SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 365 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 28 desa se-Kecamatan Perbaungan dilantik di Wisma Juang Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Rabu (10/4).

Usai pelantikan, perwakilan KPPS menanda tangani fakta integritas, sebagai tanda pernyataan kesanggupan dalam menjalankan tugas anggota KPPS,

Camat Perbaungan diwakili oleh Kasi Trantib Pol PP Kecamatan Perbaungan Prayitno SH menyampaikan, keberhasilan suatu demokrasi itu adalah ditangan KPPS. Ia pun berharap usai dilantik anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar saat menjalankan tugasnya.

“Bekerjalah secara profesional sesuai dengan Penunjuk Teknis (Juknis) berdasarkan aturan dari KPU, semoga tugas nasional yang diemban kepada saudara ini menjadikan tugas yang mulia, kita ketahui sendiri tugas ini bukan tugas yang ringan, untuk itu kepada anggota KPPS yang baru dilantik ini bekerjalah secara tim nantinya,” kata Prayitno.

Pada kesempatan itu, Panwas Kecamatan Perbaungan Farida Hanum mengatakan anggota KPPS merupakan ujung tombak keberhasilan suatu pemilu. Ia pun mengingatkan kepada seluruh anggota KPPS, kalaupun ada permasalahan di setiap TPS harus berkordinasi dengan pengawas TPS yang ada di setiap TPS.

Sementara ketua KPU Sergai Erdian Wirajaya S.Sos didampingi Sekretariat KPU Sergai Dharma Eka Subakti SPd bersama Kasubag Hukum Iskandar Zulkifli SH MH menyampaikan, anggota KPPS selalu siap memberikan pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Pemilu serentak ini merupakan tonggak baru bagi demokrasi indonesia, dulunya pemilu dilakukan secara dua sesi, sekarang dengan adanya penggabungan menjadi pemilu serentak, karena pemilu serentak ini adalah uji coba untuk pemilu pada tahun 2024 mendatang, yang akan dilaksanakan secara serentak.

Karena pemilu serentak pada 2024 mendatang akan menjadi tantangan kepada anggota KPPS. Erdian Wirajaya berharap anggota KPPS dalam setiap bekerja untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.(sur/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Dairi menemukan ladang ganja di areal perladangan di Dusun III, Desa Parbuluan Empat, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Rabu (10/4).. Tanaman ganja sebanyak 90 batang ditemukan diladang milik salahseorang warga, SKK (48), Rabu (10/4).

Kapolres Dairi, AKBP Erwin Wijaya Siahaan melalui Kasubbag Humas Polres, Iptu Donni Saleh mengatakan, pihaknya mengamankan 90 batang pohon daun ganja dari lading milik warga berinisial SKK (48).

Dijelaskan Doni, diamankannya 90 batang pohon ganja tersebut setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan, pemilik ladang SKK yang saat itu sedang berada disalah satu gubuk di ladangnya langsung diamankan berikut 90 batang pohon ganja. (mag-10/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai awal Mei 2019, masyarakat Kota Binjai bisa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online. Hal ini dinilai mampu memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli (PAD) di kota rambutan itu.

Kerja sama ini diformalisasi melalui penandatanganan nota kerja sama antara Fajrin Rasyidselaku Co-Founder dan Presiden Bukalapak, H. M. Idaham selaku Wali Kota Binjai, Andiwiana selaku Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Satuan Layanan Administrasi Bank Indonesia, dan T.M. Jeffry selaku Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut di Jakarta, Rabu (10/4).

Kepala Cabang Bank Sumut di Binjai, Budi Anshari Nasution mengungkapkan data yang dimiliki pihaknya, selaku Bank penerimaan kas daerah, dana PBB yang belum terbayar oleh masyarakat setiap tahunnya dapat mencapai ratusan miliar rupiah.

“Memang ada beberapa kendala bagi masyarakat Sumatera Utara untuk membayar PBB, misalnya banyaknya pemilik properti yang tinggal di luar kota sehingga sulit melakukan proses administrasi secara langsung, juga karena kesibukan pekerjaan sehari-hari yang mengakibatkan kealpaan membayar pajak,” sebut Budi.

Budi menilai pembayaran PBB secara online melalui aplikasi Bukalapak dapat membantu memaksimalkan pendapatan daerah melalui dana pajak dan mendorong optimalisasi pembangunan daerah.”Kami harap dengan adanya program ini, pembayaran pajak masyarakat bisa dipermudah,” tutur Budi.

Wali Kota Binjai, H. M. Idaham mengatakan, kerja sama ini tentu dapat semakin memaksimalkan potensi daerah Kota Binjai dan lebih luas lagi Provinsi Sumatera Utara melalui pembayaran pajak dan peningkatan produktivitas para UMKM.

“Semoga program kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh masyarakat,” sebut Idaham.

Idaham menyebutkan, beragam program kerja sama yang tercakup dalam nota kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemerintah serta warga setempat.

“Bukalapak telah bekerjasama dengan Pemko Binjai dan Bank Indonesia untuk melatih lebih dari 200 UMKM untuk go digital, dan kedepannya Bukalapak juga akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui beragam pelatihan sesuai kebutuhan para pelaku usaha,” pungkasnya.

