MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi lelang jabatan 7 Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemko Medan yang sempat ditunda karena Tim Panitia Seleksi (Pansel) kurang sehat, kini akan dilanjutkan kembali. Seleksi tersebut memasuki tahap ketiga yakni presentasi dan wawancara.

Kepala BKD dan PSDM Kota Medan, Muslim Harahap mengaku, seleksi tahap ketiga dilakukan dalam waktu dekatn

Sebab, tim pansel sudah dikonfirmasi dan siap melakukan tahapan presentasi dan wawancara. “Sudah kita jadwalkan kembali selama tiga hari, pada tanggal 13, 14 dan 15 Maret,” kata Muslim yang dihubungi via selulernya, kemarin.

Dikataan Muslim, pelaksanaan tahap ketiga ini tidak dilaksanakan seperti tahap kedua di Fakultas Psikologi USU. Melainkan, di Balai Kota Medan. “Tahap ketiga ini mereka membuat rencana program kerja apa yang akan dilakukan nantinya. Proses seleksi digelar di kantor wali kota,” paparnya.

Muslim mengaku, ditargetkan proses seleksi hingga tahap akhir selesai pada bulan ini. Namun, tidak dipastikan kapan waktunya apakah pertengahan atau akhir bulan. “Hasil dari tahap kedua dan tahap ketiga nantinya diumumkan sekaligus, setelah pendaftar mengikuti. Dari situ, akan diketahui hasilnya bagaimana,” ungkapnya.

Dia menuturkan, tim pansel akan merekomendasikan tiga nama untuk masing-masing jabatan kepada wali kota. Selanjutnya, direkomendasikan untuk diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN). “KASN akan merekomendasikan satu nama untuk dipilih. Setelah itu, nama yang akan dipilih akan dikirimkan ke gubernur (Sumut) untuk meminta rekomendasi,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Medan Zulkarnaen Yusuf Nasution mengatakan, siapa yang lolos seleksi dan terpilih nantinya harus membawa perubahan ke depannya. Bukan sebaliknya, malah membuat kinerja Pemko Medan menurun. “Pasti harus lebih baik dari pejabat sebelumnya. Kepercayaan yang diberikan harus benar-benar dijaga dengan dibuktikan lewat kinerja atau terobosan pada pembangunan kota,” ujarnya.

Sebelumnya, seleksi tahap ketiga ditunda atau batal dilakukan karena tim pansel sibuk dan sakit. Ada lima orang yang tergabung dalam tim pansel, yaitu dari akademisi USU empat orang dan satu mantan Penjabat Wali Kota Medan Afifuddin Lubis.

Untuk diketahui, 7 jabatan kadis yang akan diisi melalui seleksi terbuka itu, yakni Kadis Pemuda dan Olahraga, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Kadis Perkim-PR, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kadis Pencegah dan Pemadam Kebakaran serta Kadis Perhubungan.

Pada tahap pertama yang sekaligus seleksi administrasi tersebut, sebanyak 46 orang pendaftar lolos ke fase berikutnya. Ke-46 pendaftar tersebut merupakan pejabat eselon III yang sebagian besar berasal dari Pemko Medan berjumlah 41 orang.

Mereka rata-rata merupakan sekretaris dinas, kepala bagian hingga kepala bidang. Bahkan, terdapat juga 5 camat yang ikut seleksi yakni Camat Medan Belawan, Camat Medan Amplas, Camat Medan Denai, Camat Medan Tuntungan, dan Camat Medan Selayang. Selain itu, dari Pemkab Dairi, Pemkab Karo dan Pemprov Sumut. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pekan Raya Sumatera Utara, menjadi sebuah ajang bergengsi, di mana setiap korporasi maupun Pemerintah Daerah menampilkan inovasi dan program yang dimiliki. Tak kalah bergengsi, PLN UIW Sumut pun turut berpartisipasi dalam PRSU 2019 ini dengan mengusung tema LiFE: Listrik Festival.

