YOGYAKARTA, SUMUTPOS.CO – Nama Vincentia Tiffani menjadi perbincangan di media sosial setelah melontarkan pertanyaan kepada calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di acara peluncuran Rumah Siap Kerja dan Pelatihan OK OCE di Sleman.
Vincentia Tiffani melontarkan pertanyaan yang diakuinya sebagai candaan dengan menyampaikan apakah diperbolehkan menjadi istri kedua Sandiaga Uno. Pertanyaan ini pun menjadi viral di media sosial dengan berbagai tanggapan dari netizen.
Vincentia Tiffani pada Rabu (27/3/2019), akhirnya memutuskan untuk mengklarifikasi dan angkat bicara lewat media sosial Instagramnya. Di akun Instagramnya, Vincentia Tiffani menyampaikan dirinya membuat video klarifikasi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di video Instagramnya, Vincentia Tiffani menuturkan banyak berita, banyak video yang akhirnya ditambahi, dibumbui agar lebih menarik, yang akhirnya mengganggu dirinya karena banyak komentar baik negatif maupun positif.
“Itu menganggu karier, kuliah, pekerjaan dan akitivitas saya. Karena itu di sini saya ingin angkat bicara dan klarifikasi,” ujar Vincentia Tiffani, dalam video Instagramnya.
Vincentia Tiffani menceritakan, ia hadir di acara peluncuran Rumah Siap Kerja dan Pelatihan OK OCE karena diundang salah satu UMKM produk kecantikan yang akan diluncurkan. “Saya diundang sebagai model karena kebetulan saya juga adalah model,” ucapnya.
Ia mengikuti rangkaian seminar yang digelar. Sampai akhirnya panitia memintanya untuk menghidupkan suasana dari seminar tersebut. “Saya dimintai tolong sama panitia untuk bertanya bagaimana kalau saya menjadi istri kedua Bapak Sandiaga Uno. Kesannya seperti beneran ya, tapi di situ saya sebenarnya adalah bercanda,” tegasnya.
Kebetulan dirinya juga orang media, pernah jadi MC, dan penyiar radio. Orang-orang yang kenal dirinya mengetahui jika memang suka bercanda. Setelah melontarkan pertanyaan tersebut, suasana di seminar itu menjadi cair dan lebih hidup. Tetapi, media menangkap itu adalah hal serius hingga menjadi heboh, viral, dan akhirnya dirinya menjadi sorotan semua orang yang cukup mengganggu dirinya.
Vincentia Tiffani adalah model yang diminta hadir di acara OK Oce.
Pertanyaan itu, lanjutnya, bukan dari dirinya. Meskipun diakuinya memang dirinya kagum kepada dengan Sandiaga Uno yang memiliki wajah tampan, berkharisma, dan berwibawa.
“Kuliah saya masih panjang, karier saya masih panjang, jadi tidak mungkin di usia yang seperti ini saya ingin menikah begitu,” tandasnya.
Dengan klarifikasi lewat video Instagramnya, Vincentia Tiffani ingin membuktikan bahwa dirinya tidak ada keinginan untuk menjadi istri Sandiaga Uno. “Sekarang semua saya serahkan kepada netizen yang maha benar dan maha pintar. Saya juga tidak bisa memaksa untuk menyukai atau membenci saya, Itu semua terserah kalian, kalian yang menilai, pemikiran orang pun berbeda-beda,” tuturnya.
Sementara itu, panitia acara dan korda OK OCE Prasasti Yogyakarta Endar Budi Setyono saat dikonfirmasi membenarkan jika memang tujuan dari pertanyaan itu murni untuk mencairkan suasana.
“Intinya bukan masalah ke politik, hanya untuk mencairkan suasana. Memang seperti itu, biar ramai saja,” bebernya.
Endar menjelaskan, pertanyaan yang dilontarkan saat acara tersebut sifatnya spontan. Asalkan bisa mencairkan suasana dan agar acara UMKM lebih ramai. “Bukan (permintaan dari BPN), ini tidak ada hubunganya dengan BPN. Ini hanya OK OCE Prasasti,” ujarnya. (wijaya/kps)
Foto: Istimewa
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Foto: Istimewa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat Kampanye Akbar Rapat Umum Nasional Partai NasDem, di Stadion Klabat, Kota Manado, Rabu (27/3) .
MANADO, SUMUTPOS.CO – Teriknya panas matahari pada Rabu (27/3) tidak menghalangi antusiasme warga Kota Manado, Sulawesi Utara, untuk menghadiri acara Kampanye Akbar Rapat Umum Nasional Partai NasDem, di Stadion Klabat, Kota Manado. Puluhan ribu warga masyarakat lengkap menggunakan atribut Partai NasDem memenuhi area Stadion Klabat yang suhunya mencapai 32° celcius.
Riuh sorak-sorai peserta kampanye pecah saat menyambut kehadiran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke area kampanye dengan mengendarai kendaraan atap terbuka. Sorak sorai semakin keras ketika Surya menyapa masyarakat yang sudah lebih dulu hadir di Stadion Klabat. Irama lagu Maju Tak Gentar ciptaan Cornel Simanjuntak mengiringi kedatangan Surya Paloh.
Berbagai penampilan hiburan dengan tema kolosal kebudayaan Sulut yang dipadukan dengan lagu-lagu kebangsaan mampu menghibur para kader dan simpatisan NasDem. Para peserta yang hadir nampak sibuk mengabadikan pertunjukkan lagu dan tarian dengan ponsel pintar mereka masing-masing.
Dalam orasinya, Surya Paloh mengingatkan kepada kader dan simpatisan NasDem yang hadir untuk terus menjaga nilai-nilai keramahan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Komitmen semangat gotong royong dalam hidup berbangsa harus terus terjaga meski ada perbedaan pandangan dalam Pemilu 2019.
“Kita tinggal di bumi Indonesia dengan satu komitmen yang diletakkan pendiri bangsa kita untuk hidup saling bergandengan tangan, gotong royong, dan toleransi. Itulah prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Pancasila,” ujar Surya.
Menurut Surya, hanya Pancasila yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan. Dalam kesempatan tersebut, Surya juga menyampaikan bahwa kader NasDem harus mampu memulai dan menjadi panutan dalam hal menjaga toleransi dan kerukunan.
“Selamatlah bangsa kita kalau rakyat masih punya kemampuan dan keinginan tetap mempertahankan prinsip dasar bangsa dan negara pada ideologi Pancasila. Sudah menjadi kewajiban bagi kader NasDem untuk memulai itu dari diri sendiri,” tegasnya.
