31 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Home Blog Page 5599

8 Sekolah di Karo Terima Penghargaan dari Gubsu

IST PENGHARGAAN: Kadis Pendidikan Karo, DR Drs Eddi Surianta Surbakti bersama Kepala Sekolah yang mendapat penghargaan dari Gubsu Edy Rahmayadi di aula Raja Inal Siregar.
IST
PENGHARGAAN: Kadis Pendidikan Karo, DR Drs Eddi Surianta Surbakti bersama Kepala Sekolah yang mendapat penghargaan dari Gubsu Edy Rahmayadi di aula Raja Inal Siregar.

KARO, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkatan Kinerja Perusahaan (Proper) dan penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) tingkat Provinsi Sumut Tahun 2018 pada Pemda Karo, di aula Raja Inal Siregar kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan,Senin (28/1).

Dalam penerimaan penghargaan tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana melalui Kadis Pendidikan Karo, DR Drs Eddi Surianta Surbakti mengatakan, untuk Kabupaten Karo terdapat 8 sekolah yang masuk kategori Adiwiyata dan menerima penghargaan.

Masing-masing sekolah tersebut adalah, SD Negeri 040459 Berastagi, SD Negeri 040444 Kabanjahe, SD Negeri 040451 Kabanjahe, SD Negeri 044825 Berastagi, SD Negeri 040529 Aji Buhara, SMP Negeri 1 Tigabinanga, SMP Negeri 1 Kabanjahe dan SMAN 1 Barusjahe.

Eddi mengaku sangat berterimakasih dan mengapresiasi kinerja para kepala sekolah yang telah berupaya untuk menciptakan sekolah yang asri dan berwawasan lingkungan. “Bagi sekolah yang belum dapat diminta untuk terus berusaha bukan hanya untuk menerima penghargaan tapi hal yang lebih penting lagi adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak dapat belajar lebih nyaman, sehingga berprestasi,” imbuhnya.

Di sisi kesempatan lain Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan sangat apreisasi dan bangga pada dunia pendidikan Karo khususnya sekolah yang menerima penghargaan supaya lebih meningkatkan prestasi lagi.

“Wajar kita berpuasa diri, tapi jangan setelah mendapat penghargaan kita tidak meningkatkan prestasi. Akan tetapi kalau perlu harus lebih ke tahun selanjutnya, bagi sekolah yang belum mendapat penghargaan dari sekarang perbaiki dan berbenah diri, agar di tahun berikutnya bisa memperoleh Adiwiyata,”kata Terkelin. (deo/han)

Kapolres Sergai Ajak Petani Sukseskan Pemilu 2019

surya/sumutpos DIABADIKAN: Kapolres Sergai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu dan Kadis Pertanian Radianto Panjis diabadikan bersama himpunan tani se-Kabupaten Sergai.
surya/sumutpos
DIABADIKAN: Kapolres Sergai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu dan Kadis Pertanian Radianto Panjis diabadikan bersama himpunan tani se-Kabupaten Sergai.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Sergai AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu S.Sos, SIK, MSi bersama jajarannya menggelar silaturahim bersama 300 orang Himpunan Tani se-Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

Adapun tujuan digelar acara tersebut, untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif menjelang Pilpres dan Pileg pada 17 April mendatang.

Kapolres Sergai AKBP Juliarman dalam sambutannya, mengajak masyarakat Sergai agar ikut serta dalam mensukseskan Pilpers dan Pileg pada 17 April mendatang di Kabupaten Sergai.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu cepat menerima berita yang sering ditemui dimedia sosial, cermati dahulu beritanya mana tahu itu hanya berita hoaxs.

Kepada para petani, Kapolres juga menyampaikan agar anak-anak dan keluarganya dalam berkendara supaya tertib berlalu lintas.

“Dari data diterima, banyak pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh anak milenial zaman sekarang,”katanya.

Selain itu, AKBP Juliarman juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan meminta peran serta masyarakat untuk membantu polisi dalam memberantas peredaran narkoba.

Pada kesempatan itu, Kapolres AKBP Juliarman bersama Kadis Pertanian Radianto Panjis berkesempatan memberikan bantuan sembako dan Bibit pohon Mangga dan Jambu yang diserahkan langsung kepada para himpunan tani se-Kabupaten Sergai. (sur/han)

Babinsa dan UPT Pertanian Gelar Gotong Royong

.
.