Pembukaan PRSU ke-48 ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara bersama Wakil, yang turut dihadiri oleh seluruh jajaran Bupati dan Walikota di Provinsi Sumatera Utara. Pembukaan yang meriah ini tentunya didukung oleh PLN 100 persen melalui jaringan listrik yang handal tanpa menggunakan genset maupun Unit Power Supply (UPS).

Hal ini dikuatkan oleh statement General Manager PLN UIW Sumatera Utara Feby Joko Priharto yang mengatakan, saat ini listrik PLN sangat andal dan mengusung Go-Green, bahkan sampai perhelatan sebesar PRSU 2019 pun mampu didukung kelistrikannya tanpa perlu dibantu oleh genset ataupun UPS.

“Kami dukung 100% tanpa padam, listrik kami sangat andal untuk mendukung perhelatan akbar selama 30 hari ini,” ujar Feby.

Feby menambahkan, selama perhelatan PRSU 2019 ini, PLN melalui LiFE: Listrik Festival menyediakan jasa Penambahan Daya, Pembayaran Rekening Listrik maupun Pembelian Token Listrik, serta akomodasi penjualan motor listrik dan alat elektronik dengan harga khusus di booth PLN.

PLN juga saat ini memberikan program diskon Penambahan Daya sebesar 50%, serta jika ingin menambah diskon sebesar 75% dan 100%, pelanggan diharuskan memenuhi syarat tertentu.

“Jika pelanggan ini mendapat diskon 75%, maka pelanggan harus menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kompor induksi atau motor listrik. Dan jika pelanggan ingin mendapatkan diskon 100%, maka pelanggan harus menunjukkan bahwa pelanggan memiliki mobil listrik,” pungkas Feby.

PLN berharap melalui PRSU 2019 ini, pelanggan dapat dimudahkan untuk dilayani secara cepat untuk program diskon Penambahan Daya ini dan juga pelanggan yang datang ke booth PLN dapat menikmati rangkaian acara yang akan diadakan oleh PLN selama PRSU 2019 berlangsung. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Sunggal mengeluhkan kinerja kepala lingkungan (Kepling) yang tak maksimal dalam melayani masyarakatn

Padahal, Kepling digaji cukup besar setiap bulan dan bahkan sudah sesuai standar upah minimum kota (UMK) Medan. Hal itu terungkap saat warga menyampaikan keluhannya ketika mengikuti kegiatan Reses I Anggota DPRD Medan Irsal Fikri di Jalan Puskesmas I, Minggu (10/3) siang.

Menurut warga, Ade, kegiatan gotong-royong di masyarakat sudah semakin kurang intens lagi atau bahkan langka. Padahal, kegiatan seperti ini sangat perlu dilakukan rutin. “Saya gak tahu kenapa kegiatan gotong-royong yang biasanya rutin seminggu sekali, tapi sekarang berkurang. Di sinilah peran Kepling dibutuhkan untuk merangkul masyarakat sehingga digalakkan kembali kegiatan itu supaya kebersihan lingkungan dapat terjaga,” kata Ade yang tinggal di Jalan Puskemas I.

Ade menyebutkan, kondisi parit di lingkungan tempat tinggalnya sudah dibangun cukup baik. Namun, pemeliharaannya kurang maksimal. Jika tiga atau enam bulan ke depan tidak dibersihkan, maka terjadi penyumbatan akibat sedimentasi atau pengendapan lumpur dan sampah.

“Kerja Kepling sekarang bisa dibilang cukup enak sekarang, gaji mereka sudah jelas setiap bulannya sesuai standar UMK. Namun, dengan gaji tersebut tapi tak sesuai dengan kerja mereka yang sudah mulai malas. Kerja mereka tak maksimal, mulai dari surat-menyurat atau administrasi dan perhatiannya terhadap lingkungan kurang peka,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, lanjut Ade, warga khususnya yang tinggal di Lingkungan 13 dan 4 mengeluhkan pendataan yang dilakukan Kepling terhadap warga miskin tidak diketahui secara pasti atau terbuka. Warga mengeluhkan ketika adanya bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk warga Miskin (Raskin) dan sebagainya.

