MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Medan mengeluarkan rekomendasi terhadap pembangunan food court di lantai 4 Pusat Pasar untuk ditunda. Penundaan dilakukan atas pertimbangan situasi politik yang kian memanas menjelang Pemilu 2019.

Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Kota Medan, Selasa (19/3). Turut hadir Direktur Utama PD Pasar Rusdi Sinuraya, mewakili Badan Pengawas BUMD Kota Medan M Nasib serta beberapa anggota dewan dari Komisi C.

Menurut Boydo, dalam pembangunan food court di lantai 4 ini mengganggu aktivitas 75 pedagang karena akan direlokasi. Hal ini pasti menimbulkan gejolak karena pedagang merasa terganggu mata pencahariannya untuk berjualan. Apalagi, saat ini memasuki masa Pemilu 2019 dimana situasi politik kian memanas. Ditambah, tak lama lagi masuk bulan puasa dan lebaran.

“Pembangunan food court harus ditunda, karena sama-sama kita ketahui saat ini memasuki masa Pemilu 2019. Tak hanya itu, bulan puasa dan lebaran juga akan masuk. Makanya, jangan memicu konflik ditengah suasana politik yang kian memanas dan puasa serta lebaran,” tegas Boydo.

Diutarakan dia, ketika memasuki puasa dan lebaran merupakan momen yang ditunggu-tunggu pedagang setiap tahunnya. Sebab pada momen tersebut selalu ramai aktivitas jual beli. “Kalau buat kebijakan, ya dilihat dulu situasinya. Di situ mau puasa dan lebaran, di situ pula pedagang direlokasi. Makanya, pembangunan food court harus ditunda dan dilakukan setelah lebaran,” ujarnya.

Boydo menyebutkan, pihaknya bukan tidak mendukung pembangunan yang bertujuan untuk penataan Pusat Pasar. Namun, harus mempertimbangkan bagaimana mendukung situasi yang kondusif.

“Pembangunan food court di lantai 4 ini merupakan perpindahan dari lantai 3. Meski begitu, di lapangan ternyata yang akan membangun belum diketahui siapa pelaksananya. Artinya, belum selesai tender. Maka dari itu, sebaiknya selesai tender dan cocok momennya barulah pedagang direlokasi,” paparnya.

Disinggung apakah Pemko Medan setuju dengan rekomendasi yang disampaikan, Bodyo menyatakan itu hak mereka. Dengan kata lain, dijalankan atau tidak dikembalikan kepada Pemko Medan. “Kita sudah rapatkan dan buat rekomendasi, kalau melaksanakan atau tidak tergantung mereka sebagai pelaksana. Tapi yang penting, kita sudah memberi rekomendasikan dan hal itu demi kepentingan masyarakat khususnya pedagang,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Medan Asmui Lubis. Kata Asmui, pembangunan harus dibatalkan sementara demi menghindari konflik pada masa Pemilu 2019 dan puasa serta lebaran. “Harus di-pending dulu, jangan dipaksakan dibangun. Hal ini mengingat kondisi Pemilu 2019, puasa dan lebaran. Jangan sampai ada gejolak hingga timbul konflik,” ujarnya.

Sebelumnya, pedagang Pusat Pasar bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran. “Kenapa saat ini tiba-tiba mau dipindahkan. Padahal, kami sudah nyaman dan mentaati segala ketentuan. Makanya, kami melaporkan kepada anggota dewan dan bermohon ada solusi terbaik,” ujar Adi Warman Lubis selaku Ketua APPSINDO Medan.

Dia menyatakan, seluruh pedagang di Pusat Pasar yang akan direlokasi keberatan akibat pembangunan food court tersebut. “Kami tidak setuju jika kios kami dibongkar. Kami memiliki izin dan membayar kewaijiban. Tapi kenapa tiba-tiba disuruh pindah, ada apa ini sebenarnya,” kata dia lagi.

Terpisah, Direktur Utama PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya yang diwawancarai usai rapat enggan berkomentar. Rusdi mengaku buru-buru karena sudah ditunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut dalam pertemuan membahas persoalan Pasar Peringgan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mulai direnovasi tahun ini. Adapun anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan tersebut senilai Rp3,9 miliar.

