MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira bagi para pedagang eks Pasar Aksara. Sebab, mereka kini akan memiliki tempat berjualan yang permanen karena akan segera dibangun kembali pasar tersebut. Direktur Utama PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya mengatakan, Pasar Aksara akan dibangun di Jalan Mesjid Dusun 2 Kecamatan Percut Seituan. Persisnya, tak jauh di belakang Pos Polantas Percut Seituan Jalan Wiliem Iskandar/Pancing. “Lahannya sudah ada dan anggarannya telah disahkan. Bahkan, Perpres (Peraturan Presiden) juga,” kata Rusdi baru-baru ini.

Rusdi mengaku, proyek pembangunan pasar tersebut menggunakan anggaran dari pusat. Kabarnya, sedang ditenderkan dengan nilai anggaran Rp106 miliar lebih dari APBN. “Biaya pembangunannya dari APBN bukan APBD. Proses tendernya langsung di pusat, kalau tidak salah di Kementerian PUPR. Saya tidak tahu bagaimana proses lelangnya,” kata Rusdi.

Rusdi menuturkan, nantinya setelah rampung dibangun maka pasar itu diprioritaskan kepada pedagang yang berjualan di Pasar Aksara yang jumlahnya sekitar 700 orang. “Harapan kita tahun ini dibangun dan rampung. Dengan dibangunnya Pasar Aksara tentunya akan menambah PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) Kota Medan. Apalagi, kita menargetkan mendapatkan laba tahun ini Rp4 miliar, dengan asumsi Pasar Aksara bisa beroperasi dan Pasar Kampung Lalang serta Pasar Belawan,” paparnya.

Menurut Rusdi, untuk sementara ini para pedagang ditempatkan di Terminal Aksara. Selain itu, disediakan tempat di Pasar Bakti, Pasar Halat, Pasar Sentosa Baru, Pasar Glugur, Pasar Sambu dan beberapa pasar lainnya. “Kami telah menyiapkan tempat berjualan sementara waktu bagi pedagang eks Pasar Aksara. Semua pedagang bisa ditampung,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan menyambut positif rencana pembangunan Pasar Aksara oleh Pemerintah Pusat. “Kalau memang mau dibangun tentu kita dukung. Bahkan, kalau bisa tahun ini selesai, sehingga nasib para pedagang tidak terkatung-katung,” ujarnya.

Diketahui, pasca terbakarnya pada 12 Juli 2016 lalu, hingga kini penggunaan lahan bekas Pasar Aksara belum jelas. Sebelumnya, Pemko Medan merencanakan pembangunan fly over di lahan tersebut. Oleh karenanya, tidak bisa kembali membangun pasar. Pemko Medan berinisiatif membangun pasar baru di Jalan Mesjid dan akan memindahkan seluruh pedagang ke tempat tersebut. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nasib pegawai harian lepas (PHL) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan benar-benar miris. Bagaimana tidak, selain akan dikurangi jumlahnya ternyata mereka juga belum menerima gaji selama dua bulan terakhirn

“Belum gajian kami sampai sekarang, sudah dua bulan. Gak tahu kenapa,” kata salah seorang PHL di Dinas PU Medan yang meminta namanya tidak dikorankan karena khawatir dipecat belum lama ini.

Diutarakan dia, akibat belum menerima gaji mau tidak mau mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Sedihlah pokoknya nasib honorer (PHL), sudah kerjanya capek, gaji pun terlambat. Beda sama PNS, gaji mereka selalu tepat waktu. Makanya, terpaksa berutang cari pinjaman. Kalau enggak begitu, mau makan apa anak dan istri,” keluhnya.

Ia berharap kepada Pemko Medan agar segera mencairkan gaji yang menjadi haknya. “Harapannya begitu, gaji segera dicairkan dan tepat waktu setiap bulan,” ucap PHL yang sudah lima tahun lebih bekerja di dinas tersebut.

Hal senada disampaikan PHL lainnya di dinas yang sama. Namun, PHL yang juga meminta identitasnya tak dipublikasi tidak berbicara banyak. “Iya belum gajian (dua bulan). Udahlah, nanti kena pengurangan pula aku cerita panjang lebar. Soalnya, setahuku Pak Sekda mengeluarkan kebijakan pengurahan PHL,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas PU Medan, Isa Ansari tak menampik PHL yang bekerja di bawah naungannya belum menerima gaji. Jumlahnya sekitar seribu lebih PHL. “Ada 1.055 PHL di Dinas PU Medan yang belum menerima gaji sejak Januari 2019,” katanya.