“Data yang sampai ke Dinas Sosial Medan tidak sesuai yang diharapkan dan akurat. Misalnya, warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan ternyata tidak. Selain itu, warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah menerima. Untuk itu, kami meminta agar data warga penerima bantuan tersebut dapat disampaikan. Artinya, transparan sehingga tepat sasaran,” ungkapnya.

Ade berharap melalui kegiatan reses ini keluhan warga dapat ditindaklanjuti, agar Kepling bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat. Kalau memang tidak mampu, diganti dengan yang lain tetapi dapat bekerja secara maksimal.

Senada disampaikan Darwin, warga yang sama. Kata dia, kinerja Kepling saat ini tak maksimal seperti sebelumnya ketika menerima gaji masih di bawah standar UMK. “Kepling seringkali hanya mendampingi lurah dan camat ketika mengikuti kegiatan. Bahkan, sewaktu ada kegiatan gotong-royong sebelum-sebelumnya, hanya sekadar saja untuk laporan dia. Makanya, perlu dievaluasi kerja Kepling ini dalam melayani masyarakat,” cetusnya.

Dalam reses ini juga warga mengeluhkan persoalan pelayanan BPJS Kesehatan. Warga bernama Lina mengaku, ketika berobat menjadi pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit tidak dilayani maksimal. “Kalau kita ke rumah sakit mau berobat inap, alasannya kamar penuh. Tapi, kalau pasien umum kamar ada. Selain itu, minta rujukan sangat sulit,” ujarnya.

Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Medan Irsal Fikri menyatakan, akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menyampaikan kepada Lurah Sunggal dan Camat Medan Sunggal. Kalau memang tak ada respon dan perubahan, akan disampaikan kepada Wali Kota Medan untuk segera ditanggapi. Terkait proses pendataan warga miskin penerima bantuan pemerintah, Irsal juga akan mempertanyakan dan menindaklanjuti nantinya. Anggota Komisi B DPRD Medan ini menyarankan, agar pendataan warga miskin dilakukan salah satunya melihat dari rekining listrik. Sebab, dari rekining listrik dapat diketahui secara pasti dan tidak bisa dimanipulasi. Apalagi, sistem listriknya saat ini menggunakan token atau isi ulang.

“Kalau rekening listriknya hanya Rp50 ribu atau di bawah Rp100 ribu per bulannya, maka bisa dikatakan warga tersebut miskin atau tidak mampu. Sistem seperti ini masih terus saya terapkan dalam penyaluran bantuan sekolah kepada warga miskin. Kebetulan saya bersama keluarga mengelola sekolah, dan setiap tahunnya ada 60 warga miskin yang kita bantu secara gratis,” papar politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Irsal menduga mengenai pendataan warga miskin penerima bantuan dari pemerintah yang dilakukan Kepling tidak seluruhnya akurat. “Kepling harus terbuka soal pendataan warga miskin penerima bantuan. Soalnya, Kepling terkadang memilih-milih warga miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Misalnya, mengutamakan keluarganya baik itu abang, adik, kakak, menantu hingga iparnya. Hal ini pernah terjadi di kawasan tempat tinggal saya. Warga lalu demo, dan barulah Keplingnya sadar mengganti dengan masyarakat yang memang berhak,” bebernya.

Untuk itu, lanjut Irsal, warga diminta menyampaikan atau melaporkan kepadanya apabila memang kinerja Kepling menyimpang. Namun laporan yang disampaikan dilengkapi bukti yang kuat sehingga dapat dijadikan landasan, bukan fitnah. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Urban Sketchers melalui Museum Perkebunan Indonesia (Musperin) bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 mendokumentasikan Pelabuhan Belawan di Belawan International Container Terminal (BICT).

