MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengelolaan Pasar Peringgan yang diberikan Pemko Medan kepada PT Parbens dengan kerja sama kembali menuai masalah. Kini, polemik tersebut diketahui dari hasil pertemuan yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Selasa (19/3).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni mengatakan, pihaknya telah melakukan audit terhadap pengelolaan aset Pemko Medan yaitu Pasar Peringgan yang disewakan ke PT Parbens. Ternyata, ditemukan masalah dalam kerja sama tersebut.

“Temuan dari hasil audit yang dilakukan salah satunya kekurangan pendapatan. Artinya nominal yang disepakati dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perda yang ada. Seharusnya, pihak ketiga membayarkan biaya sewa Rp4,8 miliar untuk 5 tahun, bukan Rp1,6 miliar,” kata Ambar dalam pertemuan yang dihadiri rombongan Komisi C DPRD Medan, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman serta jajaran lainnya.

Ambar melanjutkan, temuan kedua yakni pembayaran juga harusnya dilakukan langsung begitu kesepakatan disepakati. Bukan bertahap, seperti yang dibuat dalam perjanjian saat ini. Di 20-3-mana, tahap pertama pembayaran dilakukan saat menandatangani kontrak, dan tahap kedua saat tahun kedua. “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kita serahkan ke Wali Kota Medan dan Pimpinan DPRD Medan. Tinggal dari Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut,” kata Ambar sembari menegaskan bahwa temuan itu bersifat final dan mengikat.

Menurut Ambar, PD Pasar tidak bisa bersikap lebih jauh dalam perjanjian pengelolaan Pasar Pringgan. Alasannya, pasar tersebut masih tercatat sebagai aset Pemko Medan. “Kalau memang mau dipisahkan, buatkan berita acaranya. Lalu, sertakan sebagai penyertaan modal Pemko Medan ke PD Pasar,” jelas Ambar.

Sementara Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman mengaku, pihaknya salah menetapkan perhitungan harga sewa pasar tersebut. Pemko Medan juga telah menyurati PT Parbens terkait hasil temuan BPK tersebut. “Kita akan revisi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak ketiga sudah disurati, tapi mereka membalas surat juga bahwa harga tersebut ditentukan Pemko Medan,” kata Wiriya.

Wiriya juga mengaku, Pemko Medan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak PT Parbens untuk melakukan revisi perjanjian. Namun, bila tidak terealisasi, Pemko Medan akan menempuh upaya hukum. “Kalau tidak ada kesepakatan, bisa saja perjanjiannya batal. Tapi itupun kita lihat respon mereka berikutnya,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menerangkan, kedatangan Komisi C DPRD Medan ke BPK untuk mendalami perjanjian kerja sama antara Pemko Medan dan PT Parbens. Boydo menilai, ada yang tidak benar dalam perjanjian tersebut. “Kita ingin mengetahui bagaimana kerja sama ini. Dulu kita berusaha mengambil pasar dari pihak ketiga sebelumnya, tapi sekarang diserahkan lagi ke swasta juga,” herannya.

Untuk diketahui, sebelum dikelola PT Parbens sejak awal tahun 2018, Pasar Peringgan mulanya dikelola PT Triwira Roka Jaya yang dikuasai hingga Mei 2016. Selanjutnya, diambil alih Pemko Medan dan Januari 2017 mulai dikelola PD Pasar. Setelah setahun dikelola PD Pasar dan masa kontrak dengan pedagang belum habis, tanpa sepengetahuan sudah berpindah tangan pengelolaannya kepada PT Panbers. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pemerintah mengatasi banjir, khususnya di Kota Medan, dengan menormalisasi Sungai Bedera, disambut baik. Untuk merealisasikannya, Pemko Medan disebut harus merelokasi sejumlah keluarga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bedera.

Dalam hal ini, Sekda Provsu Hj. Sabrina meminta agar pemerintah bisa menyediakan rumah bersertifikat untuk mereka yang akan direlokasi, sekalipun tinggal secara ilegal di kawasan DAS tersebut.

Namun menurut Anggota Komisi D DPRD Sumut, Ari Wibowo, normalisasi Sungai Bedera tidak perlu menunggu adanya rumah bersertifikat untuk warga yang direlokasi. “Ya tidak mungkin lah itu, dari mana dananya? Memang ada dan cukup anggaran untuk itu? Ada berapa kepala keluarga yang harus direlokasi di kawasan itu. Terus mereka semua harus diberikan rumah dengan sertifikatnya, ya tidak mungkin lah. Ibu Sekda harus bicara sesuai data,” kata Ari Wibowo kepada Sumut Pos via selulernya, Rabu (20/3).

Menurut Ari Wibowo, pemindahan masyarakat yang tinggal di kawasan DAS memang harus dilakukan secara humanis, namun dengan tidak memaksakan harus adanya rumah beserta sertifikatnya.

