MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim pelatih PSMS langsung bergerak cepat menyusutkan jumlah pelamar PSMS dari non liga yang mencapai 400an. Selama dua hari seleksi sejak Rabu (16/1), Abdul Rahman Gurning beserta asistennya menyusutkannya menjadi 55 nama sementara.
55 nama ini akan kembali menjalani seleksi, Jumat (18/1) dan kemungkinan akan ada penyusutan lagi sebelum nantinya mereka akan menjalani seleksi tahap berikutnya, Senin (21/1) bersama para pemain dari klub Liga 2.
“Hari ini kami sudah kerucutkan peserta seleksi setelah melakukan rapat untuk mengumumkan nama-namanya yang lolos sementara,” kata Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning usai memimpin latihan di Kebun Bunga, Kamis (17/1).
Gurning belum bisa membeberkan berapa banyak pemain yang akan dipilih. Setidaknya, jumlah peserta seleksi yang membludak sudah dikerucutkan. Artinya mereka tinggal memilih pemain yang sudah tercantum dalam catatan setiap tim pemantau.
“Kami belum bisa pastikan ada berapa banyak yang lolos. Karena ini akan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Misalkan si A pilih A kemudian banyak yang menilai dia bagus yang lolos,” tambahnya.
Lanjut Gurning, pemain yang lolos tersebut, nantinya akan kembali menjalani proses seleksi tahap berikutnya. Pemain yang akan digabungkan dengan pemain Liga 2 menjalani proses seleksi kembali. “Nah pemain yang lolos ini nanti akan lanjut menjalani seleksi dengan pemain Liga 2. Rencananya nanti hari Senin seleksinya,” katanya.
Gurning pun senang karena baru kali ini dirinya ditunjuk sejak awal musim. urning sebelumnya juga sempat membesut PSMS di ISC B 2016 selama setengah musim dan pernah menangani PSMS tahun 2013 saat masa dualisme kompetisi.
“Baru ini aku pegang PSMS dari awal. Dari tahun berapa itu PSMS degradasi, itu bukan dari awal saya pegang, dan bukan saya yang cari pemain,” lanjutnya.
“Kalau dikatakan beban pasti adalah, tapi tekad, kita tertantang inilah saatnya,” ujarnya.
Sementara Asisten Pelatih PSMS, Edy Syahputra mengatakan para pemain yang terpilih sementara ini merupakan hasil seleksi. “Buat yang enggak terpilih jangan ada pikiran aneh-aneh kita disini. Semua transparan. Yang terpilih jangan jemawa karena akan seleksi dengan pemain liga. Yang terpilih sementara wajib datang Jumat pukul tiga sore,” beber Edy.
Dari nama-nama yang lolos sementara terdapat beberapa nama yang tidak asing dan pernah berkompetisi di liga. Tercatat nama-nama seperti Bayu Anggara yang pernah memperkuat Persegres. Namun dirinya terakhir memperkuat klub Liga 3. Selain itu ada Egas Adasi yang pernah memperkuat 757 Kepri dan jebolan PON Sumut, Yogya Kusnanda, Muhammad Hari Nasution (PSDS), dan lainnya. (don)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menilai salah satu penyebab korupsi di Indonesia karena gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kepala daerahnya masih rendah. Untuk itu, ia menawarkan gaji tinggi untuk mencegah korupsi Sebaliknya, Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, gaji dan tunjangan ASN sudah cukup besar. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan melakukan korupsi.
Prabowo Subianto awalnya mengatakan, pihaknya bakal mensejahterakan aparat penegak hukum (APH) agar tidak tergoda perilaku koruptif. Dia menilai, kecukupan materi dapat menekan praktif koruptif.
“Kami ingin menyelesaikan dari mulainya masalah, adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang mengambil keputusan,,” kata Prabowo saat memaparkan visi-misi dalam debat sesi pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
Mantan Danjen Kopassus ini menyebut, mensejahterakan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi dapat mengurangi massifnya praktik koruptif. “Sehingga dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan kolektor atau yang akan menggembok,” ucapnya.
Oleh karena itu, untuk mensejahterakan masyarakat dan aparat penegak hukum ini, negara harus mampu menguasai sumber ekonomi. Dia pun berjanji akan memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat
“Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Itu strategi utama kita, kita bisa mendapatkan kepastian hukum, bukan hukum untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja,” pungkasnya.
Jokowi: Birokrasi Ramping
Namun Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), membantah pendapat itu . “Saya tidak setuju yang disampaikan Pak Prabowo, karena kita tahu gaji ASN sudah cukup, ditambah dengan tunjangan kinerja itu besar,” ujar Jokowi dalam debat perdana pilpres 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai perampingan birokrasi menjadi salah satu kunci penanggulangan korupsi. Ditambah dengan transparansi rekrutmen ASN, serta penempatan kerja sesuai dengan prestasi dan kompetensinya.
“Menurut saya perampingan birokrasi, rekutmen putra-putri terbaik bangsa, dan mutasi jabatan sesuai dengan prestasi, rekam jejak,” jelasnya.
Jokowi mengatakan, strategi untuk menekan politik biaya tinggi di Indonesia adalah dengan rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Tak hanya untuk pejabat politik, Jokowi mengatakan rekrutmen yang transparan dan akuntabel ini juga perlu diterapkan di seluruh lini, termasuk pemerintahan.
Dengan rekrutmen yang transparan, akuntabel dan tanpa nepotisme itu, Jokowi menyampaikan, akan diperoleh putra-putri terbaik bangsa baik di politik maupun pemerintahan. Jokowi lantas menyampaikan, pemerintah saat ini sudah menerapkan rekrutmen transparan dan akuntabel, misalnya untuk CPNS.