Dokumentasi corak atau wajah Pelabuhan Belawan sebagai refrensi untuk perbandingan di masa lampau dan sekarang untuk dipamerkan di Musperin.

Direktur Eksekutif Museum Perkebunan Indonesia (Musperin), Sri Hartini, mengatakan, kedatangan Urban Sketchers Medan ke BICT bertujuan untuk melengkapi koleksi dan tata pamer yang berkaitan dengan infrastruktur masa lalu dan masa depan.

“Pada Abad ke-18 dan 19, komoditas perkebunan dikirimkan melalui Pelabuhan Belawan, sehingga Pelabuhan Belawan menjadi salah satu tempat yang bersejarah bagi roda perekonomian Sumatera Utara,” katanya, Senin (11/3).

Sketsa wajah pelabuhan, lanjut Sri Hartini, tidak hanya memamerkan dokumentasi masa lalu, tapi disajikan dengan perbandingan pelabuhan masa depan atau sekarang.

“Makanya, kami inginn

mendokumentasikan BICT sebagai modernisasi aktivitas kepelabuhanan di Belawan. Dokumentasi berupa sketsa nantinya akan dipamerkan di Museprin,” terang Sri Hartini.

Assisten Menejer SDM dan Hukum BICT, Tengku Irfansyah menyambut kedatangan Musperin bersama Urban Sketchers Medan dengan melakukan pemutaran video profil BICT untuk memberikan gambaran tentang bisnis dan operasional BICT yang nantinya akan disketsa.

“BICT merupakan cabang Pelindo 1 yang lokasinya di Gabion, Belawan. BICT menyediakan jasa pelayanan bongkar muat peti kemas yang melayani kegiatan ekspor impor internasional,” jelas Irfansyah.

Rombongan Urban Sketchers Medan dipandu Irfansyah diajak ke dermaga dan container yard BICT dengan menggunakan Alat pelindung Diri (APD) sebagai penerapan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan di Pelindo 1.

Dengan pendampingan itu, komunitas sketsa menggambarkan aktivitas kepelabuhanan yang sedang berlangsung di areal Control Room BICT.

Koordinator Urban Sketchers Medan, Yulianto mengungkapkan, mereka adalah komunitas global di Indonesia. Untuk di Medan komunitas Urban Sketchers tergolong muda karena baru didirikan tahun 2017.

“Kami berterima kasih diberi kesempatan untuk mengunjungi pelabuhan dan membuat sketsa di BICT. Semoga komunitas sketchers ini bisa terus bekerja sama dengan Pelindo 1 untuk merekam jejak sejarah pelabuhan yang ada di Kota Medan,” ucapnya.

VP Public Relations Pelindo 1, Fiona Sari Utami menambahkan, pihaknya membuka bagi kalangan melakukan kegiatan positif di Pelabuhan Belawan.

“Kegiatan membuat sketsa pelabuhan yang dilakukan oleh Urban Sketchers Medan merupakan kegiatan positif. Hasil sketsa yang dibuat ini akan dipamerkan untuk masyarakat umum. Diharapkan menjadi sarana edukasi tentang pentingnya peran pelabuhan di dunia maritim dalam meningkatkan perekonomian nasional,” pungkas Fiona. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Manager SDM dan Umum PT Pelindo 1 Cabang Belawan, Khairul Ulya mengatakan, pemberian tali asih sudah masuk tahap proses teknis di Bank Sumut. Berdasarkan data yang terverifikasi Distanla Kota Medan ada sebanyak 3228 nelayan yang akan menerima dana tali asih.”Yang jelas, data sudah kami terima. Kini masih proses di perbankan untuk membuat buku rekening kepada nelayan yang akan menerima tali asih,” jelasnya.

Sejak awal proses pembangunan dermaga sepanjang 700 meter dengan 2 fase, Pelindo sudah menyiapkan anggaran untuk nelayan yang berdampak. Hanya saja, teknis di lapangan banyak terjadi pro dan kontra di kalangan nelayan. Makanya, proses penyaluran tali asih terhambat.

