31 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Home Blog Page 5638

Kurir 6 Bal Ganja Diringkus

DEDI JAILANI/sumut pos PAPARAN: Kasat Narkoba Polres Madina, AKP M Rusli, SH memaparkan hasil tangkapan ganja dari seorang pengedar, Ijin.
DEDI JAILANI/sumut pos
PAPARAN: Kasat Narkoba Polres Madina, AKP M Rusli, SH memaparkan hasil tangkapan ganja dari seorang pengedar, Ijin.

MADINA, SUMUTPOS.CO – Polsek Lingga Bayu mengamankan seorang pria berinisial DJ alias Ijin (20). Warga Jorong Lombok Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ini tertangkap tangan membawa ganja kering.

Penangkapan Ijin dilakukan di Desa Bonca Bayuon, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (9/1) subuh. Dari tangan Ijin diamankan 6 bal daun ganja kering siap edar.

Kasat Narkoba Polres Madina, AKP M Rusli, SH mengatakan, penangkapan dilakukan setelah personel mendapat informasi dari masyarakat. Informan menyebut di Desa Bonca Bayuon ada pria yang melakukan transaksi narkoba.

Setelah adanya informasi tersebut, anggota dari Polsek Lingga Bayu langsung menuju TKP dan melakukan penyelidikan. Akhirnya, Ijin diamankan saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol di Desa Bonca Bayuon.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 6 bal daun ganja kering siap edar dengan berat bruto 22.250 Kg, 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tanpa nomor Polisi dan Honda Revo 110 warna hitam tanpa plat nomor polisi, 3 buah tas merek adidas serta 1 unit hp merk LG warna hitam. (mag-6/ala)

Siswa SMA Tewas Ditabrak Bus

tomy/sumut pos TERPEROSOK: Bus Batang Pane Baru dan Bintang Utara terperosok ke tepi jalan usai menabrak pengendara sepeda motor.
tomy/sumut pos
TERPEROSOK: Bus Batang Pane Baru dan Bintang Utara terperosok ke tepi jalan usai menabrak pengendara sepeda motor.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pelajar SMA tewas ditabrak Bus Batang Pane Baru di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan – Rantau Parapat Km 148 – 149 persisnya Simpang Skip Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kamis (10/1) sekitar pukul 05.30 WIB.

Kecelakaan maut itu terjadi saat bus Batang Pane Baru BK 7709 LC melaju dari arah Rantauprapat. Setibanya di lokasi, bus menabrak pengendara sepeda motor yang ditumpangi Saeful Effendi (33) warga Dusun II, Desa Merbau, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara berboncengan dengan M Alfarizi (14).

“Kecelakaan itu mengakibatkan Alfarizi tewas di tempat, sementara Saeful mengalami luka-luka,”ujar Kasat Lantas Polres Asahan, AKP Rusbeny didampingi Kanit Laka Iptu Rusdi.

Setelah menabrak pengendara sepeda motor, Bus Batang Pane ditabrak bus Bintang Utara yang dikemudikan oleh M Sibarani (54) warga Jalan Dame, Lingkungan XV Kecamatan Medan Amplas.

“Saat ini pengemudi Bus Batang Pane yang menabrak pengendara sepeda motor itu masih dalam penyelidikan karena melarikan diri,”kata Rusbeny. (omi/han)

Perayaan Natal Polres Asahan, AKBP Faisal: Semoga Polri Semakin Terpercaya untuk Masyarakat

.
.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Natal keluarga besar Polres Asahan yang digelar di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Jalan Diponegoro, Kamis(10/1), berlangsung dengan hikmad dan penuh sukacita.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitapulu berharap dengan perayaan Natal, kepolisian semakin terpercaya untuk masyarakat.

“Tentulah harus dapat menjaga kondisi dan situasi tetap aman dan kondusif, sehingga pemilihan umum yang sebentar lagi dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses,” bilang Faisal.

Sementara itu, Asisten II Bupati Asahan, Jhon Hardy Nasution menyebutkan, agar hikmah Natal dijadikan pelajaran untuk membangun kebersamaan, saling pengertian, hidup secara harmonis demi peningkatan kualitas hidup dimasa-masa yang akan datang.

“Tentulah Dalam suasana Natal, hendaknya kita memahami arti dari nilai-nilai kesederhanaan, perbaikan terhadap kaum lemah, dan cinta kasih sesama umat,” bilang Jhon Hardi Nasution.

