SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Tsunami yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, membawa trauma bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran pantai, khususnya di Sumatera Utara. Rabu (9/1) malam dan Kamis (10/1) dini hari, masyarakat di Kepulauan Nias, Sibolga, dan Tapanuli Tengah (Tapteng) mendadak heboh dengan kabar akan terjadinya tsunami. Isu ini sangat meresahkan warga, sehingga banyak yang mengungsi ke perbukitan karena takut terjadi bencana tersebut.

Ribuan warga Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, kalang-kabut dan lari meninggalkan rumahnya ke daerah perbukitan dan rumah ibadah, untuk menyelamatkan diri, Kamis (10/1) sekira pukul 02.45 WIB. Ternyata, isu itu hanya hoaks.

Isu tsunami yang membuat panik warga itu dipicu munculnya berbagai status di media sosial, yang menyebut air laut di seluruh pesisir pantai Sibolga-Tapteng surut. Warga yang bermukim di pesisir pun percaya isu-isu yang beredar, dan bergegas meninggalkan rumahnya. Banyak di antara mereka yang membawa serta perlengkapan dan barang-barang berharganya.

Yuli, salah seorang warga yang mengungsi di daerah perbukitan Kelurahan Pancuran Dewa, menuturkan, , setelah mendengar kabar isu tsunami, dia dan keluarganya bergegas mengungsi. “Katanya air laut kering. Kami takut dan langsung waspada. Jangan seperti yang terjadi di Lampung, Banten. Tanpa gempa, tiba-tiba tsunami. Jadi selagi masih bisa awak berlari… berlarilah,” kata Yuli.

Mereka memilih lari ke daerah perbukitan, yang dinilai tempat paling aman menghindar dari bahaya tsunami. “Ini ‘kan sudah tinggi tempatnya. Seandainya terjadi apa-apa, sudah bisa awak lari ke atas gunung,” pungkasnya.

Pantauan wartawan, tak hanya ke daerah perbukitan, rumah ibadah juga menjadi tujuan warga menyelamatkan diri. Seperti Masjid Al-Jihad Sibolga yang dipadati penduduk sejak munculnya rumor tsunami. Dari mulai anak-anak hingga orangtua renta ada di sana.

Di kelurahan Sibolga Ilir dan Desa Mela I dan II, Tapanuli Tengah, kepanikan warga terlihat jelas. Ada warga yang mempersiapkan keluarganya untuk mengungsi. Ada juga yang memperjelas surutnya air laut. Bahkan jalanan yang biasanya sepi pada dinihari, justru sangat ramai dengan hilir mudiknya berbagai kendaraan. Mulai roda dua hingga roda empat, untuk mengangkut pengungsi.

Dalam waktu singkat, perbukitan yang menjadi lokasi pemancar TVRI Sibolga dan perbukitan sekolah AKN, dipenuhi warga yang panik.

“Sebenarnya kita pergi dari rumah bukan karena adanya informasi. Tapi kita memang melihat di sekitar rumah. Kita ‘kan tinggal di atas laut dan bisa melihat langsung air laut yang surut cukup dalam hingga beberapa meter. Itu menyebabkan kekhawatiran. Jadi kami memutuskan mengungsi ke perbukitan sekolah AKN di Panomboman,” jelas S Hutagalung (44), salah seorang warga yang berada di pengungsian Bukit AKN Panomboman bersama keluarganya.

Warga Barus Lari ke Dataran Tinggi

Tak hanya di Sibolga, ratusan warga yang bermukim di pesisir pantai barat Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, sekira pukul 03:00 WIB juga berbondong-bondong mengungsi ke dataran tinggi di wilayah Sihorbo Kecamatan Barus Utara dan Desa Sijungkang Kecamatan Andam Dewi.

Beberapa warga mengaku tidak tahu dari mana asalnya informasi bakal adanya tsunami. Yang pasti, mereka langsung panik begitu mendengar isu itu, dan buru-buru membawa keluarga mengungsi.

“Ada ratusan warga yang bermukim di bibir pantai Barus, mengungsi ke beberapa desa tetangga yang merupakan kawasan perbukitan,” kata Tumbur (30), warga Desa Sihorbo bersama warga lainnya.

Hal serupa juga dituturkan Asna (29), warga Desa Kinali. Ia mengatakan, banyak warga yang saat itu ketakutan mendengar bakal ada tsunami. “Iya pada mengungsi. Semua ketakutan,” ujarnya.

Asna pun mengaku tidak mengetahui darimana asal informasi tsunami itu.