Meski begitu, Isa tak menjelaskan mengapa 1.055 PHL itu belum gajian walau telah bekerja. Dia hanya menyebutkan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap kebutuhan tenaga PHL.

“Kalau dibilang kurang, ya jumlah yang ada saat ini masih kurang. Memang, ada beberapa PHL yang sudah tidak aktif bekerja dan ada juga yang telah lulus seleksi menjadi PNS,” tukasnya.

Diketahui, sebelumnya Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, ia akan menata keberadaan PHL sesuai dengan yang dibutuhkan. Kepada kepala OPD diminta untuk menganalisis berdasarkan kebutuhan. Analisis tersebut terkait apa tugas pokok yang diberikan kepada PHL

“Kepala OPD menganalisis jumlah PHL sesuai kebutuhan dari tugas pokoknya. Setelah itu, barulah melakukan asesmen terhadap PHL yang ada. Kemudian, diajukan kepada pihaknya mana yang akan dikontrak. PHL ini harus dibedakan, dan bukan honorer. PHL seperti buruh harian lepas, dia dipekerjakan apabila ada pekerjaan yang mau diserahkan. Kalau tidak ada pekerjaan, ya tidak dikontrak,” jelas Wiriya.

Wiriya membeberkan, jumlah PHL Pemko Medan sangat banyak mencapai 11.624 orang. Sedangkan, jumlah PNS sekitar 14.624 orang. “Bayangkan coba jumlahnya, hampir satu banding satu. Paling banyak di Dinas PU (Pekerjaan Umum), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta lainnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah Wiriya, jumlah PHL tersebut harus betul-betul ditata supaya efisien dan efektif. “Pasti ada pengurangan sesuai dengan kebutuhan. Tapi, belum tahu kita jumlahnya yang dikurangi, karena sesuai dengan kebutuhan. Kita serahkan kepada kepala OPD untuk menganalisis itu. Jadi, jangan ada lagi yang fiktif dan sebagainya pada masing-masing OPD,” pungkasnya. (ris/ila)

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) dinilai tak optimal. Sebab, masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya regulasi tersebut. Padahal, aturan itu sudah perda ini disahkan sejak Juli 2009n

“Masih belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan warga Kota Medan, terutama terkait perlindungan ibu hamil dan bayi baru lahir. Artinya, belum optimal diterapkan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli saat sosialisasi Perda KIBBLA di kawasan Jalan Melinjo 5/Eka Rasmi, Gedung Johor, Medan Johor, Minggu (17/3).

Dikatakannya, tujuan dibentuknya perda ini salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita. Dengan kata lain, hadirnya peraturan tersebut menjadi bukti keberpihakan dan kepedulian legislatif bersama pemerintah akan kesehatan generasi penerus.

“Adanya perda ini sebagai bentuk keseriusan legislatif dan pemerintah untuk melindungi para generasi muda penerus bangsa. Sebab, di dalamnya diatur dengan jelas apa yang menjadi hak setiap ibu di Kota Medan,” ujarnya.

Seperti tercantum di pasal 4, alnjutnya, yang mengatur sejumlah hak yang bisa diterima oleh setiap ibu hamil, di antaranya, mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan hingga persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih.

Selain itu, sambung Nanda, diatur juga hak setiap ibu mendapat pelayanan kesehatan masa nifas, penanganan kesulitan persalinan, kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu, menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi.

Kemudian, mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin. Tidak hanya itu, pada pasal 5 dan pasal 6 diatur dengan jelas setiap anak baru lahir berhak mendapatkan sejumlah pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar ASI dan lainnya termasuk kondisi lingkungan.

“Dalam Perda ini juga, diatur dengan tegas soal kewajiban penyedia jasa pelayanan medis, kewajiban masyarakat dan pemerintah. Artinya, perda yang berisi 11 BAB dan 42 Pasal ini memuat aturan tegas soal perlindungan untuk ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan Balita serta pengaturan soal penyedia jasa pelayanan medis. Pihak rumah sakit di Medan harus mengutamakan memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam kondisi darurat, tanpa menanyakan status ekonomi dan meminta jaminan uang muka,” papar Nanda.

Diutarakan Nanda, Pemko Medan melalui Perda Nomor 6/2009 tersebut telah menjamin kebutuhan mereka selama mendapat perawatan pertama. Ibu hamil dan tidak mampu, wajib dilayani apabila akan melahirkan. “Pemko Medan telah mengalokasikan 30 persen dari total anggaran APBD umtuk kesehatan yakni Rp1,7 triliun guna penanganan masalah KIBBLA. Untuk rumah sakit swasta, akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah daerah (pemda) jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu,” tegasnya.