Ketua Panitia Natal, AKP AS Siagian dalam laporannya menyampaikan terimakasih atas dukungan dari Kapolres dan jajaran Polres Asahan dalam mensukseskan kegiatan ini. Perayaan Natal ini juga dihadiri Ketua BAMAG Asahan, Perwakilan Dandim 0208 Asahan dan Perwakilan Danyon 126/KC serta masyarakat. (omi/han)

Enam Camat Raih Penghargaan Tunggul Kecamatan Terbaik

IST Serahkan: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan Tunggul Kecamatan Terbaik kepada enam camat di di halaman Kantor Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel), Kamis (10/1).
IST
Serahkan: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan Tunggul Kecamatan Terbaik kepada enam camat di di halaman Kantor Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel), Kamis (10/1).

SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan Tunggul Kecamatan Terbaik kepada enam camat dari sejumlah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Pemberian penghargaan tersebut dalam upaya mendorong peningkatan kinerja para camat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di daerah ini.

Penghargaan itu diserahkan Gubsu Edy Rahmayadi pada acara penyerahan Tunggul Kecamatan Terbaik kategori Kabupaten tahun 2018 di halaman Kantor Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel), Kamis (10/1).

Enam kecamatan yang mendapat penghargaan tersebut adalah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang, Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir dan Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdangbedagai.

Selain itu, juga diserahkan penghargaan kepada Danranmil 11- 0209/Kota Pinang Mayor CZI Baginda Siregar dan kapolsek Torgamba AKP Guntur M Siagian.

Gubsu mengatakan, pemberian penghargaan tersebut dalam rangka mendorong kinerja para camat melakukan terobosan dan inovasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Karenanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) secara terus menerus melakukan penilaian dan pembinaan terhadap kecamatan untuk bersinergi dalam meningkatkan kinerja kecamatan.

“Juga untuk mengevaluasi sudah sejauh mana kinerja camat dalam menyelenggarakan tugas-tugas camat sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi.

Disampaikan juga, dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota yaitu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan, Gubsu mengharapkan para camat untuk terus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). “Seperti Danramil, Kapolsek serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang camat tersebut terselenggara dengan hasil yang maksimal,” ujar Gubsu.

Pada kesempatan itu, Gubsu juga mengharapkan seorang Camat harus memiliki sikap reaktif dan responsif terhadap suatu yang berkembang di wilayahnya. “Karena sikap yang kurang reaktif dan rensponsif tentunya akan melemahkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program yang telah disiapkan,” sebut Edy.

Seorang camat juga harus selalu akan dapat membawa percepatan pembangunan di wilayahnya. Juga senantiasa berusaha meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Dengan demikian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah akan semakin meningkat,” kata Edy .

Anggota DPD RI Parlindungan Purba pada kesempatan itu mengapresiasi Pemprovsu yang secara konsisten memberikan penghargaan kepada para camat. Karena, kecamatan itu merupakan suatu badan pemerintahan yang sangat memerlukan koordinasi, karena kecamatan itu adalah antara kabupaten/kota dan desa. Sehingga intruksi dari atasan (bupati/walikota) maupun penyerapan aspirasi dari bawah tersampaikan.

“Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi kecamatan-kecamatan yang lain untuk lebih berbenah diri untuk lebih baik,” ujar Parlindungan.

Sementara, anggota DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengucapkan selamat kepada para camat yang telah memperoleh penghargaan. Dan bagi yang belum mendapat kesempatan pada periode ini terus melakukan kegiatan membangun daerah masing-masing dan mudah-mudahan pada periode berikut akan mendapatkannya.

“Namun yang terpenting momen pemberian penghargaan ini memotivasi semuanya untuk berlomba-lomba membangun daerahnya menuju masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Gus Irawan.

Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung juga mengharapkan para camat, khususnya di kabupaten Labuhan Batu Selatan agar di hari-hari mendatang untuk terus meningkatkan kinerjanya. (prn/han)

Tembok dan Ruko Tanpa IMB Semakin Menjamur, Berdiri di Lahan Eks PTPN II

BATARA/SUMUT POS BERDIRI: Seorang warga mengabadikan bangunan tembok setinggi 3 meter berdiri tanpa IMB di Desa Emplasmen Kualanamu.
BATARA/SUMUT POS
BERDIRI: Seorang warga mengabadikan bangunan tembok setinggi 3 meter berdiri tanpa IMB di Desa Emplasmen Kualanamu.

KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Meski Wakil Bupati Deliserdang, H Zainuddin Mars memerintahkan Kasatpol PP untuk menindak tegas dan merobohkan bangunan tanpa IMB, tak membuat gentar para pengusaha untuk membangun tembok dan ruko di lahan eks HGU PTPN II yang berada di Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang.

Pantauan di lokasi, Rabu (9/1), terlihat para pekerja semakin ramai melakukan aktivitas pembangunan. Ada yang melakukan pemelesteran tembok, pembangunan tembok (memperluas -red). Disana terlihat satu unit alat berat, mengangkut material.