Warga Barus lainnya bermarga Rambe (47) mengatakan, warga langsung kalang-kabut mengungsi ke wilayah Bukit Patupangan dan Sihobo Barus Utara, begitu mendapat informasi soal tsunami.

Mus Tanjung (45), warga Kelurahan Pasar Batu, mengatakan air surut itu merupakan hal yang biasa di sana. “Memang airnya surut. Tapi sebenarnya itu terjadi setiap malam, “ kata Mus singkat.

Tak hanya di Sibolga dan Tapteng, warga Kota Gunungsitoli juga diresahkan isu tsunami. Juli, warga Gunungsitoli mengaku sudah mendengar isu air laut surut, Kamis (10/1) dini hari. Sepengetahuan dia, hal tersebut merupakan tanda-tanda akan terjadi tsunami. “Kami sudah dengar isunya, dan hari ini (kemarin) kami tidak izinkan anak-anak sekolah, karena takut jika benar akan terjadi tsunami,” ucap Juli.

Hal senada disampaikan Kris yang merupakan warga Desa Lasara, Gunungsitoli, juga mengaku telah mendengar isu tsunami tersebut. Namun, dia memilih tetap beraktivitas seperti biasa.”Pagi ini banyak saya melihat warga yang mengungsi ke desa kami. Mereka takut terjadi tsunami dan untuk menyelamatkan diri mereka mengungsi ke daerah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Walikota: Isu Hoaks

Menyikapi beredarnya isu tsunami yang menyebabkan warga Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah panik, Walikota Sibolga Drs Syarfi Hutauruk, mengimbau warga tidak termakan berita bohong atau hoaks.

“Kita mengimbau seluruh masyarakat lebih selektif dalam menerima laporan. Sebelum bertindak, harus terlebih dahulu mencari informasi yang benar. Kalau ada sesuatu berita, informasi, cek and ricek. Tenang, jangan langsung lari-lari. Jangan panik. Tanya dulu. Kalau bahasa agamanya, tabayun,” ujarnya.

Syarfi mengatakan, setelah mendapat kabar akan ada tsunami melanda Sibolga dan sekitarnya, ia langsung mencari informasi yang benar dari BMKG pusat. Informasi diperoleh, isu tersebut ternyata hoax atau bohong.

Untuk meluruskan informasi yang beredar, Syarfi sempat berkeliling Sibolga mengendarai sepedamotor, mendatangi beberapa lokasi tempat kumpul warga. Di sana ia menjelaskan bahwa informasi itu tidak benar. Lantas Syarfi mengajak seluruh warga kembali ke rumah masing-masing.

Syarfi juga sempat mendatangi pinggir laut untuk memastikan kondisinya. Air laut memang surut, namun bukan karena akan ada tsunami. Hasil pantauannya, surutnya air laut itu masih normal. Tidak ada yang aneh.

“Kami memerintahkan BPBD untuk mengontak BMKG pusat. Ternyata tidak ada tsunami di Sibolga. Isu itu bukan dari BMKG. Tapi sudah bikin heboh masyarakat. Lalu kita minta Polres melalui pengumuman mobil penerangan untuk meminta masyarakat yang sempat lari ke gunung dan ke atas bukit agar segera turun. Pulang ke rumah masing-masing. Insya Allah aman. Tidak ada tanda-tanda tsunami di Kota Sibolga,” kata orang nomor satu di Sibolga ini.

Dia menduga, berita bohong yang beredar itu adalah ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Mungkin ada tujuan-tujuan untuk mengambil keuntungan dan lain sebagainya,” ketusnya.

BMKG Sebut Pasang Normal

Dalam rilis persnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, hasil analisis rekaman data sinyal seismik di sensor terdekat, tidak ditemukan ada aktivitas kegempaan di Tapanuli dan sekitarnya.

Pun pantauan pengamatan stasiun pasang surut (tide gauge) di wilayah Sumatera Utara (Sibolga, Gunung Sitoli, Lahewa, Teluk Dalam, Pulau Tello, dan Tanabala), tidak ditemukan perubahan gelombang air laut yang signifikan. Hanya berupa gejala normal pasang surut harian.

Dengan kondisi ini, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono, meminta agar masyarakat tidak mempercayai isu tsunami yang berkembang. Ia juga memastikan warga dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala.

Walau demikian, Rahmat tetap meminta warga selalu waspada dengan selalu memantau informasi resmi yang bersumber dari BMKG di kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), atau melalui Mobile Apps (iOS dan Android @infobmkg).

