MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keinginan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memerdekakan Lapangan Merdeka Medan disambut baik sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Peduli Lapangan Merdeka Kota Medan-Sumut.

Aktivis yang terdiri dari beragam latar belakang pendidikan dan profesi ini menganggap, Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara dianggap sebagai cerminan dari Provinsi ini. “Gubernur sudah ada niatnya. Ini sesuatu yang positif untuk menata ulang Lapangan Merdeka untuk dikembalikan lagi luasnya,” ujar Miduk Hutabarat, arsitek yang juga aktivis KMS Peduli Lapangan Merdeka Medan-Sumut.

Miduk menilai, Lapangan Merdeka merupakan ruang siaga bencana dan ruang terbuka non hijau. Namun kondisi lapangan yang dulunya dijadikan sebagai ruang publik, kini menjadi bisnis. Hal ini menurut dia ditandai dengan berdirinya bangunan di sekeliling lapangan, adanya tembok penyekat seperti pagar yang membatasi lapangan itu.

Ruang publik, lanjutnya, seolah dibatasi dengan adanya batasan-batasan bangunan di sekililing lapangan. Padahal, katanya, berdasar Perda Nomor 13 tahun 2011, Lapangan Merdeka merupakan ruang siaga bencana. “Artinya tempat terbuka yang tidak boleh dibatasi dengan sekat pagar, adanya bangunan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan Permen No.9 tahun 2009 disebutkan bahwa Lapangan Merdeka adalah ruang terbuka non hijau. Maksudnya, kata Miduk, lapangan tersebut berupa lapangan tanpa ada penghijauan. Ia mengatakan, kedua aturan tersebut sebenarnya sudah dijelaskan dalam fungsi Lapangan Merdeka. “Boleh ada fasilitas pendukung seperti parkir, tapi bukan gedung yang disekat dengan dinding,” katanya.

Atas dasar ini, pihaknya mendorong Pemprovsu dan Pemko Medan untuk duduk bersama membahas wacana dimaksud. Sebab hal tersebut sudah menyangkut dengan kepentingan publik.

“Kalau masalah kontrak antara Pemko Medan dan rekanan, kan bisa ditinjau ulang. Untuk bisnis kan sudah ada tempatnya. Kalau untuk konser yang jumlahnya 5.000 sampai 10.000 kan ada di Polonia,” ucapnya.

Kata Miduk, perjuangan untuk mengembalikan Lapangan Merdeka sesuai peruntukan sudah lama mereka perjuangkan. Sejak keberadaan Merdeka Walk 2006, pernah diperjuangkan namun terhenti pada masa T Rizal Nurdin sebagai Gubernur Sumut dan Abdillah sebagai Wali Kota Medan. “Sebelumnya kita memberikan tagline Save Lapangan Merdeka. Tahun ini tagline-nya Kemerdekaan Lapangan Merdeka,” katanya.

Sejarawan dari Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari menyampaikan bahwa ditinjau dari sejarah, Lapangan Merdeka dulunya sebagai ruang publik. Artinya, siapapun bebas keluar masuk ke sana.

Melihat kondisinya saat ini, kata Ichwan, dengan berdirinya sejumlah bisnis di sekilingnya Lapangan Merdeka bukan lagi ruang publik. Menurutnya sudah ada batasan bagi publik yang ingin ke sana.

“Karena ada tempat bisnis di sana, seperti Merdeka Walk, maka hanya orang yang punya duit yang ke sana. Itu artinya ada pembatasan publik untuk ke sana. Merdeka Walk bukan ikon Medan, tapi Lapangan Merdeka lah yang ikon Medan,” ucapnya.

Ichwan mengatakan, keberadaan bisnis yang dijalankan rekanan Pemko Medan dianggap mengaburkan sejarah dari Lapangan Merdeka di mata generasi saat ini. Katanya, generasi milineal lebih mengenal Merdeka Walk sebagai ikon Kota Medan ketimbang Lapangan Merdeka sendiri.

“Boleh ditanya ke generasi sekarang ikon Medan itu apa? Sebagian besar tahunya Merdeka Walk. Untuk itulah Lapangan Merdeka perlu dikembalikan fungsinya seperti dulu,” ucapnya.

