SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Salah satu negara Timur Tengah, Qatar dipastikan tidak hanya berinvestasi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi juga merambah sejumlah wilayah lain di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Qatar tengah menyasar wilayah lain, seperti Danau Toba, Sumatera Utara dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

INVESTOR Qatar akan mengucurkan dana 500 juta Dolar AS atau sekitar Rp7 triliun untuk pengembangan wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan proyek tersebut akan dimulai tahun ini. Menurut Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, investasi tersebut merupakan investasi awal dan akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan.

“Mereka ternyata tidak hanya mau di Mandalika, tetapi juga di Labuan Bajo dan Danau Toba. Nilai investasi awal 500 juta dolar AS,” ucap Luhut dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (28/2).

Luhut menyatakan, saat ini rencana investasi yang sedang berjalan adalah di wilayah Mandalika, NTB. Pemerintah, kata Luhut, tengah mengejar perkembangan terbaru dari rencana itu. Selain itu, Luhut juga mengatakan, Qatar masih akan menambah nilai investasinya dari angka 500 juta dolar AS. Ia pun memastikan pemerintah akan memberi kebebasan bagi Qatar untuk memilih investasi yang diinginkan.

Sebab sebelumnya, tambah dia, pemerintah meminta agar investasin

yang dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang halal. Namun Qatar, kata Luhut, ternyata juga tertarik untuk berinvestasi di luar hal-hal yang halal.

“Kami bebaskan dia, tapi memang kami bilang investasi halal. Tapi mereka malah bilang, boleh gak kami (investasi di hal yang) nggak halal. Kami jadi garuk-garuk kepala,” ucap Luhut.

Ketika ditanya mengenai target realisasinya, Luhut hanya menjawab pendek. Ia memastikan dalam waktu dekat akan segera terwujud. “Rencananya tahun ini sudah harus terwujud,” pungkas dia.

Jangan Cuma Fokus Danau Toba

Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam menggenjot potensi wisata di Danau Toba menjadi Bali baru. Namun dia berharap, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat jangan cuma terfokus ke kawasan Danau Toba. Karena diakuinya, Sumatera Utara masih memiliki banyak potensi pariwisata yang tak kalah dengan Danau Toba dan membutuh perhatian pemerintah juga.

Wahyu mencontohkan, seperti objek wisata Bukit Lawang dan Tangkahan di Kabupaten Langkat. Begitu juga dengan panorama alam di Pulau Nias. Menurutnya, kedua daerah ini memiliki objek wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan mancangera (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus). “Wisman saat ini lebih tertarik untuk pergi ke Langkat seperti Bukit Lawang dan Tangkahan karena ada wisata alam dengan hewan langka di sana, dan itu menjadi keunikan tersendiri. Termasuk ke Nias juga,” sebut Wahyu kepada Sumut Pos, Kamis (28/2) siang.

Namun begitu, Wahyu tetap mendukung pembangunan kawasan Danau Toba, menjadi objek wisata kelas dunia. Apalagi, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata sudah meluncurkan Calender of Even Danau Toba 2019 bertajuk ‘Celebrating Nature in Art’ sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas pariwisata di sana.

Wahyu juga mengungkapkan, unsur 3A penting dalam pariwisata yakni unsur Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas. Menurutnya, Aksesibilitas sejauh ini terus dibenahi oleh pemerintah. Terutama jalan menuju daerah Danau Toba baik jalur darat maupun udara. Namun menurutnya, unsure Atraksi juga menjadi hal yang tak kalah penting dalam menarik minat wisman dan wisnus.

“Karena kalau pariwisata hanya menjual keindahan alam, paling dua hari sudah bosan karena melihat pemandangan yang sama. Apalagi kalau yang sudah pernah ke sana, pasti kurang tertarik untuk datang kembali. Untuk itu, atraksi berperan penting dalam mendorong minat wisatawan,” ungkapnya.

Ia juga sepakat dengan Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, pemerintah daerah jangan pelit untuk promosi. Karena, atraksi atau even yang akan digelar untuk menarik minat wisatawan perlu disebarluaskan informasinya. “Informasi kalender even harusnya ada di setiap pintu kedatangan penerbangan, hotel, restauran, mall. Kemudian, promosikan juga lewat media cetak maupun elektronik, tentu akan menarik perhatian masyarakat. Apalagi tahun lalu wisman yang datang ke Sumut menurun dibandingkan tahun 2017,” kata Dosen Fakultas Ekonomi USU itu.