“Kita minta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ajak Rahmat.

Kapolres: Kita Tindaklanjuti!

Terkait beredarnya hoaks tsunami yang sempat membuat panik warga, Kapolres Tapteng AKBP Sukamat menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti. “Iya nanti akan ditindaklanjuti kepolisian secara profesional,” ujar AKBP Sukamat kepada wartawan, Kamis (10/1).

Dia menyebutkan, setelah mendapat adanya informasi tersebut, pihaknya langsung melakukan kroscek. “Hasil kroscek tadi malam, tidak ada informasi tentang tsunami. Hanya informasi telanjur tersebar, sehingga masyarakay meyakini,” ucapnya.

Ia menegaskan, yang berhak mengeluarkan informasi tsunami hanya BMKG. Untuk itu, Kapolres meminta masyarakat agar bijak dalam mengonsumsi informasi.

“Di lain kesempatan kita akan memberikan suatu pembinaan, bimbingan kepada masyarakat, bahwa kejadian-kejadian seperti itu atau apapun kejadiannya, informasi itu harus dari pihak atau instansi yang berwenang,” imbuhnya.

Saat ini, polisi turun memberikan pencerahan bahwa isu tsunami itu hanya hoaks. “Binmas bersama Polsek sudah turun memberikan pencerahan kepada masyarakat . Sehingga masyarakat lebih jeli dan pintar mencerna informasi yang ada,” tutupnya. (ts/mis/gp/tz/ztm/dh/smg)

Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Karo, Mulia Barus yang mengaku tak malu meski Pesta Bunga dan Buah tak masuk dalam 100 Calendar of Events (CoE) Wonderful Indonesia 2019 yang dirilis Kementerian Pariwisata, menuai cibiran dari para pelaku wisata di Bumi Turang. Mereka menilai, pernyataan itu hanya untuk menutupi ketidakmampuan Pemkab Karo dalam mengelola dan memajukan sektor pariwisata yang menjadi “kekuatan” kedua setelah pertanian di Tanah Karo.

KETIDAKMAMPUAN Dinas Pariwisata Karo ini tak hanya berdampak buruk pada para pelaku wisata, seperti pengusaha hotel, restoran dan pengelola daerah tujuan wisata, namun juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama para pedagang. Pasalnya, ini berdampak pada minimnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Tanah Karo. Alhasil, geliat ekonomi masyarakat yang bergelut di sektor wisata jadi menurun.

“Kita jelas menyesalkan, tapi disesalkan pun nggak ada gunanya. Mereka (Pemkab Karo) memang tak mampu,” kritik Dikson Pelawi, Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan (BPC) Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karo pada Sumut Pos, Kamis (10/1) siang.

Tak masuknya event tahunan ke kalender wisata yang dirilis Kementerian Pariwisata ini tak terlepas dari gagalnya pergelaran Pesta Bunga dan Buah tahun 2018 lalu. Ya, tahun lalu pesta rakyat ini memang tak jadi digelar. Padahal dananya yang mencapai hampir Rp1 miliar sudah ditampung di APBD Karo.

Menanggapi hal ini, Dikson menilai, Pemkab Karo tak memiliki konsep yang matang dalam mengelola event. “Pemkab Karo dan Dinas Pariwisata harus berani mengubah konsep yang sesuai dengan pasar wisata. Kalau begini, ke depan kita harus berjuang lagilah. Mereka mungkin belum mengerti dan perlu diberi pencerahan kembali,” sarannya.

Diakui Dikson, gagalnya Dinas Pariwisata Karo jelas berdampak buruk bagi para pelaku wisatan

khususnya perhotelan yang otomatis bisa gulung tikar tanpa pengunjung. “Pemkab Karo ini harusnya belajar lagi. Lihat bagaimana Thailand membangun pariwisatanya. Lihat juga Vietnam yang baru merdeka tahun 1975 tapi pariwisatanya sangat maju,” bebernya.

Selama ini lanjut Dikson, Dinas Pariwisata sudah salah konsep, strateginya juga tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. “Jauh hari sebelumnya, kita juga sudah meberitahu konsep dan strategi untuk menggaet pengunjung pada pimpinannya langsung, tapi nggak ditanggapi,” kesalnya.

Konsep yang harus dilakukan harus sesuai dengan pasar wisata. Tidak boleh monoton. Harus ada sesuatu yang menjual dan unik dalam event tersebut. “Ini kan enggak, penyelenggaraannya begitu saja tiap tahun, nggak ada inovasi. Sebenarnya kita mau saja ikut ambil bagian jika kosepnya sama. Ini kan tidak,” jawabnya saat ditanya keterkibatan pihaknya dalam event tersebut.

