JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mabes Polri akan menyiapkan penambahan personel pengamanan Pemilu 2019 di Sumatera Utara, Yogyakarta, Solo, dan Sulawesi Selatan. Pengamanan dipertebal karena keempat wilayah tersebut dinilai rawan.
“Ada empat daerah yang jadi prioritas sasaran pengamanan legislatif. Pertama Sumut, kedua Jogja, Solo, dan Sulsel. Empat daerah ini jadi titik fokus pengamanann
Empat ini akan di-backup pengamanan Mabes Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di sela rapat pimpinan (rapim) Polri 2019 di gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Dedi menuturkan, potensi kerawanan di pemilu diprediksi muncul karena partai-partai politik akan bersaing guna melewati syarat ambang batas parlemen. “Bukan hanya fokus pengamanan Pilpres (pemilihan presiden), tapi justru tingkat kerawanan tinggi adalah Pileg (pemilu legislatif). Karena antarparpol bersaing dalam menentukan kuota dan parliamentary threshold 4 persen,” ujarnya.
Kerawanan yang dimaksud, jelas Dedi, adalah gesekan antarpendukung caleg. Potensi kerawanan tersebut berdasarkan analisis intelijen Polri dari pengalaman yang sudah dilewati saat masa pileg. Dedi menuturkan pendukung caleg biasanya lebih militan ketimbang pendukung capres.
“Tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi gesekan para pendukung tiap caleg maupun partai politik. Ini perlu diantisipasi secara masif,” imbuh Dedi.
Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 memang menjadi bahasan utama Polri dalam rapim Polri tahun ini. Sementara Polda Sumut sendiri sudah melakukan pemetaan wilayah rawan jelang Pemilu 2019. Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, telah memerintahkan jajaran Polres hingga Polsek untuk memfokuskan pada wilayah yang rawan konflik. “Kita petakan daerah Aman, Rawan 1, Rawan 2, tentu pola pengamanan berbeda. Masing masing kapolres sudah menginventarisir,” ujar Agus, Jumat (25/1) pekan lalu.
Agus mengungkapkan, pihaknya telah mencatat wilayah yang rawan konflik antar pendukung calon anggota legislatif. Potensi konflik bukan hanya bisa terjadi antar partai tapi juga dari sesama internal partai. “Utamanya Dapil Pileg DPR RI karena mereka lintas. Tentunya gesekan ini bukan hanya inter parpol dan juga antar parpol oleh karena daerah perebutan Pilegnya cukup tinggi,” tutur Agus.
Dalam pengamanan ini, Agus mengatakan Polda Sumut mengacu pada arahan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui Operasi Mantap Brata 2018-2019.
Operasi ini menjadi salah satu cara mewaspadai segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pihak Polri juga dibantu oleh TNI serta pemuka agama setempat. (bbs/adz)
istimewa
KERAMBA: Sejumlah pekerja beraktivitas di keramba jaring apung PT Aquafarm Nusantara di perairan Danau Toba.
istimewa KERAMBA: Sejumlah pekerja beraktivitas di keramba jaring apung PT Aquafarm Nusantara di perairan Danau Toba.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil investigasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut tekait temuan bangkai ikan yang dibuang ke perairan Danau Toba, sudah sampai ke Gubernur Edy Rahmayadi. Rencananya besok, Jumat (1/2), hasil investigasi tersebut akan diumumkan ke publik “Perkembangannya kita tunggu Jumat besok ya. Jadi hasil investigasi Tim DLH Sumut itu masih dalam proses saat ini, dan perkembangannya kita tunggulah lebih lanjut,” kata Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang saat dihubungi wartawan, Rabu (30/1).
Dalam sambungan seluler itu, Binsar mengungkapkan, sebelum dirinya menjadi Kepala DLH Sumut, sudah pernah dilayangkan surat peringatan kepada PT Aquafarm Nusantara (AN), juga masalah limbah ikan. “Bahkan beberapa kali, cuma saya tidak ingat tahunnya kapan. Makanya kita masih memproses bukti-bukti yang kita temui di lapangan,” paparnya.
Disampaikannya, jika memang sudah ada bukti kuat, PT AN telah melakukan pembuangan limbah ikan mati dengan sengaja termasuk memanfaatkan peran masyarakat sekitar, maka langkah berikutnya mereka akan menyampaikan sanksi pidana. “PT AN merupakan perusahaan modal asing (PMA) dengan izin dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat. Namun bukan berarti kita di daerah, baik itu kabupaten dan provinsi tak bisa mencabut izin lingkungannya. Kalau memang nanti terbukti mereka dengan sengaja membuang limbah ikan di kawasan Danau Toba, kita bisa mencabut izin lingkungannya,” katanya.
