MEDAN, SUMUTPOS.CO – Denda kepada PT Budi Mangun KSO, kontraktor revitalisasi Pasar Kampunglalang sebesar Rp3,1 miliar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, membuat pedagang menanggung beban. Sebab, hingga kini pedagang belum bisa menempati kios Pasar Kampunglalang.

Diketahui, belum diserahterimakannya bangunan Pasar Kampung Lalang karena terganjal hasil temuan BPK RI terkait denda sebesar Rp3,1 miliar yang harus dibayarkan pihak kontraktor lantaran terlambat menyelesaikan proyek tersebut.

Rencananya, Komisi C akan mengundang pihak Dinas Perkim-PR Kota Medan, Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Medan, PD Pasar, BPK RI, kontraktor dan pedagang untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut membahas dan mencari solusi terbaik, bagaimana agar pedagang bisa menempati bangunan pasar yang telah rampung.

“Pekan depan kita panggil pihak-pihak terkait tersebut. Sebab, tertundanya peralihan pasar ini akan berdampak dan akan menimbulkan kerugian bagi PAD Kota Medan. Hal ini lantaran fisik bangunan terlantar karena tidak dipergunakan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, kemarin (29/1).

Boydo meminta penerapan denda itu agar ditinjau ulang. Selain meninjau ulang, diharapkan juga BPK RI dapat mengeluarkan kebijakan untuk pengurangan denda. Hal ini melihat kondisi pasar yang cukup baik dan uang yang diambil kontraktor dari negara (APBD) baru 20 persen dari nilai proyek Rp26 miliar lebih.

“Dengan adanya pengurangan denda tersebut, pihak kontraktor dapat mengajukan tagihan kepada Pemko Medan. Selanjutnya, maka dapat diserahterimakan. Tapi, kalau belum masuk tagihan, bagaimana pasar ini bisa dioperasionalkan,” kata dia.

Tak jauh beda disampaikan Sekretaris Komisi C, Dame Duma Sari Hutagalung. Dame menilai dampak juga akan dirasakan kepada pedagang. “Informasi dari pedagang, jatuh tempo sewa lapak mereka di luar pasar atau emperan pinggir jalan akan segera berakhir dalam waktu dekat. Kalau pedagang tak menempati bangunan pasar, maka mereka harus memperpanjang sewa lapaknya. Kasihan, pedagang yang menanggung beban,” kata Dame.

Tak hanya itu, lanjut dia, apabila diperpanjang pedagang sewa lapak tersebut, ternyata beberapa waktu kemudian bangunan pasar diserahterimakan. Akibatnya, pedagang harus menelan kerugian lantaran sewa lapak itu telah dibayarkan mereka. “Dampak ini juga harus dipikirkan, kasihan pedagang sudah banyak menelan kerugian akibat tak kunjung diserahterimakan bangunan pasar,” tandasnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perkim-PR Medan, Dedi Hutabarat membenarkan adanya temuan BPK RI tersebut. Untuk itu, kontraktor sedang melakukan sanggahan ke BPK RI agar dendanya berkurang.

“Dalam LHP BPK mereka (kontraktor) terkena denda Rp3,1 miliar, jadi mereka membuat sanggahan. Apabila keluar hasil sanggahan, baru mereka menagih. Setelah mereka menagih baru kita bisa serah terima ke Bagian Aset (Pemko Medan),” jelasnya.

Menurut Dedi, pihaknya sudah konsultasi ke BPK RI. Namun lembaga itu berasalan butuh waktu untuk menjawab. “Tim mereka (BPK RI) sudah turun ke Medan untuk melihat kondisi fisik. Mereka masih pelajari berkas kita,” katanya.

