Teddy/sumut pos
KUNJUNGI: Kabag Kesra Setdako Binjai Sofyan Siregar dan sejumlah Pegawai Dinas Kesehatan mengunjungi Tegar di kediamannya, Selasa (19/3).
Teddy/sumut pos KUNJUNGI: Kabag Kesra Setdako Binjai Sofyan Siregar dan sejumlah Pegawai Dinas Kesehatan mengunjungi Tegar di kediamannya, Selasa (19/3).
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Meski memiliki keterbatasan secara fisik, Tegar Setiawan mengimpikan cita-cita yang mulia. Bocah penyandang disabilitas berusia 6 tahun ini berkeingina menjadi seorang Hafiz Quran.
Kemarin (19/3), video Tegar sebagai hafidz menghafal ayat-ayat suci Alquran berseliweran di media sosial. Suaranya merdu saat melantunkan kalimat Allah tersebut. Tak ayal, hal ini menjadi perhatian para netizen.
Sejumlah awak media pun penasaran seperti apa sosok Tegar. Saat ditemui di kediamannya di Jalan Danau Tondano, Lingkungan IX, Kelurahan Sumberkarya, Binjai Timur, Tegar tengah duduk di atas papan skateboard sembari mengayuhnya.
Dia ingin menuju sebuah warung kecil tempat ibunya, Devi Harisandi (31), berjualan bakso bakar.
Dengan cekatan, bocah yang memiliki wajah rupawan itu mengayuh skateboard hingga sampai di warung perempuan yang melahirkannya.
Kedatangan kru Sumut Pos pun disambut Devi. Diungkapkannya, bahwa Tegar saat ini sudah hafal 40 surah. Bahkan, juga sudah pernah mengikuti sejumlah perlombaan.
“Alhamdulillah, Tegar sudah pernah juara tiga. Pernah juga juara harapan,” kata Devi.
Karena lantunannya merdu mengucapkan ayat suci Alquran, kata Devi, Tegar sering mendapat undangan, bahkan ke sekolah untuk mengikuti kegiatan Tahfidz Quran. Meski ada bakat terpendam yang dimiliki Tegar, Devi semula bingung terhadap nasib buah hatinya itu.
Terlebih, kondisi rumah tangga mereka retak tak lama setelah Tegar lahir. Akibatnya, Tegar besar tanpa pernah mendapat perhatian dari sosok seorang ayah.
Hingga akhirnya, Devi memilih untuk menjadikan Tegar seorang hafiz quran. Saat usia Tegar 4 tahun, Devi mulai mengajari Tegar ayat-ayat Alquran. Tanpa disangka, Tegar menangkap dengan cepat.
“Melihat minat hafalan quran itu, saya sempat bingung. Mau kemana nanti akan saya sekolahkan. Akhirnya Tegar bisa bersekolah di SLB IT Sahabat Al Quran, Jalan Dr Wahidin, Gang Pacet” urainya.
Pukul 13.30 WIB, Tegar masuk sekolah. Sebelum menginjakkan kaki ke sekolah, Tegar menyempatkan diri untuk menghafal ayat suci Alquran sembari menemani ibunya jualan.
“Kalau biaya sekolahnya Rp400 ribu per bulan,”ungkap Devi.
Saat ini, Tegar semakin tumbuh dan mulai sulit duduk di atas papan skateboard. Karenanya, Devi berharap akan ada bantuan kursi roda agar anaknya mudah beraktivitas.
Sementara, Tegar yang diminta untuk membacakan ayat-ayat Alquran dengan merdu membacakannya. Ditanya cita-ciatanya akan menjadi hafiz, dengan malu Tegar menganggukkan kepala. Terpisah, sejumlah perangkat lingkungan, kecamatan, Dinas Kesehatan hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai menjenguk Tegar sekitar pukul 15.00 WIB.
Kabag Kesra Setdako Binjai, Sofyan Siregar bergerak cepat usai mendengar informasi ada warga Kota Rambutan yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah kota. “Rencananya besok, Tegar akan dibawa ke Puskesmas di Binjai Timur untuk dicek kesehatannya. Dokter spesialis anak langsung yang mengeceknya. Dinas Sosial bantu kursi roda nanti,” tandas Sofyan. (ted/han)
Para siswa yang mengikuti SNMPTN, beberapa waktu lalu. Total ada 110.946 siswa SMA yang lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan telah diumumkan. Namun bagi yang belum lolos, masih ada jalur lain, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Para siswa yang mengikuti SNMPTN, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) akan mengumumkan hasil seleksi jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada Jumat, 22 Maret 2019.
Dimajukannya jadwal pengumuman ini, menurut Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto, karena proses seleksi jalur SNMPTN sudah bisa diselesaikan lebih cepat.
“Agar bisa memberi kesempatan bagi siswa yang tidak lolos SNMPTN untuk mendaftar UTBK (Ujian Tes Berbasis Komputer) SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk PTN) gelombang satu maka pengumuman hasil seleksi jalur SNMPTN dimajukan menjadi Jumat, 22 Maret pukul 16.00 WIB,” ungkap Budi dalam pernyataan resminya, Selasa (19/3).
Mengenai penutupan pendaftaran UTBK gelombang satu dan pembukaan pendaftaran (UTBK) tahap dua, LTMPT sudah menetapkan jadwal.
Berdasarkan mekanisme pendaftaran dan pembayaran UTBK yang hanya berlaku selama 1×24 jam, maka perlu diperhatikan beberapa hal.
Di antaranya, pertama pendaftaran UTBK gelombang satu akan ditutup pada Minggu, 24 Maret pukul 22.00 WIB.
Kedua adalah pembukaan pendaftaran UTBK gelombang dua akan dimulai pada Senin, 25 Maret, pukul 10.00 WIB dan akan ditutup pada Senin, 1 April pukul 22.00 WIB.
