Home Blog Page 5425

Caleg DPRD Sumut Partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, Ajak Gubsu Lawan Narkoba

ist PENGURUS: Caleg DPRD Sumut Partai Demokrat nomor urut 4 Dapil Sumut 12, Muhri Fauzi Hafiz dalam kegiatan Dialog Interaktif SAN Sumut bersama para pengurus DPD SAN kota Binjai. Dalam kegiatan ini Muhri mengajak pemerintah Provinsi untuk bersama-sama menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
ist
PENGURUS: Caleg DPRD Sumut Partai Demokrat nomor urut 4 Dapil Sumut 12, Muhri Fauzi Hafiz dalam kegiatan Dialog Interaktif SAN Sumut bersama para pengurus DPD SAN kota Binjai. Dalam kegiatan ini Muhri mengajak pemerintah Provinsi untuk bersama-sama menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhri Fauzi Hafiz, selaku Ketua Komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengatakan, satu tekad dirinya saat ini adalah mengajak Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah untuk bersunggguh-sungguh melawan kejahatan narkoba yang telah mengepung wilayah Sumatera Utara mulai dari desa sampai ke kota.

Dalam wawancaranya dengan Sumut Pos, Rabu (10/4), Fauzi mengungkapkan keprihatinannya dengan informasi yang diberikan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut saat bersama-sama melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Sumut beberapa waktu lalu. BNN menyatakan, bahwa Sumatera Utara menduduki ranking ke 2 setelah DKI Jakarta dalam penggunaan Narkotika.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, seakan kita semua pura-pura tidak tahu, hanya karena disebabkan belum ada keluarga kita yang terkena kejahatan narkoba. Posisi ranking 2 ini sangat membahayakan masa depan generasi muda Sumut,” ucap Fauzi kepada Sumut Pos, Rabu (10/4).

Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Fauzi mengakui memiliki kewenangan untuk mengingatkan Gubernur agar implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menjadi prioritas.

Selain itu, di sela kegiatan dirinya bersosialisasi dalam masa pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD Sumut kembali, Fauzi juga mendapatkan banyak keluhan sekaligus keresahan dari kalangan orang tua yang didominasi ibu-ibu di Dapilnya.

“Ibu-ibu itu mengeluhkan kejahatan narkoba yang sudah sampai di desa-desa mereka. Beredar tanpa pernah berkurang, bahkan dijual murah dengan sasaran anak-anak sekolah. Ini sungguh bahaya sekali,” ujar Fauzi.

Tidak hanya itu, Fauzi yang kini maju kembali sebagai Caleg Partai Demokrat nomor urut 4 Dapil Sumut 12 (Binjai dan Langkat), juga mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Satuan Tugas Anti Narkoba (SAN) Sumatera Utara. Bersama LSM SAN Sumut, Fauzi bertekad akan mengawal implementasi Perda Nomor 1 tahun 2019 agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

“Fokusnya terhadap upaya masyarakat untuk melawan kejahatan Narkoba. Sebagai ketua LSM SAN Sumut, saya sudah melakukan upaya melakukan edukasi dan ajakan agar masyarakat mengetahui bahayanya kejahatan Narkoba ini. Saya yakin jika kehadiran perda ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, Gubernur pasti akan dipuji dan masyarakat semakin mengerti pentingnya lembaga DPRD bersama anggota DPRD nya yang dipilih betul-betul karena kinerjanya bukan karena money politics,” tutupnya. (mag-1/azw)

3.228 Nelayan Terima Kompensasi Reklamasi, Akhyar: Nelayan Harus Mampu Legowo dan Ikhlas

M Idris/sumut pos BERSAMA: Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi dan lainnya, foto bersama nelayan yang menerima kompensasi reklamasi.
M Idris/sumut pos
BERSAMA: Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi dan lainnya, foto bersama nelayan yang menerima kompensasi reklamasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 3.228 nelayan menerima dampak dari reklamasi pembangunan terminal peti kemas di Pelabuhan Belawan. Para nelayan yang menerima konpensasi karena di kawasan pembangunan terminal peti kemas itu semula menjadi kawasan bagi para nelayan menjaring ikan.

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Direktur SDM dan Umum Pelindo I M Hamied Wijaya dan Dirut PT Prima Terminal Peti Kemas Jansen Sitohang memberikan tali asih/kompensasi kepada nelayan tersebut di Hotel Emerald Garden, Rabu (10/4).

