MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Kota Medan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Medan. Hal itu sebagai tindak lanjut dari dugaan kesewenangan atau mutasi sepihak Kepala SD Negeri 060955 di Medan Marelan, Tiurmaida Situmeang ke SD Negeri 060901 di Medan Polonia.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah mengatakan, pemanggilan dijadwalkan pekan depan untuk meminta penjelasan. Pihak-pihak yang dipanggil n

sesuai pengaduan yang disampaikan oleh kepala sekolah tersebut. “Minggu depan kita akan panggil untuk meminta klarifikasi pihak-pihak yang disebutkan dalam pengaduan. Hal itu supaya jelas duduk persoalannya, kenapa kepala sekolah itu dimutasi,” kata Bahrumsyah, Rabu (13/2).

Bahrumsyah menyatakan, selain itu pihaknya juga memangil Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar. Pemanggilannya untuk mempertanyakan komitmen Marasutan yang baru dilantik dalam upaya meningkatkan pendidikan di Medan.

“Dia (Marasutan Siregar) itu pernah jadi Kadis Pendidikan (Medan). Ketika itu, berbagai pihak termasuk DPRD Medan minta wali kota mengevaluasinya karena dinilai gagal meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan, “ ungkapnya.

Akan tetapi, sambung Bahrumsyah, setelah dievaluasi ternyata wali kota Medan kembali mengangkat Marasutan Siregar mempimpin Disdik Medan. Oleh karenanya, muncul pertanyaan apakah wali kota tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam penentuan jabatan di Medan. Atau, wali kota tidak punya niat serius untuk mengolah pendidikan Medan.

“Semestinya, kegagalan dia (Marasutan Siregar) memimpin Dinas Pendidikan (Medan) sebelumnya dapat menjadi pelajaran berharga. Akan tetapi, ternyatawali kota malah memilihnya lagi mengemban jabatan tersebut,” pungkasnya.

Sementara, Tiurmaida Situmeang mengakui dirinya telah dikabarkan oleh pihak Komisi B DPRD Medan untuk hadir pada pekan depan. Akan tetapi, belum tahu kapan waktu pastinya. “Iya, saya ada dihubungi untuk hadir pada minggu depan,” ujarnya.

Menurut dia, pemutasian dirinya menjadi kepala SD Negeri 060901 Medan Polonia diduga sepihak dan kesewenangan. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan(SK) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan.”Pemutasian saya ini terkesan mendadak dan tanpa teguran serta alasan yang mendasar. Makanya, saya mengadukan ke Komisi B dan berharap dapat memperjuangkan nasib saya,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PD Pasar Kota Medan melalui Cabang III yang menaungi Pasar Marelan membantah tudingan pedagang yang mengaku telah ditipu, sewaktu mengadu ke Komisi C DPRD Medan baru-baru ini.

Pengakuan mereka, ada 57 pedagang yang telah membayar sejumlah uang agar bisa menempati kios atau lapak di gedung baru Pasar Marelan. Namun, hampir setahun bangunan tersebut berdiri ternyata tak kunjung menempati kios atau lapak.

Kepala Cabang III PD Pasar Medan, Ismail Pardede mengatakan, pihaknya telah memfasilitasi 57 pedagang untuk menempati kios maupun lapak di Pasar Marelan. Meskipun, mereka belakangan mendaftarkan diri. Namun, pedagang tersebut menolak dan memilih bertahan untuk berjualan di luar bangunan pasar atau kaki lima.

“Sudah kita fasilitasi 57 pedagang itu untuk masuk ke dalam berjualan. Namun, mereka tidak mau dengan alasan kios dan lapak yang diberikan sepi pembeli. Sehingga, tetap bertahan di luar (kaki lima) untuk berjualan,” kata Ismail, Rabu (13/2).

Disebutkannya, kios dan lapak yang diberikan kepada pedagang tersebut letaknya beberapa berada di bagian dalam lantai 1 dan 2. Sebab, bagian depan lantai 1 sudah penuh dan telah dilakukan pengundian.

