MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Suherman mengaku, potensi Rp6 miliar lebih yang dihasilkan tersebut merupakan pajak restoran. Selain itu, ada beberapa pajak atau retribusi lainnya.

Namun, sayangnya Suherman tak menjelaskan secara detail mengenai sejumlah pajak atau retribusi lainnya dan juga nilainya. “Sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar setahun. Kalau dihitung per bulan, jadi sekitar Rp500 jutaan,” kata Suherman lewat sambungan selulernya, Kamis (14/2) petang.

Menurut dia, jika Merdeka Walk ditutup pastinya akan mempengaruhi PAD Kota Medan. Sebab, selama ini pajak restoran dari pusat bisnis tersebut menjadi pemasukan yang cukup besar. “Sampai saat ini, rutin bayar pajak. Kalau dialihkan menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau), maka jelas berdampak terhadap PAD,” cetus Suherman.

Diutarakan dia, Merdeka Walk sudah menjadi ikon Kota Medan. Banyak wisatawan lokal, domestik hingga mancanegara yang berkunjung ke sana. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika ditutup. “Harus menjadi pertimbangan juga kontribusi pajak mereka terhadap PAD Kota Medan. Selain itu, dilihat juga dari sisi urgensinya jika memang keberadaan RTH sangat mendesak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Irwan Ritonga, Merdeka Walk yang di dalamnya terdapat berbagai tempat pusat jajanan sudah menjadi ikon Kota Medan. Setiap pengunjung dari luar daerah yang datang ke Medan, sebagian besar menyempatkan waktunya untuk kesana.”Cukup besar juga Merdeka Walk kontribusi pajaknya terhadap PAD Kota Medan. Pajaknya bersumber dari pajak restoran dan hiburan yang bisa mencapai sekitar Rp6 miliar per tahun,” ujar Irwan.

Dia juga mengatakan, saat ini antara Pemprovsu dengan Pemko Medan belum ada saling komunikasi mengenai usulan dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tentang mengembalikan lahan Merdeka Walk menjadi RTH. “Secara tertulis belum ada, mungkin baru sebatas informasi,” ucapnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan, penutupan Merdeka Walk yang saat ini menjadi pusat kuliner Kota Medan harus berdasarkan urgensi. Terlebih, keberadaan pusat kuliner tersebut menambah PAD cukup besar.

“Pemerintah kota dan tenant-tenant yang ada di Merdeka Walk pun saat ini bersama-sama menciptakan daerah tersebut betul-betul menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Medan. Bahkan wisatawan mancanegara datang ke sana untuk menghabiskan uangnya. Dengan begitu, menjadi pemasukan bagi Kota Medan. Jadi, kalau memang mau dikembalikan fungsinya jadi RTH harus melalui kajian mendalam,” ujar Boydo.

Pun begitu, tambah Boydo, apa yang ada di Merdeka Walk memang harus ditata supaya tidak mengesampingkan RTH. “Jadi, sebaiknya ditata ulang kembali saja dan tidak perlu harus dirubuhkan. Misalnya, dibangun bawah tanah seperti di Singapura, kan bisa saja,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh camat dan lurah se-Kota Medan sedang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kerja sama di The Hill Resort, Sibolangit, Deliserdang hingga tiga hari mendatang (14-16 Februari). Hal ini mematik perhatian dewan, khususnya Komisi A DPRD Medan.

Sekretarias Komisi A DPRD Medan, M Nasir mencuriga agenda kegiatan seluruh camat dan lurah di Sibolangit selama tiga hari tersebut bermuatan politis. Sebab, kegiatan tersebut digelar menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kalau memang Bimtek, itu hal yang biasa. Tapi, kalau kolektif camat dan lurah seluruh Medan dikumpulkan dalam satu tempat maka menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.

Kata Nasir, jangan seperti isu yang berkembang baru-baru ini ada pengkondisian untuk salah satu calon presiden. Jika itu terjadi, maka pelanggaran dan ada pidananya. “Pemberitaan di media massa beberapa hari terakhir mengenai ada pengkondisian apartur negara untuk memenangkan salah satu calon tertentu patut dicurigai. Sebab, opini yang terbangun sudah seperti itu. Aparatur negara harus netral, kalau tidak bisa membuat situasi tak kondusif,” cetusnya.

