SUMUTPOS.CO – PDAM Tirta Malem terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Mulai bulan Maret 2019, para pelanggan sudah bisa melakukan pembayaran tagihan PDAM Tirta Malem melalui Indomaret.

“Mulai 1 Maret, pihak PDAM Tirta Malem mempermudah pelanggan guna melakukan pembayara iuran air bersihnya. Kita sudah melakukan kerja sama dengan swalayan Indomaret se-Indonesia,” kata Direaktur Utama Tirta Malem, Arvino Hamsyari, Senin (11/3).

Arvino mengungkapkan akan menjajaki kerja sama dengan pihak swalayan lainnya, agar pelanggan perusahaan air minum milik BUMD Pemkab Karo, lebih mudah melakukan pembayaran tagihan.

“Kita terus menjajaki kerja sama baik dengan swalayan dan pihak bank. Kebijakan ini kita lakukan demi mempermudah para pelanggan agar tidak repot lagi mendatangi Kantor PDAM Tirta Malem guna melakukan pembayaran. Jadi, di mana pun mereka berada dapat dengan mudah melakukan pembayaran tagihan bulanan,” ujar Arvino.

Dia menyatakan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan PDAM Tirta Malem kepada pelanggan. Di antaranya dengan pasokan air bersih yang mencukupi.

“Kita terus berbenah diri demi pelanggan kita. Seperti mencukupi pasokan air bersih ke wilayah pelanggan, terutama di Kabanjahe,” ujar Arvino.

Disebutkannya, saat ini ada kendala pasokan air bersih kepada pelanggan dikarenakan kerusakan pipa di wilayah Sungai Lau Dah.

“Mengakibatkan debit air masuk ke rumah pelanggan jadi berkurang,” kata Arvino. Alumni ITM itu menegaskan, penanganan kerusakan tersebut diupayakan selesai dalam waktu dekat. Debit air bersih dari PDAM Tirta Malem kepada pelanggan kembali normal.

“Dalam waktu dekat ini, kita berupaya memperbaiki jaringan pipa tersebut, paling lambat minggu depan sudah selesai. Jika sudah rampung, maka kecepatan kapasitas debit air mencapai kapasitas 5.000 liter per detik,” imbuh Arvino.(deo/ala)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asahan 2020. Acara berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Jalan Lintas Sumatera, Selasa (12/3).

Acara dihadiri Wakil Bupati Asahan H Surya BSc, Sekretaris Daerah Taufik ZA, Asisten II, Asisten III, perwakilan Dandim 0208, Danyon 126/KC, Kapolres, Danlanal Tanjungbalai, OPD dan Camat serta para undangan lainnya.

Ketua Panitia yang juga Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Asahan, Drs H Zainal Aripin Sinaga dalam laporannya mengatakan, Musrenbang RKPD 2020 merupakan tindak lanjut Musrenbang tingkat kecamatan.

Selanjutnya, akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD 2020 Kabupaten Asahan.

Sementara, dalam pidato tertulis bupati yang dibacakan Wabup H Surya mengatakan, dalam rangka perencanaan pembangunan SDM, perekonomian rakyat dan infrastruktur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2016-2021.

“Perencanaan pembangunan daerah yang akan kita sepakati pada hari ini hendaknya harus berpedoman dan mengakomodir pesan dan amanah yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021,” ka ta Surya.

Selain itu, untuk sinkronisasi program prioritan Provinsi dan Pusat, maka perangkat daerah dalam menyusun program kegiatan memperhatikan program prioritas yang telah menjadi kebijakan Pemerintah agar tercipta harmonisasi program dan kegiatan yang semuanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintah ini adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, idealnya setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah mestinya harus berorientasi kepada tujuan mulia tersebut.

“Hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan musrenbang ini adalah disepakatinya akselerasi dan upaya-upaya percepatan serta penyelesaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi yaitu mewujudkan Masyarakat Kabupaten Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri,” kata Wabup menutup pidato bupati.

Turut hadir sebagai narasumber, Kabid Perencanaan Ekonomi Kemaritiman dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Utara Drs Ir Hasmirizal Lubis, Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Sumatera Utara Teguh Supriyadi SKM MPH, Jaksa Fungsional pada Tindak Pidana Khusun UPT Jalan Jembatan Tanjung Balai Asahan Dinas Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Elfiana Azis, PTPN III Kebun Sei Dadap Edy Susanto serta Ka UPT Aneka Tanaman Pantai Timur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara. (omi/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), mengadakan pengesahan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi ASN kalangan Disdukcapil.

Kegiatan berlangsung di Hotel Garuda Plaza, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (12/3). Selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga bertujuan untuk mewujudkan tata kerja yang teratur dan sistematis saat melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Acara Pengesahan dan Sosialisasi SOP dibuka oleh Sekretaris Disdukcapil Provinsi Sumut Drs H Ahmad Zaki MAP mewakili Kepala Disdukcapil Dr M Ismael P Sinaga MSi. Adapun SOP yang disahkan dan disosialisasikan tersebut, telah didiskusikan dan disusun sebelumnya oleh pejabat Disdukcapil bersama para ahli.