Dengan terbitnya perda tersebut, lanjut Nanda, seluruh rumah sakit baik pemerintah atau swasta agar melayani pasien KIBBLA sesuai dengan standar pelayanan. Para penyedia jasa pelayanan kesehatan juga memiliki kewajiban melaporkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita ke dinas kesehatan.

“Selain soal hak dan kewajiban, diatur juga soal sanski yang akan dilakukan pemerintah terhadap penyedia jasa pelayanan medis yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif atau teguran hingga pencabutan izin, Pemko Medan selaku penyelenggara pelayanan KIBBLA dapat memberikan sanksi peringatan. Bahkan, mencabut izin praktik fasilitas kesehatan sesuai dengan pasal 11,” jabarnya.

Nanda menambahkan, diharapkan penerapan perda ini dapat maksimal dilaksanakan sebagai upaya melindungi generasi di Kota Medan. Oleh karenanya, melalui kegiatan sosialisasi perda dapat menjadi media yang dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang perlindungan kesehatan ibu dan bayinya.

Adel, warga Jalan Eka Rasmi mengaku, ia tidak mengetahui adanya Perda Nomor 6/2009. “Baru tahu saya ada aturan ini (Perda Nomor 6/2009). Kalau enggak disosialisasikan, mungkin saya enggak pernah tahu,” ucapnya.

Ia menuturkan, seharusnya kalau ada aturan seperti ini sering dilakukan sosialisasi kepada warga. Paling tidak, sebulan sekali sehingga warga tahu dan memahaminya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah kelompok nelayan dan pegiat sosial melakukan diskusi terbuka di Warung Kopi Pangkal Titi, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sabtu (16/3) sore.

Mereka mendesak agar dana kompensasi atau tali asih dampak dari reklamasi Pantai Belawan untuk peruntukan pelebaran dermaga di Pelabuhan Belawan, secepatnya direalisasikan.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (Amansu), Alfian MY menerangkan, proyek dermaga untuk kepentingan nasional dengan 2 fase diantaranya Kementrian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan dan Kementerian BUMN melalui PT Pelindo I, telah berdampak pada mata pencaharian nelayan.

“Banyak dampak yang dialami nelayan di Belawan. Dampak itu dirasakan nelayan secara langsung dan tidak langsung, sudah dua tahun proyek itu berlangsung, kami hanya ingin dana kompenasasi agar cepat direalisaikan,” katanya.

Dengan disaksikan petugas Intelkam Polres Pelabuhan Belawan, para kelompok nelayan menyampaikan keluhan soal masalah verifikasi data yang sudah berjalan. Mereka berharap, verifikasi data dapat berjalan sesuai acuan surat Kementrian Perhubungan melaluib Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang berkantor di Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

“Sesuai dengan surat Nomor UM002/6/3/OP-Blw-2018 tanggal 16 Mei 2018 dan Nomor UM002/8/13/OP-Blw-18 tanggal 26 Juni 2018. Dijelaskan data nelayan yang terkena dampak adalah nelayan pemilik kapal berkuran dibawah 5 Gt beroprasi di Pelabuhan Belawan. Kami ingin, kompensasi itu harus sesuai dengan isi surat tersebut,” kata seorang nelayan, Nazarudin.

Nazarudi mengaku, mereka heran juga dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Nomor 522.6/6902 tanggal 13 November 2018 bahwa perubahan jadwal verifikasi dengan syarat nelayan yang adalah fotocopy KK, KTP, Surat Kapal (BPKP) dan Kartu Nelayan.

Dengan adanya dua keputuasan berbeda untuk proses verifikasi data. Artinya, ia bersama rekannya Jalaludin dan lainnya sebagai relawan verifikasi data nelayan dari Pekan Labuhan sudah menjalankan tanggung jawab. Namun, realisasi kompensasi belum juga mereka ketahui.

“Kami mendesak agar konpensasi itu segera disalurkan. Kami sebagai relawan menolak dana oprasional yang akan diberikan Pelindo. Karena kami ingin dana kompensasi paling utama direalisasikan dulu,” ucapnya di forum diskuai itu.

Sementara itu, Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka, Abdul Rahman juga kecewa dengan sikap Pelindo terkesan belum memberikan penjelasan realisasi kompensasi tersebut. Pria akrab disapa Atan ini meminta kepada Distanla Kota Medan yang telah memverifikasi data, untuk mempublikasikan secara terbuka.