MADINA, SUMUTPOS.CO – Untuk menjalin silaturahim yang lebih baik antara instansi dalam melaksanakan tugas, dan kerja sama dibidang pertanian, Babinsa Koramil 12/ Siabu Kodim 0212/TS dan UPT Pertanian menggelar kegiatan gotong-royong membersihkan lingkungan perkantoran UPT Dinas Pertanian Kecamatan Siabu pada hari Selasa (29/01) pagi.

Pelda Sulhan Panjaitan, Koramil 12/Siabu Kodim 0212/TS menyampaikan harapannya, semoga melalui kegiatan ini hubungan kedua instansi semakin erat dan bekerjasama.

“Harapan kami semoga hubungan antara Koramil dengan Dinas Pertanian tambah erat untuk menunjang tugas kerjasama pertanian kedepan yang lebih baik tentunya”, ungkapnyanya. (saz)

Maksimalkan Dana Perusahaan Benar-benar Dirasakan Masyarakat, Pemprovsu Gagas Forum CSR

PRAN HASIBUAN/SUMUT POS GAGAS: Sekdaprovsu Raja Sabrina disamping Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang dalam pertemuan dengan 104 perusahaan di Sumut, sekaligus menggagas akan membuat Forum CSR Sumut di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Senin (28/1).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
GAGAS: Sekdaprovsu Raja Sabrina disamping Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang dalam pertemuan dengan 104 perusahaan di Sumut, sekaligus menggagas akan membuat Forum CSR Sumut di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Senin (28/1).

SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menggagas Forum Corporate Social Responsibility (CSR) dengan sejumlah perusahaan. Tujuannya, agar kedepan dana tanggung jawab sosial dari perusahaan benar-benar bisa maksimal dirasakan masyarakat.

Sekdaprovsu Raja Sabrina mengatakan, pihaknya memang sengaja mengambil momen pertemuan dengan kalangan perusahaan bersamaan di acara penghargaan program penilaian peringkatan kinerja perusahaan (PROPER) serta penghargaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata) tingkat Provinsi Sumut 2018.

“Mumpung banyak perusahaan yang hadir, jadi kita menyampaikan kalau bisa CSR itu bisa tergabung satu yang juga sesuai tagline kita (Pemprovsu), membangun desa menata kota,” katanya kepada wartawan usai pertemuan dan penyerahan PROPER 104 perusahaan.

Selama ini, diakui dia, perusahaan yang menjalankan usaha dan bisnisnya di Sumut sudah menjalankan dana CSR tersebut. Hanya saja kedepan mau dibuatkan satu konsep agar bisa tergabung menjadi satu, yang tentu kebermanfaatannya lebih maksimal hasilnya,” katanya.

Perusahaan sendiri menyambut baik gagasan pemprov tersebut. Kata Sabrina, justru karena adanya masukan agar Forum CSR ini dibuat maka pihaknya pun langsung menyahuti. Dimana tujuan hakiki dari forum ini nantinya, supaya bisa saling berbagi dan berkomunikasi antara Pemprovsu dan kalangan perusahaan.

“Jadi saya pikir usulan ini sangat baik dan kedepan kita menjadi lebih mudah berkomunikasi dengan adanya forum ini. Untuk payung hukumnya kedepan akan kita pertimbangkan,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam penyerahan PROPER 2018 kepada 104 perusahaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut, Binsar Situmorang mengatakan pemberian PROPER dan Adiwiyata merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Provinsi Sumut, yaitu mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat.

Untuk penghargaan PROPER 2018 di Sumut, sebut dia, diserahkan kepada 104 perusahaan yang ada. Antara lain terdiri dari dua perusahaan yang mendapat peringkat hijau, 91 perusahaan peringkat biru dan sisanya 11 perusahaan peringkat merah. “Sedangkan penghargaan Adiwiyata diserahkan kepada 64 sekolah dari sejumlah kabupaten/kota di Sumut,” ujarnya. (prn)/han

Bupati Evaluasi Kinerja Kadis PUPR Karo

.
.

KARO, SUMUTPOS.CO – Penegasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar setiap kepala daerah tak ragu mencopot pimpinan OPD berkinerja buruk, sudah sepatutnya dimanfaatkan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH sebagai “sapu” untuk “bersih-bersih”.