Sedangkan untuk mencabut izin penanaman modalnya, lanjut dia, itu merupakan urusan pusat. Dan untuk izin operasi di lapangan, sebut Binsar, merupakan kewenangan Pemkab Tobasa. Karena perusahaan itu berada di lingkungan Kabupaten Tobasa. “Jadi dugaan sementara tim kita, masih terkait kesalahan yang dilakukan PT AN, mereka mengumpulkan ikan-ikan mati lalu dibagi-bagi ke masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat membuangnya ke Danau Toba, dan tidak tau apakah masyarakat juga mengonsumsi ikan mati itu. Inilah yang kita dapat dari hasil Tim Investigasi DLH kita untuk sementara,” katanya.
Terpisah, Bupati Samosir Rapidin Simbolon saat dikonfirmasi Sumut Pos melalui pesan Whatsapp, Rabu (30/1) siang, meminta Polda Sumut untuk turun tangan melakukan penyeledikan dan memproses hukum pelaku pembuang limbah ikan ke Danau Toba. Menurutnya, pembuangan ikan limbah itu sudah mencemarkan lingkungan danau terbesar di Asia ini. “Pembuangan limbah bangkai ikan ke Danau Toba yang diduga dilakukan PT Aquafarm adalah tindakan melawan hukum,” kata Rapadin.
Apa yang duliakukan perusahaan itu, menurut Rapidin, sudah jelas sangat merugikan dan dapat merusak kelestarian alam danau vulkanik terbesar di dunai itu. Karenanya, kata Rapidin, sudah saatnya Polda Sumut mengambil tindakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku pembuang limbah bangkai ikan yang mencemari air Danau Toba tersebut. “Kita minta Polda Sumut segera mengusut sampai tuntas,” pungkas.
Sementara, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) terkait adanya “pembiaran” terhadap pencemaran Danau Toba dengan PT Aquafarm Nusantara (PT AN) sebagai pemohon intervensi. Berbeda dari sidang-sidang sebelumnya, kemarin kelima tergugat masing-masing Kementeriaan Lingkungan Hidup, Gubernur Sumut, Bupati Kabupaten Tobasa, Bupati Kabupaten Samosir dan Bupati Kabupaten Simalungun hadir dalam persidangan itu. Sedangkan dari penggugat dihadiri Kuasa Hukum YPDT yakni, Robert Paruhum Siahaan, Deka Saputra Saragih, Try Sarmedi Saragih, dan Hermanto Siahaan serta didampingi Jhohannes Marbun. Sementara Majelis Hakim yang memimpin persidangan yakni Diah Siti Basariah, Sunarso, Duta Baskara dan Panitera Pengganti adalah Mardiaha.
“Kehadiran para tergugat secara lengkap sangat mengejutkan. Karena pada persidangan sebelumnya tidak satupun yang hadir setelah dilakukan pemanggilan resmi oleh PN Jakarta Pusat,” kata Sekretaris Eksekutif YPDT, Jhohannes Marbun dalam keterangan tertulisnya Rabu (30/1).
Anggota Tim Litigasi YPDT Try Sarmedi Saragih mengatakan, sikap tergugat pada tiga persidangan sebelumnya menjadi citra negatif. Namun pada persidangan kemarin, para tergugat kompak dan beramai-ramai hadir di muka persidangan.
Dalam sidang lanjutan kemarin, dilakukan pemeriksaan kelengkapan data dari surat kuasa oleh kuasa hukum para tergugat. Bersamaan hal tersebut, penggugat mengajukan surat untuk menghapus 2 poin posita gugatan dan diterima Majelis Hakim serta diberikan paraf. Menurut Robert, 2 poin posita tersebut tidak memiliki korelasi dengan pihak-pihak pemerintahan yang digugat.
Ketua YPDT Maruap Siahaan mengatakan, kehadiran kelima tergugat di persidangan sungguh diperlukan untuk melihat keseriusannya mengatasi masalah pencemaran Danau Toba. Apalagi baru-baru ini beredar berita viral tentang penemuan bangkai ikan dalam karung-karung yang ditenggelamkan ke dasar Danau Toba. Di sinilah kepedulian itu harus dimulai dari hati apalagi di dalam tindakan. Pengawasan pemerintah bertujuan untuk pencegahan, katanya. (prn/gus/bbs)
istimewa
GELEDAH: Satgas Antimafia Bola saat menggeledah Kantor PSSI, Rabu (30/1).
istimewa GELEDAH: Satgas Antimafia Bola saat menggeledah Kantor PSSI, Rabu (30/1).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satgas Antimafia Bola menggeledah ruangan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono di Kantor PSSI, Rabu (30/1). Penggeledahan itu juga menyasar ke seluruh ruangan, baik di FX Sudirman maupun Kemang.
Satgas saat ini memang masih mendalami kasus laporan eks manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. Dia melaporkan terkait kasus pengaturan skor di Liga 3 musim lalun
Beberapa oknum di PSSI memang tersangkut dalam kasus ini. Sebut saja anggota Exco Johar Lin Eng, anggota Komdis PSSI Dwi Irianto, hingga direktur penugasan wasit Mansyur Lestaluhu. “Kami lakukan pemeriksaan, ya semuanya (termasuk ruang Jokdri). Semua ruang-ruang dan semuanya kooperatif,” ujar Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola, Kombes Pol Argo Yuwono.