Menurut dia, urgensi camat dan lurah mengikuti kegiatan tersebut tidak efektif di tengah kondisi masyarakat yang kecewa atas pelayanan pemerintah seperti ini. Pengurusan KK dan KTP dan surat menyurat lainnya masih tak beres.

Apakah tidak adanya lurah membuat pelayanan administrasi publik yang dilakukan setiap harinya untuk warga, seperti pengurusan dokumen kependudukan, bakal terganggu?

“Sabtu (16/2) pagi mungkin selesai acara dan kembali ke Medan. Di kantor lurah ada beberapa dokumen masyarakat yang harus ditandatangani lurah seperti surat domisili dan pengantar akta kelahiran, surat keterangan miskin dan sebagainya. Kalau ada masyarakat yang mau mengurus itu, maka Senin (18/2) baru bisa ditandatangani karena tidak bisa diwakilkan ke sekretaris lurah,” ujarnya salah seorang lurah yang namanya enggan dikorankan, ketika dihubungi, kemarin.

Hal berbeda disampaikan Lurah Petisah Tengah, Khairul Lubis. Kata Khairul, jika memang ada pengurusan dokumen yang mendesak dapat dilakukan oleh sekretaris lurah. Namun, Khairul tak menjelaskan pengurusan dokumen tersebut. “Masih ada sekretaris lurah yang bisa tanda tangan kalau itu sifatnya urgensi. Jadi, yang jelas tidak mengganggu pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara, Kabag Administrasi Umum Setda Kota Medan, Syahrul Rambe mengakui ada acara yang dibuatnya untuk seluruh camat dan lurah. Disinggung menggangu pelayanan publik, dia membantahnya. “Kalau lurah tidak ada, surat kan bisa ditandatangai oleh sekretaris lurah atas nama lurah. Begitu juga dengan camat bisa diwakili sekretarisnya. Jadi tidak ada yang terganggu,” ketusnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa pengurus organisasi Pedagang Stadion Teladan mendatangi Komisi C DPRD Medan, kemarin (14/2). Mereka datang untuk menagih janji tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 23 Januari lalu, yang digelar komisi tersebut terkait rekomendasi diperbolehkannya berjualan di kawasan itu.

Ketua Pedagang Stadion Teladan, Tata mengatakan, para pedagang di kawasan Stadion Teladan meminta rekomendasi Komisi C DPRD Medan agar dikeluarkan secara tertulis. Rekomendasi tersebut sangat penting untuk dijadikan pedagang sebagai pedoman atau pegangan agar beraktivitas kembali menjajakan dagangannya.

“Sewaktu RDP kemarin (23 Januari lalu, Red), pedagang di Stadion Teladan disebutkan berada di zona kuning. Ini artinya, dibolehkan berjualan. Jadi, kami butuh rekomendasi itu (secara tertulis) dari DPRD Medan agar bisa tenang berjualan,” kata Tata.

Diutarakan dia, selain meminta rekomendasi secara tertulis, pihaknya juga ingin menyampaikan berkas kepengurusan organisasi Pedagang Stadion Teladan yang telah dinotariskan. Sebab, sebelumnya Komisi C meminta agar pedagang menotariskan kepengurusan organisasi mereka.

“Sudah kami lakukan, organisasi Pedagang Stadion Teladan dinotariskan. Makanya, kami berharap sekali agar secepatnya memperoleh rekomendasi dibolehkan berjualan,” ujar Tata yang menyerahkan berkas kepengurusan organisasi pedagang kepada staf Komisi C.

Sekretaris Pedagang Stadion Teladan, Risna menambahkan, diharapkan Pemko Medan bersikap bijaksana menata pedagang. Apalagi, kondisi saat ini pengangguran semakin banyak karena sempitnya lapangan kerja. Jadi, jika berjualan terus menerus digusur maka dikhawatirkan berdampak pada tingkat pengangguran dan kriminalitas yang semakin tinggi.”Kami terpaksa berjualan di kaki lima karena sulit memperoleh pekerjaan. Sudah berbulan-bulan kami tak bisa berjualan, karena selalu digusur Satpol PP,” ujarnya.

Ia mengaku, pada dasarnya pedagang bersedia mematuhi peraturan pemerintah, dan berharap agar aturan itu secepatnya dibuat sehingga lebih nyaman berjualan. “Jika kami tak dibolehkan berjualan, bagaimana nasib keluarga kami di rumah? Dari mana kami bisa membiayai sekolah anak-anak kami? Ini juga harus menjadi pertimbangan Pemko Medan,” ujarnya.

