MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perencanaan pembangunan jalan tol dalam kota di Kota Medan harus melalui kajian lebih matang lagi. Pasalnya, jalan tol ini rencananya akan dibangun di sepanjang aliran Sungai Deli yang membelah ibu kota provinsi Sumatera Utara ini. Jangan sampai, pembangunannya malah lebih banyak memberikan dampak negatif dari pada dampak positifnya.

Pengamat tata kota Rafriandi Nasution menilai, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat itu penting. Tapi harus benar-benar melalui perencanaan yang matang dan benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat, bukan sekadar mengikuti trand dari daerah lain. Termasuk pembangunan jalan tol dalam kota yang rencananya mulai dibangun pada Juni mendatang. “Jangan sampai niatnya ingin memberikan dampak positif, tetapi justru menuai lebih banyak dampak negatifnya. Itu bahaya. Membangun infrastruktur jangan karena mengikuti trend di wilayah lain, tetapi memang karena kebutuhan. Lain wilayah lain kebutuhannya,” kata Rafriandi kepada Sumut Pos, Jumat (8/3).

Menurutnya, membangun jalan tol dalam kota yang mengikuti sepanjang aliran Sungai Deli sangat besar dampaknya bagi masyarakat. “Sudahkah dipikirkan dampaknya? Baik itu terhadap masyarakat sekitar yang tinggal di sana, maupun terhadap pengguna jalan tol itu sendiri? Kalau kita berfokus pada masyarakat yang tinggal di kawasan aliran Sungai Deli, sudahkah ditetapkan berapa biaya relokasi mereka? Karena sedikitnya ada 118 keluarga yang tinggal di sana. Sudahkah disiapkan tempat tinggal mereka yang baru?,” tanyanya.

Terkait ganti rugi lahan, Rafriandi berharap ada langkah persuasif dari pemerintah dan pengembang kepada masyarakat. “Presiden Jokowi sudah bilang, jangan ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Berapa biaya ganti untungnya? Ini semua harus matang, harus ada studi kelayakan dalam pembangunan jalan tol dalam kota ini, tidak sembarangan,” katanya.

Apalagi, sebutnya, ada dampak-dampak sosial yang harus dialami warga yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan aliran Sungai Deli itu apabila harus digusur dan direlokasi ke tempat lain. Selain itu, Rafriandi juga mengkritisi tujuan pembangunan tol dalam kota yang disebut akan meningkatkan pariwisata Kota Medan. Karena menurutnya, pembangunan jalan tol dalam kota dengan mengikuti aliran Sungai Deli justru dikhawatirkan akan merusak nilai estetika sungai itu sendiri. “Karena awalnya ada wacana mau membuat Sungai Deli itu indah. Akan ada perahu-perahu seperti di Netherland (Belanda) di Sungai Deli. Tapi kalau di atasnya atau di sebelahnya ada jalan tol, bagaimana nilai estetikanya?” sebutnya.

Menurut mantan Direktur Operasional PD Pembangunan Kota Medan ini, harusnya Kota Medan dibangun dengan nilai estetika yang indah, bukan dengan infrastruktur yang tidak mencerminkan ciri khas Kota Medan. “Sekarang di Kota Medan sudah tidak ada bandara aktif. Harusnya bisa dibangun dengan lebih indah dengan nilai estetika yang lebih baik, nilai keindahan sebagai ciri khas Kota Medan. Kita pasti sangat mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Medan, tapi banyak alternatif lain yang masih bisa dipertimbangkan kembali. Jalan Tol bukanlah satu-satunya solusi mutlak,” tandasnya.

Gelar Diskusi di Pinggir Sungai Deli

Rencana pembangunan jalan tol dalam kota ini mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Medan Utara. Rencananya, mereka akan berdiskusi dengan menggelar tikar di benteng Sungai Deli, Taman Maharani Aloha, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Sabtu (9/3) sore ini pukul 16.00 WIB.

Saharuddin, tokoh Medan Utara mengaku sangat mengapresiasi penandatanganan kerja sama antara Pemrovsu, Pemko Medan, dan Pemkab Deliserdang dengan PT Citra Marga Nusphala Persada (CMNP) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) untuk pembangunan ruas tol di dalam Kota Medan ini. “Kita sangat mendukung pembangunan tol itu. Ini merupakan inovasi dan terobosan baru untuk kemajuan ekonomi dan pariwisata khususnya di Medan Utara,” ungkapnya.