Dari penggeledahan itu, Satgas Antimafia Bola menyita sejumlah dokumen dari Kantor PSSI yang berada di Kemang. Salah satu dokumen yang disita termasuk soal Liga 1. Sementara yang di FX Sudirman hingga pukul 18.30 WIB masih belum selesai. Dari hasil penggeledahan, mereka menyita 153 barang bukti dari Kemang. “Termasuk seluruh dokumen terkait Liga 3, Liga 2, hingga Liga 1. Kemudian ada dokumen terkait transaksi keuangan,” ungkap Humas Satgas, Kombes Sahar Diantono.
Pihaknya akan mendalami sejumlah dokumen yang disita tersebut. Selanjutnya akan ada keterangan lebih lanjut. “Penggeledahan ini terkait laporan Lasmi (manajer Persibara). Kan saksi-saksi ada legalitas dan transaksi keuangan, makanya kami geledah di dua tempat,” tandas dia.
Menyikapi penggeledahan ini, Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria mengaku, pihaknya akan sangat terbuka dengan penyelidikan kepolisian. “PSSI dengan senang hati akan terbuka. Tidak ada yang kita tutupi. Semua kita pertanggungjawabkan di kongres setelah disahkan di kongres, berjalan sesuai dengan statuta yang ada,” ungkap Ratu Tisha.
“Apabila memang ada elemen-elemen pidana yang terjadi dalam kasus-kasus keolahragaan yang terjadi saat ini, membutuhkan bantuan dari pemerintah utamanya kepolisian untuk dapat sama-sama memberantas untuk area pengaturan skor isu,” lanjut dia.
Tisha sendiri sempat memantau langsung jalannya penggeledahan. Namun dia izin untuk pergi karena ingin menghadiri konferensi pers soal Timnas U-16 Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta. “Tadi memang ke sana 5 menit, setelah itu saya ke sini (Sultan). Saya tadi di sana juga bilang, untuk melanjutkan program PSSI. Silahkan melakukan apa yang harus dilakukan,” papar dia.
“Saya say hallo dong, kan saya tuan rumahnya. Saya sampaikan mana yang perlu nanti ada staf saya yang menunjukkan di mana, apapun yang diminta ditunjukkan, karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi saya tidak harus menempel hingga selesai,” tandas Tisha.(jpg)
istimewa
AKSI: Aktivis Walhi Sumut menggelar aksi di Jalan Raden Saleh, depan kantor Bank of China, Rabu (30/1).
istimewa AKSI: Aktivis Walhi Sumut menggelar aksi di Jalan Raden Saleh, depan kantor Bank of China, Rabu (30/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belasan massa Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumut mendatangi Bank of China di kawasan Hotel Grand Aston, Kota Medan, Sumut, Rabu (30/1) siang. Mereka melakukan aksi damai terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru.
Dalam aksi tersebut, massa yang hadir memakai topeng bergambar Orang Utan dan memegang poster berisi penolakan terhadap pembangunan PLTA berkapasitas 510 Megawatt itu. Yang cukup unik, WALHI juga membawa orang berkostum Orang Utan.
Koordinator Kuasa Hukum WALHI Golfrid Siregar mengatakan, kedatangan mereka bertujuan
untuk menyerahkan surat kepada bank yang berpusat di Tiongkok itu karena, Bank of China ditengarai sebagai pemberi dana pembangunan PLTA Batangtoru.
Golfrid Siregar melanjutkan, surat yang diantarkan pihaknya, berisi pendapat dan pertimbangan para ahli soal pembangunan PLTA Batangtoru. Yang mana pendapat para ahli juga sudah didengarkan dalam sidang gugatan WALHI terhadap izin pembangunan PLTA di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. “Kita juga menyampaikan soal pembangunan PLTA di daerah rawan gempa. Kita meminta Bank of China menghentikan pendanaan pembangunan PLTA,” ujar Golfrid, Rabu (30/1).
Persidangan soal gugatan WALHI ke PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pihak pembangun PLTA sudah bergulir beberapa pekan terakhir. Sejumlah saksi ahli dihadirkan untuk memberikan pertimbangan ihwal dampak PLTA jika diteruskan pembangunannya.
WALHI mempermasalahkan mulai dari sisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga kepada spesies satwa dilindungi yang ada di dalamnya. WALHI mencatat, hingga saat ini Orang Utan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) yang mendiami hutan Batangtoru diprediksi tinggal 800 individu.
“Pembangunan ini akan menyebabkan fragmentasi habitat dan berujung kepada kepunahan,” pungkasnya.
Aksi damai yang dilakukan WALHI Sumut tersebut sempat diwarnai cekcok, dengan petugas keamanan. Itu dikarenakan, massa yang hadir awalnya membentangkan poster berisi tulisan meminta Bank of China menghentikan pendanaan pembangunan PLTA masuk ke dalam komplek gedung.