Pemberian tali asih kepada 3.228 nelayan dilakukan secara simbolis kepada 8 orang nelayan dalam bentuk buku tabungan PT Bank Sumut, disaksikan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, perwakilan Danlantamal II Belawan Letkol Marinir Felix Pakpahan, Kajari Belawan Yusnani, Pimpinan Cabang Koordinator Medan Bank Sumut Julian Helmi dan Kadis PKP Kota Medan Ikhsar Marbun, Camat Medan Labuhan Arrahman Pane, Camat Medan Belawan Ahmadn

dan Camat Medan Deli Fery Suheri. Sedangkan total biaya tali asih yang diberikan kepada 3.228 nelayan senilai Rp10 miliar.

Usai pemberian tali asih, Wakil Wali Kota mengatakan, reklamasi pembangunan terminal peti kemas tersebut tidak bisa dihindarkan guna kemajuan perekonomian sebuah daerah termasuk masyarakatnya.

Dengan diberikannya tali asih tersebut kepada para nelayan, Wakil Wali Kota berharap agar nelayan mampu mengatur perekonomiannya. Apalagi, pembangunan terminal peti kemas tersebut sebenarnya bertujuan agar memperlancar arus logistik ekspor dan impor barang, sehingga harga-harga menjadi murah.

Atas dasar itulah Wakil Wali Kota berharap nelayan dapat memahami bahwa pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Pelabuhan Belawan. “Saya berharap para nelayan yang terkena dampak reklamasi mampu legowo dan ikhlas demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya Kota Medan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas pengorbanan saudara dan mendapat balasan yang jauh lebih baik,’’ harap Akhyar.

Wakil Wali Kota mengatakan, berbagai kebijakan terkait kelautan ini harusnya sudah dilakukan sejak dahulu. Apalagi, Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sekaitan dengan itulah, guna mendukung percepatan dan pertumbuhan ekonomi, reklamasi ini tidak bisa dihindari.

Selain itu, lanjut Akhyar lagi, pembangunan pelabuhan besar dengan fasilitas lengkap menjadi salah satu hal yang dibutuhkan, sekaligus menjadi magnet untuk sejumlah kapal agar singgah dan bersandar di Pelabuhan Belawan. Hal tersebur bertujuan, agar Pelabuhan di Indonesia, khususnya Pelabuhan Belawan mampu bersaing dengan pelabuhan dari negara lain.

“Pelabuhan di Indonesia harus mampu melakukan evaluasi untuk memangkas berbagai biaya di pelabuhan agar lebih efisien dan efektif, termasuk menurunkan tarif kapal-kapal besar yang akan masuk ke wilayah Pelabuhan Belawan,’’ kata dia.

Di samping itu, terkait dengan kebijakan mengenai kelautan tersebut bilang Wakil Wali Kota, ide menjadikan tol laut di Indonesia. Dengan demikian dapat memangkas waktu dwelling time hingga dapat menarik kapal-kapal asing untuk bersandar. Terlebih, posisi Pelabuhan Belawan yang sangat strategis karena berada di segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura. (ris/ila)

GNCP Publis 43 Nama Caleg Sumut

M IDRIS/sumut pos PERKENALAN: Pengurus DPD GNCP Sumut foto bersama di Kantor Badan Pemenangan Provinsi Sumut Prabowo-Sandi Jalan Setia Budi, Medan, Senin (8/4).
M IDRIS/sumut pos
PERKENALAN: Pengurus DPD GNCP Sumut foto bersama di Kantor Badan Pemenangan Provinsi Sumut Prabowo-Sandi Jalan Setia Budi, Medan, Senin (8/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Daerah Gerakan Nasional Cinta Prabowo (DPD GNCP) Sumut merilis 43 nama calon legislatif yang saat ini bertarung untuk dipilih oleh masyarakat pendukung Prabowo Subianto.

Sekretaris DPD GNCP Sumut, Sabrina mengatakan, tujuan pihaknya mempublis 43 nama tersebut agar masyarakat mengenal kader-kader yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019. Menurutnya, ke-43 nama tersebut adalah calon yang bertarung di semua tingkatan, baik di DPR RI, DPRD Provinsi Sumut, DPRD Kota Medan dan ada 4 calon dari perseorangan (Dewan Perwakilan Daerah) Dapil Sumut.

