SUMUTPOS.CO – Sebanyak 9 partai politik (Parpol) dicoret keikutsertaannya pada Pemilu 2019 di sejumlah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pasalnya, kesembilan parpol tersebut tidak memiliki calon anggota legislatif (Caleg) di 33 kabupaten/kota di Sumut dan tidak melaporkan dana awal kampanye (LADK) ke KPU setempat.

KOMISIONER KPU Sumut Divisi Advokasi dan Hukum, Ira Wirtati mengatakan, di Sumut hanya tujuh parpol yang lengkap menjadi peserta Pemilu 2019 di 33 kabupaten/kota. Mereka adalah Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN dan Partai Demokrat. “Ya, dari 16 partai politik peserta pemilu, hanya 7 itulah yang komplit ada di 33 kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

Sedangkan partai lain, seperti PKB hanya ikut Pemilu di 32 kabupaten/kota minus Kota Medan. Partai Perindo juga hanya ikut Pemilu di 32 kabupaten/kota kecuali di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Demikian juga dengan Partai Hanura yang memiliki caleg di 32 kabupaten/kota di Sumut kecuali di Kabupaten Pakpak Bharat.

Parpol lain seperti Partai Garuda, tercatat hanya memiliki caleg di 22 kabupaten/kota. Sedangkan 11 kabupaten/kota mereka dinyatakan tidak menjadi peserta pemilu karena tak memiliki caleg yakni di Kabupaten Dairi, Langkat, Nias, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Binjai, Padang Sidimpuan dan Kota Tanjung Balain

Kemudian PPP, hanya memiliki caleg di 27 kabupaten/kota. Partai berlambang Kakbah ini tidak ikut Pemilu di 6 kabupaten/kota karena tidak memiliki caleg yakni di Nias, Nias Barat, Nias Utara, Samosir, Tapanuli Utara dan Gunung Sitoli. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya memiliki caleg di 25 kabupaten/kota, sedangkan di 8 kabupaten/kota mereka tidak memiliki caleg yakni di Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Tapanuli Utara, Gunung Sitoli, Sibolga dan Tebingtinggi.

Kemudian PBB, hanya memiliki caleg di 23 kabupaten/kota, sedangkan di 10 kabupaten/kota lain tidak memiliki caleg yakni di Dairi, Humbang Hasundutan, Nias, Nias Barat,Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Gunung Sitoli.

Terakhir PKPI hanya memiliki caleg di 30 kabupaten/kota, sedangkan 3 kabupaten/kota lain mereka tidak memiliki caleg yakni di Samosir, Serdang Bedagai, dan Kota Tanjung Balai. “Jadi mereka dibatalkan di daerah-daerah tersebut karena tidak memiliki caleg dan tidak melaporkan LADK,” paparnya.

Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi mengungkapkan, sistem parliamentary threshold (PT) bagi parpol di tingkat nasional minimal 4 persen, sangat memberatkan parpol-parpol baru untuk mendapat perwakilan kursi di parlemen nantinya. Sebab skalanya akan bermuara pada jumlah suara parpol itu sendiri. “Makanya banyak orang kemudian berprediksi, parpol-parpol baru bakal tak lolos PT, yang otomatis caleg-caleg mereka juga tak dapat kursi. Ditambah lagi pakai sistem hitungan kursi saint league 1, 3, 5 dan 7, tentu sangat sulit,” katanya.

Terlebih kata Agus, KPU Sumut sudah menyebut, hanya tujuh parpol yang dinyatakan lengkap sebagai peserta Pemilu 2019 di Sumut, karena seluruh caleg mereka terisi di 33 kabupaten/kota serta menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK). “Dari sini tentu menjadi tolok ukur kemapanan parpol-parpol yang sudah berpengalaman mengikuti pemilu, dibanding parpol baru yang notabene kesulitan mencari kader untuk dijadikan sebagai caleg. Belum lagi untuk memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen,” katanya.

Menurut Agus, kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Sumut. Di daerah lain, sebagian besar dari sembilan parpol itu juga tidak memiliki caleg lengkap. “Ini menunjukkan ketidak seriusan mereka dalam menuyusun caleg,” ujarnya.

