TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebingtinggi, Omryn Silalahi meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait agar tidak melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang dam wilayah Kota Tebingtinggi tahun 2013-2033.

Hal itu diungkapkan Omryn, terkait adanya pengaduan dari Kelompok Tani Sepakat di Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, ada lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan.

Dengan adanya perubahan fungsi itu, lanjut Omryn, OPD terkait harus melakukan penertiban, karena sudah tidak sesuai dengan isi Perda, dan sudah melanggar ketentuan yang ada. “Diharapkan instansi mulai dari tingkat kelurahan hingga OPD terkait, dilarang memberikan izin kepada orang yang ingin mendirikan bangunan di wilayah yang masuk dalam Perda larangan tersebut. Mengapa hal ini menjadi suatu keseriusan, karena lahan pertanian akan hilang jika dibiarkan terus berlarut-larut,”tegas Omryn.

Anggota dewan dari Partai PKPI ini juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi, untuk melihat dan mendengar aspirasi dari para kelompok tani.

Sebab, lanjut Omryn, masyarakat sudah diberikan kemudahan dalam pengurusan surat akte tanah, jika mampu mempertahankan lahan pertanian. Dan Pemerintah Kota Tebingtinggi juga telah menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya.

Omryn Silalahi juga mengingatkan kepada para Lurah, agar tidak terlalu mudah memberikan izin dalam hal mendirikan bangunan, baik itu rumah maupun pergudangan di kawasan lahan pertanian. Jika melanggar ketentuan, yang dirugikan itu adalah anak cucu kita.

“Jangan berdalih, masyarakat tidak mengetahui bahwa lahan pertanian tersebut tidak boleh beralih fungsi, sehingga para Lurah seenaknya mengeluarkan surat pengantar izin pembangunan,”tegas Omryn, Selasa (19/3).

Sementara itu, Junaidi, salah seorang pengurus Kelompok Tani Sepakat 2 Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi mengungkapkan bahwa pihak terkait masih memberikan izin untuk mendirikan bangunan di kawasan lahan pertanian, dan sudah melanggar Perda Wali Kota Tebingtinggi. “Nyatanya bangunan tersebut telah mengangkangi Perda, dan pembangunan masih tetap berjalan,”bilang Junaidi.

Diungkapkan Junaidi, di wilayah Kelurahan Pinang Mancung, sudah tercatat di dalam Perda seberapa luas lahan pertanian dan tidak boleh beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan pergudangan atau rumah milik pribadi.

Tapi kenyataan di lapangan, sedikit demi sedikit, di lahan pertanian berdiri rumah-rumah warga.

“Kalau tidak ada izinnya, mana mungkin masyarakat berani mendirikan rumahnya,”jelas Junaidi, sembari mengaku sudah koordinasi dengan kelompok tani lainnya, dan telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban.

“Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya,”sambungnya.

Untuk sekedar diketahui terkait Perda Nomor: 4 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang dam wilayah Kota Tebingtinggi tahun 2013-2033 dan Sesuai dengan Pasal 37 kawasan peruntukan pertanian menyatakan, bahwa kawasan pertanian pangan seluas 224 hektare terletak di Kelurahan Pinang Mancung seluas 85 Hektare, Kelurahan Bulian seluas 92 Hektare, Kelurahan Pelita seluas 25 Hektare, Kelurahan Lubuk Raya seluas 10 Hektare dan Kelurahan Lubuk Baru 12 Hektar. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Festival Seni dan Budaya (FSB) Sumatera Utara 2019 resmi digelar Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU) sejak 19-24 Maret 2019. Kegiatan ini menjadi ajang promosi dunia seni dan budaya Sumut, sebagai cermin kreativitas dari 9 komite yang diwadahi DKSU.

Ketua Panitia, Jimmy Sihahan mengatakan FSB Sumut 2019 menjadi sejarah bagi DKSU yang berkiprah dalam memajukan seni dan budaya saat ini. Kegiatan kali ini dikemas dari 9 komite dalam bentuk kreativitas seni para seniman Sumut.

Selain menggelar beragam perlombaan, seperti tari kreasi, vocal, akting, film pendek, puisi dan sketsa, FSB juga menghadirkan beragam workshop seperti fotografi, multimedia, 3D dan event bazar jajanan kuliner khas Sumut.