Itu dikarenakan, hujan mengguyur Kota Medan dengan derasnya. Di situ cekcok pun terjadi. Petugas keamanan meminta agar massa tidak masuk ke dalam gedung. Hal ini pun menyebabkan penyerahan berkas ke Bank of China terhambat.
Selain itu, para petugas keamanan juga menyasar para jurnalis yang meliput. Petugas melarang jurnalis mengabadikan momen di dalam pelataran gedung. Bahkan, seorang sekuriti yang memakai helm putih juga sempat menghadang jurnalis yang sedang mengambil gambar. Sang petugas berdiri tepat di depan lensa seorang jurnalis.
“Apa maksudnya ini bang, kami ke sini untuk meliput. Bukan buat gaduh,” ujar para jurnalis.
Cekcok terjadi berulang kali, hingga pada akhirnya mereka memperbolehkan para jurnalis meliput. Setelah itu, massa WALHI menunggu konfirmasi dari pihak Bank di bawah guyuran hujan yang sangat deras.
Awalnya, pihak bank sempat menolak, karena menurut mereka, semua administrasi harus ditujukan langsung ke kantor pusat. Namun akhirnya, surat itu diterima oleh petugas keamanan. Petugas berbadan tambun itu yang akan mengantarkan surat ke pihak bank.
Beroperasi Agustus 2022
Di saat bersamaan, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengelola PLTA Batangtoru menggelar media briefing di Hotel Aryaduta Jalan Maulana Lubis Medan. Dalam kegiatan itu, Senior Advisor Lingkungan PT NSHE, Agus Djoko lsmanto Adji menyebutkan, PLTA Batangtoru baru akan beroperasi sekaligus memasok 510 MW daya listrik ke sistem kelistrikan Sumut pada Agustus 2022.
Hal itu sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar selama ini jika PLTA Batang Toru yang memanfaatkan aliran sungai Batang Toru itu, disebutkan beroperasi pada 2020. Namun manajemen PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengelola PLTA Batang Toru 510 MW, tidak menyebutkan hal itu sebagai bentuk dari molornya target operasi.
Agus mengatakan, pengoperasian pada Agustus 2022 itu melihat progres pembangunan yang ada saat ini. Proges bendungan misalnya masih 9 persen. “Bendungan sedang dibangun dan bangunan permanen lainnya termasuk pembukaan akses jalan, masih dalam tahap awal-awal,” kata Agus.
PT NSHE mengklaim pembangunan PLTA Batangtoru saat ini dan bahkan pengoperasiannya nanti, diikuti dengan menjaga kelestarian alam sungai Batangtoru dan sekitarnya, sebagai sumber ketersediaan pasokan air yang sangat diperlukan bagi operasional pembangkit.
Selain itu, PLTA Batangtoru juga disebutkan didesain ramah lingkungan dengan memanfaatkan aliran sungai tanpa daerah genangan yang luas. “Luas lahan untuk genangan yang kami perlukan hanya 90 Ha, tidak 9.600 Ha sebagaimana yang beredar selama ini,” katanya.
Menurutnya, PLTA Batangtoru merupakan proyek strategis nasional untuk mencapai pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di Indonesia. PLTA Batangtoru untuk mengurangi peran pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada saat beban puncak di Sumut.
Bahkan kehadiran PLTA Batangtoru disebutkan akan mendukung pengurangan emisi karbon nasional sebagai langkah kongkrit implementasi Kesepakatan Paris. Proyek ini akan memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon sebesar 1,6-2,2 MTon/tahun atau sebesar 4 persen dari target nasional.
PLTA Batangtoru tidak pada kawasan hutan, tetapi masuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Hal itu dapat dilihat dari jenis vegetasi yang tumbuh di lokasi yang didominasi pohon karet.
Menurut Agus, proyek PLTA Batangtoru secara fundamental akan mempertahankan dan selalu ikut program kelestarian kawasan yang menghasilkan air sebagai bahan baku operasinya. Karena itu, kata Agus, secara alami pembangunannya tetap mengedepankan pentingnya mempertahankan kelestarian keragaman hayati termasuk satwa di wilayah Batangtoru.
Agus juga menambahkan, PLTA Batangtoru merupakan pembangkit energi terbarukan, yang pembangunannya sudah melalui kajian-kajian mendalam sesuai persyaratan nasional dan intemasionai.
“Tidak hanya melakukan AMDAL, kami juga telah melaksanakan kajian Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), yang menjadikan kami PLTA pertama di indonesia yang melaksanakan Equatorial Principle,” tambah Agus.
Dikatakan lagi, proyek memerlukan lingkungan yang mendukung sebagai penyimpan air secara alamiah. Dalam hal ini, PLTA Batang Toru menerapkan sistem run off river hydropower sehingga tidak perlu menampung air dalam jumlah banyak. “Namun air akan tetap mengalir ke hilir selama 24 jam. Jadi aliran sungai tidak terganggu dengan adanya bendungan karena air tetap akan dilepas terus menerus,” kata Agus.