Di sana juga terlihat material bahan bangunan berserakan di bahu jalan yang mengganggu pengemudi, saat melintas di jalan penghubung Pantailabu-Lubukpakam.

Terpisah Kordinator Humas PTPN II, Sutan Panjaitan SE saat dikonfirmasi mengakui bahwa lahan yang dibangun tembok tanpa IMB itu masih dalam pengawasan pihaknya.

Ia berharap kepada Pemkab Deliserdang dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Beringin ambil kebijakan, karena ada bangunan tanpa IMB yang sebenarnya tidak diperbolehkan.

“Kita akui lahan itu masih tanggung jawab PTPN II. Adanya bangunan tembok tanpa IMB, kami dari PTPN II berharap agar Pemkab dan Muspika ambil kebijakan bahwasanya syarat membangun tembok permanen itu harus ada IMB. Setahu saya tidak boleh berdiri bangunan tanpa IMB,” kata Sutan menanggapi bertambah luas bangunan tembok.

Sutan pun berharap kepada Polres Deliserdang, agar memberikan sosialisasi atau mediasi kepada pekerja atau yang membangun di lahan PTPN II. Sehingga tindakan yang dilakukan sudah melanggar aturan yang mana berdiri bangunan tanpa IMB. (btr/han)

2018, PBB Binjai Capai 67 Persen

.
.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Realisasi pendapatan daerah dari Pajak Bumi Bangunan (PP) yang dihimpun Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2018 tak mencapai target 100 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Affan Siregar menyatakan, realisasi PBB yang diperoleh Pemko Binjai hanya mencapai 67 persen.

Menurut dia, realisasi PBB tercapai 67 persen, relatif sama seperti tahun sebelumnya. Tak ada peningkatan” ujar Affan, kemarin (9/1). Affan menilai, hal ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB masih tergolong rendah. Menurut Affan, masyarakat umumnya baru akan membayar PBB ketika sudah terdesak terkait urusan jual beli tanah.

Padahal, pajak merupakan salah satu potensi untuk membiayai pembangunan. ?”Kalau belum dibayar PBB-nya, maka BPN dan notaris tidak akan mau menyetujuinya.

Maka kebanyakan kalau mau jual tanah saja baru bayar PBB,” ujar dia. Disinggung upaya BPKPAD melakukan upaya peningkatan, Affan mengaku, pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi hingga pengumuman di masing-masing kecamatan. Namun tetap saja, belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“Kalau ditanya mereka tidak tahu, mana mungkin. Karena setiap tahun sebelumnya, kita kirimkan SPPT,” tandasnya. (ted/han)

Listrik Korslet, Rumah Papan Terbakar

BAMBANG/SUMUT POS LUDES: Hariman saat melihat rumah papan miliknya ludes dilalap si jago merah di Dusun IX Kelantan, Desa Pasar Rawah, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.
BAMBANG/SUMUT POS
LUDES: Hariman saat melihat rumah papan miliknya ludes dilalap si jago merah di Dusun IX Kelantan, Desa Pasar Rawah, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Diduga karena korsleting listrik, satu rumah papan ludes terbakar. Peristiwa kebakaran itu terjadi di Dusun IX Kelantan, Desa Pasar Rawah, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Kamis (10/1) sekitar pukul 07.00 WIB. Menurut saksi mata, Retno, warga sekitar menyebutkan, api yang melalap rumah milik Hariman (52) begitu cepat merambat.

“Melihat rumah terbakar, saya langsung teriak kebakaran,”ujar Retno. Tak lama kemudian, warga dan petugas Polsek Gebang turun ke lokasi. Namun si jago merah tak rumah Hariman.

Terpisah, Kasubag Humas Polres Langkat AKP Arnold Hasibuan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. “Informasi kebakaran kami terima dari Kepala Desa Pasar Rawa Bambang AS,”ungkap Arnold. Dikatakan Arnold, api tak berhasil dipadamkan hingga meludeskan rumah papan Hariman.

Adapun barang berharga yang ikut terbakar didalam rumah papan, sebut Arnold, satu buah kas, satu buah TV, delapan unit dinamo kincir, satu unit mesin pompa air, satu unit mesin pompa tanam ukuran empat inci, seratus meter kabel listrik.  “Dari olah TKP dan keterangan saksi, sumber api dari hubungan arus pendek listri. (bam/han)

Eny Menangis di Depan Kapolda Sumut, Sebut Penyidik Tak Profesional Menangani Penyerobotan Lahan

Eny saat bertemu dengan Kapoldasu.
Eny saat bertemu dengan Kapoldasu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tangis Eny Lilawati pecah saat dirinya mengadukan masalahnya ke Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto. Pasalnya, laporan Eni soal penguasaan tanah warisan orangtuanya di Jalan Mongonsidi 3 No 28, Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia tak diproses secara profesional.