Evaluasi perlu disegerakan terhadap pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Karo yang bekerja asalan dan tak sesuai dengan visi misi Terkelin Brahman selaku orang nomor satu di Bumi Turang.

Selain tak mendukung visi-misi kepala daerahnya, ada juga pimpinan OPD yang diduga tak paham dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Kenyataan ini semestinya jadi pengalaman bagi Bupati Karo untuk lebih selektif dan memiliki tolak ukur yang jelas dalam memilih sekaligus menempatkan ASN menduduki sebuah jabatan sesuai bidang kemampuannya.

Jika hal ini dilakukan, otomatis program-program kerja Terkelin Brahmana akan terwujud, hingga namanya tercatat dalam sejarah tinta emas sebagai bupati yang berhasil. Kepala Dinas PUPR Karo, Paten Purba adalah satu dari beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Karo yang kinerjanya jadi sorotan.

Buruknya kinerja Paten Purba terlihat dari masih banyaknya jalan ke desa-desa, terutama di wilayah Kecamatan Lau Baleng, Kutabuluh dan Juhar. Kondisi ini jelas menghambat laju roda perekonomian warga, terutama dalam memasarkan hasil pertanian.

Dinas PUPR Karo dibawah pimpinan Paten Purba juga dianggap tak mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk pemerataan pembangunan infrastruktur.

Paten juga malas turun ke lapangan, hingga tak memiliki data jalan ke desa mana saja yang sangat membutuhkan perbaikan dan menjadi skala prioritas.

Mirisnya, jangankan mengaspal jalan rusak ke desa-desa. Jalan longsor yang jelas-jelas sudah memakan korban pun tak dipedulikan. Jalan longsor yang kapan saja siap menelan korban jiwa itu terdapat di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat. Lambannya Dinas PUPR Karo menangani longsor ini sontak berbuah kecaman dari warga. Apalagi longsor terjadi pada Desember 2018 lalu.

“Jalan itu sangat vital, karena menghubungkan Desa Lingga Julu dengan desa lainnya, dan akses menuju Berastagi. Longsor terjadi Desember lalu, tapi sampai hari ini tetap tak ada penanganan dari Dinas PUPR,” kesal Ketua BPD Desa Lingga Julu, Rianto Ginting pada Sumut Pos, Senin (28/1) siang. Bahkan sepekan lalu, jalan longsor tersebut telah memakan korban. Dua orang warga Desa Pancur terjun bebas ke jurang sdalam 200 meter. Beruntung nyawa keduanya masih terselamatkan.

“Kemarin sudah ada korban, tapi sampai sekarang tak diperbaiki juga. Apa harus menunggu ada warga yang tewas dulu baru ditangani?” tanya Rianto dengan nada kesal. Rianto dan warga makin kesal karena tak lama pasca lobgsor terjadi, pihaknya sudah memberitahukan kejadian itu pada Pemkab Karo. Namun sampai hari jalan longsor tersebut tak kunjung diperbaiki oleh Dinas PUPR. “Sekarang pun saya masih di Dinas PUPR Karo untuk mendesak mereka segera memperbaiki jalan longsor tersebut,” tandasnya.

Selain tak peduli dengan keluhan warga, ternyata Paten Purba juga sudah berulang kali membuat geram Bupati Karo. Selain tak mengindahkan perintah bupati, Paten Purba juga dinilai tak tanggap. Dia baru bekerja saat diperintahkan bupati yang melakukan peninjauan ke lapangan.

Teranyer pada Jumat (25/1) lalu. Bupati Karo didampingi Kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi Msi saaty melakukan sidak, menemukan halaman kantor Dinas PUPR tak terurus saat melakukan sidak.

Langkah Terkelin pun terhenti, saat menyambangi kantor dinas PUPR ini, persis dihalaman pintu masuk, lantaran sisi sebelah kiri pintu masuk tumbuh semak belukar yang tidak kunjung dirapikan atau ditata. “Semuanya semrawut. Aneh, setahun lalu saya sudah ingatkan, supaya lingkungan PUPR ini tolong dibersihkan, tapi kenyataannya mulai tingkat Kadis, Kabid dan kasi-nya tidak satu pun peduli, sedikitpun tidak menarik bagi saya, seharusnya Dinas PUPR potret wajah kita, sebagai ujung tombak disektkr pembangunan infrastruktur, tapi dengan cara begini, tidak cocok lagi bagi saya,” kesal Terkelin.