Selain itu, rasa pesimis untuk terpilih menjadi salah satu penyebab partai kesulitan untuk menyusun caleg. Apalagi, partai baru, yang belum teruji elektabilitasnya. “Orang takut tidak bisa duduk di Senayan, karena partai tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold),” sebut akademisi dari USU tersebut.

Situasi ini tentu merugikan bagi parpol sendiri dan para caleg. Parpol diprediksi sulit untuk menembus ambang batas parlemen. “Dan, imbasnya tentu caleg sendiri. Bisa saja seorang caleg gagal duduk di Senayan, meski memiliki suara banyak. Sebab partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen,” tegasnya.

Pada bagian lain dia menilai, waktu yang bersamaan antara pileg dan pilpres dalam pesta demokrasi kali ini, menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan para caleg. “Memang kalau dari segi gaung, pilpres dengan pemberitaan media mainstream lebih dominan ketimbang pileg. Konsekuensi lainnya dari pemilu serentak ini juga, para caleg itu kemudian ‘tidak bisa berbuat banyak’ melakukan kegiatan kampanye. Jadi mereka saya pikir lebih memanfaatkan jejaring,” katanya.

Alhasil, konsekuensi politik dari kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan para caleg, masyarakat jadi tidak mengetahui apa saja program kerja dan visi calon wakil rakyat. “Apalagi tuntutan masyarakat ketika dia memilih caleg A, karena si caleg itu punya visi dan program yang bagus. Tapi kemudian kalau dia terpilih, tidak ada tanggung jawab yang dituntut masyarakat ke si caleg. Sebab memang tidak kedengaran gaung program caleg sejauh ini,” katanya.

Kondisi serupa sambung Agus, juga terlihat dari kurangnya sosialisasi calon DPD RI. Dimana sampai sejauh ini masyarakat belum mendengar visi misi mereka untuk mewakili aspirasi daerahnya. Atas kondisi ini hemat dia sebenarnya yang diuntungkan adalah para caleg petahana. “Sebab jaringannya sudah terbangun dengan baik. Basis massanya juga sudah jelas. Yang susah ini adalah caleg baru. Apalagi konsekuensi dari rivalitas capres dan cawapres ini, tergerus juga dengan persoalan partai di beberapa daerah tertentu,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPW Partai Berkarya Sumut Rajamin Sirait mengaku optimis partainya lolos dari syarat ambang batas 4 persen secara nasional meski tidak memiliki caleg di beberapa kabupaten/kota di Sumut. “Untuk kabupaten/kota tidak ada parliamentary threshold. Itu hanya ada di pusat. Di pusat kita butuh empat persen dari total 600 kursi, itu artinya kita butuh sekitar 25 kursi di parlemen,” kata Rajamin Sirait kepada Sumut Pos, Senin (25/3) sore.

Karenanya, dia sangat yakin kalau partai besutan Tommy Soeharto ini bisa lolos di Pemilu 2019 ini. “Kita tetap optimis. Dan satu hal yang harus kita ketahui bersama, bukan hanya Partai Berkarya tapi banyak partai-partai yang lain juga mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Hanya ada beberapa partai saja yang bisa memenuhi kuota calegnya di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut, sisanya tidak. Termasuk ada beberapa partai yang bukan baru kali ini ikut Pemilu, tapi mereka juga tidak punya Caleg di semua kabupaten/kota”, ujarnya.

Menurut Rajamin, ada beberapa hal yang membuat partainya mengalami kesulitan untuk memiliki Caleg di semua Kabupaten/kota di Sumatera Utara, salah satunya adalah adanya aturan kuota untuk Caleg perempuan sebesar 30 persen. “Artinya kalau ada 10 Caleg, 3 diantaranya harus perempuan, ini sulit untuk memenuhinya. Tidak banyak perempuan yang aktif dalam berpolitik, tapi kebutuhan partai atas Caleg perempuan itu banyak. Ini yang banyak dialami oleh partai-partai saat ini, termasuk partai kami”, katanya.