PASALNYA, laporan Eny di tahun 2016 atas dugaan pemalsuan akta otentik dan penguasaan lahan warisan orangtuanya yang dilakukan oleh Rokkifeller Manurung diberhentikan oleh penyidik. Alasannya juga tidak pas.

Ditemani Hesti Helena Sitorus, tetangga dari lahan milik ayahnya, ia mengadukan nasibnya soal penguasaan lahan itu ke orang nomor satu di Mapolda Sumut ini.

“Tolong saya pak, ini lahan saya diserobot. Ini semua bukti-buktinya jelas. Saya cuma mau tanah saya kembali. Sejak dari 2016 lalu laporannya. Tapi dihentikan. Tolonglah, pak,” tangis Hesti ketika bertemu Kapolda Sumut di depan Aula Tribrata usai acara Sertijab Karorena Polda Sumut, Senin (7/1) sore.

Alhasil, Agus kemudian menyerahkan masalah itu kepada Direskrimum Polda Sumut Kombes Andi Rian untuk ditindaklanjuti.

“Coba kepada Direskrimum, Andi Rian. Biar dicek. Sudah dilaporkan, ya?” tanya Agus. “Biar nanti dicek lagi ya,” tandasnya.

Kepada wartawan, Eny mengaku  kini lahannya itu dikuasai Rokkifeller Manurung. Lahan itu luasnya 13×20 meter. Rokki menguasai lahan itu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Angrung Kecamatan Medan Baru tahun 1972. Dalam surat kuasa yang diduga rekayasa, lahan itu milik Muda Simandjuntak berdasarkan surat kuasa dari Maruhum Mangasa Tampubolon.

Kejanggalannya, kata Eny, Muda Simandjuntak kemudian memberikan kuasa kepada kepada Guntur Manurung ayah Rokkifeller Manurung dengan uang ganti rugi Rp250 ribu. Penyerahan uang ganti rugi itu terlampir dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak di tahun yang sama.

“Kejanggalannya, pertama, setelah dicek di Kantor Kelurahan Anggrung, arsip Surat Keterangan Kepala Kampung Angrung Kecamatan Medan Baru yang menyatakan tanah itu milik Maruhum Mangasa Tampubolon tidak ada,” tutur Eny.

“Kemudian, nama Muda Simandjuntak yang menyerahkan kuasa atas lahan Maruhum Mangasa Tampubolon ke Guntur fiktif, alias hantu. Kami sudah cek ke Kantor Kelurahan Petisah Hulu nama Muda Simandjuntak tidak ada, alamat di Jalan Terong 131 itu bisa palsu,” sambungnya sembari memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut.

Kejanggalan lainnya, kata Eny, dalam surat Perjanjian Penyerahan Hak yang dijadikan dasar Rokkifeller Manurung menguasai lahan itu, tidak ada juga diterangkan di mana alamat lahan. Hanya batas-batasnya saja.

Kemudian, surat kuasa dari Maruhum Mangasa Tampubolon kepada Muda Simandjuntak sebagai dasar penerbitan surat keterangan Kepala Kampung Angrung Kecamatan Medan Baru Tahun 1972 itu juga aneh. Dalam surat kuasa itu, Maruhum menyebut lahan yang Jalan Mongonsidi 3 No 28 itu berukuran 15×23 meter.

“Kan aneh sudah ini. Masa di satu objek ukuran lahannya beda-beda. Ada yang 13×20 meter ada yang 15×23 meter. Kan sudah jelas surat-surat yang dijadikan Rokkifeller sebagai dasar dia menguasai lahan atas warisan ayahnya Guntur Manurung banyak rekayasa, banyak kejanggalannya. Tapi kenapa penyidik Hardatahbang Polda Sumut malah tetap membelanya,” kata Eny.

Eny kemudian mengisahkan sejarah tanah milik ayahnya itu disewa oleh ayah Rokkifeller, Guntur Manurung. Saat itu, lahan tersebut hanya ada bangunan rumah lama yang sudah reot.

“Oleh ayah Rockifeller, dibangun lah rumah itu. Karena dibangun itu, kemudian antara ayah saya Sjahman Saragih dan Rockifeller Manurung waktu itu tahun 1994  berjanji akan membayari tanah itu. Tapi sampai sekarang tidak juga terlaksana,” katanya.