Menurut Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy, renovasi rumah dinas Gubsu ini sudah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan. “Bang-unan tersebut merupakan heritagen

makanya perlu mendapat izin (rekomendasi) dari ahli Cagar Budaya. Makanya kita sudah berani menganggarkan dan mengerjakannya tahun ini,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (19/3).

Faisal menerangkan, anggaran yang dibutuhkan sebegitu besar lantaran atap yang mirip sirip kayu mesti diganti seluruhnya. Dan harga bahan bakunya juga mahal yang mesti dipesan dari Kalimantan. “Selain itu, kan ada ruangan di bagian samping atau belakang dari rumah, tepatnya untuk para pembantu (pekerja) di sana, juga akan direnovasi total atapnya. Sebab sudah pada bocor-bocor semua kondisi atapnya,” katanya.

Renovasi rumah dinas Gubsu yang terletak di Jalan Sudirman No.41 Medan ini, berbeda dengan pengerjaan pendopo dan rehab kolam di komplek rumah dinas Gubsu tersebut. Khusus pekerjaan pendopo dan kolam, sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2018 dan pembangunannya sudah rampung.

“Kalau pengerjaan sudah selesai. Tinggal yang bagian kolam itu saja menunggu kering setelah dicor. Setelah itu baru kita masukkan ikan koi di situ. Untuk anggaran pembangunan kolam senilai Rp4 miliar dan pendopo senilai Rp6 miliar. Kalau untuk renovasi rumah dinas sudah kita alokasikan senilai Rp3,9 miliar dan sedang dalam proses tender proyek melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ujarnya.

Perbaikan secara menyeluruh atap rumah dinas Gubsu ini, lanjut dia, karena Gubernur Edy Rahmayadi ingin menempati rumah tersebut. Gubernur juga meminta agar kerusakan yang ada supaya diperbaiki semua.

“Sebenarnya wacana renovasi rumah dinas Gubsu ini sudah lama, sejak 2009. Tapi baru dapat kita realisasikan (pembangunannya) pada tahun ini. Dan yang saya ingat, setelah Gubsu Tengku Rizal Nurdin, tidak ada gubernur yang mau stay di rumah dinas. Mayoritas rumah dinas hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja,” katanya.

Faisal menambahkan, pembangunan pendopo di komplek rumah dinas Gubsu juga penting mengingat intensnya kegiatan di lokasi tersebut. Terlebih saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Selama bulan Ramadan itu kita mesti sewa tenda satu bulan penuh, dan itu biayanya tidak sedikit. Kalau kita kalkulasi biaya yang dikeluarkan tiap tahun, sudah bisa kita bangun tempat pertemuan sendiri yang bersifat permanen. Namun karena rumah dinas adalah bangunan heritage, tidak boleh lebih rendah dari bangunan pendoponya. Dan itu sudah mendapat koreksi serta masukan juga dari tim Cagar Budaya,” katanya.

Anggota DPRD Sumut Robert Lumban Tobing mendukung pembangunan renovasi rumah dinas Gubsu, sembari mengingatkan agar pengerjaannya dilakukan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Kalau memang alasan Gubsu ingin menempati dan stay di rumah dinas, tentu perlu kenyamanan bangunan tersebut diperhatikan. Kami hanya ingatkan supaya pembangunannya dapat diawasi sehingga tidak ada masalah di kemudian hari,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sikap Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S, MSi MH yang marah-marah saat meninjau RSUD Dr Pirngadi Medan, Senin (18/3), bukan menjadi solusi atas sarana dan prasana yang tidak memadai di rumah sakit tersebut. Kuncinya, Pemko Medan harus melakukan revitalisasi pembangunan rumah sakit tersebut. Pendapat ini disampaikan Pengamat Kesehatan Sumut Destanul Aulia SKM MBA Mec PhD, Selasa (19/3).