Ketua DSKU, Baharuddin Saputra dalam sambutannya menyebut event tahunan FSB mendapat respon positif dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Dan menjadi momentum baik untuk mendukung terselenggaranya event promosi seni dan budaya Sumut, sekaligus ajang kreasi bagi para seniman dan pekerja seni untuk berekspresi lewat berbagai karya terbaiknya.

“Sesuai harapan Gubernur Edy Rahmayadi, festival ini mendukung kemajuan pariwisata dan seni budaya menjadi salah satu visi dan misi ‘Sumut Bermartabat’ yang prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisatawan,” katanya.

Dari 9 Komite seni di DKSU, Komite Tari, Teater, Sastra, Film, Musik, Seni Rupa, Multimedia, Fotografi, dan Ekonomi Kreatif memanfaatkan ruang-ruang peragaan dan pameran yang tersedia di Taman Budaya Sumut untuk menjadi Arena penampilan karya bersama, dalam satu ‘benang merah’ dari berbagai etnis seni yang tumbuh menjadi seni budaya Sumut.

Rangkaian kegiatan cabang seni dalam FSB 2019 ini dimaksudkan juga untuk menumbuhkembangkan semangat kolaborasi dalam menggairahkan dunia seni budaya di Sumut agar bangkit dan bermartabat.

Gubsu Edy Rahmayadi yang diwakili Kepala Museum Sumut, Martina, mengatakan Sumut memiliki keanekragaman budaya yang merupakan aset budaya yang sangat potensial di mana tumbuh dan perkembangannya telah mewarnai budaya daerah yang terdiri dari 14 etnis yaitu 8 etnis lokal, 4 etnis nusantara dan ada dua mancanegara yaitu Cina dan India.

“Dengan berbagai keragaman dan silang budaya hendaknya dijadikan sebuah wacana yang membuka pintu kesadaran kita bahwa keragaman merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga dan diperjuangkan dengan semangat yang harus terus dikumandangkan untuk mempertahankan keberlangsungan tatanan nilai yang sehat dan dinamis dalam sebuah kompleksitas masyarakat yang heterigen dan multikultural,” katanya.

Melalui kegiatan FSB Sumut 2019 yang dilaksanakan diharapkan akan menghasilkan hal-hal positif yakni meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat pada umumnya dan generasi muda khususnya serta dalam rangka menata kehidupan masyarakat baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun bidang lainnya.

“FSB Sumut 2019 ini sebagai ruang interaksi seni dan dapat dijadikan tolak ukur seni sehingga keberadaannya mampu memberikan kontribusi bagi dunia pariwisata dan meningkatkan citra Sumut dalam peta pembangunan nasional,” pungkasnya. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ajang wisata bahari berskala nasional akan kembali digelar pada tahun ini. Nias di Sumatera Utara, dihunjuk sebagai tuan rumah. Ajang bergengsi ini kemudian disebut Sail Nias 2019.

Tahun 2018 lalu, even bergengsi ini berlangsung di Nusa Tenggara Barat dengan sebutan Sail Moyo Tambora Sumbawa. Dipilihnya Nias menggawangi perhelatan akbar ini menyusul digelarnya Launching Sail Nias 2019 beberapa waktu lalu, dan disambut meriah warga Nias. Tokoh muda Nias Zaman Karya Mendrofa mengungkap apresiasinya yang tinggi kepada Kemenko Maritim.

“Kami masyarakat Nias mengapresiasi dan terima kasih atas kepercayaan dan dipilihnya Sumatera Utara, khususnya Nias, sebagai tuan rumah untuk ajang tahunan wisata bahari pada tahun 2019,” kata Zaman kepada wartawan di Medan, Selasa (19/3).

Penasehat organisasi Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) di Medan ini mengatakan, dipilihnya Nias sebagai tuan rumah, akan membantu mempercepat pembangunan dan kebangkitan Nias. “Nias akan bergerak menjadi gerbang destinasi wisata bahari dunia,” katanya.

Zaman menyebut, Sail Nias Tahun 2019 merupakan strategi pariwisata yang tepat mendatangkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Tentunya akan memberi kontribusi devisa dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nias dan Sumut secara khusus, serta Indonesia secara umum,” tukas Zaman.

Menurut dia, Sail Nias 2019 merupakan momentum strategis bagi Nias mewujudkan impian Nias sebagai destinasi wisata dunia. Dengan ini Nias akan mengukuhkan kembali dirinya menjadi bagian dari identitas Indonesia sebagai negara bahari.