Sementara, Hesti yang mendampingi Eny mengaku kecewa dengam Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian. Menurutnya, mereka terlalu membela Rokkifeller yang nyata-nyata memalsukan data tersebut.

“Tadi kami datang lagi ke Polda tapi tidak berhasil ketemu dengan pak Andi. Kami diarahkannya ke Edison, Kasubdit Hardatahbang. Begitu juga kami dibola-bola soal kenapa laporan ibuk Eni dihentikan,” kata Hesti.

“Padahal sudah jelas semua data yang dipegang Rokkifeller janggal dan bisa kami buktikan. Alasan penyidik itu bukan urusan polisi, harusnya tidak boleh begitulah,” kata Rabu (9/1) sore.

Hesti merasa bertanggungjawab membantu Eny. Karena menurutnya, dia merupakan orang lama di daerah itu yang bertetangga langsung dengan lahan tersebut.

“Kami minta keadilan lah. Masa enak saja kasusnya di SP3 kan. Padahal data-datanya jelas. Ini malam kami mau ketemu lagi sama Kapolda ke rumah dinasnya,” pungkas Hesti. (dvs/ala)

Rumah Ketua KPK Dilempar Bom Rakitan, Bom Digantung di Pagar

OLAH TKP: Petugas Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah pimpinan KPK Laode M Syarif, Rabu (9/1). Rumah Ketua KPK Agus Raharjo juga menjadi sasaran teror bom yang digantung di pagar rumahnya.
OLAH TKP: Petugas Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah pimpinan KPK Laode M Syarif, Rabu (9/1). Rumah Ketua KPK Agus Raharjo juga menjadi sasaran teror bom yang digantung di pagar rumahnya.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Serangan teror dialami dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama adalah rumah Ketua KPK Agus Rajardjo di Bekasi, Jawa Barat, kedua kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo, terdapat benda diduga bom dan disimpan dalam tas. “Di (kediaman) Pak Agus ada tas tercantel di pagar,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (9/1)n

Dia menyebutkan, penyidik masih mendalami tas tersebut, karena di dalamnya terdapat benda seperti bom rakitan.

Dari foto yang didapat, tas tersebut berisi bom rakitan dan sejumlah paku serta semen putih. Kemudian terdapat beberapa kabel dan baterai yang diduga sebagai alat pemicu ledakan.

“Masih didalami. Kadensus 88 sudah membentuk tim, dari Polda Metro Jaya dan Puslabfor Mabes Polri juga membentuk tim. Saat ini penyidik masih bekerja,” kata dia.

Kepolisian masih menganalisa benda mencurigakan yang ditemukan di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo. Adapun saat ditemukan, benda tersebut mirip dengan bom pipa.

“Ditemukan tas item di dalamnya ada benda, tapi apakah itu jenis bom atau tidak, masih dianalisa. Apa itu fake bomb? masih didalami, jadi tidak terburu-buru,” ujarnya lagi.

Sementara itu bisa dipastikan bahwa orang yang diduga meneror kediaman Agus itu terbilang bukan profesional. “(Kalau profesional), nggak akan seperti itu. Terorisme itu abis. Kalau melakukan aksinya butuh perencanaan matang. Ini kan nggak meledak,” kata jenderal bintang satu itu.

Soal apakah teror di rumah Agus saling berkaitan dengan di kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Dedi masih belum berani menyimpulkan. “Tim masih bekerja. Jadi belum ada kesimpulan terhadap dua kasus ini,” imbuhnya.

Begitu pula jika ini dikaitkan dengan kasus yang ditangani KPK. “Kita nggak bisa berandai-andai, (harus) sesuai fakta hukum. CCTV sedang dianalisa. Moga-moga kualitas kamera bagus dan terang. Pelaku mudah-mudahaan nggak pakai sebo (sehingga) bisa diidentifikasi,” tutur Dedi.

Lebih lanjut dia mengatakan, atas insiden ini, pihaknya akan intens menjaga kediaman seluruh komisioner KPK. “Tidak menutup kemungkinan. Secara internal sudah ada pengamanan dan kita melekat juga,” pungkas Dedi.

Dua Pelaku Terendus

Pihak kepolisian mengendus dua orang diduga pelaku pelemparan bom molotov rumah Wakil Ketua KPK. Hal itu berdasarkan rekaman CCTV di sekitar rumah pimpinan KPK itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan dua terduga pelaku tersebut diketahui melalui rekaman CCTV usai melakukan olah TKP di rumah Laode. Dua orang itu berboncengan motor saat menjalankan aksinya.

“Dari rekaman CCTV di rumah korban, terlihat ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku menggunaka helm full face dari arah sebelah kiri rumah,” ujarnya.