“Tujuan kita hari ini adalah mempublis nama-nama tokoh, pengurus dan relawan yang selama ini sudah berjuang, bergabung bersama-sama dengan kita di GNCP sehingga masyarakat mengenal,” kata Sabrina diwawancarai seusai acara pengenalan 43 caleg tersebut di Kantor Badan Pemenangan Provinsi Sumut Prabowo-Sandi di Jalan Setia Budi Medan, Senin (8/4).

Sabrina memohon doa dari masyarakat Sumut dan Indonesia untuk pemenangan capres Prabowo-Sandi serta caleg-caleg yang didukung oleh GNCP. “Kami mengingatkan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, Pemilu sejuk, jujur serta adil,” ucapnya.

Kabid Media Centre GNCP Sumut, Rico Ginting menuturkan, GNCP dibentuk sejak 2016. Namun, baru dipublis ke masyarakat pada Agustus 2018 saat pendaftaran capres/cawapres Prabowo-Sandi di KPU RI.

“Untuk tingkat DPD, GNCP Sumut adalah yang pertama dibentuk kepengurusannya di Indonesia. Hingga kini, kepengurusan tersebut sudah sampai di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Untuk di Kota Medan, sudah berkisar 7.000 relawan,” ujar Rico.

Dia menambahkan, GNCP juga sudah membentuk GNCP Perempuan, serta Garda Pandu 08/GNCP Sumut. “Cabang GNCP sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia hingga luar negeri,” imbuhnya. (ris/azw)

Kaum Millenial Harus Melek Infrastruktur

prans/sumut pos BERSAMA: Anggota DPR RI Meutya Hafid, SVP Corporate Secretary Pelindo I M Eriansyah, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid, Sekretaris Dispora Sumut Rudi Rinaldi, M Alwi Hasbi Silalahi, Ketua Umum Badko HMI Sumut dan lainnya, foto bersama usai acara.
prans/sumut pos
BERSAMA: Anggota DPR RI Meutya Hafid, SVP Corporate Secretary Pelindo I M Eriansyah, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid, Sekretaris Dispora Sumut Rudi Rinaldi, M Alwi Hasbi Silalahi, Ketua Umum Badko HMI Sumut dan lainnya, foto bersama usai acara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara menggelar Dialog Publik bertajuk Millenial Bicara Infrastruktur di Ball Room Grand Mercure Hotel Medan, Jalan Sutomo Medan, Senin (8/4).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan dan perwakilan organisasi mahasiswa se Sumut. Dalam dialog turut menghadirkan narasumber antara lain, Anggota DPR RI, Meutya Hafid, SVP Corporate Secretary Pelindo I, M Eriansyah, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid, Rudi Rinaldi selaku Sekretaris Dispora Sumut dan M Alwi Hasbi Silalahi, Ketua Umum Badko HMI Sumut.

Alwi Hasbi mengatakan dialog publik bertajuk Millenial Bicara Infrastruktur digelar agar kaum millenial terkhusus mahasiswa lebih melek mengenai pembangunan infrastruktur dan mengerti efek dan dampaknya kepada masyarakat.

Meutya Hafid dalam penjelasannya mengatakan, dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur.

Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid dalam pemaparannya mengatakan,sinergitas pihak keamanan, mahasiswa dan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, sebab ia berpendapat bahwa keamanan dan pengawasan dari mahasiswa itu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kelancaran pembangunan infrastruktur yang berefek pada pertumbuhan ekonomi rakyat.

Rudi Rinaldi, Sekretaris Dispora Sumut memaparkan peran dan fungsi pemuda terhadap pembangunan bangsa. Dikatakan dia, jayanya suatu negara tergantung kepada pemimpin dan peran pemudanya. Mustahil sekali kejayaan, kemegahan dan kemakmuran dicapai apabila peran pemuda tidak bisa memberikan nilai kontribusi kepada negaranya. Kontribusi dimaksud adalah sejauh mana kualitas moral dan intelektual generasi muda disumbangkan kepada eksistensi negaranya.

