MEDAN, SUMUTPOS.CO – Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang berlangsung Kamis (17/1), memberikan penilaian di kubu masing-masing, baik kubu Probowo maupun Jokowi.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumut Jokowi-Ma’ruf, Ivan Iskandar Batubara menilai, pernyataan penutup Capres dan Cawapres 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam debat pertama tersebut, dengan menyebut bahwa mereka berdua tidak terjebak masa lalu, memberikan poin penting bagi TKD Sumut.

“Closing statement Pak Jokowi itu bagus sekali. Beliau menyebut kami tidak punya beban masa lalu, jadi lebih mudah bekerja. Dan itu poin penting, biasanya kan di eksekutif itu selalu kompromi. Jadi kalau presiden punya beban masa lalu, agak susah untuk menggolkan Undang-undang,” kata Ivan Iskandar Batubara menjawab Sumut Pos soal pandangan pihaknya terhadap performa Jokowi-Ma’ruf pada debat pertama Pilpres 2019.

Menurut dia, secara keseluruhan, penampilan Jokowi-Ma’ruf dalam debat pertama sudah bagus. Pihaknya optimis jawaban-jawaban Jokowi-Ma’ruf dapat memberi pandangan bagi pemilih rasional yang hingga kini belum menentukan pilihan.

“Contohnya, kita bisa melihat bagaimana pemahaman dan komitmen masing-masing paslon tentang korupsi. Yang satu bilang kalau cuma sedikit gak apa-apa. Tapi kalau Pak Jokowi-Ma’ruf bilang korupsi ya tetap korupsi. Bagaimana penegakan hukum tetap berjalan tanpa ada intervensi,” katanya.

Kemudian, sambung Ivan, soal penegakkan hukum Capres dan Cawapres 02, sangat jelas perbedaan pendekatan yang dilakukan. Disebutnya bahwa Prabowo-Sandi sibuk fokus pada pembuatan badan legislasi hukum, padahal itu merupakan otoritas yudikatif.

“Kan jelas beda-beda fungsinya. Antara legislatif, eksekutif dan yudikatif meski harus tetap sama-sama bergerak. Hanya saja badan legislasi tadi perlu dibuat tapi kan harus ada persetujuan DPR. Jadi kelihatan jam terbang Pak Jokowi pada segmen ini yang begitu menguasai masalah,” katanya.

Termasuk, soal terorisme atas jawaban yang disampaikan Ma’ruf Amin, menurut Ivan cukup memuaskan walau diawal mendapat penilaian rendah dari penonton. “Beliau bilang kalau masalahnya salah pemahaman agama, ya luruskan. Kalau masalahnya ekonomi, ya disejahterakan. Jadi keduanya memperlihatkan bukan sekadar harus pandai berorasi, tapi lebih kepada solusi dari setiap permasalahan,” pungkasnya

Prabowo Tenang

Sedangkan Perwakilan TKD Sumut Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi, Yahdi Khoir Harahap memuji Capres Prabowo yang lebih tenang menjawab pertanyaan maupun memberikan komentar pada debat tersebut.

“Penampilan Pak Prabowo sangat bagus dan memuaskan. Dia tenang menyampaikan pokok-pokok pikirannya dengan jelas dan lugas, gak ngawur ke sana-kemari,” ujar Yahdi.

Yahdi mengatakan, pihaknya ada mencatat beberapa kali Jokowi justru menyerang Prabowo. Salah satunya saat bertanya soal meloloskan caleg koruptor, di mana sebagai Ketua Umum Gerindra, di mana Jokowi menyebut Prabowo yang menandatangani persetujuan caleg tersebut untuk berkontestasi.

“Untungnya, Pak Prabowo tidak terpancing dan tetap tenang,” ujar Ketua PAN Sumut ini.

Ia tak sependapat dengan penilaian Ivan Batubara, yang menilai jawaban Prabowo-Sandi cenderung tidak solutif atas tema debat. Khoir menyebut, justru yang sering tidak relevan jawaban dari Jokowi. Pihaknya juga mengamini, sebagai penantang, wajar bila Prabowo-Sandi memberi pernyataan berandai-andai atas program kerja mereka.

“Kalau penantang di mana-mana masih cerita baru, mau dan akan melaksanakan. Namanya penantang, pastilah korektif, memberi solusi dan baru mau melakukan kebaikan karena dia belum pernah berkuasa. Kemudian, Pak Jokowi juga tidak ada bicara solusi. Kalau boleh jujur kita menilai, banyak pertanyaan dan jawaban yang disampaikan Jokowi tapi tidak relevan,” katanya.

Diakui pihaknya bahwa dalam debat pertama tidak ada disinggung Prabowo dan Sandi soal kelanjutan kasus hukum Novel Baswedan. Padahal sebagai penantang, Prabowo-Sandi penting untuk menyampaikan hal itu sehingga masyarakat tahu kepastian kasusnya.