Dari rekaman CCTV itu terlihat jelas dua orang berhenti dan melemparkan botol kaca berisi bahan bakar sebanyak dua kali. Argo menyebutkan, lemparan pertama, bom molotov itu tidak terbakar karena terkena tembok dan jatuh di lantai 1. Namun, di lemparan kedua, botol bersumbu itu pecah dan terbakar. “Botol kedua pecah dan terbakar. Botol itu yang ditemukan pembantu di rumah Pak Laode,” kata Argo.

Argo mengaku, pihaknya telah melakukan olah TKP oleh Pus Inafis Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kapus Inafis. Kemudian, mencari dan mengumpulkan saksi serta bukti oleh Subdit 1 Kamneg Dit Tipidum Bareskrim Polri. “Melakukan Seldom oleh Team IT Resmob dan Jatanras Polda Metro Jaya,” tambah Argo.

Di rumah korban, polisi sudah meminta keterangan dari asisten rumah tangga Laode, bernama Hartini, kemudian seorang pedagang kue, Suwarni serta tetangganya, Fitra yang merupakan driver ojek online.

Hingga saat ini, polisi sudah mengamankan sejumlah alat bukti. Seperti satu botol berisi cairan (bom molotov), dan satu botol lagi dalam keadaan sudah pecah. Kedua barang bukti itu kini sedang diteliti oleh Pus Inafis.

Selain itu, polisi juga mengamankan dua DVR CCTV yang terpasang di rumah tetangga. Satu di antaranya sedang diteliti Pus Inafis. Satu lainnya langsung dibawa oleh pihak IT KPK.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan kasus teror yang menimpa dua pimpinannya kepada pihak kepolisian. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah.

“Terkait dengan peristiwanya dan pencarian informasi siapa pelaku dan kronologis lainnya, KPK mempercayakan hal tersebut pada proses di Polri. Nanti tentu Polri juga akan menjelaskan pada publik perkembangan yang bisa disampaikan. Tim dari KPK juga sudah berkoordinasi di lokasi sejak pagi bersama Polri,” ucapnya pada awak media, di gedung merah putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

Febri menambahkan, meski tengah diteror, hal tersebut tidak mengganggu kegiatan yang dilakukan sejumlah pimpinan KPK.

“Beberapa kegiatan yang dilakukan pimpinan dari pagi seperti menjadi narasumber di Kemendikbud tentang Pelaksanaan Anggaran Pemerintah yang bebas dari KKN, menerima audiensi dari Kedutaan Norwegia, rapat hasil kajian dengan Kementerian Kesehatan tentang Alkes,” jelasnya.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyebut upaya pemberantasan korupsi tengah diuji kembali keberaniannya. “Hal ini semakin membuktikan bahwa upaya teror terhadap pemberantasan korupsi terus berlangsung dan tidak pernah berhenti,” ucapnya pada awak media, Rabu (9/1).

Yudi juga menilai teror yang berlangsung di dua tempat berbeda, disinyalir bermaksud menimbulkan rasa takut pada para pihak yang ingin memberantas korupsi. “Ini upaya menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pimpinan dan pegawai KPK agar berhenti menangkapi koruptor dan menciptakan Indonesia bersih,” ujarnya.

Namun, tegas Yudi, pihaknya tak akan memundurkan semangat pemberantasan korupsi. Yudi berkaca pada peristiwa penyerangan yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 11 April 2017 silam.

Sampai saat ini kasus tersebut juga belum menemukan titik terang, siapa pelaku sebenarnya. Tapi, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs tetap berusaha semaksimal mungkin memberantas korupsi pasca peristiwa tersebut.

“(Teror)Novel Baswedan yang sampai saat ini belum terungkap, jadi teror-teror kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK tidak akan pernah menciutkan nyali kami dalam memberantas korupsi di negeri,” pungkasnya. (JPC)

Pemkab Karo Tak Malu, Pesta Bunga dan Buah Tak Masuk Kalender Wisata Nasional

PAWAI: Peserta pawai pada Festival Buah dan Bunga di Berastagi pada 2017 lalu. Event tahunan ini tak masuk kalender wisata nasional.
PAWAI: Peserta pawai pada Festival Buah dan Bunga di Berastagi pada 2017 lalu. Event tahunan ini tak masuk kalender wisata nasional.

KARO, SUMUTPOS.CO – Karo merupakan salah satu kabupaten dan daerah wisata yang sudah sangat poluler di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Meski keindahan alamnya tak terbantahkan lagi, ternyata dataran tinggi penghasil buah dan sayur mayur ini tak masuk dalam 100 Calendar of Events (CoE) Wonderful Indonesia 2019 yang dirilis Kementerian Pariwisata.