Menurutnya, generasi muda merupakan harapan untuk menggantikan mereka yang sudah tua. Sudah sepantasnya generasi muda harus siap melanjutkan bahkan mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Hal ini akan terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi pengaruh besar dalam perkembangan sebuah bangsa dan negara ke depan. (prn/ila)

Traveloka Tertarik Masuk BEI

traveloka
traveloka

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut, PT Trinusa Travelindo (Traveloka) tertarik melepas sahamnya di pasar modal Indonesia melalui pencatatan saham perdana Initial Public Offering (IPO). Hal tersebut diharapkan dapat diikuti oleh ketiga Startup unicorn lainnya, Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak.

Direktur Penilaian Per usahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setia mengungkapkan, pertemuan antara BEI dan Traveloka sudah dilakukan tahun lalu membahas pajak. “Saya sempat diskusi dengan salah satu unicorn. Intinya tertarik untuk IPO,” ungkap Nyoman, Rabu (10/4).

Menurutnya, startup yang memiliki valuasi (nilai perusahaan) mencapai USD 1 miliar tersebut diharapkan dapat merealisasikan rencananya. Hingga saat ini, pembahasan mengenai pajak IPO masih berlangsung. Sebagai informasi, BEI telah melonggarkan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Beleid itu sudah direvisi sejak akhir tahun lalu.

Beberapa poin dalam aturan itu, antara lain syarat net tangible asset (NTA) minimal Rp 5 miliar di papan pengembangan, laba usaha minimal Rp 1 miliar, dan nilai kapitalisasi pasar minimal Rp 100 miliar. Namun sayangnya, Nyoman  tak menjelaskan lebih lanjut terkait kendala Traveloka untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Nyoman menyebut pembahasan terkait pajak masih berlangsung.

“Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan lagi, misalnya pajak. Itu juga kami sedang follow up juga dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Ditjen Pajak,” tandasnya. (jpc/ram)

Buang Limbah di Perairan Kepri, KRI Siwar-646 Tangkap Kapal Asal Belanda

Istimewa AMANKAN: KRI Siwar-646 ketika mengamankan kapal yang sedang membuang limbah di Perairan Barat Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (8/4) lalu.
Istimewa
AMANKAN: KRI Siwar-646 ketika mengamankan kapal yang sedang membuang limbah di Perairan Barat Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (8/4) lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KRI Siwar-646 dan unsur Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada I melakukan penangkapan terhadap kapal yang sedang membuang limbah di Perairan Barat Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri).

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Yudo Margono dalam keterangan yang diterima pada Rabu (10/4) menjelaskan, kapal yang diketahui bernama MV Vox Maxima asal Belanda ini tertangkap tangan membuang limbah pada posisi lego pada Senin (8/4) lalu.

Penangkapan berawal saat KRI Siwar-646 sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Perairan Indonesia, mendapatkan kontak kapal yang sedang lego jangkar membuang limbah pada posisi 00° 44’ 0648’’ U – 104° 07’ 1763’’ T. Selanjutnya KRI Siwar-646 melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen, ABK, dan muatan kapal tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, kapal yang dinahkodai oleh Plukker Willibrordus Petrus, warga negara Belanda, dengan jumlah ABK sebanyak lima belas orang. Terdiri atas enam orang WN Belanda, dua WN Ukraina, satu orang WN Polandia, dan enam orang WN Filipina,” jelas Laksamana Muda TNI Yudo Margono.

Dari keterangan nahkoda kapal, dokumen kapal tersebut berada di tangan seorang agen yang berada di Singapura dan tidak berada di Syahbandar Batam. “Hasil koordinasi dengan Kasi Patroli KSOP Batam, seharusnya dokumen berada di KSOP Batam tidak di Agen Singapura,” imbuhnya.

Berdasarkan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla, seharusnya kapal melaksanakan lego jangkar di Perairan Kabil Kecamatan Nongsa, Batam, bukan di Perairan Barat Pulau Galang.

Dari pemeriksaan yang dilakukan tersebut, kapal dengan Tonase 29.920 GT ini, melanggar pasal 229 ayat 1 jo pasal 325 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 300 juta. Serta melanggar pasal 134 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Permenhub Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

“Kapal ini juga melanggar Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 213 jo Permenhub Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pengusahaan Angkutan Laut,” paparnya.