Bahkan, Presiden ke-7 RI itu menceritakan putrinya sendiri, yakni Kahiyang Ayu tidak lolos tes CPNS. Itu menegaskan bahwa tidak ada nepotisme dalam rekrutmen pegawai pemerintah.
“Sekarang sudah kita lakukan, contoh rekrutmen ASN kita dilakukan secara terbuka. Semuanya bisa cek. Hasilnya bisa dicek. Anak saya tidak bisa diterima karena memang tidak lulus,” katanya dalam debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, pemilihan pejabat politik ataupun pemerintah harus didasarkan pada kompetensi. Bukan berdasarkan kemampuan finansial, bukan juga nepotisme.
“Oleh karena itu, untuk pejabat, birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar jelas,” ucapnya.
Sebelumnya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi-misi mereka dalam debat perdana pilpres 2019, Kamis (17/1) malam. Jokowi mengatakan, visi mereka adalah Indonesia Maju.
“Visi kami adalah Indonesia Maju. Kami menawarkan optimisme dan Indonesia yang berkeadilan. Saya ingin Indonesia semakin maju, semakin demokratis. Semakin modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik,” ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Menurut Jokowi, menuju Indonesia yang semakin demokratis dan modern bukan hanya pemenuhan terhadap hak sipil dan politik. Tetapi ada hak-hak yang lain, misalnya pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.
“Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tapi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia,” katanya.
Prabowo Bilang Penegakan Hukum Tak Adil
Sedangkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menyinggung urusan penegakan hukum dalam debat pertama. Menurutnya ada ketidakadilan dalam penegakan hukum kepada warga negara.
Termasuk dalam kebebasan menyampaikan pendapat dan pilihan dianggapnya belum memenuhi unsur keadilan. Terutama bagi kalangan yang levelnya di bawah.
“Sebagai contoh kalau ada kepala daerah yang dukung paslon 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi, ada kepala desa mendukung kami itu ditangkap. Jadi, itu tidak adil,” ujar Prabowo dalam debat perdana Pilpres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1).
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (Sandi) juga berbicara tentang kepastian hukum di Indonesia. Sandi menyebut, kepastian hukum ini dapat menyelesaikan masalah minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia.
“Negeri ini yang kaya ini masih menyisakan masalah lapangan pekerjaan yang susah, karena ketidakpastian hukum,” kata Sandi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, jika Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019 maka pihaknya akan membuka seluasnya lapangan kerja. “Ini untuk menghadirkan rasa keadilan hari masyarakat, karena masih banyak mengeluh itu PR kita,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan ketidakadilan penegakan hukum ini. Dia meminta agar semuanya diselesaikan melalui aturan hukum yang berlaku, bukan saling tuduh.
“Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita negara hukum, kalau ada bukti, sampaikan saja ke aparat hukum,” timpal Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar kubu Prabowo tidak terburu-buru menyampaikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Supaya tidak terjadi penyebaran hoax.
Dalam hal ini, Jokowi menyinggung kasus Ratna Sarumpaet ketika mengaku dianiaya, tapi setelah ditelusuri didapati fakta ternyata itu hanya hoax.
“Jangan grusah-grusuh, misalnya Jurkam Prabowo, katanya dianiaya, kemudian konpers akhirnya apa yang terjadi, ternyata operasi plastik,” pungkasnya. (jpg)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
LAHAN: Lahan eks RS Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau. Kantor Wali Kota Medan diwacanakan pindah dari Jalan Balai Kota ke lahan eks RS Tembakau Deli.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS LAHAN: Lahan eks RS Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau. Kantor Wali Kota Medan diwacanakan pindah dari Jalan Balai Kota ke lahan eks RS Tembakau Deli.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pemindahan Kantor Wali Kota Medan dari Jalan Balai Kota ke lahan eks Rumah Sakit (RS) Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau, mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Medan. Namun mereka meminta, kantor lama jangan dijual atau dialihkan ke tangan pihak ketiga.
“Kita setuju Kantor Wali Kota dipindah. Tapi apabila jadi pindah, lahan lama jangan dijual kepada pihak swasta untuk kepentingan bisnis. Kalau sampai itu terjadi, dewan pasti menolak keras karena aset pemerintah dijual,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, kepada Sumut Pos, Kamis (17/1) Ia mengatakan, lahan yang lama diharapkan bisa dibangun untuk kepentingan publik. Misalnya, jadi kantor OPD atau dijadikan taman untuk tempat rekreasi kecil.
“Pemindahan kantor Pemko Medan harus ke lokasi yang representatif. Artinya, melalui kajian mendalam dan diharapkan dapat menghimpun seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas yang ada. Dengan kata lain, dinas-dinas tidak jauh dari kantor wali kota. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses,” tuturnya.
Menurut Salman, lahan Balai Kota yang sekarang ini memang sempit. Ketika terjadi unjuk rasa dengan jumlah massa yang besar, lalu-lintas di Jalan Kapten Maulana Lubis sering lumpuh dan arus lalu-lintas terpaksa dialihkan.
“Kantor yang baru harus dapat menampung jumlah demonstran yang cukup banyak, sehingga tidak melumpuhkan arus lalu-lintas. Kalau lahan yang baru tetap sama membuat kemacetan saat terjadi demo, kantor tidak perlu dipindah. Lebih baik tetap yang sekarang saja,” ucapnya.
Tentang ide untuk membangun ulang kantor yang sekarang secara vertikal, Salman kurang setuju. Menurutnya, lahan kantor sekarang memang tidak memadai lagi.
Senada, Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli menyatakan, kantor wali kota yang sekarang selayaknya dipindahkan. Sebab lahannya sempit sehingga tidak cukup bagi masyarakat yang masuk untuk parkir.
