada dipungut biaya terhadap siswa yang mengikuti UNBK. Sebab, di dalam aturan Permendikbud sudah dijelaskan gratis. “Tidak boleh dipungut biaya sepeser pun, kalau ada laporkan kepada kami dan kita tindaklanjuti segera,” ujarnya.

Dipaparkannya, jumlah SMP Negeri di Medan yang melaksanakan UNBK sebanyak 45 sekolah dengan jumlah peserta 12.922 siswa, 6.003 laki-laki dan 6.919 perempuan. Sedangkan SMP Swasta 328 sekolah dengan jumlah peserta 24.129 siswa, 12.686 laki-laki dan 11.443 perempuan. Serta, SMP Terbuka 3 sekolah dengan peserta 532 siswa, 261 laki-laki dan 271 perempuan.

Sementara, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri ada 4 sekolah dengan peserta 1.125 siswa, 525 laki-laki dan 600 perempuan. Untuk MTs Swasta 76 sekolah dengan peserta 5.807 siswa, 3.001 laki-laki dan 2.806 perempuan.”Jumlah keseluruhan SMP Negeri dan Swasta serta MTs Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan secara mandiri UNBK sebanyak 388 sekolah. Sisanya, 67 sekolah menumpang,” bebernya.

Menurut dia, penyelenggara UNBK ini sebetulnya tugas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Artinya, yang memiliki tanggung jawab adalah BSNP. “Pada Oktober tahun lalu (2018) di Jakarta, sudah diarahkan bahwasanya SMA/SMK dan SMP Negeri di kota-kota besar sudah harus 100 persen melaksanakan pada 2019. Namun, UN Kertas dan Pensil (UNKP) tetap tidak bisa dihilangkan khususnya di daerah-daerah terpencil atau yang tidak ada jaringan listriknya,” papar Supri.

Lebih lanjut dia mengatakan, persiapan menghadapi UNBK ini telah dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan simulasi ke sekolah beberapa kali. Termasuk juga, kepada proktor atau teknisi sekolah. Selanjutnya, akan dilakukan satu kali lagi untuk simulasi, sepekan menjelang pelaksanaan UNBK. “Kepala sekolah (SMP Negeri) akan kita panggil lagi, bagaimana melaksanakan UNBK itu jangan sampai terjadi kendala,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, sewaktu simulasi ada mengalami masalah dan kendala. Terutama, mengenai terjadi pemadaman listrik. “Makanya, kita telah menyampaikan informasi jadwal UNBK kepada PLN dan Telkom supaya jangan sampai terjadi pemadaman saat digelarnya UNBK,” ucapnya.

Dia menambahkan, Sesi I UNBK pada 22 April nanti atau hari pertama dimulai pada pukul 07.30 – 09.30 WIB dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu, pada Sesi II pukul 10.30 – 12.30 WIB dan Sesi III 14.00 – 16.00 WIB. “Untuk hari berikutnya, kedua, ketiga dan ketiga, jadwal sesinya tetap sama. Hanya mata pelajaran yang berbeda yaitu Matematika, Bahasa Inggris dan IPA,” ujarnya lagi.

Terpisah, Kepala SMP Negeri 12 Medan, Nursani Pohan mengakui dalam pelaksanaan UNBK tahun ini, perlengkapan komputer yang digunakan tidak semuanya disiapkan dari sekolah. Artinya, ada meminjam dari orangtua siswa yaitu laptop. Namun, untuk server-nya sekolah yang menyediakan.”Kita masih kekurangan komputer, hanya ada sekitar 40 unit. Makanya, kita meminjam dari anak-anak yang punya laptop sekitar 60 unit. Kita cadangkan 10 unit untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Nursani mengaku, peminjaman laptop ini sudah disosialisasikan kepada orang tua murid dan mereka tidak keberatan. “Januari lalu kita undang orang tua murid untuk hadir mengikuti pertemuan membahas pelaksanaan UNBK secara mandiri. Sebab, tahun lalu sekolah kita menumpang di SMP Negeri 1. Para orang tua bersedia meminjamkan laptopnya,” ujarnya.

Diutarakan dia, dalam pelasaknaan UNBK ini sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin. Seperti, telah dilakukan simulasi sebanyak 3 kali serta try out 4 kali. “Kita tidak ada menyediakan genset karena sudah dihimbau dari Dinas Pendidikan Medan, bahwasanya telah disampaikan kepada PLN agar tidak terjadi pemadaman saat pelaksanaan ujian,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target Pemko Medan untuk mencapai 100 persen dalam melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipastikan tak tercapai. Hingga batas waktu 31 Maret 2019, pejabat di lingkungan Pemko Medan masih ada yang belum melaporkannya.

Berdasarkan data yang diperoleh di website elhkpn.kpk.go.id, Rabu (10/4) pukul 15.00 WIB, dari 250 yang wajib melaporkan sebanyak 4 pejabat negara tercatat belum melaporkan. Antara lain, pejabat di Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kecamatan Medan Maimun.

Hal ini berarti, sebanyak 246 yang sudah melaporkan atau 98,40 persen. Namun, dari 246 yang melaporkan terdapat 13 di antaranya terlambat. Informasi diperoleh, pejabat yang tak lapor LHKPN tepat waktu itu dikabarkan sebagian besar merupakan bendahara dinas dan kecamatan.