“Intinya bekerja itu dengan saya harus ikhlas, dan harus beriman, berilmu dan berahklak, jadikan omelan saya ini menjadi renungan bagi bapak/ibu sekalian semua, kembali saya tegaskan, apakah saya yang menyesuaikan dengan kalian atau saya menyesuaikan dengan kalian,” kata bupati di sana.

Tak hanya kesal dengan kondisi kantor yang kotor, bupati juga menyampaikan kekesalannya lantaran kepala Dinas PUPR sulit dihubungi untuk diajak turun ke lapangan. “Sampaiksan sama kepala PUPR sering kali saya mau ke lapangan, dan ingin mengajak Dinas PUPR, tapi sulit untuk menghubungi nomornya. Ini tidak pantas bekerja sama dengan saya, oleh sebab itu sekarang para Kabid dan Kasi berikan nomor telepon kalian ke ajudan saya, cukup Kabid dan Kasi saya ajak ke lapangan. Yang penting peduli untuk pembangunan,” kesalnya di hadapan sejumlah Kabid dan Kasi Dinas PUPR. Buruknya kinerja Dinas PUPR ini sudah sejatinya jadi acuan bagi Bupati Karo segera melakukan evalausi dan mencopot jabatan Paten Purba sebagai Kadis PUPR Karo. (deo/han)

15 Peserta CASN Binjai Lulus Tes Belum Daftar Ulang

.
.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai terus menerima kelengkapan berkas administrasi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai tahun 2018.

Dari jumlah 88 orang yang dinyatakan lulus, saat ini tinggal 15 orang lagi yang melakukan daftar ulang dan menyerahkan kelengkapan berkas. “Sudah, sudah banyak yang masukkan. Paling tinggal sisa 15 lagi, sampai hari Senin (28/1),”ujar Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKD Kota Binjai, Hendra Januar, Selasa (29/1).

Dari sekian banyak CASN yang melengkapi kelengkapan berkas administrasi, kata Hendra, beberapa di antaranya banyak melampirkan berkas yang salah. Artinya, para pelamar yang baru dinyatakan lulus dan CASN ini tidak memahami. “Karena baru, artinya kesalahpahaman mereka membaca pengumuman. Kami tidak menanggapi dengan negatif. Karena memang mereka enggak ngerti. Nah, tugas kami di sini membimbing,” ujar Hendra.

Dia menambahkan, BKD Binjai menunggu sisa 15 CASN melengkapi berkas administrasi mereka. Setelah itu, BKD Binjai akan membawanya ke BKN di Pinangbaris, Medan untuk pengurusan penerbitan Nomor Induk Pegawai.

“Kalau sudah muncul NIP dari BKN, kami menerbitkan nota persetujuan teknis untuk penerbitan SK CPNS. Sembari proses berjalan, kami juga koordinasi kepada keuangan untuk beban gaji dan beban tunjangannya,”pungkasnya. (ted/han)

Sumut Tak Maju Bila Ada Kades “Hau-hau”

BATARA/SUMUT POS SIMBOLIS: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Bupati Ashari Tambunan dan Wabup Zainuddin Mars serahkan secara simbolis penghasilan tetap para Kades dan perangkatnya di Lubukpakam, Selasa (29/1).
BATARA/SUMUT POS
SIMBOLIS: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Bupati Ashari Tambunan dan Wabup Zainuddin Mars serahkan secara simbolis penghasilan tetap para Kades dan perangkatnya di Lubukpakam, Selasa (29/1).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Deliserdang. Sebanyak 380 Kades dan puluhan Lurah serta 22 Camat mendapat motivasi dari Gubsu agar sungguh-sungguh memakmurkan kesejahteraan rakyat.

“Sumut tidak akan tertata dan tidak akan pernah maju kalau masih ada Kades bersifat ‘hau-hau’ (cuek dan kerja kurang becus melayani rakyat -red),” kata Edy usai melaunching penyelenggaraan penghasilan tetap para Kades se-Deliserdang bersama Bupati Ashari Tambunan dan Wabup Zainuddin Mars di Balairung Pemkab, Lubukpakam, Selasa (29/1).