Menurut Tenaga Ahli PT NSHE untuk Desain Bendungan, Kegempaan dan Terowongan Didiek Djarwadi, PLTA Batangtoru dibangun tidak di atas sesar dan dibangun untuk tahan gempa dengan mengadopsi praktek terbaik dari ketentuan nasional dan intemasional terbaru yang berlaku, seperti pedoman untuk desain dan pelaksanaan bendungan beton dari Balai Bendungan, dan international Commission on Large Dams (ICOLD). “PLTA Batangtoru telah memiliki kajian-kajian gempa yang dipersyaratkan termasuk geologi dan geofisika, termasuk Seismic Hazard Assessment dan Seismic Hazard Analysis,” kata Didiek.
Jika bendungan dibangun sesuai standar dipersyaratkan, maka bangunan tersebut akan tahan gempa. Contohnya, PLTA Singkarak yang berjarak 2 km dari sesar aktif dan didesain untuk tahan gempa sesuai besaran potensi gempa di sana, tidak mengalami kerusakan saat terjadi gempa di Sumatera Barat pada 2007 dengan magnitude lebih besar dari prediksi,” lanjut Didiek.
Sementara itu, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Fitri Noor menyebutkan bahwa area pembangunan PLTA Batang Toru berstatus APL.
Meskipun demikian, pihak PLTA Batang Toru tetap berperan aktif menjaga keragaman hayati termasuk Orang Utan. Dalam hal ini PLTA Batang Toru melakukan juga studi populasi Orang Utan dan satwa liar lainnya yang berkoordinasi dan dipandu BBKSDA dan Balai Litbang LHK.
Fitri Noor juga menambahkan bahwa BBKSDA, sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah membentuk Tim Monitoring untuk memastikan dampak pembangunan PLTA Batang Toru terhadap populasi orangutan dan satwa liar lainnya.
“Tim monitoring juga telah menemukan beberapa strategi untuk meminimalisir dampak negative pembangunan PLTA Batang Toru pada populasi orangutan dan satwa liar lainnya”. Ujamya.
PT NSHE mengantisipasi dampak terhadap satwa liar termasuk individu orang utan yang mungkin lewat (menjelajah) wilayah sekitar proyek PLTA Batang Toru, yakni dengan memberlakukan kebijakan “zero to/elance” (tidak ada toleransi) terhadap kepemilikan satwa liar kepada semua pekerja dan tamu. Kemudian memberikan panduan perilaku jika berjumpa satwa liar dilokasi proyek.
Selain itu, memantau sepanjang hari keberadaan satwa liar di lokasi dan memberlakukan mekanisme “Stop work procedure” apabila keberadaan satwa membahayakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan melaporkan dan berkoordinasi dengan BBKSDA, bila diperlukan tindakan terhadap satwa liar. Membangun jembatan arboreal untuk memfasilitasi satwa arboreal melintasi areal terbuka akibat proyek.(pra/jpc/bbs)
Batara/Sumut Pos
MAJU: Nanda Ramli maju sebagai calon ketum Askot lagi.
Batara/Sumut Pos MAJU: Nanda Ramli maju sebagai calon ketum Askot lagi.
Askot PSSI Kota Medan akan menggelar kongres dengan agenda pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota executive comitte (Exco) di Medan Club pada Sabtu (9/2) mendatang.
Ketua Organising Comitte Ongku Zulfin didampingi Ketua Pemilihan Benny Tomasoa dan unsur pemilihan Fitra mengatakan bila telah dilakukan rapat panitia kongres. Lalu diputuskan beberapa putusan sekaligus rangkaian jadwal kongres.
“Seperti untuk pengambilan dan pengembalian berkas calon ketua, wakil ketua, dan executive comitte pada 1 hingga 5 Februari di Kantor Askot Medan. Verifikasi berkas calon ketua, wakil ketua, dan executive comitte pada 6 Februari,” katanya, Rabu (30/1).
“Untuk itu, saya himbau bagi yang ingin maju silahkan datang dan mengambil formulir sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Lalu, kata Ongku, pleno penetapan calon ketua, wakil, dan executive comitte pada 7 Februari, sekaligus digelar komite banding. Pada 8 Februari dilanjutkan penyerahan mandat peserta Kongres Askot PSSI Kota Medan kepada panitia.
“Setiap klub diharapkan dapat mengirimkan peserta kongres sebanyak dua orang. Lalu, setiap SSB dapat mengirimkan anggota sebagai peninjau sebanyak satu orang,” tambahnya.
Iswanda Ramli kabarnya akan kembali maju sebagai calon ketua Askot PSSI Medan. Keinginan untuk maju sebagai Ketua Askot Medan memang bukan tanpa alasan, mengingat pada kurun waktu lima tahun terakhir banyak program-program pembinaan usia dini yang berjalan dengan baik.
Iswanda Ramli mengakui jika dirinya ingin melanjutkan program-program yang sudah dijalankan sejauh ini seperti pembinaan pesepakbola usia muda serta target untuk di setiap kecamatan, bahkan kelurahan minimal ada satu lapangan sepakbola yang refresentatif. Tentunya waktu kurang lebih lima tahun ini dirasa masih kurang.