Ia mengaku, pihaknya sudah sangat siap untuk serah terima sehingga pedagang bisa masuk dan berjualan di bangunan pasar yang baru. Akan tetapi, ada pemeriksaan BPK RI yang bersinggungan. “Kalau mereka (BPK RI) bilang silahkan isi, pasti diisi,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengapresiasi langkah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan yang sigap mengakomodir aspirasi warga di Gang Pena, Tegal Sari Mandala III, Medan Denai. Sebab, warga mengeluhkan jalan yang rusak dan butuh diaspal.

Apresiasi tersebut disampaikan Sabar saat menggelar reses I-2019 di Jalan Rawa Cangkuk III, Tegal Sari Mandala III, Medan Denai, kemarin (28/1). Di dalam reses itu, Dinas PU langsung menyetujui aspirasi warga yang meminta agar jalan diaspal.

Diungkapkan Sabar, selama menggelar reses tahun lalu yakni periode 2018, pengaspalan Gang Pena belum pernah diusulkan. Baru di reses kali ini, ada warga yang menyampaikan aspirasinya untuk mengaspal Gang Pena itu.

“Syukurlah Dinas PU langsung mau menanggapi dan saya mengapresiasi itu. Tapi, ke depan kalau bisa gang itu dibeton. Saya minta kepada pak camat agar masalah ini dimasukkan lagi ke Musrenbang,” ungkapnya.

Sabar menambahkan, sebagai perwakilan masyarakat sudah selayaknya memperjuangkan aspirasi warga. Sebab, hal itu salah satu fungsi adanya anggota dewan. “Keberadaan anggota dewan salah satunya bisa menjembatani aspirasi warga ke pemerintah (Pemko Medan). Tapi, warga juga jangan lupa dengan kewajibannya untuk merawat infrastruktur yang sudah dibangun,” pungkasnya.

Perwakilan Dinas PU Medan, Abidan mengungkapkan, pelaksanaan anggaran 2019 akan berlaku pertengahan tahun ini. Pihaknya pun telah menetapkan sejumlah kawasan yang akan dibangun. Seperti di Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Kota dan lainnya.

“Apabila masih ada jalan rusak yang tidak termasuk ke dalam program pembangunan infrastruktur, maka silahkan lapor ke lurah. Untuk Gang Pena, nanti akan akan kita peaching dulu dan paritnya kita korek,” katanya.

Sebelumnya, pada reses tersebut, Asmawarni warga Gang Pena mengeluhkan jalan di tempat tinggalnya rusak dan cukup tak kunjung diaspal. “Kami mohon jalan di Gang Pena Tegal Sari Mandala III diaspal karena sudah rusak. Parahnya lagi, setelah puluhan tahun gang tersebut tak pernah lagi diaspal,” katanya.

Gang Pena, sambungnya, menjadi akses warga di sekitar dan bahkan jalur alternatif yang tembus dari Jalan Srikandi ke Jalan Denai. “Karena jalannya hancur, warga enggan lewat jalan itu. Selain itu, paritnya juga tidak ada sehingga kalau turun hujan deras menjadi banjir,” tuturnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah aktivis dan komunitas elemen masyarakat tergabung dalam Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (Gerbraksu) melakukan demo dan blokir Jalan Pancing I Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (29/1).

Aksi demo tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian atas kerusakan badan jalan dan drainase akibat sering dilalui kendaran besar melebihi standar jalan. Aksi berjalan tertib dan mendapat dukungan dari warga sekitar yang sudah lama menderita akibat masalah kerusakan jalan tersebutn

Kemarahan masyarakat semakin memuncak, karena akses jalan mereka rusak akibat dilintasi truk melebihi tonase. Secara spontas masyarakat memblokir jalan dan membakar ban.”Lihat, jalan ini rusak. Karena banyak pabrik yang suka hati berdiri dengan truknya bebas melintas. Kalau hujan jalan berlumpur dan kalau panas pasti berabu, kami masyarakat jadi korbannya,” teriak ibu – ibu.