Edy Rahmayadi mengaku paling sering datang ke Deliserdang, namun kedatangan kali ini mau berbicara khusus ke Camat dan Kades karena mereka yang bekerja di lapangan. Berbicara itu menurutnya merupakan wewenang dia dan tidak ada yang boleh menolaknya.

“Senang atau tidak senang, saya punya amanah menjadi Gubernur Sumut. Yang tidak senang duduk diam saja. Karena ini amanah yang harus saya sampaikan,” ungkap Edy saat beri arahan.

Menurutnya, kalau Kabupaten Deliserdang masih seperti begini berarti merupakan salah para Kades. Karena sehebat apapun Gubsu dan Bupati, kalau Kades masih ‘hau-hau’ diperparah Camat cuek maka tidak akan bisa benar Deliserdang.

Kemudian, Gubsu terlihat menyampaikan arahan dibantu operator dengan menggunakan konsep presentasi. Banyak gambar dan video yang ia tunjukkan ketika itu, dimana ia berharap Sumut ke depannya bisa jauh lebih maju dari yang sekarang.

Edy juga bercerita tentang kekesalan pada salah satu Kades dan Camat yang memungli anaknya saat urus KTP. Namun ia tidak mau menyebutkan kapan dan dimana kejadiannya. “Anakku mau ngurus KTP nyogok. Kades paok (bodoh -red) itu memang. Enggak ditanyanya dulu anak siapa kau. Anakku nyogok Rp50.000 untuk dapatkan pengantar. Lalu di Kecamatan bayar Rp150.000. Camat Goblok,” kesalnya sembari memotivasi Kades agar meninggalkan pola pikir demikian.

Sebelumnya, bupati dalam sambutan mengaku sangat terhormat dengan kunker Gubsu. Karena menurutnya, kehadiran Gubsu sangat penting dan menandakan kepedulian kepada Deliserdang yang merupakan bagian dari Sumut.

“Saya kakak kelas dari pak Edy Rahmayadi. Ketika ia menjadi Pangdam I/BB, saya sampaikan bahwa tak ada kebanggaan yang lebih dirasakan seorang kakak ketika adeknya menjadi tokoh yang lebih besar dari kakak itu sendiri, apalagi saat ini sudah menjadi Gubsu,” kata Ashari Tambunan.

Menurut Ashari, Kabupaten Deliserdang luar biasa karena miliki penduduk 2.100.000 jiwa dan luas 2.500 Km persegi, serta letaknya strategis mengelilingi 2 Kota Madya yaitu Medan dan Binjai.

“Dari posisi ini, bisa dibayangkan letak strategis Deliserdang yang akan lokomotif percepatan pembangunan di Sumut. Oleh karenanya, kami berharap perhatian Gubsu. Deliserdang maju, maka keinginan bapak menjadikan Sumut bermartabat akan lebih mudah dan lebih mungkin diwujudkan,” katanya. (btr/han)

Pelihara Fisik Personel Tetap Ideal, Danyon A Brimobdasu Programkan Lari Siang

teddy/sumut pos BERLARI: Danyon A Pelopor Satbrimobdasu, AKBP Nugroho Tri Nuryanto (kepal tangan) memimpin lari siang bersama personel sejauh 5 Km.
teddy/sumut pos
BERLARI: Danyon A Pelopor Satbrimobdasu, AKBP Nugroho Tri Nuryanto (kepal tangan) memimpin lari siang bersama personel sejauh 5 Km.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Demi menjaga kebugaran tubuh dan fisik personel agar tetap ideal, Komandan Batalyon A Brimob Daerah Sumatera Utara, AKBP Nugroho Tri Nuryanto melahirkan sebuah program yang disebut lari siang. “Jarak tempuh dalam lari siang ini minimal 5 kilometer,” ujar perwira menengah yang akrab disapa Nugie ini, Senin (28/1). “Program lari siang ini sudah berjalan hampir 1 tahun dengan tujuan untuk memelihara fisik dan postur anggota Batalyon A Satbrimobda Sumut,” sambung pamen dua bunga melati emas di pundaknya ini.

Pamen lulusan Akpol tahun 2000 Batalyon Sanika Satyawada ini menerangkan, program lari siang diserukannya dalam waktu 3 kali setiap pekan. Mereka sudah menjalankannya dengan semangat dan melakukan lari siang dengan jarak tempuh minimal 5 km. “

Ada 4 kompi pada jajaran Batalyon A Satrbimobdasu yang ikut merealisasikan program Nugie. Jumlah personel dari 4 kompi dan staf di Batalyon A yang kali ikut lari siang sebanyak 516 personel.