Sebuah event harus disiapkan secara sempurna. Tergetnya harus ada, jika ingin menggaet pengunjung lokal, eventnya harus digelar di hari libur. Sebaliknya, jika ingin mendatangkan pengunjung dari mancanegara, eventnya harus disesuaikan dengan musim di negara yang jadi target. “Bulan berapa event itu digelar, waktu hari libur atau enggak. Terus saat itu musim apa, hujan atau tidak,” ungkapnya.

Kalau mau pariwisata Karo maju selangkah lanjut Dikson yang saat dihubungi tengah berada di Bangkok itu, oknumnya harus punya kemampuan untuk belajar membuat strategi pasar yang dapat menarik wisatawan. Banyak cara mempromosikan suatu kegiatan wisata. Memang berbicara pariwisata tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tetap ada cara, apalagi keindahan Kabupaten Karo sudah cukup terkenal di Indonesia dan mancanegara. “Semua tergantung kreativitas, kalau acaranya tidak menarik wisatawan pasti enggan datang. Tapi kalau acara yang ditampilkan memiliki unsur yang menarik dan unik, saja jamin pasti wisatawan berbondong datang,” tandasnya.

Cari yang Mampu

Anggota DPRD Karo, Jhon Karya Sukatendel juga ikut kecewa dengan tidak masuknya Pesta Bunga dan Buah dalam Kalender Wisata Nasional. Jhon juga menyesalkan peryataan Kepala Dinas Pariwisata yang menyebut tak ada keuntungan yang diperoleh dibalik masuk atau tidaknya event tersebut di Kalender Wisata Nasional.

Menurut Jhon, bicara keuntungan jangan hanya melihat dari kuncuran anggaran dari pusat. Jika event tersebut maju, otomatis masyarakat pelaku wisata yang mendapat keuntungan. “Masyarakat wisata ini yang harus dipikirkan,” tegasnya. Kedepan, Jhon meminta perhelatan Pesta Bunga dan Buah ini harus disesuaikan dengan musim di Indonesia dan Dunia. “Nggak mungkin turis datang ke sini kalau di negaranya sedang musim semi. Nggak mungkin juga wisatawan lokal datang kalau event-nya digelar di jam kerja. Jadi konsep dan strateginya harus jelas,” ungkapnya.

Dia juga menilai, penyataan Kadis Pariwisata sebagai ketidakmampuannya. “Ini bukti tak ada perjuangannya (Kadis Pariwisata) untuk memajukan wisata Tanah Karo ini,” kesalnya.

Karena itu, dia meminta Bupati Karo, Terkelin Brahmana lebih selektif menyeleksi jabatan Kepala Dinas Pariwisata. “Tempatkan orang yang mampu dan mengerti pariwisata. Cari orang yang mampu. Karena sektor pariwisata adalah jantung Tanah Karo yang harus dikelola dengan baik,” tandasnya.

Kecewa sekaligus perihatin juga disampaikan kalangan DPRD Sumut. Richard Sidabutar yang duduk di Komisi B DPRD Sumut membidangi pariwisata, menyayangkan Pesta Bunga dan Buah tidak masuk lagi dalam kalender wisata nasional. Dia menilai, seharusnya Pemkab Karo dan Pemprovsu berjuang agar event itu masuk ke kalender wisata nasional. “Mereka saja tidak merasa memiliki pesta budaya itu, bagaimana lagi dengan orang lain. Jadi, apalagi mau kita buat,” ketus Richard.

Lebih lanjut, Richard menilai, Karo merupakan kawasan Danau Toba yang sudah ditetapkan menjadi destinasi nasional. Namun menurutnya, terjadi kontradiktif karena pemerintah pusat mendorong bahwa Danau Toba menjadi destinasi nasional, namun Pemerintah Daerah, tidak merasa event yang cukup potensial itu menjadi kalender wisata nasional. “Harusnya memang Pemerintah Daerah mempromosikan event itu, “ sambung Richard.

Tokoh masyarakat Karo yang juga Anggota DPRD Sumut Baskami Ginting, juga sangat menyesalkan Pesta Buah dan Bunga tak masuk dalam kalender wisata nasional. Disebut Baskami, destinasi wisata di Kabupaten Karo cukup potensial yang dapat dijual melalui event Pesta Bunga dan Buah. Dikatakanya, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Karo lebih agresif dalam mempromosikan wisata di Kabupaten Karo khususnya. “Ini bukan soal malu atau tidak malu. Kita kan daerah wisata, masa kita tidak mau masuk kalender wisata nasional. Bahkan seharusnya malu diri kita itu, “ ungkap Baskami.

