MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Medan yang mengurusi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, tenaga kerja dan social, hingga kini masih menunggu laporan Nadya Syafitri yang mengaku menjadi korban malapraktik RSU Pirngadi Medan.

“Bila memang terbukti dokter ataupun tim medis yang menangani pasien atas nama Nadya Syafitri itu melakukan malapraktik, tentu yang bersangkutan harus segera diberi tindakan tegas. Bukan sekadar sanksi dari pihak rumah sakit, tetapi harus diberi sanksi hukum. Inilah masalah hajat hidup seseorang, tentang jiwa dan masa depan seseorang,” tegas Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala, Jumat (8/3) sore.

Berdasarkan informasi yang ia terima dari media massa, awalnya korban berobat di RSU Pirngadi Medan karena tangannya terlindas truk saat jatuh dari sepeda motor. Oleh pihak medis di RSU Pirngadi Medan diberi gips dan dibungkus perban, padahal tulang tangannya tidak patah. Namun akhirnya menjadi membusuk hingga akhirnya harus diamputasi.

“Jadi korban awalnya dri RSU Pirngadi Medan, lalu berobat ke RS USU. Dari RS USU diketahu kalau tangan korvan tidak patah tulang tapi pihak RSU Pirngadi maah memberikan gips. Hingga akhirnya korban melakukan amputasi tangan dui RS Puteri Hijau,” ujarnya.

Untuk itulah, pihaknya siap menunggu laporan korban. “Bila bisa dibuktikan, tentu kita tidak akan tinggal diam. Kami dari Komisi B (DPRD Medan) akan langsung merekomendasikan agar tim medis yang menangani pasien itu bisa segera diproses secara hukum. Supaya tidak terulang lagi dikemudian hari, ini bukan masalah sepele,” pungkasnya.(mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ujian Nasional (UN) tingkat Sumut pada tahun 2018 lalu di bawah standarisasi nasional 5,50. Hal ini menjadi sorotan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut untuk meningkatkan hasil UN pada tahun pelajaran (TP) 2018/2019 agar hal serupa tidak terulang pada tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Arsyad Lubis mengatakan, upaya peningkatkan kualitas pendidikan di Sumut melalui UN dengan meningkatkan secara Sumber Daya Manusia (SDM), yakni guru dan saran dan prasarana.

“Kita setiap tahun melakukan usaha meningkatkan standarisasi, melatih proktornya, gurunya dengan menguji kompetensi guru dan kompetensi siswa. Dengan itu, akan naik terus standarisasi Sumut naik terus,” kata Arsyad kepada wartawan di Medan, Jumat (8/3) siang.

Arsyad mengklaim hasil UN terus meningkat di bawah kepemimpinannya di Disdik Sumut. Meski demikian, harus ada kegigihan dan kerja keras juga dilakukan siswa atau peserta UN tersebut.

“Level siswa menjawab UN semakin tahun semakin meningkat. Kita lengkapi sarana dan prasana secara fasilitas dan gurunya. Tapi, anaknya tidak mau belajar dan tidak bekerja keras, tentu tidak bisa menjawab juga,” kata Arsyad.

Kata dia, Disdik Sumut memiliki 18 Cabang di Sumut. Seluruh Cabang Disdik Sumut juga mengupayakan fasilitas berupa komputer sebagai syarak utama dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Kita terus berusaha memenuhi peralat UNBK berupa komputer dimasing-masing sekolah,” ujar Arsyad.

Arsyad mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus meningkatkan kesejahteraan guru sendiri. Terutama, guru-guru berstatus honorer. Dengan itu, kualitas pendidikan di Sumut terus meningkatkan dengan ketentuan secara nasional.

Selain itu, siswa akan mengikuti UN juga banyak melakukan jam belajar tambah dengan mengikuti les pribadi di luar jam sekolah dan mengikuti simulasi UN digelar oleh sekolah. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Medan merekomendasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan untuk mengambil paksa bangunan Pasar Kampunglalang yang direvitalisasi oleh kontraktor PT Budi Mangun KSO. Sebab, meski telah habis masa kontrak dan diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan beberapa hal pada proyek senilai Rp26 miliar lebih tersebut, ternyata tak juga menyerahkan kepada Dinas Perkim-PR Medan.

Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mengaku, minggu depan akan menanyakan kepada Pemko Medan bagaimana proses Profesional Hand Over (PHO) atau serah terima dari kontraktor kepada Dinas Perkim-PR Medan. Sebab, saat ini masih dalam masa waktu tambahan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan dengan instansi terkait.

“Kalau proses PHO belum juga beres minggu ini, kita panggil Pemko Medan untuk hadir dan memberi penjelasan bagaimana prosesnya. Nantinya, kita tegaskan harus diambil paksa dan kita sudah ultimatum kepada Dinas Perkim-PR,” katanya kepada Sumut Pos, Jumat (8/3).

Boydo menyatakan, pihaknya juga memanggil Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman untuk hadir. Hal itu terkait koordinasi pengambilan paksa. “Kita juga akan panggil Sekda untuk hadir pada pekan depannya lagi, karena pekan depan kemungkinan tidak bisa hadir lantaran kabarnya ada Musrenbang,” tegasnya.

Boydo menyebutkan, Pemko Medan tak perlu menunggu lama lagi kontraktor untuk menyerahkannya. Apalagi, kontrak kerja proyek ini sudah habis masanya. “Mau tunggu apalagi? Jangan biarkan berlarut-larut. Kontraknya kan sudah berakhir, prosedurnya seperti itu. Seingat saya Oktober (2018) kontrak kerjanya berakhir, tapi ditambah lagi waktu dengan adanya adendum 2. Namun, ternyata waktu adendum berakhir tapi belum juga serah terima. Jadi, seharusnya bisa diambil paksa apa yang sudah menjadi aset Pemko Medan,” pungkasnya.

Senada disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung. Kata Dame, Pemko Medan harus mengambil sikap tegas. “Pedagang jangan dikorbankan lagi, karena bagi mereka yang penting bisa berjualan di dalam pasar. Makanya, dibutuhkan ketegasan Pemko,” ujarnya.

Kata Dame, akibat tak dioperasikan pasar itu maka pedagang mengeluarkan biaya untuk sewa lapak di luar pasar. Padahal, seharusnya Pemko Medan menyediakan tempat penampungan sementara bagi pedagang ketika bangunan pasar dalam tahap pembangunan.

Sementara, Pelaksana Teknis Kepala Dinas Perkim-PR Medan Benny Iskandar terkesan bungkam dan menutup diri. Berkali-kali dihubungi dan dikirimkan pesan singkatnya ke nomor ponselnya hingga beberapa hari belakangan, tak ada respon sedikitpun. Bahkan, ketika didatangi di kantornya tak berada di tempat.

Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, pihaknya masih menunggu kesadaran dan memberi waktu kepada kontraktor untuk menyerahkannya secara baik-baik. “Kita ingin bagaimana supaya pedagang bisa masuk segera. Oleh karena itu, dicari upaya lain misalnya diambil paksa. Akan tetapi, upaya lain ini jangan pula kita menegak hukum namun melanggar hukum,” kata Wiriya.

Untuk itu, lanjut Wiriya, Pemko Medan tidak mau konyol. Karenanya, dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam. “Kami harus mengkaji lagi dasar hukum apa, dan ketentuan apa yang bisa memaksa kontraktor supaya menyerahkan (kepada Dinas Perkim-PR Medan),” ujarnya.

Diketahui, serah terima bangunan Pasar Kampung Lalang yang direncanakan Selasa (5/3) batal dilakukan. Alasannya, kontraktor PT Budi Mangun KSO belum menyelesaikan beberapa hal yang menjadi kewajibannya. Seperti, pengadaan genset dan sound system yang sudah dipasang namun belum sesuai speknya sehingga harus diganti. Oleh karena itu, diberi waktu tambahan 3×24 jam terhitung 5 Maret untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan tersebut. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak hanya mutasi jabatan eselon II saja, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diyakini segera melakukan ‘cuci gudang’ pada tatanan direksi BUMD Pemprovsu. Dalam waktu dekat, setelah semua dewan pengawas atau dewan komisaris BUMD ditempatkan, tahapan dimaksud akan segera dilakukan.