“Makanya, diberlakukan staf dan honorer tidak boleh bawa mobil pribadi. Dengan begitu, ketika masyarakat datang bisa parkir,” ujar anggota dewan yang akrab dipanggil Nanda ini.
Oleh karena itu, ia mendukung agar pusat kantor pemerintahan di Medan berpindah ke tempat yang juga strategis. Selain itu, lahannya juga lebih luas dari yang ada saat ini. “Jangan pula pindah ke lahan yang sempit, apalagi kurang strategis,” ucapnya.
Bergulir sejak 10 Tahun Lalu
Terpisah, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan bahwa rencana tersebut bukan baru digulirkan. Melainkan sudah beberapa tahun sebelumnya.
“Sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Awalnya, mau ke lahan eks Bandara Polonia karena berpindah ke Kualanamu (Deliserdang),” akunya.
Ternyata, rencana pindah ke eks lahan bandara batal dilakukan. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2007, bahwasanya ditetapkan sebagai Pangkalan Udara. “Kita sudah cari lagi lahan yang kosong dan strategis, salah satunya eks lahan RS Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau,” ujarnya.
Akhyar mengatakan, ditargetkan secepatnya bisa dapat lahan baru. Namun untuk eks lahan RS Tembakau Deli, Pemko masih menunggu persetujuan Menteri BUMN. “Kita sudah bolak-balik ajukan, tetapi belum disetujui. Makanya, kita ajukan lagi,” ucapnya.
Ia menyatakan, alasan pemindahan kantor Walikota, karena kondisi luas lahan terlalu kecil dengan dinamika kota yang terus berkembang sekarang ini. Apalagi, kantor SKPD jaraknya cukup jauh sehingga membangun koordinasi menjadi lama atau memakan waktu.
“Kita berkeinginan di lahan yang baru nantinya, tidak hanya kantor wali kota saja tetapi SKPD juga dibangun. Kalau yang sekarang, tempatnya tidak memungkinkan lagi. Bahkan, sekalipun dibangun vertical, akan berdampak terhadap lalu lintas yang menjadi semakin padat,” paparnya.
Pengamat: Cari Lahan Lain
Pengamat tata kota, Rafiandi Nasution menilai, rencana pemindahan Kantor Walikota Medan ke lahan eks RS Tembakau Deli, kurang tepat. Sebab bakal menambah deratan daftar titik kemacetan panjang di kota ini.
“Tidak pas kalau di sana, sekalipun lahannya lebih luas dibanding yang lama. Karena ketika ada acara besar pada hari kerja di Hotel JW Marriot, akan terjadi kemacetan antrian kendaraan yang masuk,” katanya.
Untuk itu, Rafiandi menyarankan Pemko mencari lahan yang lain. Atau sekalian di pinggir kota guna mendorong pusat pertumbuhan baru.
“Masih banyak lahan yang lain. Pemko pasti tahu itu, karena merupakan wilayahnya. Kalau di pinggir kota, cari lahan yang baru dan pertumbuhannya kurang. Dengan begitu, ketika kantor baru dibangun, maka pasti berdampak positif. Misalnya harga tanah menjadi naik, potensi ekonomi masyarakat jadi lebih berkembang. Hal-hal seperti itu patut dipertimbangkan dan harus ada survei kebutuhan masyarakat yang menjadi bagian penting. Artinya, perspektif membangun kantor pemerintahan ini apakah tetap di pusat kota atau di pinggir,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, keberadaan Balai Kota yang sekarang memang sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan lagi. Terlebih keberadaannya melanggar aturan, karena terletak di pinggir sungai. “Bagaimana mau menerapkan hukum yang baik, tapi kalau kantor pemerintahannya sendiri melanggar aturan? Makanya memang harus dipindahkan,” cetusnya.
Tak hanya itu, sebut dia, Balai Kota saat ini bisa dibilang sudah kuno atau ketinggalan zaman model dan fasilitasnya. “Kantor yang sekarang ini, seharusnya model untuk kantor kecamatan. Lahan parkir sempit, lift juga begitu dan lainnya,” ujarnya.
Pun begitu, Rafiandi mengatakan, wacana yang digulirkan ini memungkinkan adanya dugaan lahan yang lama berpindah ke pihak ketiga. Apakah dibangun hotel, mal dan pusat bisnis lainnya, dugaan ini memungkinkan. “Kita kan enggak tahu di balik ini semua. Jangan-jangan mau diberikan ke swasta. Jadi perlu disampaikan secara detail,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ritonga menambahkan, adanya dugaan lahan yang lama mau dijual ke swasta dipastikan tidak benar. “Jika sudah berpindah ke tempat yang baru, maka lahan yang lama tetap menjadi aset negara. Rencananya mau dibangun kantor SKPD, tapi lihat kebutuhan nantinya,” imbuhnya. (ris)
KBERPELUKAN: Pasangan Capres, Jokowi dan Prabowo saling berpelukan usai mengikuti debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
KBERPELUKAN: Pasangan Capres, Jokowi dan Prabowo saling berpelukan usai mengikuti debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno tadi malam. Meski demikian, debat yang diadakan di Hotel Bidakara itu berlangsung lancar. Bahkan, diakhiri dengan suasana keakraban kedua paslon.
ADA empat tema besar yang menjadi materi debat. Yakni, hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme. Kedua paslon memaparkan program unggulan masing-masing di empat bidang tersebut. Namun, beberapa isu besar aktual malah tidak disebut. Misalnya, kasus penyiraman air keras dengan korban penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sudah lebih dari 600 hari kasus tersebut tidak terungkap. Kasus besar lain yang tak disinggung, antara lain, korupsi Bank Century hingga penculikan aktivis.