“Kami berharap para peserta bisa menyimak jadwal ini dengan baik. Jangan sampai terlewat waktunya,” tandas Budi. (esy/jpnn)
Serah terima sertifikat tanah Bandara Bukit Melintang.
Serah terima sertifikat tanah Bandara Bukit Melintang kepada Menhub.
MANDAILING NATAL, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Bandara Bukit Malintang sudah bisa dimulai karena telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pembangunan bandara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 1278 tahun 2018.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga telah menyerahkan sertifikat tanah kepada Kemenhub.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan target-target dengan adanya Bandara Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Pertama, adalah memperluas konektivitas di wilayah NKRI.
Budi juga ingin dengan adanya bandara ini, nantinya akan mendorong sektor pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal. “Target dibangunnya bandara ini satu adalah mempersatukan NKRI dan tercipta konektifitas yang baik. Kemudian yang kedua adalah mendorong sektor pariwisata, karena turis pasti akan datang ke sini dikarenakan banyak keindahan yang ada di sini. Terakhir, agar ada peningkatan kapasitas ekonomi dari Kabupaten ini,” papar Budi.
Nantinya bandara yang terletak di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal ini akan dibangun dengan panjang runway 1.600 m dan terminal penumpang dengan kapasitas 500 ribu penumpang per tahunnya.(chi/jpnn)
Foto: Dame/Sumut Pos
Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Pramana Triwahjudi, saat menjadi pembicara dalam orientasi lanjutan bagi media tentang pertambangan Indonesia dan dunia yang digelar PT Agincourt Resources di Parapat, Senin (11/3/2019).
Foto: Dame/Sumut Pos Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Pramana Triwahjudi, saat menjadi pembicara dalam orientasi lanjutan bagi media tentang pertambangan Indonesia dan dunia yang digelar PT Agincourt Resources di Parapat, Senin (11/3/2019).
PARAPAT, SUMUTPOS.CO – Sejak beroperasi penuh tahun 2013 hingga kini, Tambang Emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources di Batangtoru, Tapanuli Selatan, telah turut serta menggerakkan perekonomian masyarakat Batangtoru, hingga Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Umur Tambang Emas Martabe sendiri diprediksi hingga tahun 2033. Berpeluang beroperasi lebih lama jika ditemukan cadangan deposit emas lainnya yang layak ditambang.
Lantas, bagaimana perekonomian masyarakat setempat nantinya, jika misalnya 15 tahun lagi Tambang Emas Martabe ditutup karena mineral berharga di bumi Batangtoru tidak lagi layak tambang?
“Ya, Tambang Emas Martabe telah menyikapi hal itu. Karena itu perusahaan komit menyejahterakan masyarakat desa lingkar tambang selama perusahaan tambang beroperasi. Sekaligus menyiapkan masyarakat untuk mandiri pascapenutupan tambang di masa mendatang., dengan berperan serta mengembangkan ekonomi lokal,” kata Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Pramana Triwahjudi, dalam orientasi lanjutan bagi media tentang pertambangan Indonesia dan dunia yang digelar PT Agincourt Resources selaku pengelola Tambang Emas Martabe di Parapat, Senin (11/3/2019) lalu.
Pengembangan ekonomi lokal, menurut Pramana, dilakukan dengan memperhatikan jenis mata pencaharian masyarakat sehari-hari. “Misalnya, dari 12 desa lingkar tambang di Kecamatan Batangtoru dan 3 desa di Kecamatan Muara Batangtoru yang berpopulasi sekitar 23 ribu penduduk, ternyata 77 persen di antaranya adalah petani. Selebihnya pedagang 13 persen, dan sektor jasa 10 persen. Melihat komposisi itu, kita memprioritaskan program unggulan di bidang pertanian,” jelas Pramana.
Pilihan itu diambil untuk menghindari masyarakat ‘terkejut badan’ jika dilatih dengan program unggulan yang bukan bidangnya sehari-hari.
Di bidang pertanian, Tambang Emas Martabe memfasilitasi program penangkaran padi seluas 7 hektare, pengembangan beras organik seluas 4 hektare, budidaya jagung pipil seluas 28 hektare, dan sistem budidaya beras konvensional.
“Banyak hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh petani Batangtoru, namun sekarang jadi program unggulan di sana. Misalnya program pertanian beras organik, terbukti hasil panen bisa dua kali lipat dibanding budidaya beras yang mereka gunakan sebelumnya. Selain itu, petani bisa menjual beras organik dengan harga dua kali lipat dibanding beras biasa. Konsepnya zero chemical, dipadu kemasan yang baik. Jadi petani mendapat keuntungan dua kali lipat hanya dengan memperbaiki sistem pertanian dan pemasaran,” katanya.
Foto: Dame/Sumut Pos DISKUSI PANEL: Tiga dari empat pembicara dalam orientasi lanjutan bagi media tentang pertambangan Indonesia dan dunia yang digelar PT Agincourt Resources di Parapat, Senin (11/3/2019) lalu, saat diskusi panel. Dari kiri: Guru Besar Teknik Pertambangan ITB, Prof Dr. Ir. Irwandy Arief, MSc, mantan Direktur Teknik Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Mangantar S Marpaung, dan Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Pramana Triwahjudi. Dan Cepi Septiadi (kanan) selaku moderator.
Untuk pembibitan padi, petani juga dilatih budidaya yang baik. Misalnya jika saat padi ditanam ada padi yang tumbuh lebih tinggi dibanding ‘teman-temannya’, petani harus mencabut dan membuangnya. Tujuannya, agar bibit yang dihasilkan tidak rusak dan tidak terkontaminasi bibit jenis lain. Nantinya, bibit itu dijual dengan menyertakan sertifikat baku mutu.
Tambang Emas Martabe juga melatih petani membudidayakan tanaman holtikultura sesuai daya dukung daerah setempat. Antara lain penanaman semangka seluas 0,5 hektare, pisang seluas 2 hektare, kunyit seluas 5 hektare, kelapa hibrida 1.000 pohon, dll. Penanaman holtikultura ini difokuskan di dua desa lingkar tambang, sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari untuk mewujudkan penganekaragaman pangan.