“Mereka meminta kios/lapak di bagian depan lantai 1. Kita tidak mungkin memberikannya karena telah ditempati pedagang lain lewat pengundian. Jadi, kita tempatkan di bagian dalam lantai 1 dan sebagian lagi di lantai 2. Namun, mereka menolak dan meminta pengundian ulang,” jelas Ismail.

Ia menyebutkan, kios dan lapak di bangunan baru Pasar Marelan masih menampung hingga 100 lebih pedagang. Apalagi, kondisi di lantai 2 sudah tinggal finishing saja. “Jadi, yang jelas kita tidak ada niat sedikit pun untuk menipu pedagang. Maka dari itu, solusinya kepada 57 pedagang yang mengaku sudah membayar uang muka, silahkan datang ke kantor Pasar Marelan mendaftarkan diri lagi dengan membawa dokumen persyaratan,” tukasnya.

Kepala Pasar Marelan, M Din Tarigan membantah tuduhan pedagang adanya kutipan sebesar Rp5.000 per orang. Ia pun mempersilahkan kepada pedagang untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

“Petugas kami yang melakukan pengutipan tidak dibenarkan meminta kepada pedagang melebih dari Rp3.600, apalagi sampai Rp5.000. Uang kutipan Rp3.600 tersebut untuk kebersihan (Rp1.600) dan jaga malam (Rp2.000), dengan tanda bukti pembayaran,” kata Din.

Dia menuturkan, kutipan sebesar Rp3.600 tersebut bukan tanpa dasar. Hal itu sesuai dengan ketentuan SK Direksi PD Pasar turunan dari peraturan daerah yang berlaku. “Di luar dari Rp3.600 tidak tanggung jawab kami apabila pedagang memberikan. Jadi, kalau memang merasa dikutip Rp5.000 silahkan laporkan kepada pihaknya siapa mengutip dan laporkan juga ke polisi,” tegasnya.

Menurutnya, meski pedagang berjualan di luar bangunan pasar pihaknya tetap memperhatikan aktivitas mereka dari segi keamanan dan kenyamanan berjualan. “Kami sediakan 4 lampu tembak ketika berjualan pada pukul 04.00 WIB dini hari, dan itu tidak dikutip biaya. Jadi, kalau dibilang kami menipu, hal itu jelas tidak benar karena telah difasilitasi untuk masuk ke dalam tetapi menolak,” tandasnya.

Sebelumnya, mengaku merasa ditipu pihak PD Pasar Medan sejumlah pedagang Pasar Marelan mengadu ke kantor DPRD Medan, Senin (11/2). Delegasi pedagang diterima oleh Anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar di ruang komisi.

Menurut perwakilan pedagang, Pola Nainggolan, mereka sudah satu tahun berdagang di pelataran gedung baru Pasar Marelan. Namun, hingga saat ini belum mendapat kios di gedung tersebut.

“Ada 57 pedagang yang sampai saat ini tidak diberikan meja berjualan dan kios. Padahal, sudah memberikan sejumlah uang,” katanya

Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Jaminah. Bahkan, kata dia, meski di luar gedung tetap dikutip bayaran jaga malam dan harian sebesar Rp5 ribu per hari.

“Janji PD Pasar untuk menyediakan 57 kios kepada pedagang tidak terealisasi. Padahal, saya sudah membayar panjar kios Rp3 juta. Namun sampai sekarang belum mendapat kios,” akunya yang berjualan gula merah. Ia berharap Komisi C DPRD Medan dapat membantu memperjuangkan hak para pedagang. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakapolda Sumut, Brigjen Pol.Mardiaz Kusin Dwihananto menyindir kondisi Kota Medan dibanjiri Papan Reklame.

Namun, tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan, yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Kita bandingkan Papan Reklame di Surabaya dengan jumlah sedikit memiliki PAD yang banyak. Kalau di Kota Medan Papan Reklame banyak, PAD-nya sedikit,” ucap Mardiaz pada acara Kuliah Umum di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (13/2) siang.