“Alhamdulillah, penyusunan SOP ini telah dimulai lebih kurang selama satu bulan. Semoga dengan adanya SOP ini, hasil kerja dan pelayanan kita semakin maksimal. SOP membantu kita untuk terhindar dari sistem kerja asal-asalan yang tentunya bisa berdampak negatif baik bagi lembaga maupun kita sendiri,” ujar Zaki mewakili Kepala Dinas Disdukcapil Ismael.

Zaki kemudian berpesan agar peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sungguh-sungguh dan tidak sungkan bertanya saat tidak memahami materi.

Sehingga, saat melaksanakan penerapan SOP dalam bertugas, para peserta tidak menemukan kendala dan hambatan yang berarti nantinya.

“Selain memahami SOP dan tupoksi sendiri, sosialisasi ini juga membantu kita untuk memahami SOP pada bidang lain. Jadi, ketika ada pihak luar yang bertanya, kita sudah tidak bingung lagi, kita sudah memiliki pemahaman dasar dari bidang-bidang lain dan mampu memberikan arahan dan penjelasan. Artinya kita menjadi ASN yang cakap,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Kelembagaan Eva Imelda Situmeang SH MSP selaku Ketua Pelaksana Acara Pengesahan dan Sosialisasi SOP Disdukcapil menyampaikan beberapa tujuan dilaksanakannya acara tersebut.

Diantaranya untuk mewujudkan tata kerja yang teratur dan terukur secara jelas pada unit kerja Disdukcapil.

“Kemudian, untuk meningkatkan kinerja Disdukcapil, memperjelas alur wewenang atau tanggungjawab masing-masing pegawai, serta mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap jabatan,” ucapnya.

Acara Pengesahan dan Sosialisasi SOP Disdukcapil dihadiri oleh pejabat eselon tiga dan pejabat eselon empat, serta seluruh staf ASN Disdukcapil.

Turut hadir mewakili PT Qims Intrasindo selaku konsultan penyusun SOP, Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Drs Edi Sampurna Rambe MSi, Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Drs Eko Irawan. (prn/ala)

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Asahan ke-73 tahun, dirayakan tanpa pameran pembangunan Asahan Expo seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berdekatannya momentum HUT dengan masa kampanye dan pesta demokrasi Pemilu serentak 2019.

“Karena alasan kepentingan politik nasional serta untuk menghindari kemungkinan (Asahan Expo) dipergunakan pihak tertentu dalam berkampanye, maka tahun ini Pemkab Asahan memutuskan untuk menunda pelaksanaan Asahan Expo 2019,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan H Rahmad Hidayat Siregar di kantor dinasnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (12/3).

Rahmad Hidayat juga menjelaskan, ditundanya pergelaran Asahan Expo ini setelah pertimbangan yang matang dari berbagai unsur pimpinan pejabat Pemkab. Namun, ditundanya hal tersebut bukan berarti HUT Asahan tidak jadi diperingati.

“Kalau HUT Asahan tahun ini tetap kita peringati. Mungkin hanya dengan paripurna istimewa di gedung dewan saja. Yang membuatnya berbeda khusus tahun ini kita tak menyelenggarakan pesta rakyat yang dirangkai dengan pameran pembangunan Asahan Expo tadi,” jelasnya.

Sebagaimana pada peringatan HUT Asahan sebelumnya, rangkaian peringtan hari jadi kerap dilakukan dengan pesta rakyat dan pameran pembangunan (expo) yang menampilkan hasil karya kreatifitas dari seluruh daerah kecamatan di Asahan.

Sementara itu, di lapangan PSBD sebagai tempat pergelaran rencana Asahan Expo sejumlah pekerja terlihat kembali menyusun dan merapikan beberapa tenda yang sebelumnya sudah dipasang pihak event organizer.

Menurut salah seorang pekerja, hingga Senin siang, mereka sebelumnya sudah memasang 15 tenda dari sekitar 50 tenda yang disiapkan sebagai stand pameran.

Namun begitu mendapat informasi pembatalan, tenda-tenda tersebut kembali dirapikan dan dimuat kembali ke dalam truk.

“Kita taunya (pembatalan) hari Senin semalam bang. Padahal udah terpasang 15 tenda. Begitu kemarin dapat informasi acaranya batal, terpaksa kami bongkar lagi. Tenda ini semua dari Medan,” kata salah seorang pekerja pemasang di lokasi.

Begitu juga dengan beberapa para pekerja wahana permainan pasar malam yang dua hari sebelumnya sudah melakukan pekerjaan pemasangan alat–alat wahana.

Beberapa orang diantara mereka tampak merapikan kembali barang bawaannya berkemas dan memuatnya ke dalam truk. (per/smg)

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 11 anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama (NU) ke-93 di Lapangan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi, Selasa (27/2) lalu. Pimpinan Pusat FPI memberikan bantuan hukum terhadap para tersangka.