Selain pertanian, Tambang Emas Martabe juga memandirikan masyarakat dengan pengembangan perikanan. Yakni budidaya lele sebanyak 20 kolam, budidaya ikan tawar, dan penangkaran ikan jurung.
“Selebihnya, kami mengembangkan sejumlah UKM, yakni Minimarket Sahata, Rumah Kue Bagasta, Rumah Kompos Comapro, dan mendampingi hingga terbentuk 6 koperasi. Kami juga melatih warga di bidang manajemen keuangan, mekanik LV, pallete craft, dll. Selain itu, kita melatih potensi usaha baru di bidang produk palet, serbuk palet, dan batik,” jelasnya.
Selain bidang pertanian, Tambang Emas Martabe juga memandirikan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur publik, dan identitas sosial dan budaya.
“Mungkin hasilnya belum terlalu signifikan. Tapi semua itu adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Proyek tanggung jawab sosial perusahaan ini memberi nilai tambah di wilayah di mana kami bekerja, mengembangkan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Kami berharap, semua program ini bermanfaat bagi banyak orang dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Pramana. (mea)
TOBASA, SUMUTPOS.CO – Wisatawan dipastikan akan semakin mudah menjajal kawasan Danau Toba. Itu dikarenakan, taksi online sudah mulai menggarap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut.
EXCECUTIVE Director Grab Indonesia, Ongki Kurniawan mengatakan, saat ini pihaknya sedang uji coba di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. “Karena flight-nya belum banyak, yang penting sudah kita sediakan suplai. Bahkan kita sediakan di bandaranya dulu dari pada di kotanya,” ungkap Ongki Kurniawan saat ditemui di Medan, Senin (18/3).
Menurut dia, beroperasinya taksi online di kawasan danau terbesar se-Asia Tenggara itu akan meningkatkan kinjungan praiwisata. Karena, akan menambah aksesibilitas yang menjadi syarat penting dari pariwisata. “Jadi memang dengan adanya bandara, justru membangun demand untuk kotanya sendiri. Sangat positif untuk mendukung pariwisata Indonesia,” ungkapnya.
Seringkali kemunculan taksi online di daerah menimbulkan konflik horizontal. Khususnya dengan taksi-taksi konvensional atau milik pribadin
“Justru kita merangkul. Kami sadar bahwa ini semua bagaimana menciptakan ekosistem yang sehat,” tegasnya.
Kehaditan taksi online di kawasan pariwisata memang sangat penting. Bahkan Kementerian Pariwisata merangkul vendor taksol dengan co-branding wonderful Indonesia. Danau Toba juga terus mengalami pengembangan.
Kementerian melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) baru membangun nomadic tourism di kawasan Sibisa, Kabupaten Toba Samosir. Pembangunan Danau Toba dilakukan untuk mencapai target satu juta wisatawan. Masuknya transportasi online ke kawasan Danau Toba ini disambut baik oleh BPODT. Menurut Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo hadirnya transportasi online itu memecahkan masalah transportasi disana.
“Tentunya kita menyambut ini dengan baik, karena memang salah satu kendala yang dirasakan saat ini adalah kurangnya transport last miles yang mengantarkan wisatawan ke tujuan mereka. Baik itu ke atraksi-atraksi maupun amenitas,” ujar Dirut BPODT Arie Prasetyo.
Selain taksol, saat ini Danau Toba juga memiliki Damri. Angkutan Damri menjadi shuttle bus yang melayani penumpang dari Bandara Silangit menuju sejumlah rute. “Seiring peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Danau Toba, maka hal ini akan sangat membantu,” pungkasnya.
Menanti Pengakuan UNESCO
Danau Toba kini tengah menanti hasil penilaian Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Dunia (Unesco) untuk mendapatkan titel taman bumi global atau Unesco Global Geopark. Dikutip dari laman Unesco, Senin (18/3), lembar penilaian terakhir terhadap Danau Toba dilakukan pada 21 Februari 2019 atas nama Katrien An Heirman, seorang peneliti bidang ilmu kebumian dan penurunan risiko bahaya kebumian Unesco.
Dalam dokumen tersebut, estimasi skor dari penguji dilakukan terhadap tujuh aspek yakni wilayah, konservasi geologi, warisan alam dan kebudayaan, struktur manajemen, dan informasi serta pendidikan lingkungan. Sisanya, wisata kebumian dan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Adapun, dari tujuh aspek tersebut, aspek struktur manajemen mendapat perkiraan nilai Unesco yang terendah yakni dengan skor 723 dari 1.000. Pada aspek struktur manajemen, pertanyaan mengenai manajemen wilayah mulai dari ketersediaan rencana induk hingga strategi pemasaran dan promosi.
Berdasarkan lembar penilaian tersebut, Danau Toba mendapatkan skor rendah untuk struktur manajemen karena rencana induk masih berupa rancangan.
Dengan demikian, detail rencana induk yang mencakup pembangunan infrastruktur, strategi pemasaran hingga keterlibatan komunitas tak bisa memberikan skor tambahan. Padahal, dalam hal struktur manajemen, terdapat empat geolog yang khusus untuk memonitor Danau Toba dan 17 orang mewakili berbagai disiplin dari mitra Pemerintah.
Untuk penilaian pada aspek lain yakni informasi dan pendidikan lingkungan juga konservasi geologi pun masuk dalam tiga aspek dengan penilaian terendah. Berdasarkan lembar penilaian, pada aspek informasi dan pendidikan lingkungan, Danau Toba tak bisa mengumpulkan skor untuk penyediaan program bagi mahasiswa, penyediaan informasi berbasis internet seperti buletin digital dan kalender kegiatan termutakhir.