Foto: Istimewa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memeriksa barisan saat Kampanye Akbar Rapat Umum Nasional Partai NasDem, di Stadion Klabat, Kota Manado, Rabu (27/3).
Dengan konsistensi kader NasDem yang tetap menjaga ucapan dengan perbuatan, Surya meyakini dalam Pemilu Serentak 17 April 2019 mendatang, NasDem mampu masuk dalam posisi partai tiga besar. Masa depan Indonesia, katanya, akan ditentukan pada pemilu ini.
“Kita bertekad NasDem dan Jokowi harus menang. Itulah inti harapan dan keinginan kita,” paparnya.
NasDem menargetkan memperoleh dua kursi DPR-RI dari wilayah Sulut, unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulut, dan mengisi seluruh fraksi untuk tingkat kabupaten atau kota. Peta kekuatan NasDem di Sulut saat ini diisi lima kepala daerah kabupaten dan kota yang berasal dari Partai NasDem.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh memuji konsistensi masyarakat Sulut yang bisa menjaga toleransi sehingga membuat Sulut menjadi provinsi yang paling toleran di Indonesia. Tolerasni Sulut menurut Prananda perlu dicontoh oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.
“Kita tidak rela jika ada pihak-pihak yang ingin merusak keberagaman dan toleransi di Sulut. Kami yakin Sulut adalah rumah kaum nasionalis benteng Pancasila,” tambahnya.
Menurut Prananda, perlu pemimpin hebat untuk bisa mewujudkan dan mempertahankan budaya toleransi yang ada di Sulut ke provinsi lain di Indonesia. Untuk itu ia mengajak semua warga Sulut untuk bersama-sama memenangkan Jokowi dan NasDem.
“Pilih pemimpin dan partai jangan main-main. Pilih Partai NasDem dan Presiden Jokowi-Ma’ruf untuk terus memperkuat Pancasila,” paparnya. (gus)
Foto: Istimewa
Upacara Akbar Partai NasDem, belum lama ini.
Foto: Istimewa Upacara Akbar Partai NasDem, belum lama ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Semua komponen bangsa terutama para elite politik harus semakin menyadari bahwa penyebaran hoaks, fitnah, provokasi dan caci maki, dalam jangka panjang akan menciptakan budaya kebencian dan kedengkian di dalam masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminudin melalui siaran persnya diterima Sumut Pos, Rabu (27/3). Mantan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, dua periode itu menanggapi berkembangnya hoaks, fitnah dan provokasi yang merajalela menyebar terutama dalam masa kampanye Pemilu 2019 ini.
“Penyebaran hoaks, fitnah, provokasi itu tanpa disadari akan menciptakan permusuhan antara satu kelompok terhadap kelompok lain dalam masyarakat kemudian melahirkan kedengkian dan kebencian,” kata politisi NasDem itu.
Caleg DPR RI NasDem Dapil Jawa Timur II Nomor Urut 1, itu merasa aneh, bahwa bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka, kini terjebak pada hoaks, fitnah, provokasi, hanya karena ingin berkuasa. Demokrasi yang semestinya menciptakan kecerdasan, saling menghargai perbedaan pilihan, malah berbalik mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya kebencian di antara sesama anak bangsa.
Menurut Hasan, munculnya kebencian sebagai budaya memang belum dirasakan. Namun jika fitnah, hoaks, provokasi terus menerus dilakukan terhadap kelompok tertentu, maka lama kelamaan bibit kedengkian dan kebencian akan bertunas dan masyarakat akan terbelah antara kelompok ‘kami’ di satu sisi dan kelompok ‘kamu’ di sisi lain. Luka lama warisan pilkada belum sembuh dan kini ditambah lagi dengan luka Pemilu 2019.
“Kegelisahan NasDem ini perlu disampaikan agar ada pemahaman bersama mengenai ancaman ini. Ini warning. Kita harus mewariskan nilai-nilai budaya yang luhur, bukan kebencian,” katanya lagi.
Foto: Istimewa Upacara Akbar Partai NasDem.
Hasan yang juga Ketua DPW NasDem DKI Jakarta itu mengatakan lagi bahwa mungkin saja ada yang menyebut kekhawatiran NasDem tersebut berlebihan. Tetapi bagi NasDem, mengingatkan lebih awal jauh lebih baik agar di kemudian hari bangsa ini tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak berguna, yang kemudian membutuhkan upaya-upaya ekstra untuk memperbaikinya.
“Kita sudah terlambat berkembang dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, jadi untuk apa terjerembab lagi. Alangkah lebih baik segala energi dan waktu serta dana digunakan untuk memajukan kesejahteraan bersama daripada untuk memperbaiki kerusakan sosial dan ekonomi yang timbul akibat munculnya budaya kebencian itu,” katanya.
Politisi NasDem itu berharap elite politik tidak menjadi bagian dari pemicu dan pemacu berkembangnya budaya kebencian dan kedengkian, tetapi menjadi bagian untuk mencegah dan menghentikannya, kecuali ada yang memang sengaja mendesain berkembangnya budaya kebencian tersebut.
Menurut dia, elite politik dan kaum cendekiawan haruslah menjadi elemen yang mempersatukan, menjaga, merawat dan merekatkan simpul-simpul bangsa, bukan malah menjadi provokator yang bisa mencabik-cabik bangsa ini.
“Kita sudah terlalu lelah, membuang energi secara sia-sia untuk menyulam kembali tenunan kebangsaan akibat adanya keretakan sosial yang muncul dari pilkada. Kita harus jujur mengakui bahwa situasi itu ada dan masih dirasakan hingga saat ini,” katanya.
Kontestasi pemilu dimanapun memang selalu menaikkan tensi politik. Namun, kata politisi NasDem itu, para elite politik harus memiliki parameter agar tidak melampaui batas toleransi yang mengancam bangsa dan negara. Komitmen pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diletakkan di atas segala-galanya termasuk sekadar berkuasa.
“Elite politik juga jangan menciptakan situasi seolah pemilu ini seperti perang sehingga masyarakat merasa tertekan. Dalam perang selalu ada musuh yang harus ditumpas. Musuh harus dibenci. Ini yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Elite politik harus menjadi negarawan,” tambah politisi NasDem itu lagi. (gus)
Foto: Humas Provsu
EKSPOR KOPI: Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah melepas ekspor kopi sebesar 819,36 ton dan sejumlah komoditas pertanian lainnya, di lokasi pabrik PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri, Jl.Kompos No.110-A KM.12 Desa Pujimulyo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang. Selasa (26/3).