Aksi demo yang dikomandoi oleh Saharuddin menjelaskan, kondisi infrastruktur badan jalan saat ini berlobang dan berdebu saat musim panas serta tergenang air saat musim penghujan.

Ia menilai rusaknya jalan karena tingginya mobilitas angkutan mobil berat yang bermuatan melebihi tonase kapasitas kekuatan jalan.

“Lima tahun belakangan menjamur pembangunan pergudangan mobil berat sepanjang jalan ini. Padahal menurut ketentuan daerah ini kawasan pemukiman bukan kawasan pergudangan,” kata Saharuddin melalui pengeras suara.

Ketua Gebraksu ini menilai pemerintah perlu menjelaskan atau mengkalirifikasi proses perizinan baik izin lingkungan UKL/UPL maupun Amdal untuk semua pergudangan tersebut. “Penegak hukum juga diharapkan merespon masalah ini dengan meminta keterangan pihak terkait,” tegasnya.

Ditempat yang sama Camat Medan Labuhan Arrahman Pane menjelaskan, pihaknya sudah lama menyurati masalah tersebut ke Pemko Medan. Namun sampai sekarang belum mendapat tanggapan. “Surat mengenai pergudangan ini sudah kita sampaikan satu tahun lalu dan informasi terkahir pembangunan jaln ini sudah masuk dalam anggaran 2019, ini,” katanya.

Terpisah, Anggota DPRD Medan, M Nasir yang turut hadir di sela – sela aksi itu, mengungkapkan, akses jalan itu sudah masuk dalam APBD Medan dengan nilai Rp9 miliar. “Kita selaku legislatif, akan mendorong kepada Pemko Medan untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur jalan ini,” ujar Nasir. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara (DJPb) meminta seluruh wali kota untuk segera menyusun peraturan daerah dalam rangka pengajuan anggaran dana kelurahan tahun anggaran 2019.

“Kalau nanti sudah diajukan, maka akan segera kita proses,” kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sumut, Bakhtaruddin kepada wartawan pada acara Hari Bakti Perbendaharaan 2019 yang digelar di aula kantor tersebut, Jl. P Diponegoro Medan, Senin (28/1) sore.

Kata dia, beberapa kelurahan di Sumut sejatinya akan mendapat dana kelurahan tersebut, seperti kelurahan di Kota Padangsidimpuan, Binjai, Sibolga, Tanjungbalai, Sibolga dan Medan.

“Tapi untuk Medan karena dari sisi fiskal sudah dianggap mapan, jadi sepertinya tidak dapat (dikucurkan). Pemerintah akan prioritaskan di kota lain yang masih membutuhkan,” katanya.

Bakhtaruddin mengakui, alokasi dana kelurahan memang tidak sebanyak dana desa yang sebelumnya dikucurkan. Pun begitu, besaran dana kelurahan juga tergantung kelurahan yang mengajukan permohonan dan memang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

“Saya kira tak sampai Rp1 triliun untuk di Sumut. Tidak sebesar dana desa tahun ini mencapai Rp4,4 triliun. Hanya saja pencairan (dana kelurahan) belum ada kami proses, karena kepala daerahnya belum mengajukan ke kita. Untuk itu kita dorong agar kepala daerah segera mengajukan proses pencairan anggarannya, agar bisa kami proses SPM-nya,” katanya.

Sebelumnya dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan 2019, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sumut bertekad terus meningkatkan sinergi baik dalam internal DJPb maupun dengan pihak-pihak eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas DJPb.

“Selain di internal, sinergi ini terus kita pupuk dengan berbagai unit pihak eksternal lainnya. Sinergi ini yang mampu membawa DJPb memperoleh berbagai pencapaian prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

Untuk Kanwil Sumut sendiri, Hari Bakti Perbendaharaan dirangkai dengan berbagai acara seperti nonton bareng (nobar) video kilas balik kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan dari tahun ke tahun. Kemudian nobar sambutan menteri keuangan dan sambutan Dirjen Perbendaharaan.