“Kami akan sampaikan masukan ini kepada TKN dan BPN Prabowo-Sandi. Betul memang kasus Novel ini terlupa untuk disampaikan. Dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain oleh tim kenapa hal tersebut tidak disampaikan. Kita akan kasih masukan soal ini,” pungkasnya.

Positif Bagi PDIP dan Gerindra

Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) H Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan, debat Capres dan Cawapres tersebut diprediksikan akan berdampak positif dengan peroleh suara yang baik bagi Partai Gerindra dan PDI-P.

Dadang mengatakan, pertarungan antara Prabowo Subianto dan Sandi Solahuddin Uno dengan calon dari petahanan Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan kontribusi mendongkrak suara khususnya untuk Gerindra dan PDI-P sendiri.

Yang pertama itu tentunya partai penguasa PDI Perjuangan. Kedua Gerindra sebagai partai pengusung Presiden di 2019 ini, yang akan mendapat limpahan suara dari para pendukung Prabowo,” kata Dadang kepada wartawan di Medan, Jumat (18/1) siang

Bahkan Dadang menilai, sangat memungkinkan Gerindra bisa memenangkan Pemilu 2019, khususnya di Sumut. Apalagi jika pergerakan itu didukung oleh mesin partai yang optimal.

“Syaratnya optimal. Tapi kalau hanya sekadar mengunggulkan dan bersandar kepada figuritas Prabowo saja tanpa diupayakan dengan sungguh-sungguh secara optimal dari para promotor, saya kira itu akan sia-sia,” jelas Dosen FISIP USU itu.

Dadang menilai, ada perbedaan elektabilitas partai dengan elektabilas mesin partai. Untuk itu, perlu ada kesolidan yang dilakukan para kader politik kedua partai tersebut, agar partainya menjadi juara dalam Pemilu 2019 ini. “Kuncinya, mesin partai harus bekerja secara optimal tanpa tergantung oleh elektabilitas partainya agar dapat memenangkan pemilu di 2019 ini,” pungkas Dadang. (prn/gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pemindahan Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis ke lahan eks Rumah Sakit (RS) Tembakau Deli Jalan Putri Hijau dinilai masih kurang strategis. Disarankan, sebaiknya Balai Kota dipindah ke eks lahan Bandara Polonia yang dinilai lebih strategis dan lebih oke.

Pengamat Tata Kota, Rafiandi Nasution mengatakan, Pemko Medan diminta melakukan negosiasi atau mengajukan kembali untuk eks lahan Bandara Polonia. Sebab, lahan tersebut sangat luas, strategis dan cocok menjadi kantor pemerintahan.

“Kenapa gak pindah di eks lahan Bandara Polonia saja? Di sana sangat strategis sekali dan cocok untuk kantor pemerintahan. Apalagi, belum dimanfaatkan dengan maksimal. Lihat saja sekarang, dibiarkan begitu saja dan belum ada perubahan,” ujar Rafiandi.

Menurut Rafiandi, nilai strategis eks lahan Bandara Polonia karena lalu lintasnya tidak begitu padat seperti kantor wali kota yang sekarang. “Lalu lintasnya tidak terlalu produktif. Kalau soal pengamanan, sudah tidak diragukan lagi dan kemungkinan terjamin karena berada di dekat kawasan TNI AU,” kata Rafiandi.

Disinggung lahan eks Bandara Polonia sudah ditetapkan sebagai Pangkalan Udara, Rafiandi menyebutkan hal itu hanya persoalan negosiasi saja. “Ini kan persoalan negosiasi. Buktinya, bisa dibangun kok ruko-ruko CBD Polonia, perumahan elit seperti Malibu Indah dan lainnya di sana. Tapi, kenapa pemerintah daerahnya sendiri (Pemko Medan) selaku penguasa wilayah tidak bisa, dan ini menjadi pertanyaan besar, ada apa,” ujarnya.

Rafiandi menuturkan, pihak TNI AU semestinya lebih menghargai pemerintah daerahnya yakni Pemko Medan ketimbang swasta atau pengusaha. Sebab, lahan itu akan dijadikan pusat pemerintahan kota. “Jadi, ini kan tinggal kemampuan komunikasi atau koordinasi pemangku jabatan di Medan, bisakah mengatasinya,” tutur Rafiandi.

Rafiandi menyebutkan, untuk rencana pemindahan ke lahan eks RS Tembakau Deli dinilainya kurang tepat. Sebab, bakal menambah deretan daftar titik kemacetan panjang di kota ini. “Tidak pas kalau di sana (eks RS Tembakau Deli), sekalipun lahannya luas dibanding yang lama. Karena, ketika ada acara besar pada hari kerja di Hotel JW Marriot maka terjadi kemacetan antrean kendaraan,” pungkas RS Tembakau Deli.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengaku bahwa rencana pindah ke eks lahan Bandara Polonia batal dilakukan. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2007, bahwasanya ditetapkan sebagai Pangkalan Udara.