Foto: Humas Provsu EKSPOR KOPI: Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah melepas ekspor kopi sebesar 819,36 ton dan sejumlah komoditas pertanian lainnya, di lokasi pabrik PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri, Jl.Kompos No.110-A KM.12 Desa Pujimulyo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang. Selasa (26/3).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah melepas secara resmi ekspor komoditas pertanian di PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri, di Jl. Kompos No.110 A Km 12 Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumut Selasa sore (26/3). Kali ini, melalui PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri, Sumut mengekspor komoditas pertanian sebanyak 4.730,6 ton yang bernilai Rp116,43 miliar.
Berdasarkan data Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, ekspor pada tanggal 26 Maret 2019 ini terdiri dari ; 819,36 ton biji kopi, 170 ton kelapa parut, 270 ton gambir, 443,52 karet lempengan, 100 ton kayu manis, 234,81 ton lidi, 1736,4 ton minyak sawit, 913 ton pinang biji, 43,52 ton teh dan 148,95 ton kayu oak putih.
Negara tujuan ekspor juga beragam yakni Jepang, Kanada, Belgia, Meksiko, Amerika Serikat, Taiwan, Inggris, Cina, Jerman, Australia Singapura, Spanyol, Mesir dan juga negara Afrika serta Amerika Selatan.
Acara pelepasan ditandai dengan pemecahan kendi dan pengguntingan pita oleh Musa Rajekshah bersama dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian RI Sumarjo Gatot Irianto, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian RI Ali Jamil, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Bambang Haryanto, dan beberapa eksportir Sumut serta pejabat-pejabat terkait. Hadir juga Kepada Dinas Perkebunan Pemprov Sumut, Herawati, Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AIKI) Sumut, Saidul Alam dan pengusaha-pengusaha eksportir muda Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kampanye terbuka sudah dimulai sejak Minggu (24/3) lalu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara mengingatkan semua peserta Pemilu 2019 untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, khususnya penggunaan fasilitas negara selama kampanye.
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumutn Marwan mengatakan, selama dua hari ini, Selasa (26/3) dan Rabu (27/3), pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01. Untuk itu, Bawaslu Sumut menyurati Bawaslu kabupaten/kota untuk memperhatikan seluruh ketentuan dan peraturan kampanye rapat umum.
Termasuk memastikan tidak ada fasilitas negara yang dimanfaatkan atau digunakan selama kegiatan tersebut berlangsung. “Terutama mobil-mobil dinas, lalu gedung atau kantor-kantor pemerintahan sebagai tempat kegiatan rapat umum,” kata Marwan kepada Sumut Pos, Selasa (26/3).
Begitupun untuk aparatur sipil negara (ASN), imbuh Marwan, juga harus dipastikan tidak terlibat politik praktis dan ikut-ikutan berkampanye. Kemudian mengenai isi konten rapat umum harus sesuai pasal 280 UU 7/2017, bahwa dilarang berkampanye dengan menghasut, ujaran kebencian dan menyebar fitnah.
Dia juga mengatakan, Bawaslu kabupaten/kota diminta menginstruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memerhatikan ketentuan rapat umum ini harus sesuai jadwal. “Artinya, waktu kampanye rapat umum itu dipastikan mulai pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB,” sebutnya.
Selanjutnya, kata dia, mesti ada izin atau pemberitahuan dari peserta pemilu melalui pelaksana kampanye yang menggelar rapat umum kepada pihak Kepolisian setempat. “Jadi semacam izin acara ke pihak Kepolisian. Lalu hal penting lainnya, Bawaslu kabupaten/kota harus memastikan kepada peserta pemilu jangan melibatkan anak-anak dalam pelaksanaan rapat umum,” tandasnya.
Sementara, Bawaslu Kota Medan mengaku telah mempersiapkan diri dalam melakukan pengawasan kampanye setiap partai politik. “Pada prinsipnya, fungsi dari Bawaslu dalam mengawasi juga termasuk dalam melakukan tindak pencegahan. Untuk melakukan pencegahan pelanggaran itu, kita telah mendatangi hampir semua parpol di Medan dan telah kita sosialisasikan hal ini,” kata Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (26/3).
Menurutnya, sosialisasi itu tidak hanya masalah larangan, tetapi juga penekanan kembali terkait waktu dan tempat berkampanye yang telah ditentukan. “Jangan nanti berkampanye pada waktu yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, jangan juga berkampanye di tempat yang bukan seharusnya,” ungkap Payung.
Maka setelah semua itu disosialisasikan, kata Payung, pihaknya akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang sudah diajukan. “Nanti kalau di sana kita temukan pelanggaran, maka langsung kita tindak,” tegasnya.
Ditambahkan Payung, pelanggaran yang paling biasa terjadi adalah masalah petugas atau pelaksana kampanye, termasuk surat pemberitahuan dari kepolisian. “Tidak semua anggota partai politik menjadi petugas atau pelaksana kampanye, hanya orang-orang yang ditunjuk oleh partainya. Nah, tapi nanti ada saja di lapangan yang bukan petugas tapi jadi petugas kampanye, ini tentu langsung kita tindak. Kalau masalah surat dari kepolisian dalam berkampanye, itu juga biasanya kerap terjadi dan langsung kita tindak. Walaupun pelanggaran itu hanya bersifat pelanggaran administratif, tetapi tetap kita tindak. Kalau sudah pelanggaran tindak pidana pemilu, pasti langsung kita proses dan tindak tegas, contohnya ‘money politik’. Tetapi sampai sekarang pelanggaran itu belum ada kota temukan”, tutupnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Tebingtinggi Huriadi Panggabean mengatakan, dalam hal kampanye rapat umum ini akan tetap melakukan pengawasan dan melihat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu juga berharap kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada melihat pelanggaran yang dilakukan tim kampanye di daerah.
Komisioner KPU Sumut Syafrialsyah mengatakan, masing-masing peserta pemilu baik paslon capres dan parpol mendapat jatah lima kali melaksanakan kampanye rapat umum di Sumut. Jadwal kampanye akbar paslon capres sendiri, juga akan disesuaikan dengan parpol pengusung dan pendukung masing-masing.
“Tinggal lagi peserta pemilu berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna pengamanan selama kegiatan rapat umum, dan tentunya harus mendapat izin dari pihak keamanan,” katanya.
Mengenai pelaksanaan rapat umum dari jadwal yang sudah disusun pihaknya, dua hari setelah paslon capres 02 menggelar kampanye, setelah itu diikuti oleh paslon capres 01. Hal tersebut berlaku sama dengan parpol pengusung paslon capres karena jadwalnya sudah disesuaikan merujuk surat keputusan KPU RI.
