MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada yang menarik dari aksi yang digelar Aliansi Peduli Danau Toba di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (18/2). Dari ratusan orang yang melakukan aksi, ada seorang wanita bule berkebangsaan Jerman bernama Annette Horschmann.

Dia mengaku sebagai Boru Siallagan yang bersuamikan pria Batak bermarga Silalahi. Annette mengaku kalau dirinya sudah 25 tahun menetap di Samosir, persisnya di Tuktuk. Ia mengelola hotel bernama Hotel Tabo. Karenanya, kecintaannya terhadap Danau Toba tidak terkira lagi. Usaha menjaga kelestarian lingkungan danau terbesar di Asia Tenggara itu dilakukannya dengan berbagai caran

Bersama warga, sudah sejak beberapa tahun lalu dia turun langsung membersihkan sampah dari kawasan Danau Toba. Eceng gondok yang menutupi air danau diangkat. Tak cuma di Samosir, tetapi juga sampai ke Parapat. Ikut dilibatkannya tokoh-tokoh warga setempat. “Turis, anak-anak sekolah dan sebagainya, mereka kita ajak juga,” ujar Annette yang fasih berbahasa Batak itu.

Di aktivitas pengenalan Geopark Kaldera Toba yang saat ini tengah didorong agar tergabung dalam UNESCO Global Geopark, Annette juga mengaku aktif.

Terkait kesadaran warga untuk menjaga lingkungan Danau Toba, dia mengaku masih rendah. Berbeda dengan pemerintah yang sudah mulai menampakkan perbaikan.

“Aktivitas pembersihan Danau Toba yang kita lakukan bersama warga seperti menjadi tekanan bagi pemerintah, makanya mereka mulai berubah. Upaya-upaya menciptakan kebersihan di wilayah Danau Toba mulai terlihat,” ungkap Annette.

Minta Jokowi Cabut Izin

Sementara dalam aksi kemarin, Aliansi Peduli Danau Toba yang terdiri dari 23 kelompok masyarakat itu meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin sejumlah perusahaan yang diduga sengaja merusak lingkungan kawasan Danau Toba dengan membuang limbahnya ke danau vulkanik terbesar di dunia tersebut.

Mereka juga menyebutkan, salah satu permasalahan yang menyebabkan kerusakan ekosistem Danau Toba adalah akibat ulah beberapa perusahaan, yaitu PTAN, PT TPL, PTSR, dan PTJF, yang diduga sengaja merusak lingkungan serta membuang limbahnya ke Danau Toba.

Ketua Horas Bangso Batak, Lamsia Sitompul, dalam orasinya mengatakan, salah satu perusahaan yakni PTAN yang merupakan perusahaan asing, diduga membuang pakan ikan busuk ke Danau Toba, yang mengakibatkan air tercemar hingga kualitas air buruk yang sangat bau dan tidak layak minum, serta menyebabkan penyakit gatal-gatal kepada masyarakat sekitar Danau Toba dan juga pengunjung Danau Toba.

“Danau Toba sudah rusak parah. Kenapa harus Danau Toba yang dirusak untuk menuruti kemauan perusahaan-perusahaan ini. Danau Toba tidak lagi menjadi berkat bagi masyarakat Sumut, khususnya masyarakat kawasan Danau Toba karena perusahaan-perusahaan itu hanya mementingkan keuntungannya dengan membuang limbah ke Danau Toba dan menciderai program Geopark Kaldera Toba. Mereka harus bertanggungjawab mengembalikan Danau Toba seperti semula serta mengganti rugi atas kerusakan kawasan pariwisata Danau Toba,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memangil para pemilik perusahaan dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut. Massa juga mendesak DPRD Sumut segera menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh perusahaan tersebut. “Kami juga meminta bapak Kapolda Sumut agar mengungkap dan mengusut sampai tuntas serta menangkap para mafia dan oknum-oknum yang bekerjasama memuluskan kegiatan perusakan lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba yang menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan Danau Toba,” pungkasnya.