One Man Show

Pemerhati Pariwisata Karo, Fery Sitepu mengaku tak begitu kaget jika Pesta Buah dan Bunga di Berastagi tak masuk dalam kalender pariwisata nasional. Menurut Fery, event tahunan seperti Pesta Buah dan Buah itu dulu sangat familiar di telinga wisatawan, baik domestik dan mancanegara. Namun saat ini, karena kemasan acara kurang didesain dan direncanakan secara matang, sehingga tidak memiliki daya tarik lagi bagi wisatawan.

“Padahal kalau dikemas kearifan lokal yang dimiliki secara profesional, akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan juga Pemkab Karo. Contoh itu Bali, Lombok dan daerah lain yang punya wisata ‘kampung’ tetapi memiliki nilai jual pasar menembus dunia. Itu baru hebat,” kata Fery Sitepu kepada Sumut Pos, Kamis (10/1).

Menurut dia, saat ini elemen masyarakat Tanah Karo termasuk kepala daerahnya, dinilai lebih senang one man show atau sendiri-sendiri. Hal ini pula yang menjadikan kabupaten dengan penghasil sayur dan buah-buahan itu, lambat berkembang bahkan maju sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumut.

Disebutnya, masyarakat Karo memiliki rumah adat namanya Walujabu yang kalau di adat Batak disebut Rumah Bolon. Kata dia, di rumah Walujabu itulah kalimbubu, anak beru, senina dan sebuya berkumpul dalam satu atap. “Di situ artinya ada nilai kekompakkan. Dan sekarang kita lihat mana rumah itu yang menjadi identitas orang Karo? Jadi kekompakkan orang Karo udah tidak ada lagi, one man show,” katanya.

Bicara aspek pariwisata, ia meminta kepada bupati Karo agar memperbaiki semua infrastruktur terutama jalan. Ia gambarkan, jika ada kejadian truk terbalik di jalan lintas Karo, jarak tempuh ke destinasi wisata bisa berjam-jam baru sampai. “Dan industri pariwisata bukan hanya cara menjual, masyarakatnya juga harus mendukung dan investasinya juga harus dibuka,” kata pria yang pernah aktif di salah satu organisasi masyarakat Karo Sumut tersebut.

“Jadi menyangkut tentang tidak masuknya even wisata Karo pada kalender nasional, kembali kepada pemimpinnya. Disitu menyangkut seluruh aspek termasuk masyarakat dan pengusahanya,” katanya.

Hemat dia, selain sudah banyak melupakan kearifan lokal, saat ini masyarakat Karo kehilangan figur panutan. Baik dari figur pemimpin masyarakat seperti bupati, tokoh adat sampai tokoh masyarakat Karo itu sendiri. Semua figur dan kelompok masyarakat Karo, selalu bergerak sendiri-sendiri dan tidak ada lagi kekompakkan yang terjalin.

“Bagaimana kita mau membangun daerah kalau tidak bersatu. Tengok orang Bali walaupun dia berada di negara mana saja, tapi ketika waktu Ngaben, mereka itu pulang ke kampung halamannya. Semua one man show, one man show termasuk bupatinya,” pungkasnya. (deo/ain/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari hasil seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2018, sebanyak 199 pelamar dinyatakan lulus. Jumlah ini tidak memenuhi kuota yang tersedia yakni 247 formasi. Dengan begitu, ada 48 formasi yang tak terisi.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Pemko Medan Baginda Siregar mengatakan, hasil yang diumumkan tersebut disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Pusat semua, kita hanya meneruskan saja,” kata Baginda yang ditemui, Kamis (10/1).