“Kalau kami hanya menyusun dari apa yang sudah ditetapkan KPU pusat, dan terkhusus kampanye bagi calon DPD bebas menentukan kampanye rapat umum di 33 kabupaten/kota. Beda dengan parpol yang sudah dibuat zonasinya,” katanya.
Sementara KPU Kota Medan mengaku tetap mengacu kepada PKPU Nomor 33 Tahun 2018 untuk aturan kampanye partai politik tingkat Kota Medan, terkait apa-apa saja yang diperbolehkan dan apa-apa saja yang dilarang dalam masa kampanye. “Untuk aturan dalam berkampanye kita tetap bekerja berdasarkan PKPU No.33 tahun 2018 perubahan dari PKPU No.28 dan 23 tahun 2018, di sana tertuang jelas apa-apa saja yang diperbolehkan dan apa-apa saja yang dilarang selama masa kampanye untuk setiap partai politik,” ucap komisioner KPU Medan, M Rinaldy Khair kepada Sumut Pos, Selasa (26/3).
Dibeberkannya, beberapa hal yang dilarang dalam kampanye sesuai dengan Pasal 69, yakni terkait pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu. Di sana dijelaskan butir per butir, mulai dari dilarang melakukan penghinaan terhadap SARA ataupun hujatan-hujatan dan unsur paksaan, termasuk ‘money politik’. Untuk semua itu sudah dijelaskan dan disosialisasikan jauh-jauh hari kepada setiap partai politik. Jadi soal persiapan KPU Medan terkait kampanye ini, tentu semuanya sudah oke”, ucap Rinaldy.
Sementara, komisioner KPU Kota Tebingtinggi, Emil Sofyan mengatakan, aturan kampanye rapat umum pada Pemilihan tahun 2019 diatur sesuai grup yang sudah di tetapkan KPU Kota Tebingtinggi. Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tebingtinggi Nomor:53/PL 01.5 Kpt/1276/KPU-Kot/III 2019 menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum peserta pemilihan umum tingkat Kota Tebingtinggi pada Pemilihan Umum tahun 2019.
Jelas Emil Sofyan, jadwal pelaksanaan kampanye rapat umum bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Parpol tingkat Kota Tebingtinggi yaitu mulai tanggal 26, 27, 30 dan 31 Maret 2019, sedangkan tanggal 4, 5, 8, 9, 12 dan 13 April 2019. Kampanye ini untuk pasangan Pilpres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sedangkan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Prabowo-Sandi untuk 02 mulai berkampanye pada tanggal 24, 28, 29 Maret 2019 dan di bulan April dimulai dari tanggal 1, 2, 6, 7, 10, 11 April 2019. Sedangkan untuk tempat kampanye rapat umum di Lapangan Kota Bayu Kecamatan Padang Hulu, Lapangan Bola Ramlan Yatim di Kecamatan Rambutan, Lapangan Merdeka dan Lapangan TC Sosial di Kecamatan Tebingtinggi Kota.
Untuk pelaksanaan kampanye umum untuk DPD RI asal Sumatera Utara untuk grup A yaitu tanggal 24-27 Maret, tanggal 1 April 5 dan tanggal 11 sampai 13 April 2019. Sedangkan grup B, mulai tanggal 28-31 Maret, 6 sampai 9 April 2019.
Tunggu Arahan DPP
Sekretaris Partai Golkar Sumut, Riza Fahrumi Tahir mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dan konsolidasi dari DPP terkait pelaksanaan rapat umum di Sumut. “Inikan DPP masih konsolidasi, nanti setelah hasilnya ada dan diputuskan, apa arahan pusat akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Mengenai jadwal kampanye rapat umum capres 01, pihaknya baru akan merapatkan pada Jumat besok, sebagai langkah persiapan kedatangan Joko Widodo pada 9 April mendatang. “Jadikan sebenarnya untuk (kampanye) capres sudah ada TKD yang mengurus. Namun begitu kami sebagai parpol pengusung tetap dilibatkan. Jadi ya kita lihat dulu nanti, apakah setelah capres berkampanye di Sumut baru kami melakukan rapat umum,” katanya.
Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing mengatakan kalau pihaknya tetap akan melaksanakan rapat umum dan akan digelar setelah kedatangan capres Prabowo Subianto pada 9 April mendatang. “Setelah nanti konsolidasi di BPN rampung dan diputuskan paling lama akhir bulan ini, kami akan susun jadwal kampanye akbar khusus Partai Gerindra,” katanya.
Koordinator Area Sumut Lembaga Riset Indikator Politik, Elfenda Ananda mengatakan, terkait parpol yang kurang greget dalam kampanye akbar sangat dipengaruhi fenomena capres. Untuk parpol yang punya capres kelihatannya cukup semangat, sementara yang tidak punya calon presiden sedikit lesu. “Situasi ini disebabkan koalisi parpol yang terbentuk. Fenomena pemilu serentak antara DPR dan presiden di lapangan memang terasa kurang mendapat perhatian publik khususnya DPR. Publik lebih sibuk membicarakan capres saja sehingga pemilihan DPR terabaikan,” katanya.
Selain itu, kata dia parpol kelihatannya lebih mengandalkan kampanye personal dari pintu ke pintu. Kemampuan dan kemapanan parpol dapat juga dibedakan dari yang punya amunisi (dana) cukup dan parpol yang amunisinya terbatas. “Sehingga sulit membebani ke caleg. Efeknya akan berdampak pada lolos atau tidaknya mereka pada PT (Parliamentary Treshold). Kalau serius mereka tentunya akan lolos PT. Tapi, kalau tidak mereka tidak akan ada wakil di Senayan,” katanya. (prn/mag-1/ian)
KERAMBA
Sejumlah warga menumpangi boat bersandar tak jauh dari lokasi keramba jaring apung di Pelabuhan Tiga Ras, belum lama ini. Keramba-keramba jaring apung yang ada di perairan Danau Toba menjadi penyebab tercemarnya danau terbesar di Asia Tenggara ini.
KERAMBA Sejumlah warga menumpangi boat bersandar tak jauh dari lokasi keramba jaring apung di Pelabuhan Tiga Ras, belum lama ini. Keramba-keramba jaring apung yang ada di perairan Danau Toba menjadi penyebab tercemarnya danau terbesar di Asia Tenggara ini.
TOBASA, SUMUTPOS.CO – Pencemaran Danau Toba sudah berada pada fase yang mengkhawatirkan. Bahkan di sejumlah lokasi tingkat pencemarannya mencapai 80 persen. Terparah adalah perairan Haranggaol, Simalungun. Pencemaran disebabkan keberadaan keramba jaring apung yang bertebaran di Danau Toba.