KENYATAAN pahit ini seharusnya jadi tamparan keras bagi Pemkab Karo, terutama Dinas Pariwisata Karo. Tak masuknya daerah yang diapit dua gunung berapi Sinabung dan Sibayak dalam kalender wisata nasional ini adalah bukti ketidakmampuan Dinas Pariwisata memanfaatkan peluang untuk mengemas sebuah event berstandar internasional.

Jangankan menciptakan event baru, event tahunan yang sudah adan

seperti Pestival Bunga dan Buah pun tak mampu dirangkai dengan baik dan serius. Penyelenggaraan pesta rakyat yang digelar tiap awal bulan Juli itu dianggap monoton, hingga tak mampu menarik minat pengunjung.

Padahal tahun 2017 lalu, event ini sudah masuk dalam kalender wisata nasional. Namun tahun 2018 dan 2019 ini Pesta Bunga dan Buah tereminilasi. Hal ini jelas termasuk kemunduran yang merugikan masyarakat Karo dan pelaku wisata. “Alamnya sangat indah, tempat wisatanya juga banyak dan tak kalah dengan daerah lain, tapi tak masuk kalender wisata nasional, kan malu kita,” kritik Jhon Ginting, salah seorang warga Kabanjahe. Kenyataan ini membuktikan Pemkab Karo dan Dinas Pariwisatanya tak mampu bekerja dan menciptakan event berstandar internasional. “Modal awal sudah ada, hanya saja status daerah wisata ini yang tak bisa pemerintah daerah kelola untuk menciptakan event,” katanya.

Sementara itu, Pemkab Karo melalui Kepala Dinas Pariwisata Mulia Barus yang dikonfirmasi, Rabu (9/1) siang, mengaku tak malu meski Kabupaten Karo tak masuk kalender wisata nasional. “Iya, daerah kita memang tak masuk. Ngapain kita malu, masuk pun tak ada juga gunanya. Nggak ada bantuan apa-apa ke sini,” katanya.

Dipaparkan Mulia, tahun 2017 lalu Pesta Bunga dan Buah masuk dalam kalender wisata nasional. Namun hal itu memberikan dampak dan keuntungan apapun bagi Karo. “Masuk pun tak ada untungnya. Pesta Danau Toba pun tak masuk dalam 10 besar,” ungkapnya.

Lalu apa upaya pihaknya untuk mendongkrat sektor wisata Karo? Ditanya demikian, Mulia mengaku akan meningkatkan mutu gelaran event-event yang sudah ada. “Kita tingkatkan dan ciptakan event lagi. Seperti event Sinabung Tour sudah saya rancang dan usulkan,” jawabnya.

Menurut Mulia, selama ini Pemda Karo dan pihaknya tak tinggal diam untuk mendongkrak sektor wisata. Pihaknya juga sudah mengajukan Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Karo ke Kementerian Parawisata.

Muatan pada RIPPDA yang telah diusulkan meliputi pemanfaatan SDA yang berpotensi dan dimiliki masing-masing desa maupun Wilayah di Kabupaten Karo. Muatan lokal tersebut untuk mengembangkan icon-icon yang sudah melekat di daerah tersebut. “Pesta Bunga dan Buah, Pesta Budaya Mejuah-juah yang sudah terkenal,” terangnya. Sebelumnya pihak Kementerian Pariwisata lanjut Mulia, sudah setuju merealisasikan anggaran yang pihaknya usulkan. “Kita sudah melobi Kementerian Pariwisata belum lama ini. Kita usulkan anggaran Rp 17 miliar, namun yang disetujui sekitar Rp 6 miliar,” paparnya.

Apakah dana tersebut sudah dikucurkan? Mulia mengaku belum. “Kita tunggu saya, mudah-mudahan awal tahun ini dananya sudah turun,” harapnya seraya mengingatkan Kabupaten Karo juga masuk Kawasan Strategis Parawisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Maksimalkan 3 Event Pariwisata Nasional 2019

Sementara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara mengakui, cuma ada tiga even pariwisata berskala nasional pada 2019. Namun begitu, untuk even skala lokal Disbudpar Sumut sudah merencanakan bakal ada penambahan.

Kadisbudpar Sumut Hidayati mengatakan, guna mendukung suksesi tiga even besar itu, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran pada tahun ini dan siap berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait terutama pelaku-pelaku pariwisata. “Kami juga segera melakukan inventarisasi kebutuhan wisatawan di daerah (wisata) tersebut. Misalnya seperti Nias saat ini kami sudah melakukan sinergi dengan pemda setempat untuk inventarisasi kondisi infrastruktur dan sarana prasarananya,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (9/1).