Segera Bentuk Pansus

Menyikapi aksi itu, DPRD Sumut mengundang perwakilan massa untuk berdialog di ruang Komisi B DPRD Sumut. Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robby Anangga, dihadiri anggota Komisi B yakni Richard Sidabutar, Donald Lumbanbatu, dan Syamsul Sianturi. Dari Komisi A dihadiri Sarma Hutajulu, dan Komisi D Leonard Samosir.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul kembali menyebutkan, pencemaran air Danau Toba sudah sangat menghawatirkan. “Jangankan digunakan sebagai air minum, untuk mandi saja akan menyebabkan kulit jadi gatal-gatal,” katanya.

Ia juga mengutip hasil penelitian World Bank yang menyebutkan, hanya sampai kedalaman 50 meter udara tersedia di Danau Toba. Di bawahnya tidak lagi ada.

Menyikapi ini, seluruh anggota DPRD Sumut yang hadir setuju dibentuknya panitia khusus (Pansus) terkait pencemaran Danau Toba. Pansus ini nantinya bertugas menginvestigasi pencemaran air Danau Toba yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan, khususnya PT Aquafarm Nusantara (PTAN).

Mereka juga sepakat keramba jaring apung (KJA) dibersihkan dari Danau Toba. “Kami Komisi D setuju agar KJA dibersihkan semuanya dari Danau Toba,” tegas Leonard.

Terkait kendala hukum yang kemungkinan akan mengganjal penghapusan KJA dari Danau Toba, Richard meminta agar masyarakat ikut memperjuangkannya agar diubah atau direvisi payung hukumnya, seperti Perpres Nomor 81 tentang pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang mensyaratkan zonasi. Kemudian, terkait rencana tata ruang dan wilayah oleh Gubernur Sumut. “Kedua ketentuan itu harus direvisi. Perpres agar tidak ada lagi zonasi tetapi penghapusan,” tegas Richard.

Ketua Komisi B Robby Anangga pun sepakat agar DPRD Sumut membentuk Pansus Pencemaran Danau Toba. “Saya selaku Ketua Komisi B bersama anggota lainnya akan membentuk Pansus Pencemaran Lingkungan di Danau Toba,” ujar Robby.

Menurutnya, pansus ini nantinya bertugas menginvestigasi pencemaran air Danau Toba yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan, khususnya PT Aquafarm Nusantara.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membuka ke publik hasil investigasi Dinas Lingkungan Hidup Sumut tentang limbah ikan busuk di dalam karung yang ditenggelamkan di dasar Danau Toba beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, hasil investigasi tersebut perlu diungkap agar publik Sumut dapat menilai, apakah sanksi yang dijatuhkan kepada PT AN sudah setimpal dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Jangan-jangan pelanggaran yang terjadi sesungguhnya lebih berat, tetapi hukumannya terbilang ringan. “Masyarakat perlu tahu, apakah sanksi teguran oleh gubernur sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Aquafarm? Jangan-jangan sebenarnya lebih berat,” tegasnya.

Sarma juga berharap, pansus dapat segera terwujud agar Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dapat terwujud. “Pengalaman kita di tahun pertama periode ini, Pansus Danau Toba sudah kita usulkan. Tapi kandas di Komisi D. Akhirnya lahir Pansus yang lebih luas soal lingkungan hidup. Saya kira ini momentum yang harus kita sikapi supaya Pansus Danau Toba ini bisa kita clear-kan. Agar soal pencemaran, perampasan tanah dan lain-lain, bisa kita bicarakan secara holistik,” ungkapnya.

Luhut : Ada Langkah-langkah Baik

Terpisah, Menteri Koordinator (Meko) Kemaritiman Luhut B Panjaitan mengaku, kondisi air Danau Toba yang tercemar saat ini menjadi pembahasan di kementerian yang dipimpinnya. “Lagi kita kaji dan sedang dipelajari dengan benar,” sebut Luhut kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (17/2) siang.

Menurut Luhut, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi air di danau vulkanik terbesar di dunia itu agar kembali seperti semula. Kemudian, pihaknya juga siap membuat langkah-langkah untuk melindungi alam Danau Toba dari pihak atau oknum melakukan merusak alam itu. “Kita berharap tidak terlalu lama, ada langkah-langkah baik untuk itu (memperbaiki pencemaran di Danau Toba),” kata Luhut.