“Acara ini merupakan tonggak bagi Pemkab untuk menggaet Investor untuk membangun wilayahnya,” tegas Zaman..

Meski penuh apresiasi dan antusiasme, Zaman mengaku memiliki kekhawatiran tersendiri. Menurut dia, Nias belum memiliki akomodasi yang representatif.

Karena itu ia meminta Pemperintah Pusat, Pemprov Sumut dan Pemko serta Pemkab di Kepulauan Nias berikut seluruh masyarakat Nias, harus bersinergi mensukseskan Sail Nias Tahun 2019.

Ia mengingatkan, penyelengaraan Sail Nias 2019 jangan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun harus memastikan pembangunan manusia yang lebih adaptif terhadap wisata bahari.

“Jangan sampai Sail Nias 2019 terkesan hanya menjadi kegiatan seremoni tanpa konsep yang jelas, yang menghamburkan uang negara tanpa manfaat bagi ekonomi lokal,” tutup Zaman. (adz)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mandailing Natal menggelar Pra Musyarawah Pembangunan Daerah (Pra-Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, selama dua hari, 19-20 Maret 2019 di Gedung Serbaguna Panyabungan, Selasa (19/3).

Pra Musrembang ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan para Camat se-Mandailing Natal.

Sekretaris Daerah Mandailing Natal, Drs Sahnan Batubara MM mengatakan, Pra Musrembang Kewilayahan Tahun 2019 merupakan rangkaian perencanaan dalam menyusun RKPD Kabupaten Mandailing Natal.

Sahnan berharap selama Pra Musrembang, pimpinan OPD dan para camat harus betul-betul mengikuti dengan baik, dan mengecek absensi panitia dan peserta.

Pada kesempatan itu, Sahnan juga mengaku sangat menyanyangkan terhadap sejumlah pimpinan oknum OPD dan oknum Camat yang tidak hadir dalam pembahasan Pra Musrembang tersebut. “Pra Musremabng ini pembahahasan yang sangat penting demi kemajuan pembangunan Mandailing Natal” tandasnya.

Sementara Kepala Bappeda Mandailing Natal Abu Hanipa menyampaikan, pelaksanaan Pra Musrenbang bertujuan untuk mensinkornisasikan usulan program yang diprioritaskan dengan anggaran di APBD Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019.

Tema Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 kali ini adalah pemantapan pelayanan dasar infrastruktur dan perokonomian bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat yang berkeadilan dan merata. (mag-7/han)

TEBINGTINGGI– Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan nota pengantar LKPJ Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2018 pada sidang istimewa DPRD Tebingtinggi.

Di hadapan Ketua DPRD Muhammad Yuridho Chap dan wakil Muhammad HAzly Ashari Hasibuan, Chairul Mukmin Tambunan, Wali Kota Tebingtinggi membacakan laporan kinerja pembangunan yang telah dicapai.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Tebingtinggi Muhammad Novel, Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, Dandim 0204 DS, Ketua Pengadilan Negeri, Para OPD, Kabag Ekbang, Kabag Humas PP dan Camat se Kota Tebingtinggi.

Dalam nota pengantar tersebut, Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan pembangunan telah dicapai tahun 2018 bermuara pada pencapaian indikator makro selama 2018, di antaranya, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 2017 sebesar 5,14 persen, PDRB per kapita atas harga berlaku 2017 sebesar Rp31.883.399, tingkat pengangguran terbuka 2017 sebesar 9,97 persen, tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 sebesar 63,35 persen.

Masih dalam laporan Wali Kota Umar Zunaidi, Inflasi Kota Tebingtinggi 2017 sebesar 3,10 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tebingtinggi tahun 2017 sebesar 73,90 persen dan angka kemiskinan tahun 2017 sebesar 11,90 persen.

Bagian lainnya disampaikan Umar Zunaidi Hasibuan, terkait laporan keuangan APBD Kota Tebingtinggi 2018, pendapatan daerah terealisasi Rp717.738.365.735,71 (99,50 persen) dari target Rp721.372.428.178.00

Kemudian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 terealisasi Rp 114.005.905.339,71 (107,98) dari target Rp 105.579.950.493,00. Dalam PAD ini, hanya memberi kontribusi sebesar 15,88 persen terhadap pendapatan yang diterima Kota Tebingtinggi.