“Kita juga membuat Fokus Grup Diskusi (FGD) yang melibatkan pemda dan mitra kerja selama ini. Sesuai dengan tema FGD tersebut, kita ingin mengupayakan sinergi DJPb untuk kemakmuran negeri,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sebagai bagian dari keuangan, pihaknya terus menginstropeksi diri dalam hal menyalurkan anggaran tepat waktu kepada masyarakat.

“Alhamdulilah untuk Januari ini anggaran sudah kita salurkan. Baik dari APBN maupun dari APBD. Mulai dari 1 Januari lalu anggarannya sudah bisa dicairkan,” ucapnya.

Hanya saja yang menjadi kendala saat ini bahwa di pemerintah daerah anggarannya sering terlambat karena masih adanya proses “penggodokan” anggaran di dewan. “Padahal kalau sudah adanya kesepakatan. Awal tahun ini sudah bisa langsung ditransfer dan daerah langsung menjalankan programnya, sehingga tidak ada penumpukan program di akhir tahun,” ucapnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Wilayah perbatasan memang kerap terabaikan dari aspek pembangunan. Salah satunya seperti kerusakan di sepanjang Jalan Kelambir V, Lingkungan I Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia.

Iwan, warga setempat mengatakan, kondisi jalan Kelambir V Lingkungan I itu semakin rusak parah dan berlobang-lobang. Rusaknya jalan semakin parah dimulai adanya proyek pembangunan jalan tol Helvetia karena sering dilalui truk bertonase tinggi.

“Jalan kami ini tidak pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Medan. Apalagi kalau datang hujan, jalan jadi becek sering terjadi kecelakaan dan sepeda motor jatuh karena jalan licin,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/1).

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Maharani. Katanya, jalan berlubang dan rusak itu paling banyak dimulai dari Jalan Kelambir V simpang Gaperta Ujung sampai simpang LP Tanjung Gusta. “Inikan masih kawasan Kota Medan meski perbatasan Deliserdang. Tapi Pemko Medan tidak pernah memerhatikan warganya yang juga membutuhkan jalan bagus,” ucapnya.

Padahal, sambung dia, Pemko Medan hanya melakukan pembetonan jalan mulai simpang Jalan Asrama Medan sampai Gaperta Ujung. Sedangkan untuk perbaikan jalan selanjutnya yakni Jalan Kelambir V tidak dilakukan.

“Kami kira pembetonan itu sampai Jalan Kelambir V. Tapi ternyata cuma sampai Gaperta Ujung itu aja. Padahal Jalan Kelambir V sudah sangat parah, gak bisa dipilih lagi jalan yang bagus,” ungkapnya.

Belum lagi, kata dia, dikawasan Jalan Kelambir V ini ada pembangunan perumahan sehingga sering dilalui truk muatan berat yang membuat jalan semakin macet. “Ruas Jalan Kelambir V ini tidak lebar, jadi kalau sudah lewat truk besar pasti macet. Belum lagi kondisi jalan yang sudah rusak, sudah beberapa kali truk terbalik bahkan ada yang menabrak pintu pagar rumah warga,” tuturnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di beberapa kota besar sistem E-Tilang sudah diterapkan. Di Medan, sistem E Tilang ini belum berjalan.

Alasannya, sarana-prasarana yang mendukung terlaksananya sistem ini berjalan belum termiliki. Berbeda memang dengan kota besar seperti di Jakarta maupun Surabaya, yang sarana-prasaranya sudah mendukung.

“Kalau di pusat sudah, seperti di Jakarta dan Surabaya. Sistem E-Tilang sudah diterapkan di sana. Hal itu terjadi lantaran stakeholder terkait sudah berkomitmen untuk mendukung. Alhasil sarana dan prasarana juga sudah dimatangkan,” ujar Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Sumut Kombes Yully Kurniawan kepada Sumut Pos (29/1).