DIREKTUR Utama Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo menyebutkan, pencemaran di danau terbesar di Asia Tenggara ini sudah menjadi perbincangan dan perhatian dari Kementerian Kemaritiman. Bahkan, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah mengundang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan kepala-kepala daerah di kawasan Danau Toba guna membahas soal kondisi air danau yang tercemar akibat keramba jaring apung di Universitas DEL di Kabupaten Samosir, Januari 2019 lalu.
“Rapat di DEL, data dari LIPI menjelaskan di mana area yang benar-benar tercemar. Salah satunya adalah di perairan Haranggaol. Tidak dihitung dari tingkat pencemarannya, tapi dihitung dari jumlah keramba per skueriter,” kata Arie Prasetyo kepada wartawan di Medan, Selasa (26/3).
Selain itu, ungkap Arie, masih ada area yang relatif aman atau airnya masih bersih. Karenanya, kondisi ini harus segera diperbaiki dengan mengurangi keramba jaring apung di perairan Danau Toba.
Menurutnya, BPODT akan menertibkan keramba jaring apung itu. Dan saat ini, pihaknya sudah memulai sosialisasi dampak buruk keberadaan keramba. Tidak hanya bagi air Danau oba, tetapi juga kehidupan masyarakat sekitar. “Jadi nanti action plan nantinya akan berbasis data, jadi biar lebih jelas. Tentu akan dikontrol (keramba) atau dikurangi secara signifikan,” ucapnya.
Tapi, lanjut Arie, yang perlu disiapkan sekarang bukan bagaimana mengurangi KJA. Namun, bagaimana pemerintah menyiapkan mitigasinya terhadap masyarakat yang dulu jadi petani sekarang jadi apa? Termasuk memindahkan KJA ke daratan. “Kenapa kita pindahkan ke darat? Karena segala sesuatu yang ada di danau itu lebih susah di kontrol. Seperti kita buka restoran apung, itu susah kita mengontrol limbahnya. Karena kita tidak bisa setiap hari mengontrol itu. Namun jika dipindahkan ke darat, kita lebih mudah untuk mengontrol limbahnya yang masuk ke danau,” beber Arien
Kemudian ia mengungkapkan, pemerintah juga akan menyiapkan sejumlah langkah untuk melakukan relokasi untuk penertiban KJA. Hal ini, merupakan salah satu opsi untuk masyarakat yang masih ingin meneruskan KJA sebagai budidaya ikan. “Tetapi juga disiapkan skema-skema lainnya misalnya terkait pariwisata untuk budidaya yang lain atau pelaku pariwisata,” jelasnya.
Jadi, kata Arie, di tahun ini juga penertiban KJA akan action. Kemudian, dari semua peraturan (Pergub) yang dikeluarkan akan diberi waktu lima tahun sampai dengan eksekusinya untuk mengurangi dampak pencemaran air Danau Toba. “Dan kita sudah meninjau di Sirundungun milik Aquafarm, kita sudah lihat bagaimana di sana. Ada tiga mereka di sana. Satu perusahaan lain Tanjung Unta dan milik masyarakat. Jadi ada yang punya perusahaan dan ada milik masyarakat. Dan ini butuh waktu untuk semuanya,” kata Arie.
Ia menambahkan, LIPI sudah mendata, menghitung dan melihat juga secara penginderaan jarak jauh atau remote censing dari foto udara jumlah KJA totalnya kira-kira ada ribuan. “Contohnya dari perusahaan Swiss, mereka ada tiga farm, tiga lokasi. Di mana per lokasi itu mereka punya 80 kotak keramba. Jadi kalau tiga itu ada 240 keramba plus satu perusahaan lagi ada 80 keramba dan totalnya ada sekitar 300 keramba serta punya masyarakat yang lain,” ungkap Arie.
Arie menjelaskan, dengan skema yang akan dibuat tersebut, rata-rata paling parah itu bisa 80 persen dan sisa 20 persen. Karena dari angka produksi punya perusahaan lebih produktif dari punya masyarakat. “Karena mereka punya yang lebih efektif. Mungkin penurunannya bisa mencapai di bawah 50 persen secara total. Untuk kembali normal kondisi airnya memerlukan waktu cukup lama juga lah,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun Pahala Sinaga tidak menampik kondisi Danau Toba Haranggaol yang dipenuhi Keramba Jaring Apung (KJA) dan berbau busuk bangkai ikan, mengurangi minat pengunjung ke sana. Bahkan, Pahala mengaku tingkat kunjungan wisatawan ke Haranggaol jauh sedikit dari sisi Danau Toba yang ada di Kabupaten Simalungun.
Selain KJA, penyebab minimnya wisatawan ke Haranggaol, sebut Pahala, karena di sana tidak memiliki spot menarik. Ia membandingkan dengan Parapat dan Bukit Indah Simanjarunjung (BIS). “Kalau di BIS ada yang dilihat. Kalau Haranggaol jauh ke bawah lagi (sehingga sedikit pengunjung),” ujarnya.
Pahala sempat melemparkan masalah bau busuk yang diduga dari keramba jaring apung (KJA), ikan mati dan pakan ikan (pelet) ke Dinas Pertanian dan Perikanan. Ia menilai sudah beberapa kali mengingatkan dinas itu untuk mengurangi KJA untuk peningkatan pariwisata.
Pahala menyebutkan untuk mengurangi KJA akan dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, Pemkab Simalungun terbatas dalam mengaplikasikan pengurangan KJA. “Pada prinsipnya kita ingin meningkatkan kawasan Danau Toba. Bertahap, kita kan terbatas juga. Kita sedang progres (mengurangi KJA). Tak bisa langsung kita bersihkan,” katanya.
Pahala juga menyebutkan, keberadaan keramba berhubungan erat dengan faktor ekonomi masyarakat. Diketahui, pengunjung merasa risih dengan bau busuk yang menguap di Danau Toba Haranggaol. (gus/bbs)
bagus syahputra/SUMUT POS
BERBINCANG: Perwakilan Gojek berbincang santai saat melakukan pertemuan dengan Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba, Selasa (26/3).
bagus syahputra/SUMUT POS BERBINCANG: Perwakilan Gojek berbincang santai saat melakukan pertemuan dengan Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba, Selasa (26/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Per 25 April 2019 kemarin, Gojek resmi wara-wiri melayani Kawasan Strategi Parisiwata Nasional (KSPN) Danau Toba. Kehadiran Gojek atas undangan Kementerian Pariwisata RI, sebagai transportasi yang bisa dinikmati wisatawan dan masyarakat setempat di kawasan Danau Toba.