“Sejauh ini dengan dukungan para pengurus lainnya saya berusaha keras untuk menjalankan setiap program dengan maksimal. Hasilnya alhamdulilah, mengingat dari pembinaan yang dilakukan ada beberapa pemain yang masuk sebagai pemain PSMS untuk kelompok umur,” tegasnya. (don)
Batara/Sumut Pos
MEETING: Panitia kompetisi Askab Deliserdang saat menggelar rapat.
Batara/Sumut Pos MEETING: Panitia kompetisi Askab Deliserdang saat menggelar rapat.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 64 tim mengikuti kompetisi Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Deliserdang dan Piala Bergilir Bupati Deliserdang tahun 2019. Mereka akan terbagi dalam dua divisi.
Hal itu dijelaskan pada technikal meeting yang digelar di Waroeng Ku Cafe Jalan Galang Lubukpakam, Rabu (30/1).
Menurut Sekretaris Askab PSSI Deliserdang, 64 tim sepakbola mendaftar dengan pembagian 24 tim Divisi Utama, dan 40 tim Divisi Satu. Selanjutnya, Divisi Utama dibagi 7 grup dan divisi satu ada 16 grup.
“Pembukaannya digelar di Sunggal, tanggal 10 Febuari mendatang. Untuk pertandingannya sendiri menyebar di beberapa lokasi. Tujuannya agar mendekatkan kompetisi itu kepada masyarakat Kabupaten Deliserdang,”terang Sucipto.
Ada beberapa lapangan yang menjadi venue turnamen yakni, Lapangan PU Lubukpakam, Cerdas Lubukpakam, Pasar 13 Tanjungmorawa Andespa Patumbak, Klambir Lima Hamparan Perak, Mekro Sunggal, Klumpang Kebun Hamparan perak, Kwala Namu Beringin, Gang Jaya Tanjungmorawa, Perkebunan Naga Timbul, PTPN II Saentis Percut Seituan, Bandar Klipa Percut Seituan, Jati Jaya Sunggal.
Sementara itu, Ketua Askab PSSI Deliserdang Zul Amri, yang hadir pada acara technikal meeting itu, mengatakan bahwa anggota Askab adalah pemilik saham di PSSI. “Pemilik saham Askab adalah anggota itu sendiri,”ungkapnya.
Dilanjutkanya, kegiatan ini bersamaan dengan jadwal Pilpres dan Pileg. Namun, dirinya yakin kegiatan olahraga akan tetap berjalan dan tidak berpolitik.
Zul Amri berharap PSDS dapat melirik serta mengambil kemudian dijadikan sebagai pemain klub traktor kuning itu.”Kompetisi atau piala bergilir bupati ini merupakan sarana menjaring bibit pesepakbola,” ucapnya. (btr/don)
sutan siregar/sumut pos
SELEKSI: Para pemain seleksi PSMS bekerja keras merebut perhatian pelatih di Stadion Kebun Bunga Medan.
sutan siregar/sumut pos SELEKSI: Para pemain seleksi PSMS bekerja keras merebut perhatian pelatih di Stadion Kebun Bunga Medan.
Seleksi PSMS masih terus berjalan. Pemain yang ikut seleksi pun terus bertambah. Kemarin terlihat beberapa pemain baru mencoba peruntungannya di Stadion Kebun Bunga.
Mereka adalah Ahmad Fauzi eks kiper PSMS Liga 1 2018, Irfan Raditya dari Bogor FC dan Aidun Sastra Utami yang pernah memperkuat PSMS tahun 2013 dan 2016.
Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning mengatakan dirinya masih akan terus melihat pemain-pemain yang ada secara jeli. Dia mempersilahkan siapapun yang ingin menjajal kemampuannya.
“Irfan Raditya dia yang mau datang. Ya kita persilahkan. Kalau bagus kenapa tidak. Dia memang pernah bekerjasama dengan saya di Arema. Tapi saya mau lihat lagi saat ini,” kata Gurning.
Sementara Ahmad Fauzi yang berstatus skuad musim lalu tak mendapat prioritas yang sama seperti Legimin Raharjo, Dio Hasibuan ataupun Danie Pratama. Fauzi tetap harus melalui proses seleksi. “Ahmad Fauzi masih kita lihat lagi perkembangannya. Kita mau lihat mental bertandingnya. Mungkin tahun lalu dia belum banyak mendapat menit bermain,” bebernya.
Gurning sendiri sudah mengajukan sembilan nama kepada manajemen. Selain dari eks pemain musim lalu, ada beberapa pemain rekomendasinya. Lima nama dari manajemen sudah deal antara lain Dolly Gultom (Mitra Kukar), Tri Handoko (Persis Solo), dan tiga eks pemain musim lalu Danie Pratama, Legimin Raharjo serta Doni Dio Hasibuan. “Ada sembilan pemain yang saya ajukan setelah berkomunikasi dengan manajemen. Ya kami tunggu mereka. Termasuk ada pemain naturalisasi satu orang. Pernah bekerjasama dengan saya di Persitara. Pasti mendatangkan mereka kan butuh ongkos,” ucapnya.