Yang tampak dalam debat adalah aksi saling sindir. Misalnya, saat Prabowo mempersoalkan seorang lurah di Mojokerto yang diproses hukum gara-gara mendukung dirinya dan Sandi. Padahal, beberapa kepala daerah yang terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf tidak pernah dipersoalkan oleh aparat hukum.
Mendapat serangan itu, Jokowi membalas. Dia meminta Prabowo tidak main tuduh. Jokowi mengatakan, jika memang ditemukan pelanggaran, bukti-bukti harus ditunjukkan dan kasus itu dilaporkan kepada aparat hukum. “Jangan menuduh,” tegas Jokowin
Sebaliknya, Jokowi balas menyentil mantan pendukung Prabowo-Sandi yang menebar hoaks. “Mengaku dipukuli hingga babak belur, tapi ternyata habis operasi plastik,” kata Jokowi, lantas tersenyum.
Suasana makin panas saat Sandiaga menyampaikan bahwa seorang nelayan di Karawang yang bernama Najib mengalami persekuasi dan kriminalisasi. Dia mempersoalkan aspek penegakan hukum di era Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, Jokowi menolak pernyataan Sandiaga. “Pak Sandi menuduh lagi. Kalau benar ada persekusi, laporkan. Saya akan tindak tegas pelakunya,” kata Jokowi. Sandi menolak disebut menuduh. “Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh, saya hanya menyampaikan aduan warga,” jawab Sandi.
Di sesi tanya jawab, Jokowi juga menyebut Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo sebagai partai yang memiliki caleg mantan koruptor terbanyak, yakni enam orang. Data tersebut pernah dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Padahal, Prabowo sering mengampanyekan antikorupsi. Mendapat pertanyaan menohok itu, Prabowo bermaksud menyela.
Dia mengangkat tangan sambil bertanya kepada moderator, “Boleh saya menanggapi sekarang?” “Tidak boleh,” jawab Ira Koesno, moderator debat. Spontan, Prabowo berjoget kecil saat mendengar jawaban Ira. Sandiaga menimpali aksi kocak itu dengan memijit pundak Prabowo dari belakang, seperti ingin menenangkan.
Bagaimana Ma’ruf? Pada sesi pertama, ketua MUI itu tidak bicara banyak. Saat masih ada sisa waktu, dia hanya mengiyakan pernyataan Jokowi. “Cukup. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi,” ucapnya, lantas tersenyum. Namun, saat tema terorisme, Ma’ruf menjawab sesuai durasi yang disediakan. Dia mengatakan, MUI telah menegaskan bahwa terorisme bukan Islam. “Terorisme itu juga bukan jihad,” ucap dia.
Pada sesi penutup, kedua paslon juga tidak mau mematuhi permintaan moderator untuk saling mengapresiasi. Masing-masing memilih melontarkan pernyataan promotif untuk meyakinkan bahwa mereka layak dipilih. Jokowi hanya menggunakan separo waktu, sedangkan Prabowo sedikit melewati waktu.
Meski demikian, setelah masing-masing melontarkan kalimat penutup, terlihat suasana akrab. Jokowi dan Ma’ruf mendatangi Prabowo dan Sandiaga. Jokowi dan Prabowo berpelukan hangat. Keduanya menyunggingkan senyum yang lebar, bahkan tertawa. Prabowo terlihat mengguncang-guncang pundak Jokowi sambil tertawa. Sementara itu, Sandiaga berkali-kali mencium tangan Ma’ruf.
Selain aksi saling sindir, kedua paslon memaparkan program unggulan masing-masing. Bedanya, Jokowi lebih berfokus membenahi sistem. “Melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem, manajemen hukum yang baik, dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki,” terangnya.
Sementara itu, Prabowo memilih berfokus pada peningkatan kesejahteraan para penegak hukum. “Kita harus gaji tinggi mereka,” ujarnya. Karena itu, dia dan Sandiaga akan menguasai lebih banyak sumber pendapatan negara sehingga ada anggaran yang cukup untuk menggaji aparat hukum.
Jokowi menjanjikan rencana penggabungan fungsi-fungsi legislasi. “Kami gabungkan dalam pusat legislasi nasional. Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Nanti daerah-daerah juga wajib berkonsultasi kepada pusat legislasi nasional bila hendak membuat regulasi. Dengan begitu, tidak sampai tumpang-tindih dengan regulasi di atasnya. Kemudian, untuk penegakan hukum dan HAM, Jokowi memilih untuk memersuasi masyarakat agar tidak ragu buat melapor bila mendapat diskriminasi. Untuk program lain, dia menjanjikan aparat penegak hukum benar-benar paham urusan HAM. Setiap SOP penindakan harus mempertimbangkan HAM. (byu/far/bay/c11/oni)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO: Warga Sari Rejo saat berdemo di Kantor BPN Medan, menuntut dikeluarkannya sertifikat tanah yang mereka diami, Kamis (17/1).
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEMO: Warga Sari Rejo saat berdemo di Kantor BPN Medan, menuntut dikeluarkannya sertifikat tanah yang mereka diami, Kamis (17/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski ratusan masyarakat Sari Rejo sudah tiga hari menggelar aksi demo di kantor BPN Medan menuntut sertifikat atas lahan yang mereka tempati, Kepala Penerangan dan Perpustakaan TNI-AU Lanud Soewondo, Mayor Jhoni Tarigan, menegaskan hubungan TNI-AU Lanud Soewondo dan masyarakat Sari Rejo, baik-baik saja.