Pada aspek informasi dan pendidikan lingkungan, Danau Toba mendapat skor 790 dari skor maksimal 1.000. Kemudian, untuk aspek konservasi geologi, Danau Toba mendapatkan skor 810 dari 1.000. Adapun, aspek yang membuat Danau Toba belum bisa mendapat skor maksimal yakni ketersediaan regulasi yang melindungi keseluruhan wilayah Danau Toba.
Sisanya, untuk aspek wilayah, Danau Toba memeroleh skor 860 dari 1.000 karena 16 situs kebumian, kekhasan fitur geologi dan geomorfologi sehingga Danau Toba tak memiliki pembanding di taman bumi lain.
Kemudian, aspek wisata kebumian, Danau Toba mendapat nilai 870 dari 1.000, aspek warisan alam dan kebudayaan dengan skor 925 dari 1.000 juga ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan skor tertinggi yaitu 970 dari 1.000.
Pada aspek wisata kebumian, Danau Toba mendapatkan skor untuk beberapa hal termasuk ketersediaan angkutan umum untuk mengakses lokasi namun belum mengakomodasi perjalanan bagi pelancong yang memiliki minat di bidang geologi dan geomorfologi juga penyandang disabilitas.
Lalu, pada aspek warisan alam dan kebudayaan, Danau Toba mendapatkan penunjukkan secara nasional dan regional dari sisi alam dan kebudayaannya.
Terakhir, untuk aspek ekonomi daerah yang berkelanjutan, Danau Toba telah mengembangkan cinderamata khas dan label khusus produk-produk lokal. Namun untuk beberapa hal seperti inisiatif mempromosikan melalui replika geologi masih dalam proses sehingga belum memberikan skor tambahan.
Penilaian dari Unesco tentang masuknya Danau Toba ke jaringan taman bumi global menjadi tumpuan Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Seperti diketahui, Pemerintah Pusat menargetkan agar kunjungan wisatawan mancanegara bisa menyentuh 1 juta pertahun sementara Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menargetkan 500.000 kunjungan pertahun. (pra/jpg/bbs)
BERSANDAR: Kapal bermuatan kontainer bersandar di Pelabuhan Kualatanjung, Batubara, belum lama ini. Pelabuhan ini diharapkan segera diresmikan operasionalnya.
BERSANDAR: Kapal bermuatan kontainer bersandar di Pelabuhan Kualatanjung, Batubara, belum lama ini. Pelabuhan ini diharapkan segera diresmikan operasionalnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di Sumut hingga kini belum tuntas pengerjaannya. Mulai dari pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, perlintasan kereta api layang di Medan, hingga Pelabuhan Internasional Kualatanjung. Padahal diharapkan, dengan tuntasnya proyek-proyek infrastruktur tersebut, mampu mendongkrak perekonomian Sumatera Utara.
Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Anda Subrata mengatakan, sebenarnya yang paling ditunggu adalah rampungnya proyek Pelabuhan Kualatanjung, sehingga dapat segera beroperasi. Keberadaan pelabuhan bertaraf internasional tersebut sangat diharapkan memberi dampak positif atas peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, dan Sumut pada umumnya.
“Termasuk nanti (konektivitas jalan tol) dari Tebingtinggi, Siantar sampai Sibolgan
Secara detil kajiannya sudah ada dan akan terkoneksi semua, sehingga memudahkan akses hilir mudik barang dan pergerakan ekonomi ke Sumut,” katanya.
Tak hanya itu, pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan ruas tol MKTT diakuinya lebih diprioritaskan untuk dirampungkan tahun ini. Dimana untuk ruas tol Medan-Binjai, hanya tinggal sedikit lagi polemik proses ganti rugi lahan masyarakat. Anda menambahkan PSN 2019 di Sumut yang termasuk difokuskan adalah pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba.
“Kalau di bidang saya adalah soal infrastruktur. Ini yang terus dikejar terutama infrastruktur se kawasan Danau Toba. Termasuk peningkatan kualitas jalan dari provinsi ke nasional. Lalu untuk kepariwisataannya juga ada,” katanya.
Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT), Agus Choliq kepada Sumut Pos mengungkapkan, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT) atau persisnya berada di seksi tujuh, ruas Seirampah-Tebingtinggi, sebenarnya sudah dapat beroperasi. Pekerjaan yang menjadi bagian dari PSN di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini, hanya tinggal menunggu izin uji layak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kita lagi nunggu izin dari kementerian (PUPR). Semoga dalam waktu tidak terlalu lama lagi (sudah keluar izin dan bisa beroperasi),” kata Agus Choliq, Senin (18/3).
Selain menunggu sertifikat laik fungsi, pihaknya saat ini juga tengah menunggu surat keputusan (SK) tentang tarif tol tersebut dari Kementerian PUPR. “Jadi tinggal menunggu kedua izin itu terbit saja. Untuk semua sarana dan prasarananya, mudah-mudahan sudah komplit dan tidak ada masalah,” katanya.
Sebenarnya, Agus menambahkan, fungsional Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 7, yang menghubungkan Sei Rampah-Tebingtinggi, sudah dibuka pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2018. Dimana izin fungsionalnya hanya sampai 2 Januari 2019. “Artinya dalam waktu dekat ini izinnya sudah terbit dari kementerian, barulah kita fungsionalkan secara penuh jalan tol MKTT tersebut,” pungkasnya.
Adapun PSN lain di Sumut yaitu operasional Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, di Kabupaten Batubara. Dimana pada tahun ini juga akan dikebut finishingnya agar segera bisa beroperasi. Terlebih mengingat sudah diresmikan pengembangan dermaga dan terminal Pelabuhan Sambas Sibolga oleh Presiden Joko Widodo, Minggu (17/3). Dengan konektivitas infrastruktur jalur darat dan laut ini, Pemprovsu begitu berharap mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian menjadi peluang investasi bagi calon investor baik dari dalam ataupun luar negeri. Terlebih jika sudah mulai ramainya para pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, tentu bakal mampu menyerap banyak tenaga kerja sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Sumut. (prn)
istimewa
TANDATANGAN: Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangani prasasti peresmian kantor pusat Pelindo I di Belawan, Minggu (17/3).
istimewa TANDATANGAN: Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangani prasasti peresmian kantor pusat Pelindo I di Belawan, Minggu (17/3).