KABARNYA, instruksi bantuan hukum tersebut langsung dikeluarkan imam besar FPI, Habib Rizieq Syihab melalui Ketua Umum FPI Pusat, KH. A Shobri Lubis.

Shobri kemudian memerintahkan penasehat hukumnya, Damai Hari Lubis untuk mendampingi 11 kader FPI selama menjalani proses hukum.

Ke-11 kader ditetapkan tersangka masing-masing berinsial, SAS, MFS, MHH, AN, AD, AS, Su, OQ, AR, Il dan RFS.

“Kasus yang menimpa kader Front Pembela Islam Tebing Tinggi, Sumatera Utara menjadi perhatian serius pimpinan FPI pusat. Bahkan, Habib Rizieq Syihab memerintahkan langsung Ketum FPI agar mengutus kuasa hukumnya untuk menangani perkara tersebut,” sebut Damai Hari kepada wartawan di Medan, Selasa (12/3) siang.

Tim hukum FPI Pusat sendiri sudah tiba di Sumatera Utara sejak akhir Febuari lalu. Damai Hari mengatakan, upaya bantuan hukum akan bekerjasama dan dibantu oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia, Siti Jamaliah, SH.

“Tim ini nantinya akan menyiapkan strategi dan langkah hukum untuk melakukan pembelaan terhadap 11 tersangka yang saat ini ditahan di Polres Tebing Tinggi,” ucap Damai Hari.

Sementara itu, Presiden Kongres Advokat Indonesia, Siti Jamaliah SH mengaku akan melakukan upaya praperadilan atas penetapan tersangka terhadap 11 anggota FPI itu.

Menurutnya, penetapan tersangka dengan sangkaan pasal 160 KUHAP juga dianggap terkesan dipaksakan. Ia menilai, Undang-undang tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dari tindak pidana Formil menjadi tindak pidana Materil.

“Tim ini juga nantinya akan bertempur habis-habisan untuk menegakkan hukum yang dianggap tajam kebawah, tumpul ke atas. Kemudian, dalam waktu dekat akan menemui keluarga kesebelas tersangka,” kata Siti Jamaliah.

“Selain mendukung proses hukum, kita juga akan memberikan dukungan moril terhadap keluarga tersangka yang berharap keadilan,” tandas Siti Jamaliah. (gus/ala)

KARO, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Edy Rahmayadi, memimpin rapat evaluasi penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunug Sinabung di Ruang Rapat Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (12/3).

Pada kesempatan tersebut, Edy mengingatkan Pemkab Karo dan pihak terkait, untuk memperhatikan sumber air bersih pada relokasi tahap ketiga pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung.

Edy mengatakan, pasokan air bersih harus diperbanyak. Jika tidak ada air bersih, pembangunan relokasi pengungsi tersebut akan percuma.

“Saya percaya, pasti banyak pasokan air di Karo itu. Saya tak percaya, kalau di Karo tidak ada air,” ungkap Edy.

Menurut Edy, pasokan air juga dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Termasuk pertanian yang nanti akan digarap oleh warga relokasi. Selain itu, masa depan Sumut juga ada di Kabupaten Karo, sebagai satu sentra usaha pertanian. “Tanah Karo adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk menghidupi Sumut, makanya saya mau itu segera dilakukan,” harapnya.

Dia juga berpesan, agar di tempat relokasi dibangun fasilitas umum, seperti lapangan sepak bola atau bola voli. “Sarana olahraga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, selain terhibur, masyarakat juga sehat,” jelas Edy.

Edy berharap kepada seluruh pihak terkait, agar menyegerakan relokasi tahap ketiga tersebut. Untuk itu, kepada pihak TNI dan Polri diminta bahu membahu menyelesaikan segala permasalahan mengenai keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. “Semua pihak termasuk Pemkab, TNI, Polri dan pihak terkait, harus bersinergi dalam hal tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengatakan, lokasi relokasi tahap ketiga sudah ditetapkan di Siosar. Pembangunan tersebut berdasarkan pengembangan dari relokasi tahap pertama yang dilakukan pada 2014 hingga 2015. “Untuk lahan usaha tani sudah mendapatkan izin tukar menukar dari Kementerian Kehutanan seluas 480 hektare,” bebernya.

Dia juga menyampaikan, alokasi anggaran relokasi tahap ketiga di Siosar ini sebesar Rp161 miliar. Desa yang direlokasi di antaranya Sigarang-garang, Sukanalu, Mardingding, dan Dusun Laukawar. Dalam relokasi tahap ketiga, akan dibangun rumah untuk 892 kepala keluarga. Juga ada lahan usaha tani untuk pengungsi. Serta fasilitas umum dan sosial yang diperlukan masyarakat Siosar, seperti jalan, masjid, gereja, drainase, air bersih, dan lainnya.

Turut hadir dalam pertamuan itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dan Pemkab Karo, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Gloria Sinuhaji, serta Wakapolres Karo Kompol Edward Saragih. (prn/saz)