Bukan itu saja, kunjungan wisatawan domestik juga sempat anjlok akibat adanya peristiwa kapal tenggelam dan longsor. “Makanya butuh promosi untuk menarik wisatawan ke even-even yang akan digelar di Danau Toba. Apalagi tahun ini Sumut ditargetkan untuk kunjungan wismannya mencapai 1 juta orang. Rasanya target ini memang sangat besar,” sebut Wahyu.

Selain even-even yang telah diagendakan dalam Calender of Even Danau Toba 2019, sebut Wahyu, kawasan Danau Toba harusnya juga digunakan untuk menyelenggarakan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) maupun kegiatan olah raga bertaraf nasional maupun internasional. “Untuk itu, harus ada kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengusung kegiatan-kegiatan tersebut,” jelasnya.

Selama ini, sebutnya, hanya Bali dan kota-kota di Pulau Jawa saja yang menjadi tempat kegiatan MICE dan olah raga skala internasional dan nasional. “Bila target 1 juta kunjungan wisman tercapai, pasti dapat mendorong perekonomian masyarakat di daerah sekitar. Namun selama ini hanya berkisar 250 ribu hingga 300 ribu wisman saja,” sebutnya.

Wahyu juga menilai, peran Bandara Silangit yang telah menjadi bandara internasional selama dua tahun, belum begitu efektif. Apalagi, penerbangan dari luar negeri juga buka-tutup rute atau operasionalnya. “Begitu juga dengan pPembangunan infrastruktur, seperti jalan lingkar di Pulau Samosir. Memang sudah memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Samosir yang cukup tinggi sekitar 5,5 persen. Namun, kemiskinan di sana masih cukup tinggi, karena pembangunan infrastruktur kurang melibatkan masyarakat setempat,” tandas Wahyu.

Sinergitas Pemerintah dan Swasta

Kepala Bappeda Sumut, H Irman mengatakan, Gubsu Edy Rahmayadi selalu menekankan pentingnya dukungan kepala daerah se-kawasan Danau Toba, pihak swasta dan juga masyarakat dalam menyukseskan seluruh kalender even pariwisata pada tahun ini.

“Pada waktu pengesahan RPJMD Sumut 2018-2023 di DPRD Sumut kemarin, Pak Gubernur sudah menyinggung pentingnya KSPN Danau Toba segera terwujud agar peningkatan ekonomi masyarakat kita ikut terdongkrak. Salah satu pesannya tentu supaya semua bupati saling sinergi mendukung program pemerintah pusat dan provinsi, atas kemajuan pariwisata Danau Toba. Tak lepas pula peran seluruh pihak swasta dan masyarakat Sumut,” ujar Irman kepada Sumut Pos, Kamis (28/2).

Apalagi, kata dia, sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 500 ribu pengunjung tahun ini, dilakukan melalui upaya pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata dengan mendorong partisipasi swasta. Antara lain dalam pembangunan convention centre, perhotelan, restoran, sport area dan lain sebagainya seperti agro techno park di kawasan Mebidangro, wisata olahraga di kawasan Danau Toba dan arung jeram Asahan, wisata budaya dan wisata bahari di Kepulauan Nias dan Tapanuli Tengah, Sibolga serta ekowisata di Danau Siasi Tapanuli Selatan, Bahorok dan Tangkahan, Langkat.

“Lalu wisata mangrove di Langkat, Sergai, Batubara dan pengembangan pusat wisata religi sejarah antara lain Islamic Centre di Deliserdang, titik nol masuknya Islam di Barus, Tapteng, Situs Putri Hijau Deliserdang dan Taman Wisata Iman di Dairi serta daerah lainnya. Selain itu juga pelaksanaan even wisata seperti festival kopi, festival buah dan bunga serta karnaval kebudayaan,” katanya.

Berdasarkan RPJMD yang telah disusun tersebut, sambung Irman, pembangunan Sumut lima tahun kedepan bukan infrastruktur semata tetapi juga dengan peningkatan sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai upaya mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas untuk dapat memenuhi pasar kerja.