Nugie menambahkan, program lari siang ini diikuti oleh perwira dan personel jajaran Batalyon A Sat Brimobda Sumut. Bahkan, tak ketinggalan Nugie ikut melaksanakan lari siang juga sebagai penyemangat untuk seluruh personel. “Jadi kita sebagai komandan, tidak hanya merintah saja. Tapi, ikut melaksanakan juga,” kata dia. “Dengan fisik yang kuat dan akal yang waras, tentu anggota dapat melaksanakan tugas dengan baik,”sambungnya. (ted/han)

Pengendara Motor Tewas Hantam Truk di Tebingtinggi

SOPIAN/SUMUT POS TEWAS: Muhammad Syafruddin Yusni Damanik tewas usai mengantam bagian belakang truk, Senin (28/1) malam.
SOPIAN/SUMUT POS
TEWAS: Muhammad Syafruddin Yusni Damanik tewas usai mengantam bagian belakang truk, Senin (28/1) malam.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Muhammad Syafruddin Yusni Damanik (43) tewas usai menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir, Senin (28/1) sekira pukul 21.00 WIB.

Peristiwa terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi. Tepatnya di depan tempel ban Rico.

Saat itu, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6808 XAB datang dari arah Tebingtinggi hendak menuju arah Pematangsiantar. Sedangkan truk Mitsubishi BK 9028 TL parkir di pinggir kiri jalan arah Pematangsiantar.

Truk itu sedang me ngganti ban yang kempes. Tiba-tiba, sepeda motor yang dikendarai korban menabrak bagian belakang truk.

“Saat akan dibawa ke rumah sakit di Pabatu, di tengah jalan korban meninggal dunia. Selanjutnya kita menghubungi pihak keluarga untuk mengambil jenazah,” ujar Kanit Laka Polres Tebingtinggi, Aiptu K Napitupulu, Selasa (29/1).

Sedangkan truk diamankan ke Polres Tebingtinggi. Pengemudi truk, Beni Panjaitan (43) warga Jalan Catur Kelurahan Banjar Kota Pematang Siantar turut dimintai keterangan di Satuan Unit Laka Polres Tebingtinggi.

“Dua unit kendaraan bermotor sudah diamankan di Kantor Satuan Unit Laka Polres Tebingtinggi,” terangnya. (ian/ala)

Hasil Limbah Dibagi ke Warga, Hasil Investigasi DLH Sumut Soal Pencemaran Danau Toba

BANGKAI IKAN: Holmes Hutapea mengangkat karung berisi bangkai ikan yang diduga kuat ditenggelamkan PT AN ke dasar Danau Toba, beberapa hari lalu.
BANGKAI IKAN: Holmes Hutapea mengangkat karung berisi bangkai ikan yang diduga kuat ditenggelamkan PT AN ke dasar Danau Toba, beberapa hari lalu.

SUMUTPOS.Co – PT Aquafarm Nusantara (AN) diduga membuang limbah ikan tidak sesuai prosedur dengan membagi-bagi limbah ikan mati

ke masyarakat. Ini terungkap dari hasil investigasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut, menyikapi pencemaran lingkungan dengan membuang bangkai ikan ke Danau Toba.

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut Binsar Situmorang mengatakan, dugaan sementara, PT Aquafarm Nusantara telah melakukan kesalahan. Menurut Binsar, perusahaan itu mengumpulkan ikan-ikan mati, lalu dibagi-bagi ke masyarakat sekitar. “Jadi sebagian masyarakat membuangnya ke Danau Toba dan tidak tau, apakah masyarakat juga mengonsumsi ikan itu. Inilah yang kita dapat dari hasil tim investigasi kita untuk sementara. Kita masih terus mendalami motif ini,” kata Binsar Situmorang kepada wartawan di Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (28/1).

Dia juga mengatakan, pihaknya juga akan mempertanyakan apakah pembagian ikan-ikan mati itu ke masyarakat dengan sengaja atau tidak? Apakah perusahaan juga memberikan uang ke masyarakat untuk membuang limbah ikan mati itu ke Danau Toba atau tidak. “Kalau memang PT AN tidak memberikan uang ke masyarakat, kenapa PT AN memberikann

ikan-ikan mati itu ke masyarakat? Apa modusnya ini? Makanya ini terus kita investigasi,” kata dia.