Menanggapi itu, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan menyebutkan, pihaknya masih melakukan penggodokan atau pembahasan. Berbagai masukan dari anggota dewan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sebelum mengambil keputusan (mengeluarkan rekomendasi).

“Memang benar pedagang di Stadion Teladan berada di zona kuning. Namun, kita tetap menerapkan peraturan daerah (perda) yang ada, bahwa pedagang tak diperbolehkan berjualan di atas trotoar,” kata Boydo ketika dihubungi via selulernya.

Terkait berkas kepengurusan organisasi pedagang yang telah dinotariskan, Boydo berjanji akan segera menindaklanjuti. “Berkas yang kami terima akan dipelajari dulu sebagai bahan masukan,” katanya singkat.

Untuk diketahui, Komisi C DPRD Medan telah beberapa kali menggelar RDP terkait pedagang di Stadion Teladan dan termasuk di Gedung Arca. Berangkat dari rasa keprihatinan terhadap nasib pedagang yang kerap digusur oleh Satpol PP, Komisi C mencari solusi agar pedagang dibolehkan berjualan.

Dalam RDP, Boydo menyebutkan akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD terkait rekomendasi agar pedagang dilakukan penataan dan dibolehkan berjualan. Rekomendasi juga menyangkut penerapan waktu berjualan.

Misalnya, pedagang kelapa dan makanan di Stadion Teladan, diberlakukan buka jualan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Sedangkan pedagang di Gedung Arca, mulai berjualan pukul 19.00 WIB hingga pukul 01.00 dinihari. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan mengklaim sudah 96 persen warga Medan melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dari persentase tersebut, jika dihitung dari jumlah penduduk Medan sekitar 2,3 juta maka yang sudah merekam 2,208 juta jiwa.

Kabid Pengelolaan Administrasi Disdukcapil Medan, Arpian Saragih mengaku, pihaknya terus berupaya agar seluruh warga Kota Medan yang telah berusia 17 tahun ke atas bisa melakukan perekaman e-KTP. “Tinggal 4 persen (9.200 jiwa) lagi yang belum melakukan perekaman, dan itu yang diupayakan terus. Makanya, kita kejar sampai ke lapas dan rutan,” katanya baru-baru ini.

Namun begitu, sayangnya Arpian tak menjelaskan secara detail di wilayah kecamatan mana warga Medan yang belum dan sudah merekam. Begitu juga dari segi usia, rentang berapa yang belum merekam. Diutarakan Arpian, meski digenjot warga yang merekam tetapi ada persoalan terkait pencetakan. Sebab, masalahnya saat ini ketiadaan blanko e-KTP. “Kami tidak ada blanko, mungkin di provinsi yang ada. Jadi, kami hanya merekam,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, Disdukcapil Medan diminta untuk gencar melakukan sosialisasi di berbagai tempat terhadap warga yang belum merekam. Misalnya, dengan terjun langsung ke rumah-rumah warga atau di tempat-tempat keramaian. “Jangan hanya menghimbau untuk datang ke kantor saja, tetapi jemput bola. Artinya, turun langsung ke lapangan sehingga lebih efektif,” ujarnya.

Kata Sabar, warga juga diminta proaktif apabila ada keluarganya yang belum merekam e-KTP. Warga bisa datang ke kantor kelurahan karena sudah ada petugas Discukcapil Medan yang di tempatkan.

“Peran warga juga dibutuhkan, sebab hal ini menyangkutnya haknya untuk memilih pada Pemilu 2019 nanti. Jangan sampai ketika pencoblosan nanti tidak memilih, kan sayang disayangkan,” ujar Sabar. Dketahui, sebelumnya warga Medan yang belum merekam jumlahnya hampir 200 ribu jiwa. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar seribu warga Kota Medan menerima bantuan bahan pokok yang diberikan langsung Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita di Lapangan Benteng Medan, Kamis (14/2).

Program ini diharapkan dapat berkelanjutan sebab sangat bermanfaat, khususnya bagi warga prasejahtera.

Dalam sambutannya, Mensos menegaskan kehadiran negara dalam penanganan masalah-masalah sosial khususnya kemiskinan sudah menampakkan hasil. Saat ini angka kemiskinan mencapai 9,66 persen dan merupakan sejarah bagi Indonesia dengan mencatat angka kemiskinan satu digit.