Dan PAD ini berasal dari pendapat pajak daerah Rp30.084.477.379,99 (124,18 persen) dari target Rp 24.226.942.493.00, hasil retrebusi daerah terealisasi Rp 3.580.089.648,11 (74,77 perse) dari target Rp 4.788.000.000.

Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi Rp 13.598.925.485. (100,73 persen) dari target Rp13.500.000.000. dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah realisasi Rp 66.742.412.826,61 (105,83 persen) dari target Rp 63.065.008.000.

Disampaikan Wali Kota Umar Zunaidi untuk belanja tahun 2018 sebesar Rp782.969.885.317. Dan yang terealisasi sebesar Rp746.853.983.911,33 (95,39 persen) dengan komponen belanja tidak langsung Rp 283.929.247.886 (97,15 persen) dari target Rp 292.257.729.219 dan belanja modal terealisasi Rp 203.340.069.232,71 (94,82 persen) dari target Rp 214.441.676.017.

Pada kesempatan itu, Umar Zunaidi menyampaikan terimakasih atas dukungan semua pihak, dan diharapkan proses pembangunan yang dilaksanakan bersama terus tercapai dan berkelanjutan menuju masyarakat Tebingtinggi yang maju dan sejahtera. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) untuk pembinaan serentak terhadap 375 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Deliserdang di Balairung Pemkab, Lubukpakam, Selasa (19/3).

Penandatanganan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang Harli Siregar SH MHum bersama Bupati H Ashari Tambunan. Sebelumnya, penandatanganan dilakukan Kasi Intel Kejari Deliserdang Iqbal terhadap lima desa. Kelima desa sudah dilakukan pembinaan terdahulu oleh pihak Kejari Deliserdang.

Dalam sambutannya, Harli menyebutkan bahwa Kabupaten Deliserdang memiliki 380 desa dan 22 kecamatan. Dan merupakan potensi terbesar di Provinsi Sumut. “Kami sebagai penegak hukum harus hadir menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi Kades dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya,” ungkapnya.

Menurutnya, lima desa terdahulu dilakukan pembinaan telah mendapat apresiasi dari Kemedes dan Jamintel Keja- gung RI. “Penandatanganan ini merupakan lanjutannya. Saya pastikan kegiatan ini yang pertama dilakukan di Sumut, dimana Kejari Deliserdang melakukan penandatanaganan MoU bersama para Kades serentak secara kabupaten,” kata Harli.

Kajari berharap kepada semua Kades, kehadiran penegak hukum yaitu Kejaksaan dan Kepolisian bukan semata-mata dijadikan beking, melainkan merupakan integral dalam rangka mengawal dana desa yang merupakan program Presiden Jokowi. “Untuk itu, kami mau ambil bagian dan memastikan para Kades nyaman dalam melakukan perannya membangun desa. Sukses desa maka kecamatan, kabupaten, provinsi hingga negara akan menjadi kuat dan sukses,” imbuhnya.

Sementara bupati Deliserdang Ashari Tambunan mengapresiasi MoU tersebut. Ia berharap dengan penandatanganan MoU itu, para Kades dapat bekerja dengan baik, iklas dan jujur dalam mewujudkan Deliserdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinekaan.

“Saya mendapat informasi MoU dengan 5 Kades sebelumnya di tingkat pusat telah mendapat apresiasi. Dimana pihak Kejagung telah mengarahkan agar model MoU seperti itu dibuat menjadi contoh bagi Kejari di Indonesia,” aku Ashari.

Ditambahkan Ashari, penyelenggaraan pemerintah desa sebagaiman diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 memiliki peran strategis dalam pembangunan desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu harapnya, para Kades sebagai penanggungjawab jalannya roda pemerintahan, pembangunan dam keberdayaan masyarakat harus mampu mengelola dan melaksanakan dengan baik.

Sebelumnya pada acara itu, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sumut Suparman melantik Ketua Apdesi Deliserdang Hajeman, Sekretaris Santoso dan Bendahara Bambang serta para pengurus lainnya masa periode 2019-2024.

Hajaman dalam sambutan usai pelantikan berharap kepada Apdesi Deliserdang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pembangunan. Setelah terbentuk Apdesi Kabupaten, ia berharap akan terbentuk Apdesi tingkat kecamatan.