Disinggung tak terpenuhinya 247 formasi CASN di lingkungan Pemko Medan tahun 2018 itu, Baginda enggan berkomentar lebih jauh. Ia mengaku belum melihat pengumuman yang lulus seleksi akhir tersebut. “Langsung saja lihat di website hasil pengumumannya yang lulus. Untuk kuota yang tak terpenuhi, pusat (BKN) juga yang mengatur,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian BKD & PSDM Pemko Medan, Hendra Ridho Siregar mengatakan, pengumuman hasil seleksi akhir tersebut diterima Rabu (9/1) sore. Diakuinya, dari pengumuman itu memang kuota tak terpenuhi karena ada beberapa formasi yang kosong lantaran tidak ada peserta yang lolos seleksi. “Proses seleksi ini semuanya sistem yang mengatur dari pusat. Kami hanya memfasilitasi peserta untuk menerima berkas administrasi dan tahap ujian, keputusan atau kebijakan di bawah kendali pusat. Jadi, kekurangan dalam formasinya tetap kosong. Untuk bagaimana selanjutnya menunggu arahan dari BKN maupun Kemenpan RB,” ujarnya.

Dikatakannya, kepada 199 pelamar yang dinyatakan lulus diimbau agar melengkapi berkas yang dibutuhkan dan diantar ke Kantor BKD & PSDM Pemko Medan. Untuk informasi persyaratan dapat dilihat di laman http://bkd.pemkomedan.go.id/seleksicpns/.

“Pemberkasan dilakukan pada tanggal 22, 23 dan 24 Januari. Kita berharap tidak ada yang terlambat mengirimkan berkas. Seluruh berkas dari peserta yang dinyatakan lulus akan diteruskan ke BKN untuk proses pembuatan SK (surat keputusan),” paparnya.

Hendra menambahkan, dari 199 yang lulus terdapat 1 diantaranya penyandang disabilitas. Namun sayangnya, Hendra mengaku tak ingat untuk formasi apa penyandang disabilitas itu.

Menyikapi CASN Pemko Medan yang tidak memenuhi kuota tersebut, Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan mengatakan, percuma kalau Pemko Medan menyerahkan permohonan pengisian ulang jabatan dimaksud karena proses rekrutmen CASN sudah berakhir. “Tidak bisa lagi. Kecuali kalau pemerintah membuka penerimaan CPNS yang baru,” tuturnya saat dikonfirmasi tadi malam.

Ia menduga, kemungkinan tidak ada peserta yang melamar pada posisi atau jabatan tersebut, sehingga masih ada formasi yang tidak berisi atau kosong. Dan kasus seperti ini, English menyebut, banyak terjadi di daerah lain di Sumut. “Hampir di semua daerah ada yang kosong, tapi saya tidak punya data,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya ada sekitar 5.898 orang yang melamar menjadi CPNS di Pemko Medan. Saat proses pemberkasan hanya 4.896 yang dinyatakan lulus administrasi, sedangkan 1.002 lainnya tidak. Kemudian, 4 ribu lebih tersebut mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). (ris/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kanwil DJP Sumatera Utara I telah mencapai realisasi penerimaan Bruto sebesar Rp 21,03 Triliun atau 105,04% dari target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 20,02 Triliun. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun lalu, maka pada tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,80%.

Kepala Bidang P2Humas TTD Dwi Akhmad Suryadidjaya mengatakan, jenis pajak yang berperan penting dalam penerimaan pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I diantaranya jenis pajak PPh Non Migas dengan kontribusi mencapai Rp10,81 triliun atau tumbuh 4,01% dari tahun 2017 pada jenis pajak yang sama.

Dilanjutkan dengan jenis pajak PPN dan PPnBM dengan kontribusi sebesar Rp 9,93 Triliun atau tumbuh sebesar 9,63%. Kemudian pada jenis pajak PBB dengan kontribusi Rp 143,57 Miliar atau tumbuh sekitar 19,93%. Pajak Lainnya mencapai Rp138,89 Miliar dengan pertumbuhan 22,62% dari tahun lalu.

Dilanjutkan dengan jenis pajak PPh Migas dengan kontribusi sebesar Rp 3,72 Miliar dan pertumbuhan sebesar 0,85%.

“Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I kembali mengimbau masyarakat wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing. Layanan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik ini merupakan salah satu sarana yang disediakan DJP kepada masyarakat agar dapat menyampaikan SPT Tahunan dimana saja dan kapan saja,” imbaunya.

Dengan slogan “Lebih Cepat Lebih Nyaman”, e-Filing menawarkan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lebih cepat, lebih aman, lebih nyaman dan tentu saja bebas antri. Wajib Pajak yang hendak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing dapat langsung mengakses laman DJP Online pada tautan https://djponline.pajak.go.id. Tahun ini, seluruh jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi baik 1770 SS, 1770 S maupun 1770 dapat disampaikan melalui e-Filing.

Namun demikian, lanjutnya, seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I siap melayani masyarakat yang membutuhkan arahan terkait pengisian dan penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing. (rel/ila)