“Saat ini kita tengah bersama-sama berjuang mengatasi masalah kemiskinan, dan hasilnya sudah nampak dari angka kemiskinan yang mencapai 9,66 persen. Pencapaian penurunan angka kemiskinan tersebut tentunya bukan kebetulan atau tidak terencanakan namun merupakan upaya yang terencana dan dilaksanakann

secara sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan stakeholder-stakeholder lainnya,” katanya.

Agus mengatakan, banyak faktor-faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan, salah satunya melalui kontribusi pelaksanaan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Program-program pemerintah yang terstruktur seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan program lainnya.

Mensos juga mengapresiasi respon Pemprovsu dan Pemko Medan atas program Kemensos. Kepedulian Wali Kota Medan kepada masyarakatnya, menunjukkan implementasi demokrasi yang tidak hanya dalam bentuk demokrasi politik, namun juga memerlihatkan bahwa demokrasi bisa ditunjukkan melalui bidang sosial berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat tanpa terkecuali.

“Melalui kegiatan ini kita bangun kekompakan dan kita satukan tekad untuk menyejahterakan masyarakat khususnya di Kota Medan. Saya sangat mendukung inisiatif-inisiatif daerah dalam berkreasi untuk menciptakan peningkatan taraf hidup masyarakatnya,” ujarnya.

Agus menyebutkan, pembagian sembako ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan pokok sesaat, namun menyiratkan ajakan pemerintah kepada setiap komponen bangsa di Sumut, khususnya Kota Medan untuk bersama-sama menangani masalah-masalah sosial.

“Saat ini bangsa Indonesia tengah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, dalam sejarah perjalanan revolusi industri, dari mulai Revolusi Industri 0.1 sampai ke Revolusi Industri 4.0 pada setiap tahapannya, selain membawa dampak positif juga selalu disertai dampak negatif masalah sosial yang tidak terelakkan,” ungkapnya.

Sektor kesejahteraan sosial tidak menolak revolusi industri 4.0 namun harus lebih proaktif untuk mengantisipasi dampak permasalahan sosial yang menyertainya, karena itu diperlukan berbagai kreatifitas penanganan masalah sosial di era milenial saat ini.

“Banyak cara yang dapat dilakukan, namun intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dan dunia digital dalam pemberian pelayanan sosial. Kita sudah memulainya antara lain melalui program PKH dan BPNT yang menerapkan metode keuangan inklusi serta memanfaatkan teknologi melaui sistem perbankan,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara penyerahan sembako, Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck), Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Anggota DPR Meutya Hafid, pejabat dan staf Kemensos, Forkopimda Provsu dan Kota Medan, OPD Pemprovsu dan Kota Medan, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Medan, serta masyarakat penerima bantuan.

Saat memberi sambutan, Wagubsu Musa Rajekshah mengharapkan program ini dapat terus terlaksana secara berkelanjutan. Begitupun dengan jumlah penerima, diharapkan akan bertambah banyak dari jumlah penerima saat ini.

“Kami selaku pemda tentunya sangat berterima kasih, khususnya kepada bapak menteri yang sudah datang berkunjung hari ini dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat kita yang kurang mampu. Semoga akan ada program lanjutan berikutnya dengan jumlah penerima yang lebih besar,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ijeck ini kemudian memberi saran agar ada program-program yang bersifat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat penerima dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang menunjang kehidupannya sehari-hari.

“Kita melalui Dinas Sosial sedang mempersiapkan ini, dan mudah-mudahan pertemuan dengan bapak menteri hari ini akan berlanjut dengan koordinasi-koordinasi berikutnya, dimana kita yang di daerah ini akan jemput bola agar lebih banyak lagi program-program kementerian, khususnya Kemensos yang terlaksana di Sumut ini,” tuturnya.

Usai menyerahkan sembako, Mensos juga menghadiri acara pilar sosial di Hotel Le Polonia Medan. Dalam acara bertemakan peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional tersebut, Agus Gumiwang menekankan peranan pilar-pilar sosial harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Masyarakat Sumut juga menyadari pilar itu merupakan ujung tombak kesejahteraan sosial masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kemiskinan. Tantangan ke depan akan semakin berat, saya harap saudara-saudara sekalian tetap meningkatkan kapasitas, dan berkoordinasi dengan pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa,” ungkapnya. (prn/ila)