Disinggung kapan pelaksanaan pemberian tali asih dan berapa nilainya, Ulya belum bisa menjawab. Karena, proses perbankan masih berjalan. Mengenai nilai jumlah yang akan diterima nelayan kewenangan dari anak perusahaan mereka.“Ini lagi proses, nanti pemberian tali asih akan dilakukan dengan rangkaian kegiatan simbolis melibatkan stakeholder. Untuk nilai yang akan diterima nelayan, kita belum tahu. Yang jelas uangnya sudah disiapkan anak perusahaan kita PT PrimaTerminal Peti Kemas,” beber Ulya.

Terpisah, Manager PT Prima Terminal Peti Kemas, Ismail Ritonga mengatakan, dana kompensasi bersifat tali asih, belum bisa mereka tentukan nilai yang akan diterima oleh nelayan. Pihaknya akan mengajukan dana meminta persetujuan pemegang saham dari proyek tersebut.

Pengajuan itu akan diteruskan PT Prima Terminal Peti Kemas kepada pemilik saham diantaranya PT Pelindo 1, PT Utama Karya dan Wijaya Karya. Setelah ada pengesahan, akan diketahui berapa nilai tali asih yang akan diberikan kepada nelayan.

“Dana ini sifatnya CSR, jadi harus diajukan kepada pemilih saham. Berapa nilainya, kita belum bisa jawab. Yang jelas, dana ini sudah disiapakan,” katanya. (fac/ila)

Disinggung kapan proses penyaluran terlaksana, Ismail mengaku belum tahu. Ia menilai proses perbankan akan memakan waktu lama, mengingat ada 3228 nelayan yang akan diproses di Bank Sumut. Kemungkinan besar, penyaluran akan diberikan setelah Pemilu.

“Proses perbankan pasti lama, kalau sudah administrasi di perbankan rampung, dana itu akan disalurkan langsung. Kita juga ingin penyaluran ini cepat terlaksana, tapi punya proses, makanya kita tunggu proses ini selesai semua, agar penyaluran segera diberikan kepada nelayan,” terangnya.

Dijelaskan Ismail, proses penyaluran tali asih kepada nelayan, melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Setelah adanya keterapan sah secara hukum, maka proses penyaluran terlaksana. Agar tidak terjadi ketimpangan masalah di hukum. “Kita sudah kordinasi dengan kejaksaan dan polisi, agar penyaluran ini segera tuntas dan tidak menimbulkan masalah di belakang hari,” pungkas Ismail. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi massa mendukung Kapolda Sumut bertajuk Kami Bersama Kapoldasu yang digelar di Jalan Pulau Pinang, Medan, Jumat (8/3) kabarnya diprotes pengurus HMI Sumut. Hal itu terjadi lantaran massa aksi mencatut logo HMI tanpa aturan dan mekanisme yang jelas.

Kekecewaan itu datang dari Ketua Badan Koordinasi HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi. Menurutnya, pencatutan logo tersebut tidak mengikuti mekanisme. Menurutnya, tidak ada kader HMI Sumut yang ikut dalam aksi tersebut. Lantas menurut Hasbi, dengan dicatutnya logo tersebut dalam aksi kemarin, dapat membangun persepsi miring terhadap organisai HMI yang tidak terpaut kait dengan kelompok manapun jelang Pemilu 2019 ini.

“Intinya sangat kita sesalkan pencatutan itu. Mungkin, bila memang ada kader pihak yang mengaku kader HMI di sana, belum tentu juga aksi itu mengatasnamakan organisasi, bisa saja perseorangan,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Senin (11/3).

Secara organisasi, HMI tak pernah mengeluarkan kebijakan untuk para kader mengikuti unjuk rasa itu. Jika pun ada kader atau pun simpatisan HMI yang ikut, harusnya tidak membawa atribut organisasi. “Karena itu kan kemauan individu kader masing-masing. Bukan kebijakan organisasi,” katanya.