Kurang lebih satu bulan Yully berada di Medan menjabat. Dalam pengamatannya, Kota Medan belum memiliki sarana-prasaran yang boleh mendukung terlaksananya sistem. E-Tilang terse

Memang, kata Yully, persiapan menuju penerapan E-Tilang cukup kompleks. “Banyak memang yang harus disiapkan. Sistem E Tilang itu kan akan menindak pengendara yang melanggar lalu lintas ketika tertangkap kamera CCTV. Nah, harus dilakukan pengadaan CCTV dulu di sudut-sudut jalan. Salahsatunya itu. Kemudian kalau sudah ditilang kan harus ada pula yang mengantarkan ke rumah pengendara atau bagaimana nanti teknisnya kan perlu dibahas juga,” paparnya lagi.

Menurutnya, dengan penerapan E-Tilang, bakal meminimalisir kontak antara petugas dengan pengendara lalulintas yang melanggar aturan. “Jadi tujuannya untuk meminimalisir terjadinya suap dari pelanggar ke petugas, juga memaksimalkan kinerja personel lantas di lapangan mengawal tertibnya arus lalu lintas,” terang perwira berpangkat tiga melati emas ini.

Untuk di Sumut, khususnya Medan yang merupakan Kota terbesar ke 3 di Indonesia, Yully mengaku akan menjajaki bagaimana program E-Tilang ini bisa diterapkan.

“Saya akan coba untuk menjajakinya terlebih dulu. Karena program itu tidak akan bisa berjalan bila tidak didukung sarana-prasaranya seperti saya bilang tadi. Sehingga perlu komunikasi dengan stakeholder terkait, tidak bisa Ditlantas sendiri,” pungkasnya.

Menyoal bagaiman perilaku masyarakat di Sumut soal tertib berlalulintas. Yully pun bicara soal angka rata-rata kecelakaan lalulintas per harinya. Dari data yang mereka miliki, kondisinya saat ini rata-rata, sebanyak 6 sampai 7 orang per harinya di Sumut meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dari jumlah tersebut, kaum millenial atau yang berusia di antara 18 hingga 35 tahun yang terbanyak menjadi korbannya. “Dari data kita di tahun 2018 kemarin, Total jumlah korbannya, ada sekitar 2.000-an orang,” ungkapnya.

Untuk data milik Polri, jelasnya, per harinya terdapat 70 orang rata-rata yang meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas. Jumlah ini, sekitar 50-60% nya ialah juga merupakan kaum millenial. “Karenanya, untuk menekan angka ini, kita (Polri) mengadakan program millenial road safety festival, yang digelar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan ini, kepolisian memang ingin menekan angka kematian kaum millenial dalam berlalulintas. Sebab kata dia, kaum millenial inilah yang merupakan sosok penerus dari bangsa. “Karenanya kita berharap agar para orangtua, guru, maupun lingkungan baik disekolah dan dirumah dapat lebih berperan,” harapnya.

Jiwa muda yang dimiliki kaum millenial memang membuat kejiwaan mereka tergolong labil. Hal itu pun terimplementasikan dalam berkendara di jalan raya.

Untuk itu, tambahnya, kepolisian saat ini tengah gencar memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar mendorong rasa kesadaran kawula muda untuk berkendara. Selain juga guna mewujudkan Kamtibmas dan mencegah penyalahgunaan narkoba.

“Kita berharap terciptanya suasana tertib berlalulintas saat berkendara, yakni dengan menyiapkan diri dan kendaraan, serta mematuhi rambu lalulintas,” pungkasnya. (dvs/ila)

Duka mendalam dirasakan keluarga besar Riau Pos Grup atas meninggalnya General Manager (GM) Sumut Pos Grup, Goldian Purba, Minggu (27/1). Pada pemakamannya, rasa sedih dirasakan segenap keluarga besar, terutama keluarga yang ditinggal dalam prosesi pemakaman di Jambur Tamsaka Jalan Jamin Ginting, Selasa (29/1).