Rajamin mengatakan, pihaknya lebih baik tidak memenuhi kuota Caleg perempuan dari pada harus sembarangan merekrut Caleg. “Cari Caleg itu tak mudah, kalau ‘asal ada’ ya gampang, rekrut saja sembarangan. Tapi kita tak mau itu terjadi di partai kita. Caleg kita harus punya kualitas, minimal punya pengalaman berpolitik di partai atau setidaknya pengalaman berorganisasi yang baik. Kalau tidak ada yang seperti itu, ya lebih baik memang tidak terpenuhi kuotanya, dari pada partai kita dinilai sebagai Partai yang tidak punya kader berkompeten, itu lebih bahaya”, tutupnya.

NasDem Mulai 4 April, PAN Tunggu DPP

Meski gaung Pemilihan Presiden (Pilpres) lebih tinggi dibanding Pileg, peserta pemilu 2019 dari partai politik di Sumatera Utara akan tetap melaksanakan kampanye rapat umum dalam kurun waktu 21 hari ke depan. Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumut, Iskandar ST mengatakan, pihaknya berencana menggelar kampanye akbar tingkat provinsi pada 4 April mendatang bertempat di Lapangan Gajah Mada Medan, atau tiga hari sebelum kedatangan paslon capres yang mereka usung datang ke Sumut, 9 April nanti.

“Jadi sekarang ini kami sedang persiapkan dan koordinasikan semuanya. Sebab nantinya ketua umum kita Bapak Surya Paloh bakal hadir langsung sebagai juru kampanye,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (24/3).

Pihaknya juga meminta agar seluruh DPD Partai NasDem di Sumut melaksanakan kampanye akbar terbuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU Sumut. “Kabupaten/kota juga sudah kami minta membuat (kampanye akbar). Dan nanti ditingkat Sumut, DPW akan mulai kampanye 4 April. Kebetulan baru saja kami mendapat surat keputusan KPU tentang zonasi kampanye di Sumut. Dan di Medan itu kebetulan cuma lima tempat saja,” ujarnya.

Tak hanya itu, sebagai parpol pengusung capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf, pada 9 April dijadwalkan Jokowi akan kembali turun ke Sumut, DPW NasDem juga akan ikut meramaikan kampanye akbar tersebut. “Sudah barang tentu kami selaku parpol pengusung capres 01, akan terlibat selain mengajak masyarakat memilih Jokowi-Ma’ruf juga mengajak untuk memenangkan Partai NasDem di Pemilu 2019,” katanya.

Pernyataan berbeda disampaikan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut, Yahdi Khair. Menurut dia pihaknya belum tentu melaksanakan kampanye akbar atau rapat umum yang berlangsung sampai 13 April mendatang. “Kami masih akan melihat dan mempertimbangkan apa keuntungan melakukan kampanye akbar. Sebab kondisi sekarang berbeda dengan lima tahun lalu. Selain itu, kami juga masih menunggu hasil konsolidasi dengan DPP nantinya, apakah perlu melaksanakan kampanye atau tidak,” katanya.

Pihaknya pun akan menunggu paslon capres nomor 02 menggelar kampanye akbar di Sumut, yang direncanakan pada 4 April mendatang. “Bisa saja setelah Pak Prabowo turun berkampanye di Sumut, setelah itu kami akan melakukan hal serupa. Tetapi sejauh ini memang kita menunggu rapat konsolidasi dengan DPP dulu, apa yang nanti jadi keputusannya tentu kami ikuti,” pungkasnya. (prn/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hari pertama di Sumut secara umum berjalan lancar, Senin (25/3). Tercatat, sebanyak 90.226 siswa mengikuti UN yang tersebar di 965 sekolah di Sumut. Dari jumlah itu, 940 sekolah (97,3 persen) terdiri dari 89.490 siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sedangkan sisanya, 25 sekolah terdiri dari 736 siswa masih mengikuti Ujian Nasional Kertas Pinsil (UNKP).

Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah meyakini, dengan penerapan UNBK tingkat terjadinya kecurangan akan semakin kecil. Pasalnya, dalam pelaksanaan UNBK ini, tidak ada lagi campur tangan guru, pihak sekolah, maupun dinas terkait. Karena semua sudah terkoneksi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. “Saya sudah memberikan arahan.

Agar UNBK ini dicermati dengan yang baik. Cara pengisian dan memahami apa yang mau dijawab,” kata Musa Rajekshah kepada wartawan usai melakukan peninjuan pelaksaan UN di Sekolah SMK Negeri 10 Medan, Jalan Cik Ditiro, Senin (25/3) pagi.

Wagubsu yang karib disapa Ijeck ini mengharapkan, seluruh peserta UN SMK ini melaksanakan ujian dengan baik dan benar dan memperoleh nilai standrisasi yang bagus. Ia pun, memberikan arahkan kepada peserta UN sebelum ujian dilaksanakan. “Mudah-mudahan kelulusan SMK yang berlangsung menjalani UN bisa diatas 97 persen. Kita harapkan 100 persen,” harapnya.

Ijeck juga menargetkan, seluruh SMK di Sumut sudah melaksanaan UNBK pada tahun ajaran 2019/2020. Peningkatan sarana dan prasarana akan terus dilakukan Pemprov Sumut. “Semuanya bertahap. Tahun ini sudah 97 persen, kita harapkan tahun depan 100 persen,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumut Arsyad Lubis menambahkan, masih ada 25 SMK yang melaksanakan UNKP. Seluruhnya berada di Kabupaten Nias Selatan. Rinciannya, 15 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta. “Daerahnya banyak di Nias Selatan. Karena jaringan internet tidak ada,” ungkap Aryad.

Dia berharap para pelajar bisa membuat hasil UN yang maksimal. “Dari tujuan UN ini adalah pemetaaný. Mutu pendidikan ditingkatkan dan sudah baik nanti hasil UN,” imbuh Arsyad.

Meski pelaksanaan UN tingkat SMK di hari pertama berjalan lancar, namun sejumlah siswa mengaku sedikit kesulitan, karena soal yang disajikan terlalu panjang-panjang sehingga membuat mereka sempat hilang fokus membaca soal tersebut. Seperti disampaikan siswi Kelas XII SMK Negeri 7 Medan, Assyfa Humairah. Menurutnya, naskah soal yang terlalu panjang membuat waktu banyak terbuang. “Kalimat-kalimat pertanyaannya banyak yang terlalu panjang. Jadi pening ngerjainnya, itu saja,” kata Assyfa kepada wartawan usai melaksanakan UN.

Akibat naskah soal terlalu panjang, Assyfa mengaku sempat hilang fokus dan merasa letih membaca kalimat-kalimat pertanyaan soal tersebut. Hal itupun, dirasakan siswi SMK Negeri 7 yang lain, Fanny Ramadhany. Dia juga mengaku sempat merasa bosan membaca soal-soal ujian yang disajikan.

Sementara Kepala SMK Negeri 7 Medan, Asri Sembiring mengungkapkan, di sekolahnya ada 582 siswa mengikuti UNBK 2019. Terdiri dari siswa jurusan Usaha Perjalanan Wisata sebanyak 51 orang, Akomodasi Perhotelan 53, Akutansi 211, Administrasi Perkantoran 206 dan jurusan Pemasaran sebanyak 61 orang. “Pada hari pertama ujian ini semuanya lancar dan terkendali. Tidak ada masalah. Peserta ujian di dalam data itu ikut semua,” tutur Asri.

Dia juga mengatakan, aliran listrik dan internet tidak ada mengalami gangguan selama ujian berlangsung. Secara keseluruhan, dia melihat para siswa tidak mengalami kesulitan yang berarti saat mengerjakan soal. “Kalau konsentrasi mereka penuh, saya kira tidak ada masalah. Namanya remaja, mungkin ada yang grogi atau belum sarapan,” jelas Asri.

Dia menambahkan, hingga kini ujian nasional masih seperti menjadi beban psikologis bagi siswa meski penilaian kelulusan sudah ditentukan oleh sekolah. “Sehingga, ketika menemukan kalimat pertanyaan agak panjang, banyak dari mereka sudah merasa gugup,” tandasnya.