“Keseharian TNI-AU Lanud Soewondo dan masyarakat yang selalu bersampingan, berjalan baik. Kalau mereka menuntut sertifikat ke BPN, ya boleh-boleh saja. Itu hak mereka, monggo saja, “ ungkap Mayor Jhoni saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (17/1).
Meski begitu, Mayor Jhoni menyebut, lahan Sari Rejo memang tercatat milik Negara cq TNI AU. Dokumen kepemilikan lahan Sari Rejo, menurutnya, disimpan di Kementerian Pertahanann
“TNI AU Lanud Soewondo hanya menjalankan tugas mengamankan aset negara. Itu kebijakan pemerintah. Kita ikuti saja. Tidak mungkin kita aneh-aneh,” kata Mayor Jhoni.
Sementara itu, warga Sari Rejo kembali menggelar aksi hari ketiga di depan kantor BPN Medan, Kamis (17/1). Akibatnya, Jalan AH Nasution dari arah Amplas menuju Padang Bulan, mulai dari depan komplek Metrolink sampai perempatan Jalan Karya Wisata, ditutup.
Kendaraan yang datang dari arah Amplas, dialihkan ke jalur Jalan AH Nasution arah Padang Bulan menuju Amplas yang terpaksa dibagi dua. Namun sebagian pengendara memilih memotong jalan dari Jalan Karya Budi, keluar Jalan Karya Wisata, dan kembali ke Jalan AH Nasution arah Amplas menuju Padang Bulan.
“Kita masih aksi terus ini. Kita tetap berjuang mendapatkan hak kita. Kalau soal dengan TNI AU Lanud Soewondo, sudah saya bilang sama masyarakat, mereka itu saudara kita. Berdampingan dengan kita setiap hari. Saya selalu mengingatkan ini urusan pusat. Mereka hanya korban perintah, “ ujar Ketua Formas, Pahala Napitupulu, kepada Sumut Pos.
Massa juga menggelar doa bersama di depan Kantor BPN tersebut. Kali ini massa membentangkan alas duduk di Jalan AH Nasution yang sengaja ditutup satu lajur. “Ayo ibu-ibu, kita berdoa supaya perjuangan kita diijabah oleh Allah,” ungkap seorang ibu berbaju putih dengan pengeras suara.
Massa lainnya menurut. Mereka semua duduk dan dibagikan buku Yasin. “Pokoknya jangan ada yang anarkis. Aksi kita ini aksi damai,” ujar massa lainnya.
Lantas kaum ibu-ibu yang didominasi berusia tua membaca Yasin secara serentak. Mereka juga berdoa agar perjuangan yang mereka lakukan bertahun-tahun dikabulkan, dengan terbitnya sertifikat tanah. “Ya Allah, Ijabahlah doa kami. Untuk memperjuangkan tanah Sari Rejo,” ujar seorang ibu yang membawakan doa dengan suara lirih.
Seluruh massa larut dalam lantunan ayat suci Alquran. Semuanya ikut membaca. Tak terkecuali beberapa anak-anak yang mencoba mengikuti bacaan.
Difasilitasi Bertemu Menteri Agraria
Terpisah, Koordinator Lapangan FORMAS Sari Rejo Richard Lase mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan pihak ATR/BPN. Mereka akan segera berangkat ke Kementerian untuk memperjuangkan nasib lahan mereka. “Dicapai kesepakatan, Kepala Kantor BPN akan memfasilitasi kita menuju Jakarta pada 28 Januari nanti,” katanya.
Dalam pertemuan dengan Menteri nanti, dari 9 Lingkungan di Sari Rejo masing-masing akan dipilih 1 orang perwakilan untuk diberangkatkan. “Mudah-mudahan ada hasilnya, karena kita langsung menuju ke kementerian,” ungkap Richard.
Disinggung apakah warga Sari Rejo bakal terus melakukan aksi, Richard mengatakan jika pihaknya akan tetap melakukannya. Namun sebutnya, untuk tindak lanjut berikutnya, masih akan menunggu hasil dari pertemuan warga dengan Kementerian terlebih dahulu. “Aksi tetap ada, tapi kita menunggu hasil ke depan. Barangkali ada langkah-langkah lebih baik lagi, kita menunggu solusi dari BPN,” terangnya.
Kepala BPN Medan, Fahrul Husin Nasution, mengakui pihaknya berjanji akan memfasilitasi warga Sari Rejo melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang.
“Hasil pertemuan tadi, kita melakukan kesepakatan dengan beberapa pihak. Kemudian menyampaikan apa yang sudah disampaikan, pada saat demo di Kanwil (BPN Sumut) lalu,” jelas Fahrul.
Aksi demo warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, ini digelar sejak Selasa (15/1) hingga Kamis (17/1) kemarin.
Sekretaris Formas, Wildan sebelumnya menjelaskan, aksi menuntut sertifikat tanah oleh warga Sari Rejo, sudah berlangsung sejak tahun 80-an. Saat ini yang berjuang menuntut sertifikat tanah Sari Rejo adalah generasi ketiga. Oleh karena itu, pihaknya tetap semangat dalam perjuangan mereka.
Wildan mengaku aksi mereka juga didasari kecemburuan. Pasalnya, beberapa rumah mewah di sekitar Sari Rejo, telah diberi hak sertifikat. Karena itu, pihaknya juga ingin mendapat hak sertifikat. (ain/ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Kota Medan yang dijadwalkan mulai tender tahun 2020 mendatang, ternyata masih menyisakan problem. Kota Medan dinilai tidak mampu menyicil Rp400 miliar per tahun kepada Badan Pelaksana Usaha (BPU), paskapembangunan proyek itu berjalan.