Pihaknya mengamini, infrastruktur dan akses yang semakin mudah menuju destinasi wisata di Sumut jadi salah satu faktor penunjang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Karenanya hal itu penting untuk disinergikan dengan pemda yang berada di kawasan wisata. “Dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pembinaan kuliner halal kepada pelaku-pelaku kuliner, sehingga wisatawan Muslim tidak ragu untuk makan dan minum di area wisata selama berkunjung ke sana,” katanya.

Bahkan tak hanya itu, Disbudpar Sumut telah berencana pada 2019 akan lebih gencar mengadakan promosi dan menggelar even-even berskala internasional. Secara pribadi, Hidayati berniat akan menggali potensi wisata lain seperti Tanah Karo, Bahorok, Langkat, Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. “Program ini sudah saya masukkan di APBD 2019. Kita juga akan coba menjadi tuan rumah Nias Sale 2019 seperti Sabang Sale 2017 yang merupakan program pusat (Kemenpar). Kemudian promosi-promosi kita harus lebih ditingkatkan sampai ke luar negeri. Lalu akan lebih banyak melaksanakan even dengan skala internasional, sehingga pariwisata kita yang ada di Sumut dapat lebih mendunia,” ungkapnya.

Diakui dia, dibutuhkan satu persepsi dan dukungan banyak pihak guna mewujudkan Sumut menjadi tuan rumah Sale Nias 2019. Terlebih Kemenpar siap mendanai semua rangkaian kegiatan itu jika Sumut benar-benar siap sebagai tuan rumah. “Ini memerlukan semua potensi, tidak hanya pelaku pariwisata semata. Para kepala daerah pun harus ikut andil merealisasikannya. Apalagi inikan dalam rangka mencapai satu juta pengunjung (wisman) tahun depan. Dan saya tidak hanya ingin fokus Danau Toba saja, juga Bahorok-Langkat, Nias serta Mandina dengan berbagai situs sejarah yang terdapat disana akan lebih kita kembangkan Begitu juga Batubara yang dekat dengan Pelabuhan Kualatanjung bisa kita kembangkan juga. Empat wilayah ini saja dulu kita kerjakan dan fokus tahun depan, itu sudah keren,” pungkasnya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Zulfikar, berharap dengan digelarnya ketiga even itu bisa meningkatkan pariwisata di Sumut terutama di tiga daerah tersebut. Kata dia, Pemprovsu beserta pemda setempat harus benar-benar mempersiapkan diri sematang-matangnya agar even ini diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Sumut yang lesuh. “Even ini juga bisa sebagai sarana evaluasi, sejauh mana objek-objek wisata di Sumut diminati, maka dibutuhkan survey terhadap respon pewisata terhadap pariwisata Sumut dan survey tadi dijadikan alat untuk melakukan perbaikan secara gradual,” ujar politisi PKS itu.

Khusus daerah-daerah yang belum ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan even, menurutnya bisa dijadikan pemicu untuk melakukan evaluasi tentang perhatian bersama terhadap sektor pariwisata di daerah tersebut. “Dari sisi potensi kita punya potensi yang besar, hanya saja sayang sekali perhatian kita terhadap sektor wisata ini masih kurang,” katanya.

Diketahui, dari 100 lebih even pariwisata nasional 2019, Sumut hanya kebagian tiga even saja yaitu Horas Samosir Fiesta (3-5 Maret), Festival Ya’ahowu (16-20 November), dan Festival Danau Toba (9-12 Desember). Daftar even pariwisata skala nasional ini bertujuan untuk meningkatkan 20 juta Kunjungan wisman selama 2019. Guna mewujudkan target tersebut, Kemenpar RI mengusung tema The Winner: Wonderful Indonesia Energy. Tema ini sengaja diangkat sebagai landasan spirit dan strategi untuk menjadi pemenang. Bahkan untuk mengikuti tren berwisata kaum milenial yang serba digital, Kemenpar RI merilis CoE 2019. Menurut Menpar Arief Yahya keberadaannya terbukti efektif untuk mempromosikan suatu destinasi atau event sehingga viral dan dikunjungi banyak orang.

Penyusunan CoE 2019 melibatkan enam orang yang berkompeten di bidangnya. Beberapa diantaranya adalah Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pariwisata Bidang Media dan Komunikasi, Taufik Rahzen, yang memberikan penilaian tentang media value event; Stafsus Menpar Bidang Komunikasi, Don Kardono; Taufik Rahzen yang menilai cultural value; Denny Malik; Dynand Fariz; Jacky Mussry yang menilai commercial value; dan Eko “PeCe” Supriyanto yang merupakan koreografer opening ceremony Asian Games 2018. (deo/prn)