“Kita sebagai nelayan tidak ingin dipermainkan. Kita adalah bagian dari nelayan, jadi suara kami adalah suara nelayan. Jamgan kelempok yang tidak nelayan didengarkan, kami hanya ingin segera kompensasi ini dicairkan,” tegas Atan.

Kesimpulan diskusi itu, Saharudin selaku kordinator Gerbaksu sekaligus penggagas diskusi itu, mengucapkan terima kasih kepada pihak Intelkam Polres Pelabuhan Belawan yang telah mendengar diskusi mereka. Berdasarkan konfirmasi soal pencairan sedang proses perbankan, maka mereka akan mengecek ke Bank Sumut.

“Kita awalnya mau melakukan aksi, karena adanya masukan dari polisi, maka aksi itu kita tunda. Kita akan cek ke bank, jangan sempat ini hanya janji yang sifatmya lips service,” tutup Saharudin.

Terpisah, Manager SDM dan Umum PT Pelindo 1 Cabang Belawan, Khairul Ulya menjelaskan, berdasarkan data verifikasi nelayan ada sebanyak 3228 nelayan yang mereka terima dari Ditanla Kota Medan. Data itu sedang diproses di perbankan untuk pencairan dana tali asih dari dampak reklamasi.

“Yang jelas, data sudah kami terima. Kini masih proses di perbankan untuk membuat buku rekening kepada nelayan yang akan menerima tali asih,” jelasnya.(fac/ila)

Perhimpunan Pecinta Louhan Sumatera Utara (PPLSU) akan menggelar kontes ikan louhan di Cambridge City Square, Jalan S Parman Medan, Rabu hingga Minggu (20-24/3). Kontes yang digelar selama lima hari ini terbuka untuk umumn

Ketua PPLSU, Josep mengaku, kontes ini sebagai yang pertama dan terbesar di Kota Medan.? Sebelumnya, belum pernah ada kontes-kontes seperti ini.

“Kontes ikan louhan merupakan jawaban dan sekaligus menindaklanjuti aspirasi para pecinta ikan louhan. Bahkan, bisa dibilang kontes ini yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Kota Medan,” kata Josep didampingi Wakil Ketua PPLSU, Jensen Lim, kemarin.

Menurut Josep, di kontes ini nantinya, para penghobi Louhan bisa menghadirkan ikan-ikan terbaik yang mereka miliki untuk dinilai dewan juri. Selain itu, di sini pula, para pemilik bisa saling bertukar informasi untuk lebih mengembangbiakkan atau menjadikan ikannya semakin cantik dan sehat.

“Kami berupaya mengangkat kembali pamor ikan Louhan yang sempat booming beberapa waktu lalu. Upaya ini tak salah, sebab Louhan terbilang ikan yang cantik,” tegasnya.

Wakil Ketua PPLSU, Jensen Lim menuturkan, kategori yang diperlombakan yakni PCC dan PCH dengan ukuran maksimum 12 centimeter. Kemudian, CCC dan CHC berukuran 12,1 sampai 16 centimeter, CCB dan CHB berukuran 16,1 hingga 24 centimeter. Khusus, kategori Bonsai semua ukuran atau all size.

“Juara I akan mendapatkan uang tunai Rp1 juta serta piala dan piagam. Pemenang kedua Rp750 ribu, piala dan piagam. Sedangkan, pemenang ketiga Rp500 ribu beserta piala dan piagam,” ujarnya.

Untuk setiap pemenang Prospect Champion?, Baby Champion serta Young Champion, sambung Jensen, masing-masing mendapatkan hadiah uang tunai Rp1 juta dan piala. Sementara nominasi empat dan lima meraih piagam.

“Untuk registrasi peserta kontes, dikenakan biaya Rp300.000 melalui Bank BCA dengan nomor rekening 8645080269 atas nama Rudi Kurnia Thianda. Bagi peserta yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa menghubungi Jimmy Flowerhorn Mdn di 085215024004 da Jensen Lim di 082160001986,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – MedanKetua Umum Yayasan Sosial Angsapura (Yasora) Medan Tony Harsono melakukan Pelantikan Bersama Anggota Perwakilan Daerah, Pengurus Seksi Ibadah, Pengurus Unit Olahraga dan Pengurus Kesenian Yasora Medan, Periode 14 Tahun 2018-2021 di Hall Serbaguna Yasora Jalan Logam Medan, Minggu (17/3/2019).

Pelantikan bersama tersebut turut dihadiri Ketua Kehormatan Senior Ardjan Leo, Sekretaris Badan Pembina Drs Tarman Hartono MM, Ketua Badan Pengawas Pendi, Ketua Membidangi Organisasi dan Humas Franky Wistan, Ketua Membidangi Taman Damai Sejahtera Effendi Simin SE.