“Menurut hitung-hitungan Kementerian Keuangan, fiskal Kota Medan mampu menyicil Rp220 miliar per tahun. Sementara yang harus ditutupi lebih dari itun
Sekitar Rp400 miliar lebih. Makanya Pak Gubsu sudah mengundang instansi dari pusat guna membicarakan bagaimana solusinya dan mohon dibantu,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Sumut, Agustinus Panjaitan kepada Sumut Pos, Kamis (17/1).
Rencananya, LRT di Medan akan dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Setelah proyek berjalan, Kota Medan memiliki kewajiban mencicil kepada Badan Pelaksana Usaha (BPU) .
Berdasarkan kalkulasi matematikanya, Pemko Medan akan mendapat bantuan Rp10 triliun dari Kemenkeu, guna memuluskan pembangunan LRT.
“Sementara hasil studi yang dilakukan, untuk membangun prasarana rel saja diperlukan biaya Rp10 triliun. Kemudian Rp2,4 triliun untuk membeli sarana kereta api. Lalu Rp1 triliun untuk bus sebagai fider (pengumpan). Sisa yang Rp3,4 triliun inilah yang harus kita tender dan cari. Karena pusat cuma bantu Rp10 triliun saja,” katanya.
Kewajiban bayar cicilan Rp400 miliar ini, menjadi masalah karena kemampuan fiskal Kota Medan ternyata tidak sanggup menutupi cicilan ke BUP pemenang tender. Sebab melalui skema KPBU, pemerintah daerah harus mendorong swasta berinvestasi. Namun ada yang dikembalikan ke BUP selama masa konsesi selama 30 tahun.
“Jadi ada gap soal cicilan. Pemko Medan ternyata tidak bisa mengandalkan hanya dari tarif penumpang saja. Karena dari tarif saja, tidak mampu menutupi cicilan sebesar Rp400 miliar lebih per tahun. Masih ada sisa yang harus ditutupi. Ini yang tidak bisa ditalangi Pemko ke BUP,” katanya.
Begitupun, pihaknya tetap berharap tahun depan proses tender pembangunan LRT selesai. Sehingga pada 2022 atau 2023, moda transportasi itu sudah dapat beroperasi. “Medan ini percontohan. Konsepnya tetap Mebidang. Tahap I ini memang masih di dalam Medan dulu wilayah operasinya. Dan prosesnya masih berjalan terus,” ungkapnya.
Adapun panjang rel yang akan dibangun nantinya mulai dari Aksara hingga ke Laucih. Dengan jalur yang akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Tuntungan. Pusat LRT sendiri tetap di Stasiun KA Medan.
“Kalau mau lanjut naik bus, penumpang bisa dari stasiun KA ke Amplas dan Pinang Baris, begitupun sebaliknya. Total panjang rute bus, mulai dari Amplas-Stasiun KA-Pinang Baris itu 18,4 Km. Untuk panjang rel mencapai 17,4 Km. Jadi hanya beda satu kilo saja,” katanya.
Agustinus menambahkan, jadi nanti setiap orang mau naik kereta api dari stasiun KA Medan menuju Amplas atau Pinang Baris, cukup satu tiket. “Sebaliknya pun begitu. Dua moda istilahnya. One ticket untuk dua moda,” katanya.
Sebagai tambahan, satu lagi projek yang sedang dijajaki adalah LRT Siantar-Parapat. Kajian studinya sudah dibantu pusat. “Untuk trasenya sudah kita jual ke perusahaan di Jepang,” pungkasnya. (prn)
TANPA PAKAIAN:
Pria lansia bernama Abdulk Zalil (68), warga Jalan Sumber Gang Kolam Simsa, Harjo Sari II, Medan Amplas, terekam kamera tidur tanpa mengenakan pakaian.
TANPA PAKAIAN: Pria lansia bernama Abdulk Zalil (68), warga Jalan Sumber Gang Kolam Simsa, Harjo Sari II, Medan Amplas, terekam kamera tidur tanpa mengenakan pakaian.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebutan ‘anak durhaka’ kembali mencuat. Seorang pria lansia (lanjut usia) terekam kamera sedang tidur di sebuah ruangan berterali besi dan berlantai semen, di Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari III, Kecamatan Medan Amplas. Tubuhnya tidak berbalut pakaian. Netizen yang marah kontan menyebut anak dan menantu yang mengurung si pria lansia itu sebagai ‘anak durhaka’.
Kisah tentang seorang pria lansia dengan kondisi telanjang tidur di sebuah ruangan mirip penjara, awalnya menyebar dari salah satu akun Facebook bernama Zhivillafhankan Mochi. Ia memuat foto si lansia yang sedang tidur dengan kondisi telanjang, di sebuah ruangan berterali besi dan berlantai semen. Di sebelah kiri bawahnya, terdapat botol air mineral. Sementara di kiri atasnya, piring makan terbuat dari plastik berwarna merah.
Dalam postingannya, Mochi menuliskan: “Jahanam kali anak dan menantu. Durhaka kalian ya. Orang tua dari anak lahir banting tulang buat ngidupi anak. Tapi setelah lumpuh kalian ginikan. Seumur-umur di gang-ku, nggak pernah ada kaya gini. Kejadian di Gang Sumber Utama Kanal Marendal Medan. Rumah kontrakan pintu 8. Kangan sampai lah kita durhaka sama orang tua. Ya, Allah tega kali.”
Postingan ini langsung mendapat reaksi dari netizen. Banyak netizen terenyuh menyaksikan kondisi lansia ini. Tampak tak berdaya seolah ditelantarkan begitu saja. Tubuhnya memprihatinkan karena terlihat kurus kering.
Postingan itu pun menjadi viral. Hingga akhirnya sampai kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto.