Menurutnya, masalah tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemko Medan sendiri. “Artinya, dana investasi berupa anggaran yang diberikan untuk RS Pirngadi dalam bentuk berbagai kegiatan dan pembelian barang-barang tidak mampu menciptakan RS itu menjadi pilihan masyarakat Kota Medan,” kata Destanul.

Selain itu, karyawan baik medis dan non medis mengalami demotivasi akibat sistem jasa medis yang tidak jelas, atau kata lain tidak transparan. “Kemudian peraturan yang dianggap tidak adil bagi sebahagian karyawan dan selama ini RS Pirngadi dijadikan sebagai sumber pendapatan (PAD) daripada pelayanan yang diberikan. Dan belum lagi, kabar-kabarnya banyak karyawan titipan sehingga rasio pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran,” ketusnya.

Dikatakannya, daya saing RS Pirngadi lemah. Terbukti dalam era BPJS ini jumlah kunjungan semakin menurun sehingga menjadi beban yang besar bagi Pemko Medan untuk membiayainya terus menerus. Konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dibuat dan diterapkan juga tidak berhasil menjadikan RS ini mandiri dari sisi pembiayaan.

“Perlu usaha yang lebih besar lagi seperti re-enginering dalam manajemen pelayanan tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga ada keleluasaan dalam mengaturnya,” ujarnya.

Ia berharap, Eldin segera menyelematkan RS Pirngadi dengan kewenangan yang dimilikinya dengan melakukan revitalisasi. Itu kunci menuju keberhasilan sembari diiringi penguatan sumber daya manusianya (SDM). Semua stakeholder harus dikumpulkan dan komitmen bersama harus ditumbuhkan.

“Apalagi RS Pirngadi sekarang menjadi UPT di bawah Dinas Kesehatan Medan secara konsep ini terjadi degradasi dalam pengelolaan RS. Jadi segerakanlah dibuat kebijakan yang mendukung revitalisasi rumah sakit milik Pemko Medan itu,” ungkapnya.

Seperti diketahui Dzulmi Eldin marah saat meninjau RSUD Dr Pirngadi Medan, Senin (18/3). Selain menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap RS Pirngadi, peninjauan pelayanan serta sarana dan prasarana di RS milik Pemko Medan itu dilakukan Eldin untuk mengetahui kesiapan RS menjadi tempat digelarnya bakti sosial operasi hernia massal yang akan dilaksanakan Kejagung RI.

Dalam peninjauannya, Eldin didampingi Kepala Inspektorat Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay, Kadis Kesehatan Edwin Effendi dan sejumlah pejabat RSUD Dr Pirngadi. Mereka melihat ruang operasi dan peralatan medis yang dimiliki, karena nantinya akan digunakan untuk tempat bakti sosial.

Pengecekan selanjutnya dilakukan di ruang pra-operasi yang dinilai vital mendukung proses operasi, Eldin terlihat marah mendapati kondisi satu dari empat tempat tidur pasien sangat memprihatinkan, karena penyangga kiri dan kanan tempat tidur rusak dan tidak dapat difungsikan. Kemarahan mantan Sekda Kota Medan itu berlanjut saat melihat sprei keempat tempat tidur dalam ruang operasi terlihat lusuh, kotor dan bau. “Saya tidak mau lagi melihat kondisi seperti ini, segera ganti tempat tidur dan sprei tak layak pakai itu,” perintahnya kala itu. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski sudah dapat melakukan mutasi pejabat eselon II terhitung 5 Maret lalu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diyakini baru akan menggunakan otoritasnya setelah tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsungn

Hal tersebut dilakukan mengingat Gubsu tak ingin terjadi konflik diinternal Pemprovsu karena ini merupakan tahun politik.

“Jadi kemarin itu waktu ada acara di Belawan, Gubsu kan memberi motivasi kepada para pengusaha-pengusaha. Disitu dia mengungkapkan bahwa akan mengambil kebijakan (mutasi pejabat) setelah pemilu. Beliau tidak mau ada konflik karena ini tahun politik, jadi lebih baik ditunda dulu saat ini. Tapi soal waktunya dia tidak ada ungkapkan,” ujar sumber Sumut Pos di Kantor Gubsu.