Selama meniti karir sebagai seorang jurnalis hingga dia menjadi seorang pimpinan, banyak pesan-pesan almarhum yang membekas. Terutama dalam memberikan semangat kepada rekan-rekan kerja dan bawahannya.

“Segenap keluarga besar Riau Pos Grup menyampaikan duka yang sangat dalam. Saya mewakili CEO pak Hendro Boroma, Komisaris pak Marganas Nainggolan, dan Dirut Zulmansyah menyampaikan salam duka kepada keluarga. Begitu juga pesan duka lainnya dari rekan-rekan dan mantan rekan sejawat yang pernah bersama-sama bekerja dengan almarhum,” ungkap Direktur Umum Sumut Pos Khadafi SE dalam prosesi pemakaman.

Kepada keluarga, istri dan anak-anak yang ditinggalkan, Khadafi berpesan agar tetap semangat. “Kami berharap almarhum. mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan. Kepada anak-anak mendiang harapan kami menjadi anak-anak yang berguna dalam kehidupan,” ungkapnya. Sementara itu, Pemimpin Perusahaan Sumut Pos, Valdesz Junianto dalam prosesi adat pemakaman itu mengisahkan bagaimana begitu terkejutnya dia ketika mendengar kabar kematian Goldian.

Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir dia masih bisa dalam keadaan sehat dan lancar berkomunikasi.

Valdes merasa, dengan kepergian Goldian, hilang satu teman kerja dan diskusi yang selama ini bersama-samanya dalam membesarkan Sumut.

“Sumut Pos berduka untuk kepergian bang Goldian. Hilang sudah teman saya untuk saling berdiskusi dan bekerja. Kami semula terkejut dengan kepergian beliau. Pada Hari Minggu (27/1) kemarin, menjadi hari yang begitu mengejutkan bagi saya,” ungkapnya. Ia mendoakan kepada Tuhan agar almarhum diampuni kesalahannya dan ditempatkan di tempat terbaik. “Semoga Tuhan melihat, mendengarkan. Tuhan Yesus mengasihi keluarga yang ditinggalkan. Semoga menjadi anak yang sukses dan dimuliakan,” tuturnya.

Menurutnya, di hari-hari terakhir Goldian, ia yang lebih banyak menjadi pelayan Tuhan, akan mendapatkan tempat yang begitu mulia di sisi Nya.

“Mengutip ayat Alkitab dari Mazmur 116, berharga kematian seseorang di mata Tuhan bagi orang yang percaya kepada Nya. Kami yakin abang ini berada di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhirnya, abang ini bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kepada keluarga yang ditinggal agar tabah,” sebutnya.

Duka mendalam juga dirasakan Keluarga Besar Posmetro Medan dan Metro Siantar. “Almarhum merupakan sosok yang enak diajak bicara dan tukar pikiran. Kami sering bicara dan tukar pikiran,” ujar General Manager (GM) Posmetro Medan Maranatha Tobing.

Maranatha Tobing menceritakan bahwa belakangan ini dia sering komunikasi dengan Bang Goldian. Almarhum mengaku sedang membuat pot bunga di rumah. “Dia mengaku akan menempatkan pot bunga itu pada makam orangtua di Berastagi. Saya tidak menyangka, dia duluan pergi bertemu Bapa di Surga,” ucap Tobing.

Sedangkan Pimpinan Umum Metro Siantar, Pandapotan Sialagan mengaku, Keluarga Besar Metro Siantar mengaku sangat kehilangan sosok Goldian Purba. Pasalnya, Goldian Purba memiliki sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari Metro Siantar. “Goldian Purba merupakan orang yang ikut membidani lahirnya Metro Siantar. Jadi, kami tidak akan melupakan peran almarhum dalam membesarkan Metro Siantar,” pungkasnya. (dvs/azw)