Ia ceritakan bahwa Lapangan Merdeka dulunya sebagai tempat memproklamirkan kemerdekaan pada 6 Oktober 1945. Pada zaman Belanda, tempat itu digunakan untuk umum. Jadi, setiap kota pasti ada ruang memorinya salah satunya adalah Lapangan Merdeka.

“Lapangan Merdeka sebagai tempat memproklamirkan kemerdekaan merupakan tempat yang dianggap penting. Kalau untuk bisnis kan bisa di mana-mana,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Patroli Kordinasi Malaysia – Indonesia (Patkor Malindo) untuk ke 143 pelaksanaan di tahun 2019 atau 143/19 digelar di Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah, Belawan.

Pembukaan kerja sama di bidang keamanan maritim antara TNI AL Indonesia dengan TLDM Malaysia secara resmi dibuka oleh Danguskamla Koarmada I, Laksamana Pertama TNI Dafit Santoso, di Gedung R. Mulyadi Mako Lantamal l, Belawan, Rabu (20/2)n

Danguskamla Koarmada I Laksmana TNI Dafit Santoso mengatakan, posisi strategis Selat Malaka yang merupakan salah satu choke point dari 9 choke points di dunia. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran, disamping itu juga menjadi jalur perdagangan international yang memiliki lalu lintas terpadat.

“Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan keamanan di Selat Malaka. Harapannya, sasaran operasi ini dapat menjamin keamanan perairan Selat Malaka,” terangnya.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas permasalahan di laut, ungkap Danguskamla, berpean penting untuk Selat Malaka, maka diperlukan peningkatan kerjasama dan koordinasi serta manajemen penanganan yang harus semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Patkor Malindo akan tetap berpedoman pada protap dan saling berkoordinasi selama pelaksanaan operasi serta mengutamakan keselamatan didalam melaksanakan tugas,” ujar Dafit Santoso.

Pada kesempatan itu, Pangwila 3 TLDM Laksma Mohamad Azuwan bin Harun mengatakan Patkor Malindo yang sudah dilakukan sejak lama dengan melibatkan banyak kapal perang antara kedua Negara diharapkan mampu menangani segala ancaman di Wilayah Selat Malaka.

“Kerja sama ini akan mengakrabkan dan meningkatkan hubungan baik antara kedua negara, serta terbinanya silaturahmi seluruh personel kapal perang yang terlibat dalam kegiatan Patkor Malindo,” katanya.

Pelaksanaan Patkor Malindo 143/19 ini pihak TLDM mengirimkan 2 kapal perang yaitu KD Jerai-12 Dan KD Ledang 13 yang saat tiba didermaga Lantamal l Belawan yang disambut oleh Mayor Laut (P) Tri Hermawan. M. Afandi, M.Tr. Opsla didampingi Komandan KRI Clurit-641 selaku Dansatgas dan Pejabat Lantamal l dengan Upacara Militer.

Sedangkan TNI AL melibatkan 2 Kapal Perangnya yakni KRI Clurit – 641 dan KRI Sigalu – 857. Kegiatan Patkor Malindo 143/19 akan dilaksanakan selama 15 hari dan akan ditutup pada 5 Maret 2019 di Malaysia. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu kecewa terhadap aparatur pemerintah Kecamatan Medan Selayang, Medan Johor, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Maimun dan Medan Sunggal.

Pasalnya, saat dirinya menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat lewat kegiatan Reses I Tahun 2019 yang digelar di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Selasa (19/2), lima dari enam camat dan dua dinas tak hadir tanpa alasan yang jelas dalam kegiatan itu.

Menurut Burhanuddin, ketidakhadiran para camat dan perwakilan dinas terkait dalam reses tersebut, merupakan sebuah pembangkangan atas instruksi Wali Kota Medan.

“Perlu saya sampaikan, ada 6 camat dan 4 dinas yang saya undang pada pertemuan ini melalui surat yang saya layangkan kepada Wali Kota Medan, untuk menghadirkan para camat maupun perwakilan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang. Tapi kenyataannya, dari 6 camat yang disurati, alhamdulillah hanya satu yang hadir yakni Camat Medan Johor,” kata Burhanuddin di hadapan sekitar 500-an warga dari enam kecamatan di daerah pemilihan II DPRD Kota Medan.

Sedangkan dari empat dinas yang diundang, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PK2PR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, hanya dua yang mengirimkan perwakilannya. Yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PK2PR.