Namun Gurning juga akan menetapkan batas waktunya. Jika tak kunjung datang, dia segera menentukan pilihan. “Pastinya ada waktunya sampai kapan. Tidak mungkin tunggu mereka terus. Saya pasti segera tentukan pilihan dan mulai TC,” bebernya.
Posisi yang disebutkan Gurning masih cukup kurang adalah pertahanan dan lini depan. Sementara pos-pos lain, Gurning sudah melihat kerangkanya. “Ada beberapa pemain. Jelas kita butuh stoper berpengalaman, juga striker. Bek kiri dan kanan mudah-mudahan sudah cukip baik,” pungkasnya. (don)
Sutan Siregar/Sumut Pos
SAWIT: Pekerja sedang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) sawit di kawasan perkebunan sawit di Serdangbedagai, beberapa waktu yang lalu. Sawit di Indonesia, dikuasai oleh 25 grup taipan.
sutan siregar/Sumut pos SAWIT: Pekerja sedang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) sawit di kawasan perkebunan sawit di Serdangbedagai, beberapa waktu yang lalu. Sawit di Indonesia, dikuasai oleh 25 grup taipan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Organisasi swadaya masyarakat Transformasi untuk Keadilan Indonesia (Tuk Indonesia) mempublikasikan data penguasaan lahan sawit di Indonesia. Berdasarkan laporannya, mayoritas lahan sawit dikuasai hanya oleh 25 konglomerat.
Direktur Eksekutif TuK Indonesia Rahmawati Retno Winarni mengatakan, data-data yang dia paparan berdasarkan keterbukaan informasi yang bisa diakses publik, di antaranya data di Kementerian Pertanian, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), hingga laporan tahunan perusahaan.
“Jadi semuanya itu sudah yang dipublikasikan yang dilakukan yang bersangkutan,” katanya di Jakarta, Rabu (30/1).
Laporan yang telah diolah itu menunjukkan perkembangan penguasaan lahan sawit dikendalikan oleh 25 taipan sawit Indonesia, yang sudah ditanami menurut laporan ini luasnya 12,3 juta ha.
Dari luasan tersebut, sebanyak 3,4 jutanya adalah milik 25 grup bisnis yang dikuasai taipan. Total luasan lahan milik 25 grup bisnis tersebut sebesar 5,8 juta hektar dan 3,4 juta hektar tertanam, serta 2,4 juta hektar yang belum tertanam.
“Telah terjadi akumulasi penguasaan modal dengan menyebabkan penguasaan lahan yang sangat besar,” sebutnya.
Perusahaan yang dimaksud adalah Jardine Matheson Group lewat PT Astra Agro Lestari Tbk, DSN Group lewat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Tanjung Lingga Group lewat PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Sampoerna Group lewat PT Sampoerna Agro Tbk, Rajawali Group lewat PT Eagle High Plantations Tbk.
Kemudian Sungai Budi Group lewat PT Tunas Baru Lampung Tbk, Austindo Group lewat PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Provident Agro Tbk, Gozco Group lewat PT Gozco Plantations Tbk, dan TPS Group lewat PT Golden Plantation Tbk.
Berikutnya ada Sinar Mas Group lewat Golden Agri-Resources, Wilmar Group lewat Wilmar International, Salim Group lewat Indofood Agri Resources, Harita Group lewat Bumitama Agri, Surya Dumai Group lewat First Resources, dan Kencana Agri Group lewat Kencana Agri.
Ada pula IOI Group lewat IOI Corporation, Genting Group lewat Genting Plantations, Boon Siew Group lewat Oriental Holdings, dan Batu Kawan Group lewat Kuala Lumpur Kepong, Anglo-Eastern Group lewat Anglo-Eastern Plantations.
Terakhir ada Musim Mas Group lewat Musim Mas, Royal Golden Eagle Group lewat Asian Agri, Darmex Agro Group lewat Darmex Agro, dan Triputra Group lewat Triputra Agro Persada.
Data yang dikumpulkan mendapati peran bank dalam membantu 25 grup perusahaan kelapa sawit tersebut. Data yang dikumpulkan diolah sejak 2010-2018.
Pihaknya berhasil mengidentifikasi bank-bank yang memberi modal untuk 25 perusahaan itu, yaitu Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapura), CIMB Group (Malaysia), Malayan Banking (Malaysia), Bank Negara Indonesia (Indonesia) dan Bank Mandiri (Indonesia).
Berikutnya ada bank-bank Eropa yaitu Credit Suisse (Swiss), Rabobank (Belanda) dan BNP Paribas (Prancis), Citigroup (Amerika Serikat).
Pihaknya mengidentifikasi uang dengan nilai total US$ 19,7 miliar yang disediakan oleh bank untuk kegiatan produksi minyak sawit dari 25 grup bisnis itu.
Pada periode yang sama, bank investasi telah menerbitkan saham dan obligasi untuk kegiatan produksi minyak sawit dari 25 grup bisnis ini dengan nilai total US$ 8,0 miliar.