“Kami setuju kalau mereka harus dipindahkan secara humanis, apapun namanya mereka warga kita juga. Beri mereka tempat tinggal yang layak, ada beberapa solusi untuk itu tapi bukan dengan memaksakan untuk memberikan rumah bersertifikat kepada mereka”, katanya.

Kata Ari Wibowo, pencegahan untuk banjir di Kota Medan memang sudah sangat dibutuhkan. Maka, pihaknya akan mendukung pemerintah yang akan melakukan langkah-langkah untuk menangani hal tersebut.

Seperti diketahui, saat menghadiri rapat Pemaparan Banjir Kota Medan di aula Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara di jalan Sisingamangaraja Medan, Sekda Provsu Hj. Sabrina mengatakan pemindahan masyarakat dikawasan DAS harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk persoalan teknis, sosial dan budaya dan ekonomi.

Sabrina meminta agar setiap warga yang direlokasi dari daerah tersebut bisa diberikan rumah bersertifikat dengan ketentuan pendataan warga yang direlokasi dilakukan dengan benar-benar. Sedangkan dari dokumentasi Bapeldalda 2004, jumlah penduduk yang tinggal di daerah tangkapan air Sungai Deli sekitar 1,5 juta jiwa dari 86 kelurahan dan 1,2 juta jiwa diantaranya bermukim di Kota Medan. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberhentian seluruh komisaris dan direksi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumut merupakan kewenangan penuh gubernur. Sebagai bawahan, komisaris dan direksi BUMD harus patuh. ”Pemberhentian ini mutlak hak dan kewenangan gubernur. Sebagai bawahan, komisaris dan direksi BUMD harus mematuhinya,” ujar Pemerhati Kebijakan Pemerintah.

DR Putra Kaban SH MH kepada wartawan kemarin, terkait pemberhentian seluruh komisaris dan direksi 3 BUMD Sumut oleh Gubsu Edy Rahmayadi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Senin (25/2) lalu. Ketiga BUMD dimaksud adalah PT Dirga Surya, PT Perkebunan Sumatera Utara dan PT Sarana dan Prasarana Sumatera Utara.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi juga mencopot seluruh anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi dan menggantinya dengan yang baru. Meskipun menuai kritik, pencopotan dan pemberhentian tetap terlaksana.

Menurut Kaban, keputusan yang diambil Gubsu itu pasti bukan tanpa alasan. Melainkan telah melalui pertimbangan yang matang dan telah pula menelaah masukan dari berbagai pihak.

Edy Rahmayadi adalah petinggi TNI yang juga mantan Pangdam I/BB. Jadi sudah pasti dia mempunyai banyak intelijen yang memberikan masukan tentang kinerja komisaris dan direksi BUMD. Demikian pula para pakar dan tim ahli, pastilah sudah bekerja untuk itu.

“Saya yakin, keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan orang banyak. Jadi marilah kita sama-sama menghargainya,” harap eksekituf muda yang juga pengusaha taman wisata alam tersebut.

Sementara itu, terkait rencana komisaris maupun direksi yang dicopot dan diberhentikan akan melakukan perlawanan secara jalur hukum dengan menggugat keputusan Gubsu itu ke PTUN, menurut Kaban, itu sah-sah saja. Setiap warga negara mempunyai hak sama dimata hukum.

“Silahkan menggugat ke PTUN karena itu hak mereka, para komisaris dan direksi. Apalagi bila mereka merasa dirugikan atas keputusan itu, karena diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka mereka boleh menggugat”, papar Putra Kaban.

Namun apapun alasannya, semua pihak harus menghargai keputusan Gubsu. Sebab dia adalah pimpinan tertinggi di Sumut. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) Sumut mulai melakukan perekaman biometrik bagi calon jamaah haji (calhaj) tahun ini. Tidak seperti biasanya, perekaman biometrik yang biasa dilakukan menjelang keberangkatan di Asrama Haji, kali ini di laksanakan di Cambrige Jalan S Parman Medan.

“Untuk Sumatera Utara adanya di Cambrige. Untuk jamaah kita yang sudah melaksanakan perekaman biometrik baru mulai Sabtu kemarin,” ujar Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji, Kemenag Sumut, Eri Nova kepada Sumut Pos, Rabu (20/3).

Ia mengatakan, pihaknya hanya menyerahkan nama-nama calon jamaah kepada Taisel, selaku pihak yang melakukan perekaman jamaah. “Sebagian sudah melakukan perekaman biometrik, Dairi sudah Sabtu kemarin. Dalam waktu dekat Tebingtinggi dijadwalkan melakukan perekaman tanggal 23 Maret 2019, kemudian disusul, Binjai tanggal 4 April 2019. Sudah dapat jadwal lah, karna nama-namanya sudah dikirim,” ujarnya.