Diketahui, yang terdekat pada Maret ini periodisasi direksi PDAM Tirtanadi akan habis. Adapun bakal menyusul masa bakti direksi BUMD Pemprovsu lain akan habis, seperti PT Dhirga Surya, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum serta PT Perkebunan. Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, prosedur pergantian seluruh direksi BUMD dilakukan setelah dewas dan dekom yang baru terpilih melalui rekrutmen yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kan tinggal dilantik (dewas/dekom). Ada aturannya setelah komisaris dibentuk tanggal sekian, nanti ditentukan waktunya. Tapi secara teknis saya tak terlalu hafal itu,” ujarnya menjawab baru-baru ini. Saat disinggung seperti PDAM Tirtanandi yang akan habis periodenisasi direksinya, Edy menyebut sementara waktu akan dijabat oleh komisaris utaman

Mengenai tahapan rekrutmennya, dia mengaku akan segera dilakukan dan terlebih dahulu akan dibentuk tim seleksi. “Iya, segera. Nanti ada tim seleksinya,” katanya.

Edy sebelumnya mengungkapkan, kalau nama-nama dewas dan dekom BUMD sesuai hasil seleksi baru-baru ini, sudah ada ditangannya dan segera dilakukan pelantikan. “Bagi yang sudah habis (periodenisasi direksi), nanti komisaris dan pengawas baru terlibat membuat seleksi bersama tim yang dibentuk. Jadi segera akan dilakukan,” katanya.

Keinginan Gubsu ‘mencuci gudang’ jajaran perangkat BUMD, diyakini karena Pemprovsu sudah menargetkan penambahan APBD Sumut hingga 2023 sebesar Rp18 triliun. Salah satu faktor untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD, ialah dengan memacu kinerja maksimal BUMD untuk menghasilkan income bagi Pemprovsu. Dimana secara rinci, per tahun Pemprovsu mesti mengumpulkan Rp600 miliar dalam akumulasi lima tahun.

Keinginan Gubsu ini juga sebenarnya sejalan dengan capaian kerja BUMD sampai 2018. Dimana hanya ada sejumlah BUMD saja yang mampu meraih target PAD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono, target BUMD Pemprovsu tahun lalu memang ada yang tercapai dan ada yang tidak.

“Seperti PT KIM itu malah lebih (dari target). Dan target kita sebenarnya itu tiap tahun adalah dari PT Bank Sumut. Mereka bisa sampai Rp270 miliar lebih. Dan itu pun tergantung labanya. Kalau labanya meningkat, tentu pendapatannya ikut meningkat,” katanya.

Sementara untuk BUMD yang rendah perolehan PAD di 2018, hampir rata jumlahnya normatif alias ia klaim hampir mencapai target. “Over target seingat saya hanya KIM saja. Dhirga Surya, PT Perkebunan, PT PSPU juga masih on the track (perolehan PAD normatif),” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru Kelurahan Titirantai, rusak parah. Jalan yang tepat berada di kawasan depan komplek Citra Garden dan pusat perbelanjaan Carrefour tersebut terdapat banyak lubang dan bergelombang.

“Di sini jalannya rusak, berlubang. Kalau cuaca panas jalannya berdebu, kalau hujan seperti kubangan,” ujar Br Tarigan, warga setempat kepada Sumut Pos, Jumat (8/3).

Kata Br Tarigan, pengendara yang melintas di kawasan itu harus berhati-hati kalau karena rusaknya jalan membuat rawan kecelakaan.