“Dengan MoU pembinaan desa dengan Kejari Deliserdang, maka Kades harus melakukan pembangunan di desa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Para Kades kita harapkan agar taat hukum dalam melakukan pembangunan desa,” ungkap Hajaman. (btr/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kondisi jalan berlubang di sejumlah kota tak sulit ditemukan. Salah satunya di Jalan Udara, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Karena saking kesalnya, warga menu-tup jalan berlubang pakai kursi.

“Warga di sini sudah kesal. Akibat jalan ini sudah rusak dan penuh lubang mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perbaikan dari instansi terkait,” kata Misna br Tarigan, Senin (18/3).

Pernyataan Misna bisa saja mewakili kekesalan pengendara yang melintas di jalan tersebut. Apalagi Misna amat mengkhawatirkan keselamatan pengendara bermotor yang melintas di jalan aspal berlubang itu.

Dikatakannya, jalan aspal berlubang di Jalan Udara yang menghubungkan ke kawasan Simpang Empat amat berisiko dilalui pengendara bermotor di malam hari. “Pelintas jalan yang dirugikan terutama pengendara sepeda motor, apa lagi saat malam hari,” ucapnya.

Warga lainnya turut angkat suara kondisi Jalan Udara yang berlubang. Purba Karokaro, pria paruh baya ini mengingat jalan berlubang itu belum setahun diperbaiki, namun kembali berlubang. Dia pun mengingatkan para pengendara agar berhati-hati melintasi jalan tersebut. Apalagi saat ini musim penghujan.

“Air menutup lubang sehingga pengendara tidak melihat kalau melintas,” ujar Purba. Dengan peralatan ala kadar warga memberi tanda adanya bahaya jalan berlubang di sana, dengan meletakkan kursi persis di atas lubang.

“Khawatir ada korban lagi, akhirnya warga sepakat untuk meletakkan kursi di lubang jalan, agar tidak ada lagi korban. Dan pengendara pun melihatnya apabila melintasi,” kata Purba. Purba, Misna dan warga lain mengharapkan Pemerintah Kabupaten Karo melalui instansi yang berwenang segera memperbaiki jalan berlubang. Mereka mewanti-wanti agar perbaikan jalan tak asal diperbaiki, agar jalan lebih awet tak mudah mengelupas atau berlubang.

“Kalau pembangunan jalannya tidak asal-asal, tentu jalan ini masih utuh bertahan, dan tidak mudah rusak, mengakibatkan berlubang. Kalau ginikan merugikan rakyat. Padahal anggaran juga dari rakyat,” ucap Purba. (deo/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Meninggalnya Hajjah Rohana Binti Nuruddin, ibunda Ustad kondang Abdul Somad Lc, MA atau sering disebut UAS, mengundang perhatian seluruh masyarakat. Dari banyaknya masyarakat yang hadir untuk mengikuti takziah, mereka rela menunggu dari pagi hingga malam sampai UAS tiba di rumah duka di Desa Silau Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, sekitar pukul 21.00 WIB.

Para pelayat tampak berebut untuk mengikuti proses Fardhu Kifayah dari mensalatkan hingga mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Pantauan Metro Asahan (Sumut Pos Grup), orang yang menghadiri pemakaman almarhuma bukan hanya dari kalangan masyarakat bawah saja. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah beserta istri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto, Wakil Bupati Asahan H Surya BSc, Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima dan banyak pejabat lainnya.

Tibanya UAS di rumah duka, membuat para pelayat berdesak-desakan ingin mendekat ke UAS untuk mengucapkan turut berduka secara langsung. Dalam kesempatan itu, UAS mengucapkan terimakasih kepada seluruh jamaah takziah yang hadir.

“Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah takziah yang sudah membantu saya untuk proses fardhu kifayah ibunda saya, serta turut berbela sungkawa atas meninggalnya ibunda saya,” ucap UAS.

UAS juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Kapolda Sumut dan Polrestabes Pekan Baru yang sudah mengantar jenazah ibu saya sampai ke rumah ini,” ucapnya.

Setelah itu, UAS beserta jamaah takziah melakukan salat jenazah di Masjid besar Silau Lama dan mengantarkan jenazah Hj Rohana ke tempat peristirahatannya yang terakhir.

Para jamaah takziah saat menggotong jenazah serentak mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. “Allahu Akbar, dan La Ilaha illallah,” teriak para jamaah.

Diketahui jenazah ibu Abdul Somad dikebumikan di pemakaman umum Silau Lama tepatnya berdekatan dengan pemakaman almarhum ayah Hj Rohana atau kakek UAS. (bay/des/smg)