Namun saat ditanyakan lebih detil soal langkah apa yang dilakukan, sejumlah petugas langsung menghalangi wartawan dan mempersilakan Luhut berlalu. “Sudah ya, sudah ya. Silakan jalan mas,” ucap seorang petugas berkemeja putih sambil membuka jalan untuk Luhut meninggalkan kerumunan wartawan.(prn/gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pembangunan tol khusus sepeda motor dan tol lingkar luar Kota Medan, menuai beragam pendapat dari berbagai kalangan. Kedua infrastruktur tersebut dianggap bukan kebutuhan yang mendesak dalam mengurangi kemacetan di Kota Medan. Malah, Pemko Medan didorong untuk mempercepat infrastruktur angkutan masal seperti Light Rapid Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

KETUA Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan secara tegas mengaku tak setuju dengan rencana pembangunan jalan tol khusus sepeda motor dan tol lingkar luar di Kota Medan pada tahun ini. Malah dia mendorong Pemko Medan untuk mempercepat infrastruktur LRT dan BRT. Sutrisno beralasan, dasar penolakan wacana itu disebabkan sepeda motor hakekatnya transportasi dari lingkungan ke lingkungan.

“Di Indonesia karena memang strategi perdagangan kita belum begitu kuat, maka sepeda motor masih diberikan sebagai pengangkut orang. Kalau berkaca dari negara-negara di Asia seperti Cina, sepeda motor itu banyak dipakai untuk ekspedisi antarbarang dari satu wilayah ke wilayah lain,” katanya.

Menurut dia, fungsi sepeda motor ke depan harus lebih ke arah sana. Untuk itu, perlu dikelola
dengan baik transportasi massal seperti MRT, LRT dan juga BRT. “Jadi jangan angkutan kota lagi, tetapi transportasi publik yang bisa mengangkut orang dalam jumlah besar.

Bahkan bukan juga bangun jalan lingkar luar, “ ujar politisi PDI Perjuangan ini. “Yang salah itu sebenarnya perencanaan Kota Medan termasuk Sumut saat ini, dimana kita selalu menjadikan kota sebagai pusat dari semuanya. Baik pusat pemerintahan, industri, bisnis maupun pendidikan,” katanya.

Ke depan, sambung Sutrisno, harus ada komitmen bersama antarpemerintah, DPRD, swasta dan masyarakat bahwa industri mesti digeser ke Deliserdang sehingga tidak lagi menumpuk beroperasi di Kota Medan.

“Kita juga punya KEK Sei Mangkei, dengan demikian akan mengikut pusat-pusat perdagangan dan pendidikan menyebar sehingga Kota Medan tidak memerlukan jalur tol khusus sepeda motor. Itu pun kalau diikuti. Tapi kalau kita kemudian mengakomodasi keserakahan masyarakat kita dan semua memusat di Medan, maka lalu-lintas Kota Medan akan stagnan,” paparnya.

Bersama Dishub Sumut sebenarnya, lanjut dia, mulai dibangun kerja sama dengan Pemerintah Korea dalam hal penyediaan sarana kereta api yang dipusatkan di Kota Medan.

“Jadi mesti ke sana kita mendorongnya. Dan kedepan sepeda motor harus kita kurangi jumlahnya, bukan malah difasilitasi melalui jalan tol. Rencana ini saya sebut gila, karena belum perlu kali dilakukan,” katanya.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan, Nezar Djoeli menyatakan hal senada. Dia menyebut, yang mesti diperbanyak saat ini di Kota Medan adalah pembangunan jalan by pass, atau ringroad-ringroad baru. “Kalau menurut saya, tol untuk motor masih belum perlu. Tapi kalau untuk ringroad (lingkar luar) sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemacetan,” katanya.

Hal ini mengingat pembangunan jalur tersebut di Medan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Selain itu perlu dilihat juga kemanpuan pemerintah pusat dalam mengakomodir kepentingan Kota Medan. “Kalau memang tak punya anggaran, ya terpaksalah harus kita cari solusi dengan tol berbayar yang sudah tentu demi kepentingan kita dan kelancaran lalu lintas kita sehingga impian kita dapat terwujud,” ujar politisi Partai NasDem ini.

Begitupun sebaiknya, imbuh dia, tidak perlu sekarang ini dibangun tol lingkar luar tapi bypas saja. Sebab pembangunan autoringroad dinilainya lebih menjanjikan solusi kepadatan kendaraan lalu lintas Kota Medan. “Apapun ceritanya kita menginginkan lalu lintas kita lebih lancar dan jarak tempuh yang efektif dalam menjalankan aktifitas,” pungkasnya.

Anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Arif juga mengkritik wacana Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang ingin membangun tol lingkar luar di Kota Medan. Menurutnya, tol atau jalan berbayar hanya bisa dinikmati masyarakat tertentu. “Di mana lokasi mau dibangun tol? Biaya bangun tol itu tidak sedikit, karena akan ada juga biaya pembebasan lahan,” kata Arif kepada wartawan, Senin (18/2).

Menurutnya, yang menjadi pusat kemacetan itu ada di pusat kota, mulai dari Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pemuda, hingga Jalan Yos Sudarso. Maka dari itu, ia menyarankan agar yang lebih banyak dibangun di Kota Medan itu fly over. Selain lebih efektif, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat.

“Lebih penting lagi fly over bisa dinikmati masyarakat semua lapisan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, ringroad di Kota Medan sudah ada. Tinggal bagaimana memanfaatkannya.

BBPJN II Belum Tahu

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Bambang Pardede mengaku belum mendengar mengenai wacana Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang ingin mengusulkan pembangunan jalan tol lingkar luar Medan. “Saya baru dengar ada wacana (tol) lingkar luar. Belum pernah dibahas dengan kami, mungkin wali kota mengusulkan langsung ke Kementrian PUPR,” ujar Bambang ketika dikonfirmasi, Senin (18/2).

Dijelaskannya, di Kementrian PU-PR ada instansi yang mengurusi secara khusus pembangunan jalan tol yakni BPJT (Badan Pembangunan Jalan Tol). “BPJT belum juga pernah ajak kami membahas. Lazimnya sebagai pelaksana kami dipanggil ke Jakarta untuk membahas teknis kegiatan, sejauh ini memang belum ada,” tuturnya.

Mengenai wacana pembangunan tol lingkar luar itu, Bambang mengaku masih memungkinkan. Menurutnya, yang paling cocok membangun tol layang. “Seperti di Jakarta ada tol dalam kota, mungkin seperti itu. Cuma memang kami belum lihat detail gambar yang diusulkan seperti apa,” ungkapnya. (prn/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menyinggung nama perusahaan PT Toba Pulp Lestari terkait Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Ia menyebutkan itu, menyusul tanggapan Luhut ihwal pemerintah yang akan mengurangi luas HPH yang dimiliki perusahaan.

Ia menyinggung nama PT Toba Pulp, menanggapi pertanyaan seorang pengusaha perkebunan yang sulit mendapatkan izin HPH, saat menjadi pembicara dalam acara dialog bertema Ekonomi Sekarang dan yang akan Datang yang digelar Forum Pengusaha Sumut, di Kota Medan, Senin (18/2).

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengkritisi soal aktivitas perambahan hutan menjadi fungsi lainnya.

Seperti diketahui, HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu; peremajaan; pemeliharaan hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

“Tulis surat ke Pokja 4, nanti kita akan lihat. Saya soal HPH ini agak alergi sekarang. Nebang-nebang pohon sudah cukuplah itu, kita sudah moratorium pemotongan hutan. Kita tidak mau lagi ada pembukaan lahan kelapa sawit karena tidak bagus,” ujarnya.

Presiden Jokowi (Joko Widodo), kata Luhut, selama menjabat sudah menghentikan aktivitas alihfungsi hutan. Luhut pun menggiring wacana soal Danau Toba dalam forum itu. Termasuk soal pelestarian lingkungan dan kawasan hutan penopang Danau Toba.

Pemerintah juga tengah mendorong pembuatan keramba yang meminimalisir produksi limbah. Kata Luhut, limbah Danau Toba sudah dua setengah kali lipat dari daya tampung. Sehingga, sekarang airnya sudah tidak bagus. “Kami sangat peduli, tetapi tidak mudah begitu saja karena mereka (perusahaan) mendapat izin. Ini juga perlu kita verifikasi lagi, karena ujung-ujungnya nanti ke pengadilan,” katanya.

Pemerintah memang tengah getol membangun kawasan Danau Toba menjadi lokasi wisata berkelas Internasional. Apalagi Danau Toba masuk dalam satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). “Sehingga kita akan mengurangi secara bertahap HPH yang dimiliki perusahaan, seperti Toba Pulp,” tandasnya.(pra/jpc)