Dia berharap agar Pemko Medan segera melakukan perbaikan jalan tersebut. “Inikan jalan yang padat lalu lintasnya. Jalan lintas mau ke Berastagi, jalan mahasiswa mau ke kampus – kampus, jalan orang-orang mau belanja ke Carrefour. Harapan warga segera diperbaiki jalan ini,” harapnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara (Korpus API-Sumut) menggelar aksi demo di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan.

Mereka menuding ada penyelewengan dana rehabilitasi jalan. Yakni, seharusnya dana tersebut dibuat untuk rehabilitasi jalan Pelita II Kecamatan Medan Perjuangan, namun dialihkan ke jalan lain tanpa diketahui ke jalan mana dialihkan dan tanpa prosedur yang jelas.

“Hingga saat ini jalan pelita II Kecamatan Medan Perjuangan belum juga diaspal, padahal dana APBD senilai lebih dari Rp298 juta sudah dikucurkan. Ini indikasi proyek fiktif, kalau bukan Jalan pelita II, yang mana proyek tersebut yang dilaksanakan? Tidak ada pengaspalan di Jalan Pelita II yang ada hanya perbaikan gorong-gorong,” kata Solihin Natama Hasibuan, Koordinator aksi di depan kantor Dinas PU kota Medan, Jumat (8/3).

Pantauan Sumut Pos, Solihin dan sejumlah mahasiswa lainnya membawa poster-poster yang bertuliskan tuntutan mereka agar Kadis PU kota Medan segera Dicopot bila tidak transparan dalam hal ini. Mereka menilai adanya keterlibatan Kadis PU dalam pengalihan rehabilitasi jalan tersebut, hingga membuat mereka meminta transparansi data yang gak jelas terkait proyek tersebut.

Selain itu, mereka menyampaikan bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi (pengaspalan) Jalan Pelita II dengan biaya sebesar Rp 298 juta itu, tidak jelas lokasi perusahaannya.

“Kami minta kepada pihak Dinas PU kota Medan untuk turun langsung kelapangan (Jl. Pelita II) untuk meninjau langsung proyek yang ternyata belum dikerjakan itu. Kalau dialihkan rehabilitasi nya, tolong ditunjukkan kemana dialihkannya” kata Solihin.

Solihin dan mahasiswa lainnya juga meminta kejelasan soal dua proyek pengadaan Base Course Kelas A di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, yang mana pengadaannya dilakukan pada bulan yang sama. Di mana kontrak pengadaan Base Course A dari PT Buana Arseon Emasindo dengan Rp 1,42 miliar, kemudian Dinas PU menyepakati kontrak lagi dengan PT Evolution untuk mengadakan Base Course A dengan kontrak Rp1,46 Miliar.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PU Kota Medan, Ramlan SE turun dan menerima kehadiran mahasiswa. Ramlan menjelaskan akan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek rehabilitasi jalan itu sama-sama ke lapangan dengan para mahasiswa yang hadir saat itu.

“Kalau mau transparansi, mari. Saya akan segera perintahkan anggota kami yang bertindak sebagai PPK dalam proyek ini untuk sama-sama dengan kalian (pendemo), agar terjun langsung kelapangan. Itu ada kok proyeknya, bukan fiktif,” jawab Ramlan.

Terkait pengadaan Base Course itu, pihak Dinas PU juga menjawabnya. “Untuk pengadaan Base Course, kami (Dinas PU) memang lakukan pengadaan. Yang pertama untuk penimbunan di bawah aspal dan yang kedua untuk pelebaran beram jalan. Fungsinya beda-beda,” kata Zulfan, selaku Staf Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan jalan Dinas PU Pemko Medan.

Mendengarkan penjelasan tersebut, para mahasiswa bersedia membubarkan diri. Namun mereka memberikan syarat.

“Baik, kami sudah mendengar penjelasan bapak-bapak. Kami menunggu kabar baik itu, kabar tentang kapan waktunya kita sama-sama terjun ke lapangan untuk meninjau perbaikan jalan yang kita maksud. Bila tidak, kami akan kembali lagi dan menagih janji bapak-bapak,” kata mereka dan kemudian membubarkan diri. (mag-1/ila)