Binsar menambah, informasi tambahan yang diterima Tim DLH Sumut di lapangan, ikan-ikan itu sengaja dibagikan ke masyarakat karena tidak memiliki nilai ekonomis lagi. “Apapun alasannya, ikan mati itu tidak boleh dibagikan ke masyarakat. Walaupun ada yang bilang itu untuk ikan asin. Tapi ikan-ikan mati itu jelas limbah produksi, dan sudah menjadi racun bagi masyarakat yang mengonsumsinya,” tutur mantan Kadis Tarukim Sumut itu.

Lebih lanjut dikatakannya, ikan-ikan mati yang sudah menjadi limbah itu seharusnya diolah sesuai prosedur pengolahan limbah. Dan seharusnya pengolahan limbah itu ada pada PT AN, bukan dibuang ke Danau Toba melalui tangan-tangan masyarakat. Sebab, ikan-ikan mati itu mengandung racun zat-zat kimia yang sudah terkontaminasi menjadi racun. Bahkan ikan-ikan mati tersebut, adalah limbah padat.

“Makanya kita tanya terus kebijakan dari PT AN ini, kenapa ikan mati diberikan kepada ke masyarakat? Kebijakan itu sejak kapan? Tapi ini sudah jelas menyalahi. Apakah mereka malas mengolah limbahnya, kita tidak tahu. Jadi temuan tim kami ini akan diuji terus. Jika ini benar, maka ini pelanggaran berat,” ujarnya.

Terkait adanya pengakuan seorang mantan karyawan PT AN, pihak DLH Sumut akan meminta keterangan dari mantan karyawan perusahaan itu. “Kita minta kesaksiannya dan kemudian kita ketemukan dengan pihak PT AN. Tapi kita terlebih dulu meminta pertanggungjawaban PT AN, terkait dugaan perbuatan mereka membuang limbah ikan ke Danau Toba. Demikian juga saksi lain, akan kita panggil juga sehingga kasus ini bisa terang, tanpa ada ditutup-tutupi. Semuanya harus diklarifikasi sehingga tidak ada saling menuduh, biar tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.

DLH Sumut juga sedang menunggu penyelidikan Polres Tobasa terkait peristiwa tersebut. Di mana barang bukti berupa empat karung plastik limbah ikan mati yang dibuang ke Danau Toba belum lama ini, serta tiga botol air yang diduga terkena limbah ikan mati yang dibuang ke Danau Toba. “Sekarang pihak Polres Tobasa akan melakukan uji coba terhadap semua bukti yang ada pada mereka di laboratorium. Kalau semua sudah tuntas nanti, kita akan publikasi kembali. Bila PT AN terbukti melakukan pembuangan limbah ikan mati ke Danau Toba, tentu perusahaan itu bisa dikenakan pidana,” ujarnya menambahkan hasil investigasi pihaknya juga akan dilapor ke Gubsu Edy Rahmayadi dan kemudian dipublikasikan kembali dalam dua hari ke depan.

Di tempat yang sama, Sekdaprovsu Hj Sabrina mengakui masih menunggu hasil dari investigasi DLH. Karenanya sejauh ini Pemprovsu belum bisa memberi pendapat lebih jauh. Pemprovsu akan bertindak tegas mau tegas. Jika hasil tim investigasi nantinya menyimpulkan bahwa ada keterlibatan perusahaan dalam pembuangan ikan busuk itu, maka Pemprovsu akan merekomendasikannya untuk diselidiki pihak berwajib.

Namun yang harus menjadi perhatian bersama, tambah dia, agar siapapun jangan membuang limbah ataupun sampah ke Danau Toba. Menurutnya siapapun harus sama-sama mencegah pencemaran Danau Toba.

Sempat Dilapor di 2017

Menyikapi pencemaran Danau Toba oleh PT AN ini, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) mendatangi Polda Sumut. Mereka ingin mempertanyakan tentang laporan mereka tentang dugaan pencemaran lingkungan di Danau Toba yang diduga dilakoni PT AN pada 2017 lalu. “Kami datang untuk mempertanyakan soal laporan atas dugaan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup dan pengairan yang dilakukan pada 23 Januari 2017 silam oleh Aquafarm. Sudah dua tahun berlalu, tapi tak ada hasil. Kini kejadian lagi, 24 Januari kemarin,” ungkap Ketua Tim Litigasi YPDT, Robert Paruhum Siahaan di halaman Ditreskrimsus Polda Sumut, Senin (28/1).