Kemudian, Ketua Membidangi Olahraga dan Pemuda Drs Ronald Tok, Ketua Membidangi Pendidikan dan Kebudayaan dr Leo Mery MKes, Ketua Membidangi Kesenian Saini Lona, Sekretaris Umum Deddy Iskandar SH, Sekretaris I Tomi Wistan, Bendahara Umum Drs Tirta Salim, Kabid Humas Halim Loe SE dan lainya.

Ketum Yasora Medan Tony Harsono dalam kesempatan itu menyebutkan, Yasora merupakan satu wadah yang masih berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang harus tetap dipedomani para pengurus dan anggota Yasora dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. “Saya harapkan seluruh personel tetap kompak dan bersatu padu demi memajukan Yasora ke arah yang lebih baik,” tegas Tony Harsono.

Demikian juga, lanjut Tony Harsono, para pengurus dan anggota perwakilan di sejumlah daerah Sumut yang dalam menjalankan tugasnya mendapat hambatan dan rintangan agar secepatnya menginformasikannya ke pusat atau Medan. Karena pengurus Yasora di sejumlah daearah perwakilan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Yasora di Medan.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembina Hakim Tanjung melalui Sekretaris Badan Pembina Drs Tarman Hartono MM menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pengurus dan Anggota Yasora yang dinakhodai Tony Harsono yang sudah bekerja maksimal, sehingga menghasilkam prestasi yang cukup baik dari tahun ke tahun.

“Bahkan kepengurusan Yasora juga telah melahirkan bibit-bibit milenial dengan berlatar belakang pendidikan yang cukup baik dan mumpuni. Untuk itu diharapkan agar terus meningkatkan kerja sama dan sama-sama bekerja, baik di forum nasional maupun di kancah internasional,” harap Tarman Hartono.

Ketua Membidangi Organisasi dan Humas Franky Wistan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua Pengurus dan Anggota Yasora dan jajaran lainnya yang sudah meringankan langkahnya untuk bisa menghadiri perlantikan bersama yang digelar secara sederhana dan kekeluargaan kali ini.

Senada juga dikemukakan Ketua Membidangi Olahraga dan Pemuda Drs Ronald Tok dan Ketua Membidangi Kesenian Saini Lona. Mereka berharap seluruh personel yang baru saja dilantik bisa be-kerja sama, sehingga mampu memberikan hasil terbaik untuk Yasora.

“Khusus kepada seluruh personel olahraga teruslah meningkatkan kerjasama dan tetap berkoordinasi agar prestasi di masing-masing cabang seperti bulu tangkis, tennis meja, catur gajah dan basket bisa mendulang prestasi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Apalagi GOR Yasora di Jalan AR Hakim simpang Jalan Bromo awal April 2019 mendatang akan dilakukan soft opening,” harap Ronald Tok.

Ketua Kehormatan Senior Yasora dan juga salah seorang sesepuh pendiri Yasora, Ardjan Leo dalam kesempatan tersebut mengapresiasi dua tokoh muda bersaudara Franky Wistan dan Tomi Wistan yang berasal dari Sei Bamban, Rampah yang sudah menunjukkan kenerjanya masing-masing.

Yang tak kalah penting, dalam kesempatan tersebut Ardjan Leo mengutarakan akan membangun Sekolah Yangchun di Jalan Logam Medan. Pelantikan bersama tersebut diwarnai pemberian tali asih berupa uang saku dan raket kepada atlet berprestasi dari cabang bulu tangkis dan basket serta diakhiri makan siang bersama.

“Di Angsapura, Franky Wistan sudah menunjukkan kenerja yang aktif. Sementara Tomi Wistan tak kalah besinar, dia masih tercatat Sekum INTI Sumut, Wakil Ketua Kadin Sumut dan di Angsapura masih low profil karena baru bergabung,” ujar Ardjan Leo mencontohkan kedua pemuda tersebut berasal dari desa yang bisa mengikuti jejak sesepuh sejarah berdirinya Yasora yang juga berasal dari Se Bamban.

Yang tak kalah penting, dalam kesempatan tersebut Ardjan Leo mengutarakan akan membangun Sekolah Yangchun di Jalan Logam Medan. Pelantikan bersama tersebut diwarnai pemberian tali asih berupa uang saku dan raket kepada atlet berprestasi dari cabang bulu tangkis dan basket serta diakhiri makan siang bersama. (rel/ila)