Menurut Eri Nova, proses perekaman biometrik ini, hanya bagi Kabupaten/kota yang dekat dengan kota Medan saja. “Kalau untuk Asahan, Labuhanbatu, Sidempuan dan Madina itu belum. Kita usulkan ke mereka, supaya dibuat sistem mobile. Mereka yang mendatangi jamaah, disiapkan lah tempatnya di Kabupaten/kota yang di datangi mereka, jadi jamaah jangan terlalu jauh,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa proses perekaman ini dilaksanakan hingga seluruh calon jamaah haji tahun ini yang berjumlah, 8.292 selesai di rekam. “Setelah selesai biometrik, dikumpulah paspor nya di Kanwil Kemenagsu ini, baru dibawa ke Jakarta, di kedutaan (Arab Saudi) untuk dilakukan pemeriksaan,” urainya.

Perekaman yang biasa dilakukan di Asrama Haji ini, menurut Eri Nova akan mempermudah jamaah bila dilakukan sebelum menjelang keberangkatan. “Artinya biometrik ini kan untuk mempermudah jamaah juga, waktu kedatangan di Jeddah dan Madina, supaya jamaah tidak lagi lama-lama menunggu, lama-lama antri dan tidak lama lagi di bandara itu. Jadi sampai di bandara udah, proses sebentar saja langsung ke hotel yang di Mekkah dan Madina,” terangnya.

Selain itu, kata Eri Nova, pihaknya telah mengunjungi Taisel, selaku pihak perekaman biometrik di Cambrige tersebut. “Ada 22 counter yang saya lihat. Ya tersamsuk jamaah-jamaah umroh, ada banyaklah. Perekaman pun tidak lama, satu orang paling tiga menit sampai lima menit lah,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Medan telah merekomendasi PD Pasar Medan untuk menunda pembangunan food court di Pusat Pasar dari lantai 3 ke lantai 4. Rekomendasi itu dihasilkan dari rapat dengar pendapat dengan perwakilan pedagang, Badan Pengawas BUMD Medan dan PD Pasar, Selasa (19/3) kemarinn

Direktur Utama PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya menyatakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi yang disampaikan Komisi C secara resmi. Sebab, rekomendasi yang disampaikan baru sebatas lisan saja.

“Apapun kesepakatannya (rekomendasi) kita tunggu dari DPRD Medan surat resminya. Kalau tidak ada surat itu, bagaimana tanggung jawab kita kepada Sekda. Dengan kata lain, kita tetap akan tindaklanjuti rekomendasi itu tetap kita butuh surat tertulisnya,” kata Rusdi, Rabu (20/3).

Diutarakan dia, dalam melakukan pembangunan food court ini menindaklanjuti surat dari Sekda Kota Medan. Oleh karenanya, sudah mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga supaya pedagang pindah. “Kita minta pedagang pindah dan kita sudah sediakan tempat mereka di lantai 3 untuk 30 pedagang. Sedangkan 45 pedagang lagi di lantai 4. Namun, pedagang keberatan dan mengadu kepada DPRD Medan,” ujarnya.

Menurut Rusdi, pembangunan ini dilakukan secara bertahap. Pertama, untuk 30 pedagang terlebih dahulu. Kedua, barulah sisanya 45 pedagang. “Pembangunan ini untuk penataan, makanya dipindah ke lantai 4. Pedagang di lantai 3 kita mintakan untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan,” katanya lagi.

Ia menambahkan, keberadaan food court di lantai 3 mengganggu kenyamanan pedagang yang berada di lantai bawahnya. Oleh sebab itu, dipindahkan ke lantai 4. “Pusat Pasar masih banyak yang perlu dibenahi lagi, salah satunya keberadaan food court di lantai 3. Keberadaan food court itu bisa dibilang mengganggu, karena mengeluarkan asap. Sementara di situ ada juga pedagang kain dan lainnya. Selain itu, karena ada aktivitas memasak maka airnya bocor ke lantai 2 sehingga berdampak terhadap pedagang. Untuk itu, dari keluhan tersebut food court dipindahkan ke lantai 4,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan, akan segera mengirimkan surat resmi rekomendasi yang telah diputuskan. “Dalam pekan ini juga kita kirim ke PD Pasar surat resminya. Tapi yang penting, rekomendasi itu sudah disampaikan secara lisan dan patut jadi pertimbangan,” ucapnya.

Dia menuturkan, PD Pasar maupun Pemko Medan jangan bertindak gegabah dengan tetap memaksakan untuk merelokasi pedagang guna melanjutkan pembangunan food court tersebut. “Kita sudah sampaikan bahwa harus ditunda, karena pedagang keberatan dengan alasan sebentar lagi memasuki bulan puasa dan lebaran. Sebab momen itu sangat dinanti pedagang lantaran ramai aktivitas jual beli. Selain itu, saat ini memasuki masa Pemilu 2019 dimana situasi politik kian memanas sehingga jangan sampai menimbulkan gejolak tapi ciptakan kondisi yang kondusif,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Medan mengeluarkan rekomendasi terhadap pembangunan food court di lantai 4 Pusat Pasar untuk ditunda. Rekomendasi tersebut menindalanjuti pengaduan pedagang di Pusat Pasar melalui APPSINDO Medan yang keberatan untuk direlokasi. Pedagang bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran. (ris/ila)