Atas pelanggaran yang dilakukannya, Komandan KRI Siwar-646 Letkol Laut (P) Marvill M.F.E. Djoen, membawa Kapal MV. Vox Maxima di Adhoc menuju Perairan Kabil Batam untuk lego jangkar. Berkas Awal Pemeriksaan (BAP) sudah diserahkan kepada Lantamal IV Tanjungpinang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara sampel limbah yang telah diambil oleh Petugas KRI Siwar, saat ini telah diserahkan dan akan diteliti oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri.

Yudo menyatakan, keberhasilan KRI Siwar-646 dalam menangkap kapal asing yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal di Perairan Bintan Kepri tersebut, merupakan bentuk komitmen TNI AL dan Koarmada I dalam menindak tegas segala bentuk aktifitas ilegal di laut.

“Komitmen Koarmada I akan senantiasa menindak secara tegas segala bentuk aktifitas ilegal di laut dalam rangka Penegakkan hukum dan kedaulatan NKRI dilaut,” tandas mantan Danlantamal I Belawan ini. (jpc)

Gebyar Senam Ceria ala Jokowi Sukses di Mariendal

ist bersama: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nusantara Untuk Jokowi (N4J) saat menggelar senam berasma di Lapangan Mariendal, Minggu (7/4).
ist
bersama: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nusantara Untuk Jokowi (N4J) saat menggelar senam berasma di Lapangan Mariendal, Minggu (7/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nusantara Untuk Jokowi (N4J) mengajak warga empat kecamatan perbatasan Kota Medan dengan Deliserdang untuk tetap bugar dan menolak berita-berita bohong (hoax) dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan membangun. Ajakan itu disampaikan lewat kegiatan Lomba “Gebyar Senam Ceria Ala Jokowi” di Lapangan Bola Mariendal 1, Minggu (7/4).

Kegiatan yang melibatkan 25 tim dan hampir seribuan ibu-ibu ini mengundang perhatian warga untuk menyaksikan kegiatan ini. “Mereka ini datang untuk bersama dengan kita dan meneguhkan bahwa mereka juga mendukung Jokowi-Ma’ruf,” kata Ketua Umum DPP Dr RE Nainggolan MM melalui Ketua Bidang Perempuan Dr Puan Maharani di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, warga yang ada di Kecamatan Patumbak dan sekitarnya sangat membutuhkan kegiatan sosialisasi bagaimana untuk memahami dan membedakan berita bohong, fitnah, dan tuduhan-tuduhan yang merusak moral bangsa. “Kegiatan ini menjadi puncak road show kita selama empat bulan terakhir, kita sudah melakukan kegiatan senam bersama berulang kali, sebagai apresiasi kita kepada warga, maka kita lakuka lomba hari ini,” katanya.

Kesempatan itu menjadi ajang silaturahmi bagi banyak warga. Dengan hadir bersama, warga semakin paham akan perlunya menjaga kerukunan dan saling menghargai. “Kita ajak warga agar tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak memfitnah. Namun kita satu bangsa, Indonesia,” kata Puan.

Sebagai organ relawan yang memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, Puan juga mengajak warga untuk cerdas memilih. Khususnya masyarakat Sumut, sangat merasakan dampak positif pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di era kepemimpinan Jokowi. Pembangunan akan berlanjut dan tuntas jika Jokowi tetap memimpin satu periode lagi.

“Kita berharap pembangunan berlanjut, karena jika pemerintah dipimpin pemimpin baru, maka kita khawatir akan banyak pembangunan justru terhenti dengan adanya program yang baru. Ini sudah seperti menjadi tradisi, maka kita harus dukung Jokowi tuntaskan pembangunan ini,” kata Puan dalam acara yang juga didukung Calon Anggota DPR RI Edwin P Situmorang, SH,MH nomor urut 4 dari partai Nasdem untuk Sumut 1 (Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebingtinggi).

Puan juga mengajak supaya seluruh warga yang sungguh-sungguh mendukung Jokowi, agar menggunakan hak pilihnya di TPS pada 17 April mendatang. “Jangan ada yang berleha-leha, pagi-pagi kita sudah harus di TPS. Jangan ada yang golput, masa depan bangsa ini kita tentukan dengan menggunakan hak pilih,” katanya. (rel/adz/azw)

Kasus Amplop Serangan Fajar Cap Jempol, Pengacara Bowo: Ada Menteri Terlibat

DIPERIKSA: Mantan politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso saat akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Rabu (10/4). Kuasa hukum Bowo menyebut ada keterlibatan menteri dalam kasus ini.
DIPERIKSA: Mantan politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso saat akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Rabu (10/4). Kuasa hukum Bowo menyebut ada keterlibatan menteri dalam kasus ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kasus amplop serangan fajar yang menyeret mantan politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso masih terus bergulir. Bahkan, Bowo sempat menyebut keterlibatan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid.