Listrik Padam

Di Kabupaten Nias, pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 2 Kecamatan Sogaeadu, sempat diwarnai pemadaman listrik. Meski begitu, pelaksanaan UNBK tetap berjalan sesuai harapan. “Tadi memang sempat padam listrik, namun tidak lama hanya berkisar 45 menit. Tidak sampai mengganggu pelaksanaan ujian, karena sekolah kita memiliki dua genset berkapasitas masing-masing 5500 watt,” kata Kepala SMK Negeri 2 Sogaeadu, Tehego Ndraha SPd kepada Sumut Pos di kantornya, (Senin, 25/3).

Ndraha mengungkapkan di sekolahnya ada 2 sekolah lain yang gabung melaksanakan UNBK tahun ini, yakni SMK Negeri 1 Mau sebanyak 53 siswa, SMK Negeri 1 Ulugawo 59 siswa dan SMK Negeri 1 Sogaeadu sebanyak 159 siswa, dengan jumlah keseluruhan 267 siswa.

“Mereka gabung di sekolah kita, disebabkan di lokasi kedua sekolah itu belum bisa dijangkau jaringan internet. Kalau pelaksanaan UNBK selama 4 hari berturut-turut, mulai tanggal 25 hingga 28 Maret 2019, menguji empat mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran Teori Kejuruan. Hari ini mata pelajaran yang diuji adalah bahasa Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Ndraha, kekurangan tenaga guru dan fasilitas yang memadai masih menjadi faktor utama rendahnya kualitas pendidikan khusunya di Kabupaten Nias dan Kepuluan Nias pada umumnya. Dia membeberkan, di SMK Negeri 1 Sogaeadu memiliki 16 rombel, sementara guru PNS hanya 15 orang. Bahkan di SMK Negeri 1 Sogaeadu saat ini, hanya memiliki 8 unit komputer.

“Kita sangat kekurangan tenaga pendidik, idealnya sekolah kita harus memili guru PNS minimal 34 orang, tahun lalu kita telah merekrut 16 orang GTT yang pembiayaannya dari APBD Provinsi Sumut, dan 5 orang guru honor dibiayai dari sumbangan orang tua siswa melalui Komite Sekolah. Akibat kekurangan komputer, ujian kita bagi dalam 3 sif, dan juga para siswa yang memiliki laptop kita suruh dibawa ke sekolah,” bebernya.

Pemkab Sergai Beri Dukungan Moral

Bupati Sedang Bedagai (Sergai) Soekirman kemarin meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di SMP Negeri 1 Perbaungan dan UNBK di SMK Negeri 1 Perbaungan, Senin (25/3). Untuk pelaksanaan USBN, sebanyak 8.953 siswa SMP/MTs negeri dan swasta mengikutinya. Sedangkan untuk UNBK, diikuti sebanyak 5.205 siswa SMK Negeri/Swasta.

Saat meninjau UNBK di SMK Negeri 1 Perbaungan, Soekirman menyampaikan, meskipun berdasarkan peraturan bahwa SMA/SMK sederajat sudah menjadi wewenang provinsi, bukan berarti Pemkab tidak peduli lagi dengan siswa SMA/SMK. “Para siswa ini adalah putra-putri Sergai yang juga anak-anak kita semua, dimana pemerintah daerah wajib bertanggung jawab secara moral untuk memantau dan menfasilitasi ujian ini jika ada kekurangan,” kata Soekirman.

Lebih lanjut dikatakannnya, kehadiran dirinya di SMK Negeri 1 Perbaungan ini untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para siswa, agar tetap berkonsentrasi karena masih ada 3 hari lagi ujian yang akan dijalani. Soekirman juga mengapresiasi kesiapan SMK dan SMP guna melaksankan ujian ini, mulai dari perangkat dan piranti pendukung ujian ini. “Harapan kita tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya, di samping berharap seluruh siswa dapat mengerjakan soal dengan baik dan lulus 100 persen,” harapnya. (gus/mag-5/sur)