“Apa mereka tak menganggap Pak Eldin itu sebagai atasannya? Kalau boleh saya bilang, marwahnya Pak Wali Kota sudah tergadaikan dalam kegiatan ini. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau sudah Pak Wali Kota pun yang memerintahkan, ternyata mereka tidak indahkan, sudah luar biasa ini,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.

Karenanya, dia meminta kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk mengevaluasi para camat dan kepala-kepala dinas yang tidak hadir dalam reses tersebut tanpa alasan yang jelas. “Mungkin mereka beranggapan kegiatan reses ini hanya seremonial belaka. Padahal ini sangat penting dan perlu. Apalagi kegiatan ini dibiayai APBD Kota Medan,” katanya.

Burhanuddin juga meminta kepada perangkat pemerintahan yang hadir saat itu, seperti kepala lingkungan dan lurah untuk menyampaikan kepada para pejabat pemerintahan yang tak hadir itu, rasa kekecewaan yang dirasakannya.

“Jadi ini perlu kedepan kita cermati. Bagi kita yang ada hubungan (dengan para camat dan kepala dinas terkait, Red), disampaikanlah betapa kecewanya saya dan 500-an masyarakat yang hadir di sini atas ketidakhadiran mereka,” tegas anggota dewan yang sudah mengemban amanah masyarakat selama dua periode ini.

Padahal menurut Burhanuddin, melalui kegiatan reses inilah dapat diketahui seperti apa aspirasi ataupun keluhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan dan sebagainya. “Tapi, saya berharap ketidakhadiran mereka itu jangan membuat acara kita ini tidak maksimal. Sangat merugi, karena apapun yng kita lakukan ini berhubungan dengan cost. Acara ini sumber dananya dari APBD Medan yang berasal dari pajak dan retribusi yang bapak ibu bayarkan ke pemerintah. Jadi kita harus punya kesadaran, jika kegiatan ini tidak bermanfaat, maka berdosalah kita,” tegasnya.

Sementara, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat dalam reses ini. Diantaranya terkait lampu penerangan jalan yang ada di kawasan Medan Selayang dan Medan Johor. Ada pula permintaan masyarakat agar dibangun jembatan penyeberangan orang di Jalan AH Nasution, tepatnya di persimpangan Jalan Luku I karena berdekatan dengan Fly Over Jamin Ginting. Pasalnya, di sana sering terjadi kecelakaan. Apalagi di sana banyak anak sekolah.

Ada juga soal tanah pekuburan yang sudah menyempit, sedangkan perluasan lahan sudah tidak memungkinkan lagi. Karenanya, warga berharap TPU Muslim di Simalingkar B dapat segera difungsikan.

Menyikapi aspirasi ini, Burhanuddin Sitepu meminta kepada perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menindaklanjutinya segera dengan melakukan suvei kelapangan. Sedangkan untuk pembangunan jembatan penyeberangan orang di persimpangan Jalan Luku I dan Jalan AH Nasution, Burhanuddin berjanji akan menyampaikan kepada Pemko Medan untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan untuk tanah pekuburan, Burhanuddin mengungkapkan kalau TPU Muslim di Simalingkar B sudah dapat dimanfaatkan. Hanya saja, akses menuju TPU tersebut masih terkendala.(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pembangunan jalan lingkar Medan Utara belum terlaksana. Pemko Medan diminta serius membangun jalan altetnatif yang terbentang di Kecamatan Medan Labuhan.

Demikianlah harapan Rustam Effendi kepada Sumut Pos, Rabu (20/2).

Dikatakannya, program jalan lingkar sudah digagas masa kepempimpinan Wali Kota Medan H Rahudman Harahap. Namun, wacana terhenti di tengah jalan, tidak dilanjutkan oleh Wali Kota yang saat ini memimpin.

“Kami ingin, keseriusan Pemko Medan untuk membenahi dan membangun kawasan Medan Utara saat ini, termasuk kelanjutan rencana pembangunan jalan lingkar yang sempat direncanakan Pemko Medan beberapa tahun lalu,” ungkapnya.

Jalan lingkar yang sudah didesain terletak di Kecamatan Medan Labuhan, sebut pria berusia 49 tahun ini, mampu membuka akses sebagai jalan alternatif yang bisa menembuskan KIM melalui pinggiran tol menuju ke Perumahan Nelayan Indah.