“Gojek hadir di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dan Parapat, Kabupaten Simalungun. Rencana pengoperasian Gojek sudah dibicarakan bersama dengan Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT), akhir 2018 lalu. Dari sisi kebijakan sudah sampai ke Pak Wagub, Menteri, Menko Maritim.
Delapan bupati di kawasan Danau Toba juga sudah bersedia jika nantinya gojek menyentuh mereka,” kata Senior Manager of Government Relation Gojek Regional Sumatera, Muhammad Ruslan, kepada wartawan di Kantor BPODT di Jalan Patimura, Medan, Selasa (26/3). Selain Gojek, Grab Car belum lama ini sudah mulai beroperasi di Kabupaten Tobasa, persisnya di Bandara Silangit.
Ruslan menjelaskan, kehadiran mereka tidak saja akan mempermudah transportasi dari satu lokasi objek wisata ke lokasi lain.
Namun juga akan melakukan pembinaan terhadap mitra Gojek, yakni para driver menjadi duta pariwisata Danau Toba. “Nantinya para driver harus mampu memperkenalkan objek wisata yang ada kepada para wisatawan,” cetusnya.
Selain itu, Gojek juga akan berkontribusi mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM akan dibina menjadi mitra Gofood, sesuai yang diinginkan konsumen. Yakni mulai dari kehalalan hingga cara pengemasan yang baik dan benar. Di aplikasi Gofood akan disebutkan makanan halal dan nonhalal, agar konsumen dapat memilih.
“Kerja sama dengan BPODT sangat menjanjikan. Jadi misalnya dari sisi UMKM. Kita akan lakukan pelatihan dengan para pelaku UMKM. Karena kita nggak mau hanya citarasanya daerahnya saja, tapi juga packaging harus benar-benar dibuat menarik. Planningnya akan ke sana,” tutur Ruslan.
Untuk mitra Gofood, pihak Gojek akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas makanan dan minuman yang dijual. Dari segi kesehatannya, hingga cara masaknya. Hal ini menjadi poin khusus untuk menjadi mitra Gojek.
“Apa mau loe sakit setelah makan itu? Pastinya tidak ‘kan? Nah itu akan kita lihat. Kalau belum sesuai standar, kita akan memberikan pemahaman lewat pembinaan secara langsung,” jelas Ruslan.
Untuk pemasukan daerah, Gojek juga mewajibkan mitranya memiliki NPWP. Gojek akan membantu pengurusannya. “Saat ini sektor UMKM sedang jadi favorit. Masing-masing aplikator berlomba-lomba membuat program kompetitif untuk UMKM,” jelasnya seraya tersenyum.
Alasan Balige dipilih sebagai bascamp Gojek, karena dekat dengan akses Bandara Silangit. Ke depan, kabupaten lainnya bakal menyusul. “Untuk mempermudah wisatawan tiba di Silangit mau ke mana, tinggal buka aplikasi dan langsung diantar. Untuk tarif, kita menggunakan tarif seperti di Kota Pematangsiantar,” jelas Ruslan.
Pihaknya juga akan bekerja sama dengan BPODT melatih hospitality para mitra. Karena para wisatawan yang datang pasti akan menilai hal itu. Jika dianggap tidak memuaskan, wisatawan bisa jadi tidak akan kembali lagi ke Toba.
“Untuk Go Car misalnya, kalau sopir bau badan, nggak bisa. Kebersihan juga penting. Jadi turis merasa nyaman. Namun tidak perlu berlebihan,” sebut Ruslan.
Beroperasinya Gojek di kawasan danau vulkanik terbesar di dunia ini, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Mitra Gojek diharapkan menjadi ujung tombak pemasaran dan pengembangan pariwisata Danau Toba.
“Karena banyak legenda yang bisa diangkat. Jadi kita harus membuat mitra kita menjadi ambassador pariwisata. Berpotensi juga membuat mitra Gojek mendapat tip lebih,” tandasnya.
BPODT Menyambut Baik
Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo menyambut baik kehadiran transportasi online di KSPN. Dengan demikian, akses di kawasan Danau Toba mudah dijangkau dan lebih ekonomis.
“Hal ini menjadi solusi bagi wisatawan yang ingin mendatangi spot tertentu. Berbeda dengan transportasi semisal Damri, yang hanya menghubungkan satu titik dengan yang lainnya. Kami semakin optimis target satu juta wisatawan bisa tercapai,” sebut Arie.
Selain mendukung kemudahan transportasi di kawasan Danau Toba, Arie juga berharap aplikasi GoFood bisa menjadi akses bagi produk-produk kuliner lokal di restoran atau produk UMKM lain, seperti pisang goreng, martabak, bakso, sate, dan sebagainya. Begitu pun dengan akses bagi produk-produk lain yang bisa menjadi oleh-oleh khas Danau Toba.
“Ini juga menjawab wisatawan yang kerap mengeluh bila ke Danau Toba hanya tersedia makanan hotel,” kata Arie.
Arie mengungkapkan, kehadiran Gojek dan Grab diapresiasi oleh Pemkab Tobasa dan Pemkab Simalungun. “Kami juga meminta agar angkutan transportasi lokal diperbaiki. Sehingga pariwisata Danau Toba terlihat lebih baik di mata wisatawan yang berkunjung,” tandas Arie.
Tarif Ojol Naik Jadi Momentum
Bersamaan dengan hadirnya Gojek di KSPN, pemerintah juga mengumumkan kenaikan tarif Ojek Online (Ojol) secara nasional, mulai 1 Mei 2019 mendatang. Kenaikan tarif ini dinilai positif oleh ketua komisi D DPRD Sumut yang mengawasi masalah perhubungan, Sutrisno Pangaribuan.
“Kalau ada keluhan masyarakat atas naiknya tarif ojek online, itu hal yang biasa. Tapi kebijakan pemerintah lewat Kemenhub dalam menetapkan tarif atas dan bawah ojek online ini, adalah langkah tepat dan sudah benar. Dan sekaranglah saatnya pemerintah membenahi transportasi publik. Rebut kembali minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Ayok… perbanyaklah bus yang nyaman dengan rute yang lebih banyak. Kereta api juga harus ditingkatkan,” ucap Sutrisno kepada Sumut Pos, Selasa (26/3).