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno telah meresmikan lima proyek strategis yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 sepanjang tahun 2019. Minggu (17/3) kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama rombongan kembali meresmikan kantor pusat Pelindo 1 yang baru di Belawan. Peresmiam ini disaksikan Dirut Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana dan jajaran direksi PT Pelindo 1 serta seluruh karyawan.
Rini sangat mengapresiasi banyaknya pengembangan yang dilakukan Pelindo 1, termasuk lima proyek strategis yang diresmikan. Karena banyaknya perkembangan itu juga dia bersedia hadir pada kesempatan itu. “Transformasi besar-besaran Pelindo 1 benar-benar bisa terlaksana dan saya sangat berterima kasih untuk direksi, manajemen dan seluruh karyawan,” katanya.
Menurut dia, Pelindo 1 mengemban tugas yang sangat penting, karena memiliki wilayah kerja yang menjadi gerbang utama Indonesia untuk Asia bagian Barat. Sehingga, Pelindo 1 mulai bisa menunjukkan kemampuannya sebagai operator pelabuhan berstandar internasional.
Ia yakin Pelindo 1 dapat menyelesaikan pengerjaan kelima proyek strategis tersebut, karena sebelumnya sudah menuntaskan beberapa pengembangan berskala besar. Seperti pembangunan Pelabuhan Kualatanjung dan Pelabuhan Sibolga.
Pembangunan gedung kantor pusat baru yang berada di kawasan pelabuhan Belawan adalah keputusan tepat. Hal itu karena kantor pelayanan kepelabuhanan memang harus berada di pelabuhan, bukan di tengah perkotaan. “Saya optimis Pelindo 1 akan mampu mengikuti jejak 25 BUMN lain yang meraih laba bersih di atas Rp1 triliun. Kementerian BUMN sendiri memproyeksikan pada 2019 akan ada 30 BUMN yang mampu mengantongi laba bersih lebih dari Rp 1 triliun,” sebut Rini.
Harapan Meneteri Rini, pengembangan secara berkelanjutan ini mendukung suksesnya program pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional dan mendukung kebijakan Pemerintah terutama dalam program tol laut untuk memperkuat konektivitas nasional dan menciptakan biaya logistik nasional secara efisien dan efektif serta meningkatkan daya saing nasional.
“Penyelesaian sejumlah proyek strategis ini bisa dapat menurunkan biaya logistic nasional. Sehingga mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah Sumatera Utara dan sekitarnya,” katanya.
Sementara, Dirut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Bambang Eka Cahyana, mengungkapkan, sejumlah proyek strategis yang mereka kelola meliputi Belawan di Sumatra Utara serta Aceh, Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Proyek-proyek tersebut antara lain Penataan pelabuhan Belawan Tahap II. Di dalamnya terdapat pembangunan terminal mobil, terminal curah kering, terminal curah cair antarpulau, terminal servis serta penataan lingkungan di dalam pelabuhan Belawan.
Proyek kedua yakni melakukan modernisasi kapal tunda, di beberapa cabang Pelindo 1. Diantaranya, di Belawan, Dumai, Kuala Tanjung, Batam dan Tanjungbalai Karimun. Termasuk kapal pandu untuk melayani pemanduan di Selat Malaka.
Kemudian, pengembangan terminal petikemas di Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Lalu membangun terminal penumpang di Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dan Sri Bintan Pura (Kepri). Proyek terakhir, Pelindo 1 akan memodernisasi peralatan bongkar muat terminal petikemas di Belawan. “Tujuan proyek-proyek strategis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, mempercepat pelayanan serta menjaga aspek keselamatan dalam pelayanan kepelabuhanan,” terang Bambang Eka Cahyana.
Peresmian kantor pusat Pelindo 1 yang baru, kata Bambang Eka Cahyana, akan menyatu kantor pusat dan kantor cabang Belawan serta beberapa unit bisnis lainnya. Gedung baru ini dianggap penting karena dari empat BUMN serupa, tinggal Pelindo 1 saja yang berkantor pusat di tengah kota. Dan berjarak sampai 25 kilometer dengan Pelabuhan Belawan. “Dengan pemindahan kantor pusat ke kawasan pelabuhan Belawan, Pelindo 1 yakin aktivitas koordinasi dan pengendalian akan menjadi lebih mudah,” jelasnya.
Pelindo 1 sendiri sampai dengan tahun lalu berhasil membukukan aset senilai total Rp14 triliun. Tahun lalu mereka mengantongi pendapatan sebesar Rp3,1 triliun dengan laba bersih Rp911 miliar. “Pelindo 1 optimis mampu mendapat laba bersih lebih dari Rp1 triliun. Terutama dengan dilaksanakannya proyek-proyek strategis,” tutup Bambang Eka Cahyana. (fac)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi pintu masuk KPK membongkar dugaan praktek jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agaman
Isu yang berkembang, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumut yang dijabat H Iwan Zulhami, disebut-sebut pernah bertemu dengan Ketua DPP PPP Koordinator Sumut-Aceh, Hasan Husairi Lubis, untuk membicarakan jabatan.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Iwan Zulhami buru-buru membantah terlibat jual beli jabatan Kakanwil. “Dari mana sumbernya itu? Tidak benar itu,” ucapnya saat dicegat wartawan seusai acara Penandatanganan Imbauan Bersama, Tentang Menciptakan Pemilu Damai Tahun 2019 di Kemenag Sumut, Senin (18/3).