“Jadi dorongan agar seluruh kepala daerah se Sumut komit untuk mewujudkan Sumut yang aman, maju dan bermartabat melalui butir-butir yang tertuang di RPJMD secara bersama-sama harus kita wujudkan. Tidak akan mungkin ada program yang terealisasi jika hanya Pemprovsu saja yang bekerja. Termasuk dalam mewujudkan KSPN Danau Toba yang kita banggakan bersama,” katanya. (bbs/prn/gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan persekongkolan pelaksanaan tender proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Tahun Anggaran 2019, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBHWI). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan mencari tahu informasi yang sudah tersiar di media massa tersebutn

Direktur LBHWI Adamsyah Koto mengungkapkan, menurut catatan pihaknya praktik-praktik tak terpuji di BWSS II sudah lazim terjadi terutama dalam pelaksanaan tender proyek. Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) harus mulai menyelidiki kongkalikong yang kerap terjadi di instansi vertikal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut.

“Kalau saya boleh jujur, sebenarnya permainan seperti itu di BWSS II sudah sering sekali terjadi, bukan pada tahun ini saja. Untuk itu saya mendukung penuh supaya penyidik KPK turun untuk mengendus praktik-praktik kotor tersebut,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (28/2).

Tak hanya di BWSS II, kata dia, di instansi vertikal lain praktik seperti itu sudah lazim terjadi dan sayangnya APH maupun KPK belum turun untuk menindaklanjuti. Karenanya dirinya meminta, supaya APH baik dari Polda Sumut atau Kejaksaan proaktif menindaklanjuti setiap informasi yang tersiar melalui media, ataupun dari pengaduan-pengaduan masyarakat. “Pertanyaannya adalah, apakah APH kita seperti Polda Sumut mau dan serius untuk mengusutnya. Atau paling tidak mulai melakukan investigasi atas kebenaran sebuah informasi yang telah berkembang,” katanya.

Ia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan bila KPK turun tangan menyelidiki dugaan kongkalikong di BWSS II, kepala balai baik yang masih atau pernah bertugas menjadi ikut terlibat dalam praktik kotor tersebut. “Maka dari itu sekali lagi kami dari LBHWI mendorong agar KPK yang notabene punya informan di Sumut ini, mulai bekerja mencari bukti otentik atas informasi permainan tender di BWSS II. Begitupun kepada Poldasu untuk saling sinergi melakukan pengusutan dengan APH kejaksaan soal dugaan tersebut, apalagi kabarnya ada dibekingi ‘orang kuat’ didalamnya dan ini yang perlu diungkap,” katanya.

Pada bagian lain, pihaknya juga mendorong supaya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi proaktif terlibat untuk mewujudkan good government di wilayahnya. Sinergitas dan koordinasi yang mulai terbangun di level FKPD Sumut, dinilainya menjadi faktor kunci menjadikan Sumut bermartabat dari aspek clean and clear government.

“Sebagai leading sector dan perpanjangan tangan pusat, tak bisa dipungkiri bahwa gubernur menjadi pilar penting dalam konteks mewujudkan pemerintahan di Sumut yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Untuk itu, Gubsu mestinya ikut mendorong Kapolda dan Kejatisu untuk bekerja menindaklanjuti dugaan persekongkolan instansi pemerintahan di Sumut,” pungkasnya.

Sayang, Kepala BWSS II Roy Pardede belum mau memberikan jawaban perihal dugaan persekongkolan di instansi yang dipimpinnya. Saat dikonfirmasi via seluler berulang kali kemarin, ia enggan untuk menjawab. Begitu juga saat hendak ditemui di kantornya, Rabu (27/2), ia tidak berada di sana. Oleh petugas keamanan, diketahui kalau Roy Pardede sedang berada di luar kota.

Namun, Pokja Tender BWSS II dalam surat jawaban atas sanggahan PT KBM pada 18 Februari 2019, membantah tegas adanya praktik persekongkolan dalam tender paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi perkotaan Kabupaten Batubara itu.

Dalam surat jawaban atas sanggahan PT KBM itu, Ketua Pokja Tender Rahmad Danny menegaskan, kekalahan PT KBM adalah karena PT KBM tidak memenuhi syarat pada evaluasi teknis penawaran, yakni pada RKK yang tidak mencantumkan penjelasan manajemen risiko dan rencana tindakan.

Ia mengatakan Pokja telah melakukan evaluasi sesuai dokumen pemilihan. Pokja tidak melakukan rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. (prn)