Ikut prihatin, Kapolrestabes pun mengerahkan personelnya melakukan penyelidikan. Ternyata benar, foto itu bukan hoax. Temuan polisi, pria lansia itu bernama Abdulk Zalil (68), tinggal di Jalan Sumber Gang Kolam Simsa, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara.
“Saat ditemukan, bapak dengan tiga orang anak ini tidur tanpa alas di ruangan mirip penjara,” kata Dadang, Kamis (17/1).
Selama ini, Abdul tinggal bersama putrinya yang bernama Rahmadani (28). Mereka mengontrak rumah di Gang Kolam. Dua anak Abdul lainnya bekerja di Malaysia. Konon, kedua anaknya itu sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Abdul.
Abdul sudah beberapa waktu sakit. Karena tak kunjung sembuh, putrinya mengasingkan Abdul di salah satu ruangan yang ada di belakang rumah yang mereka sewa.
Warga sekitar yang melihat kondisi Abdul, sempat kecewa dengan sikap putri korban yang terkesan menelantarkan orang tuanya tanpa belas kasihan.
Aparat Polsek Patumbak dan Kecamatan Medan Amplas pun bergerak cepat, dengan membawa Abdul ke rumah sakit untuk dirawat. “Pak Abdul sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat,” tegas Dadang.
Salah seorang warga sekitar, Nina mengatakan sangat menyayangkan sikap anak korban, yang memperlakukan orang tuanya seperti binatang. Dia berharap, agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi.
“Kasian bapak itu. Maunya jangan sampai seperti itu. Tega kali kita sebagai anak seperti itu,” katanya.
Nina mengingatkan, manusia sudah ditakdirkan untuk menjaga serta melindungi orang tua dengan sebaik-baiknya. Apalagi di saat mereka sudah tua ataupun sakit.
Kepala Lingkungan XIII, Harjosari II, Medan Amplas Ronal Sinulingga, yang ditemui mengatakan, perlakukan anak korban sebenarnya tidak seperti apa yang tersebar di media Facebook.
“Jadi, orang tuanya itu sakit stroke. Bapak itu kerap membuang kotorannya ke mana-mana. Anak korban lantas memandikannya untuk membersihkan. Kemudian, mereka menempatkan orang tua itu tersebut di sebuah tempat di samping rumah mereka,”kata Ronal.
Nah, saat proses itu berlangsung, warga yang kebetulan melintas, mengabadikan kejadian itu dengan kamera ponsel. Selanjutnya menyebarkannya ke media sosial hingga viral.
“Apa yang dilihat, mungkin dia tidak tahu. Sehingga virallah itu. Kasus ini sudah sampai ke tangan Muspika Medan Amplas dan telah dilakukan mediasi. Anak korban diminta agar tidak mengulangi perbuatannya kembali,” katanya.
Ronal mengatakan, orang tua korban diketahui mengidap sakit stroke sejak 4 bulan (Oktober 2018) yang lalu. “Mereka sudah 7 tahun menjadi penduduk di sini,” tandasnya. (*)
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya penyelundupan narkoba melalui jalur laut, membuat aparat penegak hukum terus melakukan pemantapan pengawasan dan Intelijen secara manual dan teknologi.
Demikian dikatakan, Wadir Polair Polda Sumut, AKBP Untung Sangaji, Kamis (17/1). Dijelaskan Untung, penyelundupan barang berbahaya khususnya narkoba, merupakan prioritas dalam penindakan yang mereka lakukan.
Untuk mencegah dan menindak masuknya barang ilegal seperti narkoba melalui jalur laut, pihaknya terus melakukan patroli rutin di berbagai wilayah perairan yang dianggap rawan. Selain patroli rutin, pihaknya melakukan pemantapan pengawasan dan peningkatan Intelijen secara manual dan teknologi. “Kita sudah petakan, dimana kawasan perairan rawan, itu terus kita awasi terhadap kapal-kapal yang mencurigakan,” terang Untung.
Mengenai pelabuhan ilegal, kata Untung, untuk Sumatera Utara banyak pelabuhan kecil atau ilegal. Masalah pelabuhan non resmi sudah masuk tahap pembahasan dengan stakeholder di beberapa daerah di Sumatera Utara. “Kita selama ini, terus berkoordinasi atau bersinergi dengan penegak hukum lain untuk memantau keluar dan masuknya kapal dari luar negeri. Dengan cara itu, kita bisa mengecek barang-barang mencurigakan,” kata Untung.
Sebelumnya, Kepala Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Drs Arman Depari mengakui, penyelundupan narkoba berskala internasional kembali marak masuk ke wilayah Indonesia.
Masuknya narkoba yang kini menjadi perhatian serius bagi seluruh rakyat Indonesia, umumnya masuk melalui jalur laut dari beberapa daerah. Seperti Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Kalimantan dan Sulawesi.
Proses penyelundupan dilakukan para mafia, biasanya menggunakan jalur strategis melalui jalur tikus atau pelabuhan ilegal yang ada di beberapa daerah di Indonesia.
“Kita sudah mengevaluasi jalur – jalur ilegal, kita terus bersinergi dengan penegak hukum lain untuk mengatasi jalur ilegal. Kita juga akan kordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” sebut Arman Depari.
Sementara, Pengamat Kriminolog, Rediyanto Sidi menilai penyelundupan narkoba tidak dapat dipungkiri dari akses yang dibuka oleh para mafia.
Secara garis besar, penyelundupan narkoba umumnya masuk melalui jalur laut. Langkah yang dilakukan para mafia dengan memanfaatkan jalur-jalur non resmi atau jalur tikus.