Sebelumnya, kata sumber, Gubsu Edy Rahmayadi memang akan melakukan mutasi pejabat eselon II Pemprovsu secepatnya, mengingat wewenang tersebut sudah bisa ia lakukan bersama Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck). “Ya, masih simpang siur. Ada yang bilang awal April akan dilakukan (mutasi pejabat). Tapi yang saya dengar informasinya setelah pemilu selesai (17 April),” katanya.

Gubsu sendiri belum dapat dikonfirmasi lagi terkait informasi ini. Usai melantik Bunda PAUD Sumut dan Bunda PAUD tujuh kabupaten/kota di Aula Raja Inal Siregar, Gubsu tampak buru-buru meninggalkan tempat acara. Awak media yang coba mewawancarainya, hanya disambutnya dengan senyum yang kemudian berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. Kabarnya, Gubsu mau menuju Bandara Internasional Kualanamu untuk menjemput Ustaz Abdul Somad (UAS), untuk selanjutnya sama-sama ke Kabupaten Batubara melayat ibunda UAS yang meninggal dunia kemarin pagi.

Meski begitu, ia sebelumnya mengakui, akan segera melakukan mutasi pejabat enam bulan setelah dilantik. Dalam rangka menyusul kabinet baru dijajaran OPD Pemprovsu, ia juga ingin orang yang ditempatkan memang memiliki rekam jejak yang sesuai dengan dasar keilmuan dan pengalaman. “Sudah pasti yang pertama soal track record orangnya. Makanya sudah kita lakukan asesmen (penilaian eselon II). Harus sesuai nanti orang yang mau ditempatkan untuk memimpin OPD, saya tak mau coba-coba,” katanya.

Pejabat yang selama ini tidak sesuai membidangi OPD, kata dia, akan diganti paskapenilaian yang sudah dilakukan selama dua hari tersebut. “Tapi kalau sesuai buat apa diganti, carinya saja susah,” katanya. Begitupun untuk posisi pejabat yang lowong karena memasuki masa purnabakti atau pensiun, dirinya menyebut pasti akan dibuka proses lelang jabatan atau open bidding.

Sebelumnya BKD Setdaprovsu mengungkapkan, tahapan lelang jabatan eselon II Pemprovsu menunggu arahan Gubernur Edy Rahmayadi. Pasalnya hingga kini, Gubsu belum menyampaikan kebutuhan lelang jabatan sesuai hasil asesmen eselon II yang sudah diterimanya.

Sekretaris BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis mengakui, memang sampai Maret 2019 ini sudah ada lima jabatan eselon II lowong di lingkungan Pemprovsu karena pejabatnya pensiun atau masuk purna bakti. “Seperti Dinas Perhubungan sudah diisi Pak Jumsadi sebagai pelaksana tugas kepala dinas, lalu Biro Hukum juga sekarang kosong, Inspektorat dirangkap Pak Arsyad Lubis, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) dirangkap Pak Zonny Waldi, serta posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dirangkap Pak Elisa Marbun,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (13/3).

Meski terhitung sudah ada lima jabatan pimpinan eselon II yang lowong saat ini, kata dia, itu masih terlalu sedikit bila harus dibuka open bidding atau lelang jabatan.

“Soal waktunya kapan inilah, semua keputusan ada di pimpinan. Kalau kami mengikuti arahan saja. Dan sejauh ini memang belum ada arahan apapun,” katanya.

Ia menyebutkan, dalam tahun ini terdapat sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprovsu yang juga menyusul pensiun. Antara lain Amran Uthe, Kadiskop dan UMKM, Kadinkes Agustama dan Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah, Ferlin Nainggolan, serta Asisten Pemerintahan Jumsadi Damanik.

“Hasil asesmem yang sudah sama beliau (Gubsu, Red), tentu akan dikombinasikan atau dianalisis sesuai kebutuhan pejabat yang sudah ataupun mau pensiun nantinya. Dengan demikian setelah itu baru dapat dibuka open bidding. Tapi untuk pergantian atau mutasi jabatan, kami juga belum tahu informasinya kapan,” ujarnya. (prn/ila)