Kali ini, pernyataan mengejutkan juga datang dari pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk. Dia menyebut, ada keterlibatan pembantu presiden dalam kasus 400 ribu amplop serangan fajar itu. Dia juga menyebut bahwa menteri tersebut masih aktif menjabat.

“Sumber uang untuk memenuhi Rp8 miliar yang ada di amplop itu sudah (ditanya penyidik ke Biwo). (Sumbernya) dari salah satu menteri yang sekarang ada di kabinet ini,” kata Saut Edward di gedung KPK usai mendampingi kliennya, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).Saat ditanya nama dari Menteri itu, Saut Edward enggan membeberkannya kepada awak media. Dia juga enggan membeberkan apakah menteri itu berkaitan dengan salah satu tim pemenangan paslon capres-cawapres. “Menterinya itu masuk di TKN atau tidak, saya kurang mengetahui ya,” ucapnya.

Edward juga enggan membuka secara rinci identitas menteri yang disebutkannya tersebut. Sebab penyidik belum menggali lebih dalam. “(Asal) partai (dari menteri itu) juga belum di sebut (oleh Bowo). Kita kasih kesempatan penyidik untuk mendalami, lagi di dalami oleh KPK,” jelasnya.

Sementara kemarin (10/4), Bowo kembali menjalani penyidikan di gedung KPK. Usai diperiksa, Bowo ditanyai wartawan terkait bantahan politisi Partai Golkar Nusron Wahid yang disebutnya sebagai orang yang memerintahkan untuk menyiapkan 400 ribu amplop guna serangan fajar.

Mengrtahui bantahan Nusron tersebut, Bowo yang kini mendekam di rumah tahanan KPK memilih tidak berkomentar banyak. Dia justru menyebut bahwa rekan separtai dan sedapilnya itu merupakan sosok seorang muslim yang beriman. “Yaaaa, Nusron kan orang muslim. Dan beliau itukan seorang muslim yang beriman ya,” kata Bowo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan Anggota DPR RI itu diperiksa sebagai saksi terkait perkara suap kerja sama kontrak di bidang pelayaran kapal antara PT Humpuss dan PT Pupuk Indonesia. “Diperiksa sebagai saksi,” ungkap Febri melalui pesan singkat, Rabu (10/4).

Sebelumnya, Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik menyatakan Nusron Wahid memintanya untuk menyiapkan 400 ribu amplop. Hal itu diungkapkannya usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. “Saya diminta oleh partai menyiapkan 400 ribu (amplop), Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu (amplop),” kata Bowo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Dari pernyataan itu Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Partai Golkar, Nusron Wahid membantah tudingan Bowo Sidik bahwa melalui dirinya memerintahkan menyiapkan amplop serangan fajar atau politik uang di Pemilu 2019.”Tidak benar (tuduhan Bowo itu),” tegas Nusron melalui pesan singkat Selasa (9/4) malam.

Dalam perkara ini diketahui, uang Rp6,5 miliar dari total duit dalam amplop itu terkait gratifikasi. Berdasarkan keterangan KPK, uang Rp6,5 miliar itu termasuk bagian dari total Rp8 miliar yang ditemukan KPK di dalam amplop. Sedangkan uang Rp1,5 miliar lainnya diduga di dapat Bowo dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

KPK menduga Bowo telah menerima fee (jatah suap) dari PT HTK sebanyak enam kali penerimaan sejumlah Rp221 juta dan USD 85.140. Uang itu lalu diubah menjadi pecahan Rp20.000 dan Rp50.000.

Seluruh uang Rp8 miliar yang diamankan KPK itu diduga akan digunakan Bowo untuk serangan fajar di Dapil Jawa Tengah II, daerah pencalonannya sebagai caleg DPR di Pemilu 2019.