Karena itulah, kata Akhyar, Pemko Medan mencari lagi lahan baru yang kosong dan strategis, salah satunya eks lahan RS Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau. “Sudah keluar aturannya dari presiden, lahan itu (eks Bandara Polonia) menjadi Pangkalan Udara,” ujarnya.

Kata dia, untuk eks lahan RS Tembakau Deli masih menunggu persetujuan Menteri BUMN. Diharapkan dapat disetujui, sehingga bisa dibangun dan pindah. “Kita sudah bolak-balik ajukan, tetapi belum disetujui. Makanya, kita ajukan lagi dan mudah-mudahan disetujui,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ritonga mengatakan, pihaknya meyakini bisa saja dilakukan negosiasi kembali untuk bermohon agar dicabut Perpres Tahun 2001 tersebut. Namun, butuh waktu lama dan tidak mudah. “Prosesnya memakan waktu dan tidak mudah untuk meminta agar lahan eks Bandara Polonia menjadi Kantor Wali Kota Medan. Lain halnya dengan lahan eks RS Tembakau Deli, hanya tinggal menunggu persetujuan Menteri BUMN dan proses administrasi,” kata Irwan Ritonga.

Irwan menyebutkan, lahan eks RS Tembakau Deli cukup luas sekitar 3 hektare. Sedangkan lahan kantor yang sekarang hanya 1 hektare. “Dua kali lipat luasnya. Jadi, bisa dibangun beberapa kantor OPD. Lahan yang lama juga dibangun perkantoran Pemko Medan,” pungkas Irwan Ritonga. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk proyek pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Kota Medan, menjadi kendala utama. Sebab, suntikan dana yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat nantinya sebesar Rp10 triliun tidak cukup. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan meminta bantuan dana tambahan Rp2,5 miliar.

Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan dalam proyek ini hanya Rp10 triliun. Pemko Medan tidak akan sanggup membangun proyek angkutan massal ini.

Sebab, kemampuan fiskal Kota Medan tidak cukup untuk mencicil kewajibann

yang harus dibayar dalam skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Makanya, kita meminta kepada pemerintah pusat jangan hanya Rp10 triliun bantuan yang diberikan tetapi ditambah,” kata Wiriya yang dihubungi, kemarin.

Menurut dia, Pemko Medan sedang mengajukan kembali penambahan bantuan anggaran untuk proyek tersebut, paling tidak Rp2,5 triliun lagi. “Sudah kita ajukan dan sedang dalam proses. Kita berharap dan mudah-mudahan disetujui,” kata Wiriya.

Diutarakan Wiriya, Pemko Medan tidak mau menggadaikan APBD untuk proyek tersebut. Sebab, pembiayaan rolling stock atau sarana dan prasarana kereta api dan pendukungnya terlalu tinggi. “Pembiayaan (rolling stock) pokoknya harus pemerintah pusat yang membiayai. Kalau Pemko Medan tidak mampu,” tuturnya.

Wiriya mengaku, kalau kendala anggaran sudah diputuskan dan teratasi, maka selanjutnya masuk ke tahap transaksi. “Proses pengkajian proyek ini sudah hampir final, hanya tinggal struktur pembiayaannya saja. Kalau sudah menemukan solusi, tentu akan segera ditenderkan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Sumut, Agustinus Panjaitan mengatakan, menurut hitung-hitungan Kementerian Keuangan, fiskal Kota Medan mampu menyicil Rp220 miliar per tahun. Sementara yang harus ditutupi lebih dari itu, sekitar Rp400 miliar lebih kepada Badan Usaha Pelaksana Usaha (BUP), karena proyek ini diberlakukan skema KPBU.

“Setelah proyek berjalan, Kota Medan memiliki kewajiban mencicil kepada BPU sekitar Rp400 miliar lebih. Ini yang menjadi masalah karena kemampuan fiskal mereka tidak sanggup menutupi cicilan ke BUP pemenang tender. Apalagi, kalau mengandalkan hanya dari tarif penumpang saja,” ujarnya.

Ia menyebutkan, hasil studi sementara yang dilakukan, untuk membangun prasarana rel saja diperlukan biaya Rp10 triliun. Kemudian, untuk membeli sarana kereta api Rp2,4 triliun. Lalu, untuk bus sebagai fider (pengumpan) Rp1 triliun. Jadi totalnya sekitar Rp13,4 triliun anggaran yang dibutuhkan. “Sisa yang Rp3,4 triliun inilah yang harus kita tender dan cari, karena pusat cuma bantu Rp10 triliun saja,” pungkasnya. (ris)