Iwan mengakui, dirinya pernah bertemu dengan Hasan Husairi Lubis. Namun bukan membicarakan jabatan, seperti isu yang beredar. “Beliau (Hasan Husairi Lubis) berkenal dan bersahabat dengan saya. Karena ‘kan beliau putera Sumatera Utara. Dia orang Wasliyah, saya juga orang Wasliyah. Kaitannya ketemu dengan saya, karena istri saya juga caleg di Deliserdang dari dapil yang sama,” kata Iwan Zulhami, yang belum lama menjabat Kakanwil Kemenag Sumut ini.
Yang namanya istri maju (jadi caleg), menurutnya sebagai kawan, mereka saling tandem. “Kalau aku jual beli jabatan, dari mana aku dapat membelinya itu? Enggak betul itu,” sambungnya.
Saat ditanya kabar bahwa ia pernah bertemu di rumah Hasan Husairi di Medan, Iwan mengakui. Namun menurutnya, pertemuan itu tidak dihadiri Romy. “Justru Menteri (Menteri Agama Lukman Hakim, Red), yang datang makan siang sama saya di rumah Hasan Husairi. Menteri datang, saya datang. Ada beberapa ASN Kemenagsu yang datang makan siang bersama Pak Menteri. Dokumennya ada. Kalau ada Romy, justru saya nggak datang. Karena itu urusan partai, ngapaian saya campur-campuri?” jelas Iwan.
Ditanya tentang pertemuan dirinya dengan Hasan Husairi di Jakarta, Iwan tidak membantah. Menurutnya, ia sengaja datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Hasan Husairi. “Membawa istri untuk minta tandem dengan beliau di wilayah dapil Deliserdang. Jadi saya mendampingi istri, bukan mau bertemu sama dia,” urainya.
Disinggung mengenai kedekatan Kementarian Agama dengan PPP, Iwan Zulhami menolak dikait-kaitkan. “Orang bisa saja mengaitkan-ngaitkan itu. Namanya sedang di tahun politik. Kebetulan Kementerian Agama dekat dengan PPP. Contohnya dulu menteri agamanya orang PPP. Sekarang juga Pak Lukman Hakim Syaifuddin juga dewan pakar PPP. Tapi nggak usah kelen dekat-dekatkan, memang sudah dekat secara emosional barangkali,” katanya.
Secara person, ia mengakui Menteri Agama adalah orang PPP. “Macam mana mau kita bilang ‘kan? Tapi kalau untuk aparat Kementerian Agama saya imbau untuk memilih caleg tertentu, ya kalian buktikan sajalah. Secara aturan, PNS kan tidak boleh. Ada aturannya,” pungkasnya.
KPK Sita Ratusan Juta dari Ruang Menag
Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah ruangan Menteri Agama, Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Senin (18/3). Penggeledahan terkait penanganan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan yang melibatkan dua pejabat Kemenag di Jawa Timur itu berlangsung sekitar tujuh jam. Terhitung sejak pukul 12.15 hingga pukul 19.20. Pantauan JawaPos.com (grup Sumut Pos) di kantor Kementerian Agama (Kemenag), lima penyidik KPK keluar dari ruang kerja Lukman Hakim yang berada di lantai 2.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari ruang Menteri Agama, KPK menyita uang dalam pecahan rupiah dan dollar Amerika Serikat. Dalam pecahan rupiah, hitungan sementara nilainya mencapai Rp100 juta lebih. Sementara uang pecahan dollar Amerika Serikat masih dihitung.
“Dari ruangan Menteri Agama termasuk juga disita dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar Amerika dengan nilai ratusan juta rupiah. Tapi detailnya tentu akan diupdate lebih lanjut,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (18/3) malam.
KPK juga mengamankan dokumen terkait proses seleksi jabatan di lingkungan Kemenag. KPK akan mempelajari lebih lanjut hasil penyitaan-penyitaan tersebut.
Karo Humas Kemenag Mastuki menyatakan, pihaknya akan kooperatif terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Kasus ini telah menyeret dua pegawai Kemenag dan Romahurmuziy alias Rommy. “Kami koperatif sebagaimana yang disampaikan oleh Menag Lukman Hakim. Seluruh ASN yang berkaitan khususnya untuk turut aktif memberikan informasi yang diperlukan oleh petugas KPK,” kata Mastuki.
Ketika ditanya soal uang ratusan juta yang disita dari ruang kerja Menag Lukman Hakim, Mastuki mengaku hal itu hanyalah sejumlah dokumen yang diperlukan penyidik untuk menjadi alat bukti. “Dokumen yagn diperlukan oleh KPK seluruhnya. Itu ranahnya KPK. Jadi yang kami tahu yang kami dampingi adalah memberikan seluruh dokumen yang diperlukan KPK,” jelas Mastuki.
Sebelumnya, saat penggeledahan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat mendatangi ruang kerjanya. Lukman mengaku, sejak disegel oleh penyidik KPK pada Jumat (15/3) lalu, dirinya belum bisa melakukan aktivitas di dalam ruang kerjanya. ”Saya dapat informasi bahwa ruangan saya sudah bisa dibuka lagi dan proses penggeledahan KPK sudah katanya, saya mendapat informasi sudah selesai. Sehingga saya harus segera memasuki ruangan saya, karena ada beberapa surat-surat yang harus saya tindaklanjuti, harus saya baca dan harus saya tandatangani,” kata Lukman.
Setelah selesai penggeledahan oleh penyidik, Lukman berharap ruang kerjanya tidak lagi disegel. Sehingga bisa melakukan aktifitas seperti biasanya. ”Saya berterima kasih kepada KPK yang bekerja cepat, sehingga tidak terlalu mengganggu karena sekarang saya akan bisa bekerja,” ucap Lukman.
Kendati demikian, politikus PPP ini mengaku belum mengetahui dokumen dan benda apa saja yang disita penyidik dari ruang kerjanya. “Belum tahu (dokumen apa saja), saya kan belum masuk,” jelas Lukman.
Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka. Yakninya, Anggota DPR Romahurmuziy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.
KPK menduga Rommy menerima suap dari pejabat Kemenag agar bisa memperoleh jabatan tinggi. Temuan KPK saat OTT, Rommy menerima Rp 300 juta dari pejabat tersebut. Namun, itu bukan penerimaan pertama kali.
Atas dasar itu, Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (man/kps/jpc)
Toga Sianturi/New Tapanuli/jpg
JENGUK: Kabiro LPSK Drama Panca Putra saat menjenguk Zulkarnain di rumah sakit FL Tobing Sibolga, Sabtu (16/3).
Toga Sianturi/New Tapanuli/jpg JENGUK: Kabiro LPSK Drama Panca Putra saat menjenguk Zulkarnain di rumah sakit FL Tobing Sibolga, Sabtu (16/3).
SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Peledakan bom yang dilakukan terduga teroris Husain alias Abu Hamzah alias Upang dan istrinya, ternyata melukai satu orang warga, yakni Zulkarnain alias Nain. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ferdinand Lumbantobing Sibolga.
Sabtu (16/3) lalu, korban didatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedatangan LPSK tersebut guna memastikan perawatan medis terhadap korban. Sekaligus untuk menghimpun data jumlah korban yang terkena dampak ledakan bom teroris di Kota Sibolga.
Kepala Biro (Karo) Penalaah Permohonan LPSK Pusat, Drama Panca Putra dalam keterangannya kepada wartawan mengakui, dari data yang mereka himpun, jumlah warga yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri istri terduga teroris Abu Hamzah alias Upang alias Tupang, hanya satu orang.
“Ini sesuai data jumlah korban ledakan bom yang mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut dan data kepolisian,” kata Dharma.
Meski demikian, pihaknya tetap akan memantau perkembangan seputar jumlah korban yang kemungkinan bisa bertambah. “Tapi LPSK akan tetap memantau perkembangan. Mana tahu masih ada masyarakat yang belum melaporkan,” ungkapnya.
Diterangkannya, Zulkarnain akan mendapat pertanggungan berupa biaya medis dari LPSK. Hal tersebut sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014. Di mana korban tindak pidana terorisme akan mendapatkan bantuan dan layanan perlindungan dari Negara. Salah satunya bantuan medis.
“Maka itu LPSK hadir di Kota Sibolga untuk menyakinkan pasien bahwasanya biaya dalam rangka pemulihannya menjadi tanggungjawab LPSK,” terang Dharma.
Salah satu yang termaktub dalam UU No 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, mengamanatkan juga bahwasanya negara dapat memberikan bantuan kompensasi kepada para korban terdampak tindak pidana terorisme. Para korban terdampak ini bukan hanya subjek terlindungi (saksi) dan korban, melainkan juga rumah-rumah warga yang rusak terdampak bom sesuai data kepolisian.
“Namun kompensasi ini akan diberikan setelah ada penetapan pengadilan para terduga terorisme. Kompensasi ini sebelum dihitungkan oleh LPSK dan disampaikan dalam tuntutan JPU. Sehingga masyarakat korban ledakan bom mendapatkan ganti rugi ekonomi atas ledakan itu,” pungkasnya.
Lima Pendatang Diamankan
Pasca bom bunuh diri di Kota Sibolga, razia gencar dilakukan aparat kelurahan dengan menyisir kos-kosan dan kontrakan. Lurah bersama Bhabinkamtibmas melakukan razia di Jalan Sutomo Gang Serumpun, Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Senin (18/3).
Lurah Simaremare, Mahmud Tanjung mengatakan, dalam razia yang mereka lakukan ada lima orang warga pendatang diamankan. Kelimanya sudah dibawa ke kantor kelurahan untuk diperiksa dan didata sekaligus membuat surat pernyataan.
“Dari kelima pendatang yang kita amankan, empat di antaranya wanita dan satu orang pria. Mereka tidak dapat menunjukkan identitas dirinya. Khususnya yang mengaku sebagai pasangan suami istri,” terang Mahmud Tanjung
Mahmud mengakui, pengamanan warga di wilayahnya terkait dengan aksi terorisme yang baru saja terjadi di Kota Sibolga. Sekaligus meneruskan instruksi lisan Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk kepada setiap aparat kelurahan dan lingkungan, untuk melihat dan mendata setiap warga pendatang dan orang yang dicurigai di daerah masing-masing.
Pihak kelurahan juga telah mendata setiap rumah kontrakan dan pemiliknya, sekaligus menyerahkan surat pernyataan bahwa pemilik rumah kontrakan/kos-kosan tidak mengontrakkan rumah mereka kepada orang yang tidak memiliki bukti identitas diri yang jelas.
Selain melakukan razia identitas, aparat kelurahan juga memeriksa setiap benda atau barang milik warga, seperti kotak-kotak dan bungkusan yang dicurigai.
Gubsu Kutuk Aksi Teroris di Sibolga dan Selandia Baru
Aksi teror di Kota Sibolga dan dua masjid di Selandia Baru belum lama ini, mendapat atensi serius Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Gubernur bahkan mengutuk keras aksi teror itu, yang ia anggap sebagai perilaku tidak berprikemanusiaan.
Peristiwa peledakan bom yang terjadi di Kota Sibolga, Gubsu meminta seluruh elemen masyarakat Sumut agar tidak gampang terpancing. Sebab, potensi pemanfaatan identitas primordial dan kultural dikhawatirkan dapat menimbulkan anarkisme sosial. Tak hanya itu, isu hoax yang diwujudkan melalui narasi radikalisme di dunia maya, eksploitasi agama dalam kepentingan politik telah menggiring terciptanya sentimen SARA yang berujung terhadap kebencian, kekerasan dan bahkan radikalisme terorisme berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap isu-isu yang dapat memecah persatuan dan harus dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan antar seluruh umat di Tanah Air terkhusus di Sumut yang kita cintai ini agar persatuan bangsa dapat terjaga dengan baik,” ajak Gubsu Edy Rahmayadi melalui Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Ilyas Sitorus kepada Sumut Pos, Senin (18/3).