Berdasarkan desain, kata Ketua Gerbraksu ini, tol ini akan dibangun mengikuti aliran Sungai Deli. Di mana sungai ini mengaliri sejumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Medan dan bermuara ke laut Belawan di kawasan Medan Utara. Dan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), pada sisi kanan dan kirinya terdapat rumah penduduk, perkantoran, dan perusahaan swasta. Ini akan berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menetap di kawasan DAS. “Besok (hari ini), kami mengajak seluruh elemen bisa duduk bersama menggelar tikar, ngeteh, ngopi dan menyantap gorengan untuk merespon gagasan untuk merumuskan sumbang saran kepada pemerintah,” beber Saharudin.

Diskusi ini terbuka untuk umum, akan menginput respon publik agar disampaikan kepada pemerintah. Memang, pembangunan ruas tol dalam Kota Medan sangat baik, tapi perlu dibahas mengenai masyarakat yang berdampak. Untuk itu, perlu dilakukan pemaparan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di pinggiran bantaran Sungai Deli. “Ini yang perlu kita kaji. Kita ingin masyarakat yang berdampak perlu dimodernisasi, agar tidak dirugikan dari pembangunan tol tersebut. Harapannya, dengan diskusi yang berlangsung, mampu mendorong pengawasan terhadap otoritas kebijakan kepada regulasi,” terang Saharudin.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan pembangun jalan tol dalam kota. Pembangunan itu sendiri terdiri dari 3 seksi dengan panjang total 30,97km. Jalan Tol itu meliputi Seksi I, Helvetia – Titi Kuning sepanjang 14,28 km. Seksi II, Titi Kuning – Pulo Brayan sepanjang 12,84 km dan terakhir Seksi III, Titi Kuning – Amplas sepanjang 4,25 km.

Pembangunannya sendiri disebut akan dimulai pada bulan Juni 2019 dan ditargetkan rampung pada Juni 2021, dengan total nilai investasi sekitar Rp.7 triliun. Jalan Tol itu disebut akan memiliki jalan layang (Fly over) dan jalur tol khusus sepeda motor.

Dalam proses pembangunan tol dalam kota itu, pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang telah menandatangani MoU dengan pihak PT Citra Marga Nusphala Persada (CMNP) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) sebagai pihak yang mengerjakan proyek tersebut. (mag-1/fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) diimbau agar tak membuang sembarangan limbahnya. Sebab, bisa dipidana 1 tahun dan denda Rp1 miliar.

“Warga bisa melaporkan perusahaan, industri ataupun oknum yang kedapatan membuang limbah B3 ke sungai maupun sumber air yang mengalir, sehingga mencemari lingkungan. Sebab, perbuatan itu dapat dipidana dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda Rp1 miliar sesuai ketentuan Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup),” ungkap Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah B3 di Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, baru-baru ini (4/3).

Dikatakan anggota dewan yang akrab dipanggil Nanda ini, masyarakat masih banyak yang belum tahu akan keberadaan Perda Pengelolaan Limbah B3 yang sudah disahkan sejak Januari 2016 lalu. Oleh karenanya, lewat kegiatan sosialisasi perda tersebut diharapkan masyarakat menjadi tahu betapa pentingnya aturan ini sehingga dapat ikut berperan menegakan aturan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Dalam penerapan perda ini dibutuhkan peran serta masyarakat. Artinya, tidak hanya Pemko Medan saja menciptakan lingkungan tempat tinggal bersih, aman dari limbah,” tuturnya.

Nanda menjelaskan, yang dimaksud limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan B3. Seperti industri, rumah sakit, puskesmas, laboratorium, klinik bersalin, balai pengobatan, transportasi dan bengkel. Limbah yang dihasilkan berupa aki bekas, oli bekas, pestisida, sianida, sulfida, jarum infus, obat bius dan lain sebagainya

“Limbah B3 karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup. Selain itu, juga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Untuk itu, setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah,” paparnya.

Ia meminta Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup bersikap tegas dan konsisten dalam menyikapi limbah B3 sesuai peraturan yang ada. Sebab, masih lemah melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha dan atau kegiatan di Kota Medan. “DPRD Medan terus berupaya untuk mendorong Dinas Lingkungan Hidup mengawasi limbah B3 tersebut, agar serius melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar aturan,” tukasnya.