Atas perbuatannya, Bowo dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (jpc/adz)

Direktur JPNN Datangi Bareskrim Mabes Polri, Pemilik Akun Antonio Banerra Bakal Dipolisikan

no picture
no picture

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur IT dan Bisnis JPNN Auri Jaya mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Rabu (10/4). Dia melaporkan Arif Kurniawan Radjasa yang sempat mengaku sebagai karyawan JPNN.

Adapun Arif yang mengaku sebagai karyawan JPNN memakai akun abal-abal di Facebook bernama Antonio Banerra. Dia menuliskan postingan yang dinilai cukup provokatif dan mengandung unsur ujaran kebencian serta SARA.

“Hari ini saya konsultasi tentang rencana melaporkan akun Antonio Banerra di Facebook ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dengan penghinaan dan fitnah terhadap JPNN,” kata Auri usai berkonsultasi dengan bagian pengaduan Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (10/4).

Menurut Auri, JPNN tercemarkan oleh perbuatan pelaku yang mengatasnamakan karyawan media online dengan jaringan terbanyak di Indonesia itu. “Kami selaku pengelola JPNN.com memperoleh pertanyaan bertubi-tubi apakah benar Antonio Banerra itu pekerja kami,” sebut dia.

Bukan hanya para pembaca yang melayangkan pertanyaan dan keraguan atas kredibilitas, namun juga klien JPNN.com. Tentu kami merasa sangat terganggu dan dirugikan oleh perbuatan pelaku yang berpengaruh pada citra JPNN,” tegas Auri yang didampingi Pemimpin Redaksi JPNN Ayatollah Antony.

Rencananya, Auri dan Antoni akan menyambangi kembali Gedung Bareskrim Polri besok untuk membuat laporan dengan membawa pengacara. Mereka bakal menjerat Arif dengan pasal penghinaan dan fitnah sebagaimana mana dimaksud Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. “Ada yang ancaman hukumannya sampai lima tahun,” sambung Antoni.

Sementara itu, Auri kembali menegaskan bahwa JPNN tidak memiliki pegawai bernama Antonio Banerra. Merema juga tidak pernah mepekerjakan pegawai dengan nama tersebut.

Untuk itu, dia berterima kasih kepada kepolisian yang proaktif menangkap pelaku dan langsung menyampaikan penjelasan ke publik bahwa pelaku tidak bekerja di JPNN. (jpc/adz)

Manfaatkan Gaji Ke-13

no picture
no picture

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, berdampak dengan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami sedikit lambat.

Hal ini dikarenakan para investor sedang menunggu hasil pemilihan presiden. Ketua Asosiasi Pengusaha Bumiputera Indonesia (Asprindo), Rafriandi Nasution mengungkapkan saat ini, tingkat pertumbuhan perekonomian Sumut 5,24 persen dan diperkirakan pada 2019 akan stagnan.

“Perekonomian Sumut sedikit melambat, karena konsumsi rumah tangga dan investasi di tahun politik itu menunggu. Siapa memimpin, jadi siapapun pasti menunggu,” ucap Rafriandi. Walaupun sedang menunggu, Rafriandi mengatakan pelaku usaha UMKM tidak harus menyerah dan ikut menunggu pula. Sebaliknya, mereka harus bisa melihat peluang gaji ke-13, yang akan cair dalam waktu dekat ini.

“Masih ada peluang, kita manfaatkan gaji ke-13. Gaji ke-13 itu, sedikit agak besar (uangnya) menghadapi lebaran,” tutur Rafriandi.

Ia menilai gaji ke-13 dikeluarkan Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri. Dan dipastikan, daya beli pun ikut tinggi pula, karena masyarakat memegang uang.

Menurut Rafriandi, gaji ke-13 itu, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan khususnya berupa makanan dan pangan.

“Kalau makanan dan minum kita berkisar 7 hingga 8 persen, belum tinggi kita. Untuk pertanian dan perkebunan sudah diangka 17-20 persen. Hal ini, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Sumut ini,” jelas Rafriandi.

Dengan kondisi ini, ia menambahkan pelaku usaha UMKM harus mampu melihat keadaan dan memanfaatkan keadaan, yang bisa mampu menjadi peluang untuk pengembangan usaha. Tidak harus menunggu, karena akan tergerus nantinya.(gus/ram)

1...5,4245,4255,426...15,835Page 5,425 of 15,835