Oleh karena itu, dukungan wilayah yang strategis, membuka peluang barang dari luar negeri dapat di pasok ke Sumatera Utara. Untuk itu, aparat keamanan harus mampu memetakan seluruh wilayah yang dianggap menjadi peluang penyelundupan. “Seluruh aparat yang terlibat untuk keamanan laut, perlu mengawasi secara global dengan melibatkan seluruh personel di lokasi perairan secara terbuka dan tertutup,” pungkasnya. (fac/ala)
LANGKAT, SUMUTPOS.Co – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (PP GAM-Sumut), mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengusut dugaan korupsi pengadaan Alat-alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Langkat.
MASSA menuding, Dinkes Langkat telah menyalahgunakan pemanfaatan anggaran yang nilainya mencapai Rp7,8 miliar lebih pada pagu anggaran tahun 2011.
“Pengadaan itu diantaranya untuk alkes di RSU Tanjungpura. Tetapi, kami menduga sudah disalahgunakan dijadikan ajang untuk memperkaya rekanan yakni direktur rumah sakit dan pemenang tender yang berpotensi membuat kerugian negara,” ucap koordinator aksi Siddiq Siregar dalam orasinya di halaman gedung Kejatisu, Kamis (17/1).
Massa meminta agar Kajatisu segera memanggil dan memeriksa Kadis Kesehatan Langkat, Dr Sadikun Winanto yang diduga terlibat dalam pengadaan Alkes yang markupnya diperkirakan mencapai Rp3 miliar.
Tidak hanya itu, massa juga mempertanyakan CV Global Sukses selaku pemenang tender. CV tersebut diduga memanipulasi surat dukungan pengadaan barang yang dikeluarkan oleh LNA produsen Alkes asal Perancis.
“Kami menduga, surat dukungan tersebut manipulasi, sebab dalam dokumen LNA tersebut ditandatangani pada 26 Oktober 2006, akan tetapi surat dukungan tersebut digunakan CV. Global Sukses untuk pengadaan Alkes di RSU Tanjungpura pada Juli 2009 hingga Juli 2012,” ungkap Siddiq Siregar.
Dugaan lainnya, alat kesehatan yang diadakan CV Global Sukses disinyalir palsu. Diantaranya, alat kesehatan MSD3 tabung merek Vitoria Versa yang tidak dilengkapi garansi 6 tahun dari penyalur.
“Kami juga peroleh kuasa pengguna anggaran pengadaan alkes tahun 2011 yang saat itu direktur utama RSU Tanjungpura telah menerima CV Global Sukses dan fee lainnya dari yang diperkirakan Rp2 miliar,” tandasnya.
Siddiq menambahkan, dugaan markup harga sudah tersistem antara pemenang tender CV Global Sukses dan Direktur RSU Tanjungpura beserta PPK.
Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, yang menerima massa berjanji akan menindaklanjuti temuan mahasiswa tersebut.
“Sudah banyak kasus-kasus alkes yang kita limpahkan ke Pengadilan. Tidak ada yang kebal hukum, temuan rekan-rekan ini nantinya akan kami tindalanjuti,” tandasnya.(man/ala)
TEDDY/SUMUT POS
TERTUNDUK: Peri Ginting hanya bisa tertunduk ketika divonis seumur hidup.
TEDDY/SUMUT POS TERTUNDUK: Peri Ginting hanya bisa tertunduk ketika divonis seumur hidup.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Peri Ginting (31), terdakwa pembunuh pensiunan TNI Angkatan Udara (AU) Pelda Rusdianto Barus, divonis seumur hidup. Putusan itu didengar oleh tiga prajurit TNI AU di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Binjai, Kamis (17/1) siang.
Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Fauzul Hamdi Lubis, didampingi anggota David Sidik Simare-mare dan Tri Syahriawani.
“Menyatakan terdakwa Peri Ginting, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup,” ujar Fauzul dalam sidang.
Putusan yang dijatuhkan hakim lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Benny Surbakti, yakni pidana 20 tahun penjara. JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 340 dan subsidair Pasal 365 KUHPidana. Majelis hakim memerintah terdakwa tetap ditahan.
Majelis hakim menilai, hal yang memberatkan terdakwa adalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara keji. Perbuatannya meninggalkan luka di keluarga korban.
Selain itu, keluarga terdakwa juga tidak ada itikad baik dengan keluarga korban yang ditinggalkan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah selama sidang berkelakuan sopan.
“Atas putusan ini, kamu (terdakwa) punya hak yang sama dengan jaksa. Menerima atau pikir-pikir?,” tanya Fauzul kepada terdakwa. Mendengar ini, terdakwa Peri Ginting berkonsultasi dengan penasehat hukum dari Pos Bantuan Hukum PN Binjai.
“Pikir-pikir pak,” jawab terdakwa dengan tenang usai konsultasi dengan penasehat hukum dari Posbakum PN Binjai.Senada juga diucap JPU Benny, yang menanggapi putusan majelis hakim.
Sekedar mengingatkan, Peri Ginting gelap mata. Warga Jalan Samanhudi, Lingkungan IV, Kelurahan Tanahmerah, Binjai Selatan itu membunuh Pelda Rusdianto Barus.
Motifnya karena membayangkan uang Rp4 juta di dalam dompet korban. Terdakwa yang memberikan keterangan berbelit dalam sidang sebelumnya mengaku berkenalan dengan korban pada Mei 2018 di Lapangan Merdeka Binjai.
Korban ditemukan dalam kondisi kepala dan badan terpisah. Jenazah korban sudah membusuk ketika ditemukan di Perkebunan Desa Namorube Julu, Kutalimbaru, Deliserdang, Minggu 5 Agustus 2018. (ted/ala)