Jika pemerintah tidak turut menyertai kenaikan tarif Ojol dengan peningkatan fasilitas transportasi publik, bisa menjadi ‘boomerang’ bagi pemerintah. “Masyarakat memilih transportasi online ‘kan karena dinilai lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Itu menjadi ‘PR’ pemerintah. Karena bila keuangan masyarakat tidak lagi ‘bersahabat’ dengan ojek online, tapi mau naik angkutan umum juga nggak aman, nggak nyaman, dan mahal, masyarakat akan mengeluhkan kebijakan itu sebagai kebijakan menyulitkan. Karena itu, pemerintah harus bisa membuat transportasi publik menjadi transportasi yang pro rakyat,” jelasnya.
Menurut Sutrisno, transportasi publik adaah salahsatu cara efektif menurunkan tingkat kemacetan di kota-kota besar di Indonesia, termasuk kota Medan. “Selama ini masyarakat sudah terlena dengan moda transportasi individual yang menawarkan kenyamanan dan harga terjangkau seperti transportasi online. Tapi tanpa disadari, hal itu membuat minat masyarakat akan transportasi publik menjadi jauh menurun. Akibatnya pertumbuhan kendaraan semakin meningkat, yang menyumbang kemacetan,” ungkapnya.
Dishub Sumut Tunggu Juknis Pusat
Dinas Perhubungan Sumatera Utara menunggu petunjuk teknis atas Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 soal tarif ojek online (ojol). Sehingga implementasi pengawasan regulasi dimaksud berjalan maksimal.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sumut, Iswar, mengatakan pihaknya secara resmi belum menerima PM 12/2019 tersebut. “Sebaiknya kita tunggu dulu aturan ini disampaikan secara resmi kepada kami, agar nantinya kami mengetahui penerapannya di lapangan,” katanya, Selasa (26/3).
Melalui petunjuk teknis atas aturan baru tersebut, akan dapat dilihat sejauh mana kewenangan pemerintah daerah maupun bentuk pengawasan yang dilakukan.
Diketahui, setelah polemik berpanjangan, pemerintah akhirnya mengumumkan penentuan tarif ojek online. Aturan tarif ini sudah terangkum dalam PM Perhubungan Nomor 12/2019. Tarif dibagi dalam tiga zona. Untuk Sumatera, tarif batas bawah ojol per km sebesar Rp1.850, sementara batas atasnya Rp2.300. Beleid ini bakal resmi diberlakukan pada 1 Mei 2019 mendatang. (gus/mag-1/prn)
AGUSMAN/SUMUT POS
EKSEPSI: Tengku Isywari, Tengku Awaluddin Taufiq dan Afrizon terdakwa pemalsuan surat tanah Grant Sultan, menjalani sidang eksepsi, Selasa (26/3).
AGUSMAN/SUMUT POS EKSEPSI: Tengku Isywari, Tengku Awaluddin Taufiq dan Afrizon terdakwa pemalsuan surat tanah Grant Sultan, menjalani sidang eksepsi, Selasa (26/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah seorang terdakwa kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah Grant Sultan lahan Tol Tanjungmulia Hilir, Tengku Awaluddin Taufiq mengaku, menjadi korban rekayasa hukum yang dipaksakan. Pasalnya, dakwaan yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) kepadanya tidak cermat dan jelas.
HAL itu disampaikan terdakwa melalui tim penasihat hukumnya, Mahmuddin Manurung, Rawi Kresna dan Ryan Mahaputra Pratama.
dalam nota keberatan (eksepsi) pada sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah, di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/3).
Di hadapan majelis hakim diketuai Dominggus Silaban, Mahmuddin menyatakan keberatan atas dakwaan JPU Sarona Silalahi. Sebab, surat dakwaan No Reg Perk: PPDM-40/Ep.2/Kamtibum/Mdn/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang diuraikan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur.
“Bahwa dakwaan tersebut tidak menguraikan bagaimana dan cara seperti apa dan waktu kapan perbuatan terdakwa memalsukan surat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat 2) KUHP,” ucapnya.
Selain itu, surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Tak hanya itu, dakwaan juga bertentangan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
“Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Sehingga dakwaan harus batal demi hukum. Apalagi, orang yang diajukan sebagai terdakwa sangatlah keliru,” ungkapnya.
Maka dari itu, lanjut Mahmuddin, memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Menyatakan surat dakwaan itu batal demi hukum atau harus dibatalkan.
“Menyatakan perkara a quo (tersebut) tidak diperiksa lebih lanjut. Membebaskan terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq dari Rutan Tanjunggusta serta memulihkan harkat martabat serta nama baiknya,” ujar Mahmuddin.
Usai mendengarkan eksepsi penasihat hukum terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan.
Sebelumnya dalam dakwaan JPU, terdakwa Afrizon bersama-sama Tengku Awaluddin Taufiq dan Tengku Isywari telah mengeluarkan surat untuk pembebasan di Kantor Pertanahan Kota Medan.
“Terdakwa pada tahun 2017 membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak untuk pembebasan utang. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Dan kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian,” ucapnya di hadapan Majelis hakim yang dipimpin Dominggus Silaban.
Katanya, modus yang dilakukan Afrizon, yakni mengubah isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No 598/12.71-300/VI/2016, tanggal 15 Juni dengan isi Grant Sultan No 254, 255, 256, 258 dan 259 yang sebelumnya memang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan. (man/ala)
Uniqlo Luncurkan Koleksi UV-Bloking untuk Pria dan Anak-anak.
Uniqlo Luncurkan Koleksi UV-Bloking untuk Pria dan Anak-anak.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Uniqlo, merek fashion asal Jepang kembali meluncurkan seri UV-Blocking. Kali ini, target pasar ritel ini yaitu pria dan anak-anak yang cenderung tidak terlalu peduli dengan bahan pakaian.
PR Manager Uniqlo Indonesia, Putri Ening Widatsih mengatakan, koleksi seri UV-blocking memberikan perlindungan hingga 90 persen bagi pemakainya dari sinar ultraviolet yang berbahaya.
“Koleksi ini sudah bisa didapat konsumen di toko-toko Uniqlo di Indonesia. Begitu juga di Kota Medan,” sebut Putri, Selasa (26/3).
Putri menyebutkan UV-blocking menjaga kenyamanan bagi konsumen di musim panas tanpa kompromi terhadap gaya.”Tentunya hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen LifeWear untuk menjadikan hidup lebih baik,” kata Putri.
Dijelaskannya, material UV-blocking dibuat dengan perlakuan khusus mulai dari tenunan, rajutan serta bahan yang digunakan. Sehingga memiliki faktor perlindungan yang sangat tinggi terhadap matahari.
“Meskipun tipis, tetapi material ini mencegah sinar UVA menembus dermis kulit dan juga mencegah sinar UVB untuk sampai pada epidermis,” tuturnya.