“Jadi kita lihat kalau gitu aktor penyandang dananya adalah bank dan investor. Kalau bank siapa yang berikan utangan kepada grup-grup ini, itu banyak sekali dari luar Indonesia,” tambahnya. (dtc/ram)
TANGKAP: Prajurit Lantamal I Belawan menangkap tiga awak kapal yang coba menyelundupkan belangkas, Rabu (30/1).
TANGKAP: Prajurit Lantamal I Belawan menangkap tiga awak kapal yang coba menyelundupkan belangkas, Rabu (30/1).
SUMUTPOS.CO – Prajurit Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I menggagalkan penyelundupan 7000 belangkas dan 30 box polifom kepiting sangkak perairan Kuala Air Masam, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
PENYELUNDUPAN hewan dilindungi itu dimuat pada KM Lumba-lumba Gt.20 No.221/QQD. Kapal Republik Indonesia (KRI) PTM – 371 berhasil menggagalkan penyelundupan tersebut dan mengamankan 3 awak kapal.
Pjs Kadispen Lantamal I, Letda Mega mengatakan, penangkapan kapal penyelundup itu berawal dari informasi yang diterima petugas TNI AL dari masyatakat.
Berbekal informasi itu, prajurit kemudian melakukan pengembangan. Tak lama, terdeteksi kapal dengan 3 awak berada di posisi 04°18,82′ U – 098° 22,98 T.
Prajurit dari KRI TM-371 langsung menghadang kapal yang akan berangkat ke Thailand itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada pelanggaran muatan yang tidak memiliki dokumen terhadap 30 box polifom kepiting dan 7000 belangkas.
“Pengakuan nahkoda, hewan itu mau diselundupkan ke Shatun, Thailand melalui Port Klang, Malaysia. Bahkan, para awak kapal rencananya sepulang bila berhasil menyelundupkan belangkas akan kembali membawa bawang dari Malaysia,” ungkap Mega, Rabu (30/1).
Awak kapal yang diamankan masing-masing, Sukandar (40) sebagai nahkoda, M Amin (21) dan Mustariyadi (28) sebagai anak buah kapal (ABK). Mereka semua merupakan penduduk asal Aceh Tamiang.
“Kini kapal dan muatannya bersama awak kapal sudah digiring ke Lantamal I. Kasusnya kini masih dalam proses pengembangan,” terang Mega.
Rencananya, barang bukti hewan dilindungi itu, akan segera diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepas kembali ke habitatnya.
“Untuk penyerahan ke BKSDA, masih menunggu intruksi, kemungkinan dalam waktu dekat ini,” sebut Mega.(fac/ala)
AGUSMAN/SUMUT POS
SIDANG:
Melva Tanjung dan sopirnya Zulherik terdakwa pengedar 50 gram sabu menjalani sidang dakwaan, Rabu (30/1).
AGUSMAN/SUMUT POS SIDANG: Melva Tanjung dan sopirnya Zulherik terdakwa pengedar 50 gram sabu menjalani sidang dakwaan, Rabu (30/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melva Tanjung (37), hanya bisa tertunduk saat didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Medan, Rabu (30/1) sore. Istri Jakir Usin, salah satu bandar sabu beken Kota Medan ini disidangkan lebih dulu bersama sopirnya Zulherik.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jacky Situmorang, perbuatan Melva dan Zulherik bersalah melakukan peredaran narkotika jenis sabu seberat 50 gram.
“Perbuatan keduanya bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” ujar Jacky dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Syafril Batubara.
Dijelaskan Jacky, penangkapan Melva dan Zulherik bermula saat petugas dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan menyetop mobil Toyota Avanza yang ditumpangi oleh para terdakwa pada 29 Agustus 2018.
Saat itu, keduanya berencana mengirimkan barang haram tersebut ke kawasan Jalan Denai, Gang Rukun atas perintah Jakir Usin (berkas terpisah).
“Ternyata yang memesan barang haram tersebut adalah Lily yang merupakan Tim Satresnarkoba yang sedang menyamar. Saat itu disepakati harga sabu per gramnya Rp620.000,” ujar Jacky di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Saat itu kedua terdakwa berhasil diamankan beserta barangbukti. Petugas pun melakukan pengembangan guna mencari aktor lainnya.
“Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap keduanya, polisi pun menangkap Jakir Usin di Jakarta,” pungkas Jacky.
Melva dan Zulherik terancam hukuman 15 tahun penjara karena dinilai mengancam program pemberantasan narkoba yang digagas pemerintah.
Terpisah, berkas perkara atas nama Jakir Usin saat ini masih diteliti oleh JPU. Rencananya akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan awal Februari mendatang.
“Saya target pertengahan Februari 2019 perkara Jakir Usin sudah disidangkan,” ujar Chandra yang mengaku sebagai JPU Jakir.
Jakir Usin merupakan salah satu bandar narkoba kesohor di Kota Medan. Namun selama ini, terdakwa sulit ditangkap.(man/ala)