Secara otomatis, pembangunan jalan lingkar mampu mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dan menjadikan akses jalan untuk membuka jalur pemadam kebakaran. Bahkan, jalur itu akan membentang akses perlintasan Kelurahan Tangkahan, Martubung, Besar, Sei Mari dan Nelayan Indah di Kecamatan Medan Labuhan.

“Bayangkan saja, kalau jalan itu dibuka, bisa membuka akses untuk 5 kelurahan. Bahkan, pemukiman warga tidak lagi tertutup tol dan rel kereta api serta Sungai Deli. Makanya, kami berharap Pemko Medan segera merealisasikan jalan lingkar tersebut,” harap Rustam.

Menyikapi itu, Anggota DPRD Medan, M Nasir mengungkapkan, rencana pembangunan jalan lingkar luar (outer ringroad) di Medan Utara yang menghubungkan Kecamatan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Marelan belum menunjukkan realisasi.

Artinya, insfrastruktur yang ditargetkan untuk segera merealisasikan pembangunannya, karena posisi Medan Utara dinilai strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan yang dinilai masih jauh tertinggal dari Kota Medan. Selain itu, jalan ringroad ini nantinya akan semakin mempercepat akses perdagangan dari Belawan menuju Kota Medan.

Ia selaku wakil dewan terus mendorong agar Pemko Medan yang kini dipimpin oleh Walikota Dzulmi Eldin lebih serius melakukan percepatan pembangunan jalan lingkar Medan Utara. Sehingga, bisa membuka akses untuk Kelurahan Tangkahan, Martubung, Besar, Sei Mati dan Nelayan Indah. “Ini akan terus kita dorong, agar jalan lingkar ini terwujud. Karena ini mampu meningkatkan perkembangan pembangunan dan perekonomian di Medan Utara,” beber Nasir.

Dengan demikian, kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan ini, pembangunan jalan lingkar akan dapat mendukung sarana pembangunan Islamic Centre yang terintegrasi dengan jalan tersebut.

“Saat ini, Islamic Center sudah masuk tahap pembebasan lahan seluas 22 hektar. Artinya, jalan lingkar ini sebagai penunjang akses juga. Jadi, pembangunannya harus disenirgikan, agar menjadikan icon Islam Kota Medan berkembang di Medan Utara,” terang Nasir. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh (PSP) meng-atakan selain ketercukupan stok pangan, sejauh ini harga sembilan bahan pokok juga masih terjangkau di pasar tradisional Kota Medan.

“Harga cabai, sayur mayur, telur, ikan asin dan lainnya masih terjangkau. Berdasarkan informasi yang saya terima dari instansi terkait bahwa stok sembako di Kota Medan masih cukup. Masyarakat juga kalau belanja tidak khawatir selain harganya terjangkau stok sembako masih aman,” ujar PSP di sela kunjungan kerja ke beberapa pasar tradisional di Kota Medan, Senin (18/2) sore.

Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem juga mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan para pedagang. “Pedagang bilang harga cabai merah dijual dengan harga Rp15.500 hingga Rp16.009 per kilogramnya. Sedangkan harga minyak goreng curah dijual seharga Rp10.000 perkilogramnya. Begitu juga dengan gula pasir lokal dijual di pasarannya sebesar Rp11.250 per kilogramnya,” ujarnya.

Kunker PSP dimulai dengan menyalami para pedagang di pasar tradisional Sei Sikambing, Jalan Gatot Subroto Medan. Di pasar ini selain berdialog denga para pedagang sayur, Prananda juga menyempatkan diri belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satunya dia membeli ikan asin di salah satu pasar tradisional lawas Kota Medan itu.

Usai dari situ, anggota Komisi I ini melanjutkan kunjungan ke Pasar Petisah Medan. Di sana ia tampak mengecek kelayakan bangunan pasar. Sebab Pasar Petisah menurutnya adalah salah satu pasar terbesar milik Pemerintah Kota Medan, sekaligus pusat belanja kebutuhan primer dan sekunder, tersier masyarakat Kota Medan.

Didampingi Dirut Perusahaan Pasar Daerah Kota Medan, Rusdi Sinuraya, PSP menyempatkan diri untuk berkeliling dengan menyapa para pedagang sambil berbelanja. “Kondisi pasar tradisional di Kota Medan masih baik. Kedepan Partai NasDem akan lebih memerhatikan pedagang dan kondisi pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Medan,” ujar PSP. (rel/prn)