Uniqlo sendiri, lanjut dia, menyadari pentingnya menjaga semua orang dari bahaya radiasi matahari yang terus meningkat, terutama di hari-hari paling cerah. Karenanya, di 2019 perusahaan yang memiliki lebih dari 2.000 toko di 21 pasar dunia ini menambah deretan koleksinya dengan UV-blocking AIRism parka dan kardigan untuk pria.
Kemudian, Uniqlo juga menghadirkan AIRism UV cut mesh parka untuk anak-anak, yang terbuat dari material nyaman yang membuat kulit tetap dapat bernapas. UV-blocking kardigan untuk wanita terbuat dari katun Supima premium 100 persen yang melindungi kulit namun tetap sangat lembut.
“Ada juga koleksi parka dan innerwear AIRism yang dapat dilipat menangkal sinar UV untuk perlindungan di situasi yang lebih beragam. Semoga dengan hadirnya produk terbaru ini dapat menambah koleksi pakaian konsumen,” pungkasnya.(gus/ram)
ist/sumut pos
BERSAMA: GM PLN UIW Sumut, Feby Joko Priharto dan Dirut KIM, Trisilo Ari Setyawan, beserta jajaran foto bersama usai penandatanganan MoU.
ist/sumut pos BERSAMA: GM PLN UIW Sumut, Feby Joko Priharto dan Dirut KIM, Trisilo Ari Setyawan, beserta jajaran foto bersama usai penandatanganan MoU.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara menyiapkan daya layanan prioritas (premium) 163.868.000 VA untuk industri di PT Kawasan Industri Medan (Persero).
General Manager (GM) PLN UIW Sumut Feby Joko Priharto dan Dirut KIM Trisilo Ari Setyawan telah menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi layanan prioritas dengan daya 163.868.000 VA di Heritage Hotel Aston Medan, Selasa (26/3).
Dikatakan Feby, keseriusan PLN mendukung operasional KIM, juga sejalan dengan upaya memasarkan KIM di Eropa dan Amerika oleh Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu RI. PLN juga sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan investasi, baik penanaman modal dalam negeri dan asing.
“PLN mempunyai target penambahan pelanggan prioritas saat ini sebesar 2.500 pelanggan. Dan saat ini pelanggan Prioritas yang sudah dimiliki PLN adalah sebanyak 180 pelanggan, dan 2.000 pelanggan dalam proses probing (negoisasi), di antaranya nantinya dari KIM,” ujar Feby.
Selain Bandara Kualanamu, beberapa pelanggan yang sudah memakai layanan prioritas di Sumut, lanjutnya, di antaranya adalah PT Tobacco Lestari, Bandara Silangit, PT Agincourt Resources, Medan Centre Point, serta yang terbaru adalah Perumahan CitraLand Gama City yang di dalamnya terdapat 1.108 Rumah.
Feby Joko Priharto mengatakan, PLN berkepentingan mendukung meningkatnya produksi industri. Sebab meningkatnya produksi pada gilirannya nanti mendorong terciptanya multiplier effect untuk meningkatnya perekonomian Sumut yang ditarget 5,4 persen.
Menurut Feby, sistem kelistrikan Regional Sumut yang surplus dengan cadangan daya sebesar 7-10 persen pada saat beban puncak sebesar 2.150 MW, menjadi kekuatan PLN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut dengan memberikan Layanan prioritas.
Kekuatan sistem kelistrikan Regional Sumut itu, lanjut Feby, ditambah dengan masuknya tambahan daya pada akhir April 2019 dari PLTU Pangkalansusu Unit 3 sebesar 200 MW dan PLTP Sorik Merapi sekitar 40 MW. Kemudian akan masuk 200 MW dari PLTU Pangkalansusu Unit 4 yang direcanakan awal 2020.
Kemudian, kekuatan listrik regional Sumut juga akan ditambah dari terkoneksinya sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara ke sistem SUTET 275 KV atau tol listrik Sumatera. Sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara pun akan ditopang dari Sumatera Bagian Tengah. “Kalau di kita pasokan lemah, akan langsung terdukung dari bagian tengah,” papar Feby.
Senior Manager Niaga PLN UIW Sumut Rino Gumpar Hutasoit mengatakan, layanan prioritas lebih unggul dari layanan reguler (pelanggan bisa). Layanan prioritas memiliki kehandalan pasokan. “Kalau ada pemadaman, adalah tidak terjadi pada pelanggan prioritas,”ujar Rino.
Kemudian, lanjut Rino, layanan prioritas memungkinkan paralel dengan pembangkit pelanggan, menghemat cost genset pelanggan, terkoneksi 24 jam dengan pejabat PLN yang mengurusi daya dan pelanggan berhak mendapatkan konsultasi kelistrikan. “Dan setiap investor yang baru di KIM yang butuh listrik untuk konstruksi, kita layani semua supaya mereka tidak direpotkan lagi mengurus genset dan BBM,” papar Rino.
Dirut KIM, Trisilo Ari Setyawan mengatakan, kesiapan PLN mensuplai layanan prioritas 163.868.000 VA itu mendukung operasional KIM sebagai salah satu entitas yang ditugasi pemerintah menguatkan peran industri di Indonesia.
“Sering kami ditanyai industri yang ada sekarang di KIM maupun calon industri soal bagaimana pasokan listrik. Nah hari ini (kemarin,Red) kekhawatiran investor terjawab sudah dengan kita kerja sama optimalisasi layanan prioritas dengan PLN. Artinya pasokan listrik aman di KIM,” ujar Trisilo.
Kata Trisilo, KIM dan PLN berjalan paralel untuk rencana pengembangan KIM jangka pendek dan jangka panjang. Berapapun kebutuhan listrik industri di KIM, akan selalu disiapkan PLN.
“Dan kami punya target tahun ini mendatangkan 10 industri baru di KIM dengan pengembangan 20 ha. Tentunya kami menjadi lebih bersemangat mengembangkan KIM ini dengan adanya dukungan daya dari PLN,” harapnya.
Turut menyaksikan penandatangan kerja sama itu di antaranta Direktur Operasional KIM Ilmi Abdullah, Senior Manager Perencanaan PLN UIW Sumut Saleh Siswanto, Manager Layanan Prioritas PLN UIW Sumut Petrus Gading Aji. Hadir juga Manager PLN UP3 Medan Lelan Hasibuan, Manager PLN UP3 Medan Utara Rizal Azhari dan Sejumlah Mitra KIM, antara lain Ester dari KSO Blok V KIM dan Wiwi dr PT Sabas Indonesia. (ila/ram)