Kerja sama strategis ini adalah bagian dari inovasi Bukalapak untuk mendorong terciptanya e-government bersama pemerintah daerah. Dengan adanya nota kerja sama ini, Kota Binjai menjadi pelopor layanan pembayaran PBB secara online di seluruh Sumatera Utara.

“Bukalapak hadir di tengah masyarakat Indonesia untuk memberikan solusi melalui pemanfaatan teknologi pintar. Dengan kolaborasi e-government untuk pembayaran PBB ini, kami berharap semakin menambah pilihan metode pembayaran, sehingga memudahkan masyarakat melakukan pembayaran tanpa terkendala waktu dan lokasi,” sebut Co-Founder dan Presiden Bukalapak, Fajrin Rasyid.

Selain pembayaran pajak secara online, nota kerja sama ini juga mencakup pembinaan pemasaran produk UMKM Kota Binjai melalui berbagai program terintegrasi bersama dengan Bukalapak. Hingga tahun 2019.

“Kemudian, sebanyak lebih dari 100.000 UMKM di Sumatera Utara telah bergabung di Bukalapak dan ribuan diantaranya merupakan UMKM Kota Binjai,” tandasnya.(gus/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi, jumlah konsumsi rokok atau pembelian rokok sangat tinggi daripada membeli susu.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Sebastianus Sitanggang, di sela-sela menyampaikan daftar hasil ketetapan pajak (DHKP) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada Kepala Desa dan Lurah se Dairi di Balai Budaya Sidikalang, Rabu (10/4). Disebutkan Sebastian, setiap tahun uang masyarakat keluar dari Dairi sebesar Rp5-7 miliar untuk hal yang tidak penting, yakni membeli rokok.

Padahal, untuk beli susu saja hanya Rp600 juta per tahun. Artinya, lanjut Sekda, biaya beli rokok lebih tinggi daripada beli susu untuk anak dan bayar PBB. Sebastianus mengatakan, warga yang mengkomsumsi rokok merupakan warga kelas menengah kebawah. Sedangkan, warga yang membeli susu justru warga kalangan menengah keatas.

Berdasarkan data BPS, sebut Sekda, Kabupaten Dairi merupakan Kabupaten tertinggi mengkonsumsi rokok di Sumatera Utara. Maka dari itu, Sebastinus mengajak Dinas Kesehatan dan Kades gencar mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengurangi komsumsi rokok.(mag-10/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat, menggelar sosialisasi peningkatan partisifasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya, di Aula Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Selasa (9/4).

Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Kadis PUPR Ir Julius menjelaskan, dalam hal pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), diperlukan partisipasi seluruh elemen, baik itu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri, meski pemerintah yang memegang peranan penting dalam melestarikan DAS.

“Oleh karena itu, segala aktivitas kita pastinya berpengaruh kepada DAS tempat tinggal kita. Jika kita menjaga DAS itu, pastinya alam akan memberikan hasil yang baik kepada kita, namun bila sebaliknya, maka alam sendiri yang akan memberikan efek buruk kepada kita,” sebutnya.

Tujuan pengelolaan DAS, sambung Julius, untuk mewujudkan kepedulian, kemampuan dan partisifasi aktif para pihak yang menghasilkan harmoni dan sinergi dalam pengelolaan DAS, agar pembangunan dapat berkelanjutan serta meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungaa dan ekosisten DAS.

“Termasuk terjaganya produktifitas hutan dan lahan, optimalisasi tata air pada DAS yaitu kuantitas, kualitas dan kontinutitas dalam distribusi ruang dan waktu , serta mencapai masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya.

Selanjutnya, Julius menerangkan, untuk menjaga kelestarian DAS, perlu dilakukan penelolaan DAS yang baik, sesuai yang diamanakan pada UU No 37 tahun 2014 dan peraturan pemerintah No 37 tahun 2012 pasal 1, yaitu upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkannya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Dalam penerapannya, kata Julius, memiliki dua konsep yaitu Sustainenle development adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbakan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dan konsep ekohidrolik yaitu pengembalian fungsi dari seluruh elemen alam dalam hal keberlangsungan siklus hidrologi.

“Kedua konsep ini sangant penting dalam menjaga kelestarian DAS di lingkuanan kita, agar upaya yang kita lakukan dan kita bangun, dapat bermafaat bagi kita dan alam itu sediri, serta bermafaat kepada anak cucu kita dikemudian hari,” jelasnya.

Pada sosialisasi tersubut dihadirkan empat narasumber, yaitu Ir Herbet Sihite SP PSDA dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II BWSS II, H Zonny Waldi SSos MM selaku Plt. Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata ruang Provsu, Ir Junaidi selaku Kabid Sarana dan Prasarana BAPPEDA Langkat, Julpanijar Alamsyah SP MAgr dari Dinas Kehutan Langkat. Selepas sosialisai melakukan pemasangan plank himbauan untuk menjaga DAS dipinggir sungai Bekulap Kecamatan Selesai, salah satunya bertuliskan “Sungai Bukan Tempat Sampah”. (bam/han)