Sementara, Rida Siregar salah seorang warga yang ikut kegiatan sosialisasi perda tersebut mengaku, baru mengetahui adanya aturan tentang pengelolaan limbah B3. Ia berharap sosialisasi perda seperti ini dapat rutin dilakukan, sehingga masyarakat benar-benar memahami.

“Baru tahu memang lewat kegiatan ini adanya peraturan itu (Perda Nomor 1/2016 Pengelolaan Limbah B3). Saya yakin banyak juga warga yang tidak tahu. Jadi, maunya rutinlah paling tidak sebulan sekali sehingga warga paham terhadap berbagai perda,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan kecipratan mendapat dana kelurahan yang digulirkan Presiden Joko Widodo mulai tahun 2019. Dana kelurahan yang akan diterima sekitar Rp53 miliar.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, dana kelurahan ini peruntukannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018. Sebanyak 151 kelurahan di Medan akan mendapat semua dana tersebut. “Semua kelurahan dapat dananya, lebih kurang Rp350 juta,” kata Akhyar yang diwawancarai baru-baru ini.

Menurutnya, dana sekitar Rp350 juta itu tidak langsung dicairkan sekaligus. Melainkan, dua tahap. “Kemungkinan 50 persen pada semester pertama dan 50 persen semester kedua. Jadi, setelah mendapat pada semester pertama selesai, lalu laporkan,” kata Akhyar.

Diutarakan Akhyar, dengan adanya dana kelurahan ini maka para lurah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan Sekretaris Lurah menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). “Makanya, menjadi semakin berkembang terhadap pembangunan di Medan. Untuk itu, disinergikan semua rencana kegiatan atau program kerja pada tahun 2019 ini,” ujar Akhyar.

Akhyar mengaku, pihaknya telah melakukan rapat internal terhadap seluruh perangkat di lingkungan Pemko Medan untuk memastikan panduan mekanisme dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun untuk 2019. Salah satu yang diatur, menyangkut pengerjaan mana saja yang harus lewat tender, dan mana yang bisa penunjukkan langsung termasuk sistem arus kas untuk menghindari kekosongan anggaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Irwan Ibrahim Ritonga menuturkan, baru tahun ini Pemko Medan mendapat dana kelurahan. Kini, sedang membahas dengan instansi terkait hingga kelurahan mengenai petunjuk teknisnya (juknis). “Anggaran tersebut bisa digunakan nantinya untuk pembangunan infrastruktur di kelurahan. Misalnya, jalan, perbaikan drainase atau parit,” ucapnya.

Irwan berharap dengan adanya anggaran ini maka akan membantu pembangunan di Medan secara merata. Artinya, bukan hanya di pusat kota tapi juga sampai pada pembangunan di kelurahan dan kecamatan. “Setiap kelurahan dan kecamatan mengusulkan apa saja kebutuhan di setiap daerahnya. Dana kelurahan tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karenanya, membuat APBD Medan tahun ini naik menjadi Rp6,11 triliun,” pungkasnya.

Sementara, Lurah Asam Kumbang, Endang mengaku hingga kini belum ada menerima penyaluran bantuan dana yang bersumber dari APBN. Disinggung kapan kabarnya disalurkan, ia enggan berkomentar lebih jauh.

Senada disampaikan Lurah Petisah Tengah Khairul Lubis. Namun begitu, Khairul mendapat kabar dana itu akan disalurkan pada bulan ini. “Belum, belum ada kami terima. Tapi, kabarnya bulan ini (disalurkan),” katanya.

Khairul juga mengaku, juknis penggunaan dana ini telah diberitahu lewat sosialisasi. Namun dia tak mengingat kapan dilakukan sosialisasi tersebut. “Dana itu rawan penyimpangan jika tidak ada juknisnya, dan pasti takut kita bisa kena pidana. Tapi kalau ada, enggak begitu khawatir. Asalkan, penggunaannya sesuai dengan juknis sehingga tidak menyimpang,” ujar dia.

Kata Khairul Lubis, bila nanti dana kelurahan telah diterima maka dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Setahu saya begitu, untuk pembangunan fisik atau infrastruktur. Makanya, harus betul-betul perencanaan dan pengawasan dalam pengunaan anggarannya. Jangan sampai tumpang tindih dengan Dinas PU (Pekerjaan Umum), untuk itu harus koordinasi dengan mereka,” pungkasnya. (ris/ila)