Sementara, berdasarkan pemeringkatan dengan kabupaten/kota dan provinsi Sumut, Pemko Medan kalah dibanding 8 pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Sebab, ke-8 Pemda di Sumut mencapai kepatuhan tertinggi atau 100 persen. Yaitu, Pemko Tanjung Balai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Phakphak Barat, Pemkab Nias, Pemkab Langkat dan Pemkab Karo.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemko Medan, Muslim Harahap mengaku, tak ada sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tak lapor LHKPN tepat waktu. Alasannya, mengikuti aturan dari KPK karena ada perpanjangan waktu.

“Batas waktu 31 Maret itu untuk kepatuhan, mereka yang lapor berarti patuh. Namun, ada perpanjangan sampai 15 April dari KPK. Jadi, kalau dikasih perpanjangan waktu tersebut, maka kita tunggulah,” katanya.

Muslim juga mengaku, mereka yang belum lapor LHKPN sampai 31 Maret saat ini terus didesak untuk melaporkan. “Rata-rata mereka baru pertama melapor LHKPN ke KPK, sehingga kemungkinan bingung dan agak lambat,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan Nomor 75/2017 Tentang LHKPN di Lingkungan Pemko Medan ada sanksi yang mengatur bagi pejabat yang tak lapor LHKPN sampai batas waktu 31 Maret. Sanksi tersebut tercantum pada Bab VIII Pasal 11 ayat 1 dan 2.

Dalam Pasal 11 ayat 1 disebutkan, penyelenggara negara yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi dengan tidak diberikan TPP-ASN.

Selain itu, dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Pasal 11 ayat 2 dijelaskan, sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.(ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suasana Pengadilan Negeri (PN) Medan mendadak heboh, Rabu (10/4) sore. Pasalnya, Taufik R Gani (23) terdakwa atas kasus pencurian mendadak penyakit ayannya kambuh di ruang tahanan sementara. Alhasil, warga asal kota Manado, Sulawesi Utara ini, nyaris tewas hingga harus dilarikan ke RS Pirngadi Medan.

Menurut penuturan pengawal tahanan, kejadian terjadi sebelum terdakwa menjalani persidangan. Mengetahui ada tahanan yang pingsan, petugas langsung memanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidangkan perkara Taufik dan membawanya ke rumah sakit.”Untung saja cepat dibawa dia (Taufik) bang. Kalau tidak gawat juga tadi itu penyakitnya kambuh,” bilang seorang petugas pengawal tahanan.

Pantauan di sel sementara PN Medan, Taufik langsung ditandu petugas menuju mobil ambulance yang sudah menunggu di luar.

Wajah tahanan pelaku 363 KUHPidana itu tampak pucat. Tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya. Matanya melotot seakan menahan sakit yang dialaminya.

Sementara atas kejadian itu, keluarga tahanan lainnya yang sedang berkunjung merasa was-was. Mereka khawatir itu adalah keluarganya.”Ihh, ku pikir tadi tahanan itu keluargaku. Rupanya tidak. Syukurlah,” ucap seorang wanita.

Terpisah, Kasi Pidum Kejari Medan, Parada Situmorang yang dihubungi terkait hal itu, membenarkan kalau ada tahanan yang sakit.”Iya bang. Sudah kita bawa ke rumah sakit Pirngadi Medan. Tadi sakit ayannya kambuh. Lebih lengkapnya coba tanyakan sama jaksanya bang Kasrun Pohan,” tandasnya.

Diketahui, Taufik merupakan tersangka kasus pencurian di Jalan Ahmad Yani No 80, Kel Kesawan, Kecamatan Medan Barat tepatnya di Toko Iplug Indonesia pada 19 Januari 2019 lalu.

Dalam aksinya, Taufik sukses menggondol 27 unit HP Iphone merk Apple dan 5 unit laptop merk Apple dan uang tunai sebesar Rp7.800.000. Akibat perbuatannya pihak toko mengalami kerugian sebesar Rp537.214.799. Perbuatan Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolri Jenderal Pol Prof H Muhammad Tito Karnavian Ph.D, bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahtanto dijadwalkan akan melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel gabungan Polda Sumut dan Kodam I/BB dalam mengamankan Pemilu 2019 di Provinsi Sumut, Kamis (11/4).

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyampaikan, kedatangan Kapolri dan Panglima TNI ini dilakukan, sekaligus guna memimpin Apel pengamanan gabungan dari 13.000 personel TNI-Polri di Lapangan Benteng, Medan, esok pagi.”Ya, Kapolri dan Pangillima TNI datang untuk mengecek kesiapan personil,” ungkap Tatan, Rabu (10/4).

Sejauh ini, lanjut Kombes Pol Tatan, Polda Sumut sudah siap mengamankan Pemilu 2019 hingga selesai. Hingga saat ini 7 hari menjelang pesta demokrasi, situasi di Provinsi Sumut, sebut Kabid masih dalam kondisi aman

“Percayakan kepada polisi untuk menjaga keamanan. Kita menjaga hingga pemilu benar-benar selesai. Situasi sampai saat ini masih aman, belum ada gangguan,” tegas mantan kapolres Asahan Polda Sumut tersebut

Selain itu, Kombes Pol. Tatan meminta, agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi hoaks. Karena, kabar hoax akan dapat membuat situasi kondusif bisa menjadi tidak terkendali. “Bila mendapat informasi, harus cek dulu kebenarannya,” terangnya. (dvs/ila)