Mantan Kapolrestabes Medan itu, dengan kepemimpinan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto menginstruksi jajaran untuk membantu Pemko Medan melakukan papan reklame dan melakukan penataan kembali dengan tujuan untuk menghasilkan PAD bagi kota Medan.”Silakan selanjutnya bagaimana. Mereka (Pengusaha Papan Reklame) harus membantu PAD bagi Pemko Medan,” ucap Jendral Berbintang Satu itu dihadapan ratusan mahasiswa USU itu.

Mardiaz mengatakan, keseriusan Polda Sumut untuk membantu Pemko Medan menertibkan papan reklame dengan mengirim sejumlah mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Medan untuk melakukan studi banding ke Surabaya.”Kemarin, kita mengumpulkan adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas dan kita biayai ke Surabaya untuk melakukan studi banding selama 2 minggu,” tutur Mardiaz.

Setelah itu, Mardiaz mengungkapkan, pihak meminta laporan tersebut, kepada mahasiswa melakukan studi banding ke Surabaya untuk menjadi pendoman untuk pengelolaan papan reklame dengan baik dan memberikan PAD kepada Pemko Medan.

“Kita meminta hasilnya untuk mendukung Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Kita memiliki peran, kita juga membantu Pemko Medan untuk menertibkan Papan Reklame. Bantu Pemprov dan Pemko turunkan semua dan kembali tata ulang,” pungkas Mardiaz.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 67 personel Polrestabes Medan mendapatkan penghargaan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol, Dadang Hartanto memberikan penghargaan kepada personel yang berprestasi.

Dari 67 personel yang mendapatkan penghargaan itu di antaranya personel Satres Narkoba Polrestabes Medan, personel Satreskrim Polrestabes Medan dan Kapolsek Percut Seituan bersama personel Reskrim dan Bhabinkamtibmas, Kapolsek Medan Sunggal bersama personel Reskrimnya.

Dadang mengatakan, upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terus berlangsung. Alhasil, pemberian penghargaan tersebut bertujuan untuk memberi pelayanan yang terbaik ke masyarakat.

“Kita tahu bahwa eksistensi organisasi kita ini ditentukan oleh kepercayaan masyarakat .Oleh karena itu berbagai hal dengan sumber daya organisasin

kita terbatas maka kita melakukan suatu strategi kepolisian yang berasaskan prioritas, mana yang didahulukan mana yang diselesaikan secara cepat,” kata Dadang ketika memberikan penghargaan di halaman Apel Mapolrestabes Medan kemarin.

Mantan Kapolres Cianjur ini mengatakan dalam kondisi saat ini ada beberapa hal yang menjadi prioritas, yang pertama Pemilu 2019 yaitu legislatif dan pemilu Presiden.”Kita tahu pergulatan dinamika politiknya sangat luar biasa. Ada hate speech ujaran kebencian, berita hoax (berita bohong) yang disebarkan dan kemudian juga ada isu sara. Kemudian kita dihadapkan kepada kejahatan jalanan, dan kemauan kita untuk terus mempertahankan WBBM,” ujar Dadang.

Menurut mantan Koorspripim Kapolri ini, adalah dengan melakukan perubahan secara bertahap. “Kalau kita tidak komit dan hari ini kita tidak mau berubah, mau kapan lagi perubahan itu dilakukan dan ini konsekuensinya adalah kita akan mendapat remunerasi yang lebih baik dari rekan-rekan kita. WBBM ini mulai dari bagaimana kita menginternalisasi pikiran-pikiran kita untuk mau berbuat baik dan tidak melakukan upaya-upaya penyimpangan,” terang Kombes Pol Dadang.

Mengenai masalah narkoba, tambah peserta terbaik Digrek Sespimti ke-26 Tahun 2017 ini mengatakan bahwa masalah narkoba sangat luar biasa karena narkoba dapat menghancurkan masyarakat terutama generasi penerus.