Ia menambahkan, tentunya juga perlu peran dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat pemuka agama untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dalam situasi politik ini. Tak hanya itu, kalangan legislatif dan eksekutif juga harus bisa turut serta menjaga keharmonisan ini.
“Jadi untuk tahun 2019 seharusnya disadari oleh masyarakat bahwa ujaran kebencian yang dilakukan baik kebencian dengan menggunakan isu SARA atau bukan itu harus ditanggalkan, karena itu dapat menimbulkan perpecahan di antara kita,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, cara untuk meninggalkan ujaran-ujaran kebencian itu masyarakat sekarang ini harus diwacanakan mengenai bagaimana hendaknya membangun kesejahteraan dan menegakkan keadilan untuk semua. Sehingga nantinya masyarakat harus dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua yakni berbangsa dan bernegara.
“Maka nanti kalau ada orang atau kelompok baik kelompok biasa atau elite kemudian mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang cenderung kepada kebencian itu akan menjadi hina. Hal ini dikarenakan iklim pada tahun 2019 tidak lagi memainkan isu-isu premodial, tapi yang dimainkan adalah isu-isu keadilan dan kesejahteraan,” bebernya.
Untuk penembakan jamaah masjid yang menewaskan 50 orang yang terjadi di New Zealand, Gubsu menyampaikan, atas nama masyarakat dan Pemprovsu turut berdukacita sedalam-dalamnya. “Kami berdoa seluruh korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik, bagi korban luka agar segera lekas pulih dan seluruh keluarga korban diberi ketabahan dan tawakal menerima musibah ini,” kata Edy Rahmayadi.
Pemprovsu, kata Gubsu, mengutuk keras perbuatan keji, brutal dan tidak berperikemanusiaan seperti yang terjadi di Selandia Baru. “Terorisme adalah musuh kemanusiaan dan harus kita perangi bersama,” tegasnya. (ts/smg/bbs/prn)
PAPARKAN: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Hendri Marpaung memaparkan kasus ke-17 tersangka dengan barang bukti 22,69 Kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi, Senin (18/3).
PAPARKAN: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Hendri Marpaung memaparkan kasus ke-17 tersangka dengan barang bukti 22,69 Kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi, Senin (18/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut mengamankan 22,69 Kg narkotika jenis sabu dan 20.000 butir pil ekstasi dari 17 tersangka. Barang bukti itu dari penangkapan 26 Februari hingga 13 Maret 2019.
HASIL tersebut dipaparkan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Hendri Marpaung.
Marpaung merinci, pada 26 Februari petugas Unit 1 Subdit III mengamankan 6 tersangka. Mereka masing-masing berinisial F, M alias P, I, MY, EAS alias G dan DH.
Tiga tersangka (F, M alias P dan I) lebih dulu ditangkap di Hotel Antara Dua, Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia.
Dari tangan ketiganya, petugas menyita 990 gram sabu yang dimasukkan dalam bungkus plastik keresek warna putih.
Hasil interogasi, ketiganya mengaku kalau ada seorang pria berinsial MY yang memiliki sabu di Jalan Garuda II, Kecamatan Sei Semayang.
“Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan MY. Darinya petugas menyita 955 gram sabu. Saat akan dilakukan pengembangan lagi, MY berusaha melarikan diri,” ujar Marpaung, Senin (18/3).
“Petugas kemudian menembak kaki kirinya. Dari pengakuan MY, ada satu orang laki-laki di Desa Limaumanis, Kabupaten Deliserdang yang memiliki sabu,” sambung Marpaung.
Dari keterangan MY, petugas kembali melakukan pengembangan. Petugas kemudian berhasil mengamankan EAS alias G dengan barang bukti 1.988 gram sabu.
Dari EAS alias G, satu tersangka berinisial DH kembali ditangkap dengan barang bukti 1.000 gram sabu, 6 Maret 2019.
“Kemudian pada 12 Maret 2019, petugas kembali menangkap 4 tersangka masing-masing berinisial SIS, MS, ZRG dan AHP dengan barang bukti 17.687 gram sabu. Keempat tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan saat pengembangan,” ungkap Hendri.
Dari keterangan keempat tersangka kembali diamankan satu tersangka berinisial SK. Tak sampai disitu, petugas Unit 3 Subdit III kembali melakukan penangkapan, Rabu (13/3) dan berhasil mengamankan 3 tersangka dari lokasi berbeda.
“Awalnya petugas menangkap MIN alias F di areal tanah garapan Jalan Jermal XV dengan barang bukti 70 gram sabu-sabu. Dari keterangan MIN alias F, sabu tersebut diperolehnya dari AH alias H atas arahan ARP alias AG,” beber Marpaung.
Di hari yang sama, petugas berhasil menangkap ARP alias AG di Jalan HM Joni Medan.
Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap AH alias H di Jalan Jermal VII sekira pukul 23.00 WIB. Ketiganya kemudian diboyong ke Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.
Terakhir, petugas Unit 4 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut berhasil mengamankan tiga tersangka. Masing-masing berinisial, A alias J, J dan I dengan barang bukti 20.000 butir pil ekstasi yang dikemas dalam empat bungkusan besar.
“Ketiganya diamankan dari sampan saat melintas di perairan Teluk Nibung, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Ekstasi tersebut dibawa dari Malaysia dengan modus memasukkannya ke dalam jaring plastik warna biru,” tukas Hendri.
Marpaung menegaskan, dengan jumlah barang bukti tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 246.900 orang.
Para tersangka dikenakan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dan 10 tahun kurungan penjara.
“Mereka juga dijerat Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling sikit penjara 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar,” pungkasnya.(dvs/ala)