Ia menuding, pembuangan bangkai ikan ke dasar Danau Toba tersebut merupakan ulah dari PT AN. Hal tersebut terungkap setelah seorang penyelam, Larry Holmes Hutapea menyelam ke dasar Danau Toba di wilayah Sirungkungon, Kabupaten Toba Samosir. “Di sana penyelam menemukan beberapa karung bangkai ikan mati yang diduga dibuang pegawai perusahaan Budidaya Perikanan, PT Aquafarm Nusantara,” ujarnya.

Bukti bangkai ikan mati tersebut diangkat dari dasar Danau Toba dan disaksikan langsung oleh Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Wakil Bupati Toba Samosir Hulman Sitorus, dan Kasat Reskrim Polres Toba Samosir beserta anak buahnya. “Bangkai ikan tersebut juga dilihat oleh pemerhati lingkungan hidup, masyarakat setempat dan para wartawan daerah,” kata Robert.

Soal pakan ikan yang ditabur melebih dari 200 ton tiap harinya, menurut Robet menjadi catatan panjang beban pencemaran terhadap perairan Danau Toba. “Pada Desember 2017, kita pernah merilis bahwa Danau Toba tercemar akibat aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan Budidaya Perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) dengan Chemcal Oxygen Demand (COD) sudah mencapai 40 mg/liter atau jauh di atas batas maksimum 10 mg/liter dan Biological Oxygen Demand (BOD) sudah mencapai 3,7 mg/liter atau jauh di atas batas maksimum 2 mg/liter,” terangnya.

Ia mengaku sudah melakukan laporan ke Polda Sumut pada 23 Januari 2017 dan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) di Jakarta pada Rabu 19 Juli 2017 dengan Laporan Polisi Nomor 706/VII/2017/Bareskrim. Kepolisian melalu Direktorat Reserse Kriminal Khusus. “Itulah kenapa sekarang kami datang ke sini untuk mempertanyakan kenapa laporan kami tidak diindahkan,” ujarnya.

Saat itu, katanya, Polda Sumut cuma melakukan pemanggilan sekali kepada pelapor untuk meminta keterangan terkait dugaan pencemaran air Danau Toba oleh PT Aquafarm Nusantara (anak perusahaan Regal Springs dari Swiss) dan PT Suri Tani Pemuka (anak perusahan Japfa Comfeed) pada Senin (21/8/2017) dan selanjutnya belum ada perkembangan lebih lanjut terkait laporan tersebut.

Selain itu juga, akunya, pada pertengahan 2018 silam masyarakat Sirungkungon yang dimotori Arimo Manurung dan kawan-kawan telah melaporkan kasus PT AN ke Polres Tobasa. “Namun tidak ada progres dan perusahaan tetap saja beroperasi dan melanjutkan kejahatan di bidang ingkungan hidup,” katanya.

Sekali lagi dikatakan Robert, apa yang diduga dilakukan PT AN itu merupakan dugaan pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan/atau Pasal 99 UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 15 ayat (l) huruf C UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka.

Sementara itu, humas PT Aquafarm Nusantaran yang berada di Danau Toba Jonson Hutajulu saat dihubungi melalui selularnya, Senin (28/1) sekitar pukul 14.14 WIB menyatakan kalau dirinya tidak ada kapasitas untuk menjawab hal tersebut. “Langsung saja Abang hubungi Pak Afrizal humasnya. Karena satu pintu. Saya hanya humas di sekitar Danau Toba,” katanya.

Kemudian wartawan mencoba menghubungi Afrizal, namun yang bersangkutan tidak mengangkat dan membalas telepon. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang terkait laporan tersebut. “Inikan laporan lama, kalau tidak salah tahun 2017 silam. Nanti akan saya telusuri dulu sudah sampai mana dan sejauh mana penelusuran terkait laporan ini,” katanya.

Yang pasti, sambung orang nomor satu di DitKrimsus Polda Sumut ini, kalau ada delik, pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku. (prn/dvs)