“Kalau hari ini kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan narkoba dengan berbagai upaya maka kita khawatirkan generasi kita akan menjadi generasi yang lemah. Oleh karena itu, permasalahan mengenai narkoba menjadi atensi kita bersama termasuk kejahatan-kejahatan menonjol lainnya,” tegas Kombes Pol Dadang.

Senin (11/2) kemarin, penghargaan itu diberikan kepada personel yang berhasil melakukan pengungkapan kasus menonjol maupun kasus atensi tingkat kesulitan pengungkapannya yang memiliki level yang lebih sulit daripada yang lainnya.

“Pengungkapan kasus-kasus ini bagi yang berprestasi tentu adalah kebanggaan pribadi maknanya sangat luar biasa akan menjadi cerita bagi anak cucu menjadi kebanggaan di lingkungan masyarakat dan akan terus diingat oleh organisasi. Rekan-rekan sekalian, mari kita terus berprestasi, jangan pernah berhenti berprestasi untuk memberikan kontribusi kepada orang, lingkungan dan organisasi kita, maka itu akan kembali kepada diri kita kebaikan-kebaikan tersebut,” pungkas peraih terbaik dalam Naskah Strategi Perorangan (Nastrap) Polri Tahun 2017 ini. (dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Tengku Eswin ST dari Fraksi Partai Golkar menggelar reses I Tahun 2019 di dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 4, Gang Masjid.

Kelurahan Labuhan Deli, Medan Marealan pada Minggu (27/1) dan sesi kedua dilaksanakan Minggu (3/2).

Dalam reses sesi pertama politisi dari Ppartai Golkar untuk daerah pemilihan Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan ini banyak menerima keluhanan, masukan dan bahkan kritikan dari peserta reses.

Seperti yang disampaikan Teguh Yasin, yang mengeluhkan maraknya peredaran Narkotika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba) sehingga sangat meresahkan masyarakat. “Masyarakat di Labuhan Deli semakin resah atas maraknya peredaran Narkoba, sepertinya aparat kepolisian maupun  Pemko Medan seperti camat lurah dan lainnya tidak berdaya dalam memberantas,” ungkap Teguh.

Padahal diketahui, lanjut Yasin, bahaya Narkoba ini sangat berpengaruh pada perkembangan generasi muda (lost generator). “Untuk itu kami minta kepada bapak dewan agar dapat menindaklanjuti keresahan masyarakat ini,” pinta Teguh.

Sedangkan Marwan Umar meminta kepada Pemko Medan agar benar-benar seleksi melakukan pendataan terhadap kaum lanjut usia (lansia), sebab dia menilai masih banyak kaum lansia yang belum terdata dengan baik. “Kita minta kepada petugas pendatapan agar bekerja secara sungguh-sungguh dalam melakukan pendataan terhadap lansia, karena sampai hari ini masih banyak kaum lansia yang belum terdata,”ujar Marwan Umar.

Dalam sesi ke II yang digelar pada Minggu (3/2), Tengku  Eswin juga menerima beberapa keluhan masyarakat terutama dari kaum nelayan mengenai reklamasi Pelindo1 Belawan. Dimana pada alur jalan laut untuk sampan/boat nelayan ditutup sehingga mengakibatkan untuk melaut pun susah. Akibatnya ekonomi masyarakat nelayan semakin turun, pendatapan juga semakin menurun.

Seperti ucap Deliana seorang ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai nelayan. “Memang Pelindo akan memberikan kompensasi kepada nelayan yang terkena dampak reklamasi tersebut.Tapi entah kapan proses kompensasi itu akan sampai kepada nelayan,” keluh Deliana.

Menyikapi persoalan maraknya peredaran narkoba, Anggota Komisi B DPRD Medan ini akan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Pemko Medan. Demikian juga terhadap masih banyaknya kaum lansia yang belum terdata, Eswin akan mempertanyakan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) karena urusan pendataan merupakan gawean pihak BPS.

Sedangkan terhadap persolan konpensasi kepada nelayan yang sampai saat ini belum juga diberikan oleh pihak Pelindo, Eswin melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mudah-mudah dalam waktu dekat akan terealisasi,” ungkapnya.(adz/ila)