HMI akan mencari tahu siapa saja oknum yang mencatut logo HMI itu. Jika ada kader yang terlibat, HMI akan memprosesnya secara organisatoris. “Kalau misalnya nanti ada kader yang melanggar, kita tidak segan memberikan sanksi tegas, hingga pemecatan,” tegasnya.

Hasbi juga mengomentari tagar #savekapoldasu yang marak belakangan. Kata dia, gerakan itu terlalu berlebihan dan malah melemahkan jabatan Irjen Agus sebagai orang nomor satu di Polda Sumut. “Tidak ada yang perlu diselamatkan dari Kapolda, beliau adalah orang nomor satu di institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang itu sendiri adalah institusi penegak hukum. Pasti beliau mengerti betul aturan-aturan hukum, jangan rendahkan marwah dan kewibawaan jabatan Kapolda dan Institusi Polri dengan melakukan gerakan-gerakan yang sama sekali, tidak ada manfaatnya untuk kerukunan berwarganegara dan kemajuan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar, HMI, Respiratori Saddam Al Jihad mengatakan agar mengusut pencatutan logo tersebut. Bahkan, bila perlu, agar pelaku pencatutan itu diperkarakan.

“Kita sangat tegas ya soal pencatutan logo itu, apalagi di wilayah Badko Sumut. Soal pencatutan itu harus diusut, dan kalau bisa diperkarakan, karena terkait nama baik organisasi,” ungkapnya

Pencantuman logo HMI, menurutnya sah-sah saja dibuat dalam aksi itu apabila ada persetujuan internal yang sudah disepakati. Menurutnya akan ada sanksi terhadap oknum yang mengatasnamakan kader HMI terkait pencatutan logo itu.“Bisa saja bila ada kader yang membawa nama HMI dalam aksi kemarin tanpa mekanisme yang benar disansksi secara organisasi. Imbauan atau rekomendasi sanksi itu saya serahkan kepada ke Badko Sumut,” ungkapnya.

Terkait arah politik HMI, Saddam menegaskan organisasi yang ia pimpin itu menyatakan sikap netral, tidak mendukung atau menolak ke salahsatu calon. Sikap netral itu, katanya, agar tidak ada penggiringan opini dari salahsatu kelompok yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 yang tinggal beberapa bulan ini.

Sebelumnya ratusan massa menggelar aksi #Kamibersamakapoldasu di bundaran titik nol Kota Medan, seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan, Jumat (3/8). Aksi itu serentak dilakukan dengan massa Ormas Islam yang berunjuk rasa menuntut netralitas ASN dan Polri di. (dvs/ila)

depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. “HMI tidak menolak maupun mendukung salahsatu pasangan calon (Paslon). Kalau HMI mendukung ke salahsatu Paslon, kelompok yang tidak didukung akan menggiring isu ini, demikian sebaliknya. Alhasil akan terjadi konflik. Untuk itu dalam pesta demokrasi ini HMI ingin tidak ada konflik dengan tidak mendukung salahsatu Paslon. Secara independensi HMI berada di tengah-tengah. Menjaga ritme demokrasi yang damai, setidaknya untuk arah politik yang lebih damai,” pungkasnya.

Sebelumnya ratusan massa menggelar aksi #Kamibersamakapoldasu di bundaran titik nol Kota Medan, seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan, Jumat (3/8). Aksi itu serentak dilakukan dengan massa Ormas Islam yang berunjuk rasa menuntut netralitas ASN dan Polri di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.

Aksi dukungan kepada Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto itu Diwarnai orasi dari berbagai elemen. Diantaranya juga terdapat dari organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Aksi tersebut digelar buntut tudingan bahwa Kapolda Sumut tak netral dan cenderung mendukung salahsatu Paslon jelang Pilpres 2019 ini. (dvs/ila)