NIAS, SUMUTPOS.CO – Sebuah jembatan yang berada di Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias roboh, Rabu (19/12). Akibatnya, akses menuju Bandara Binaka, Nias terputus. Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan menjelaskan, jembatan penghubung Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Selatan itu putus sekira pukul 10.30 WIB. Jembatan putus saat sebuah truk bermuatan material proyek bangunan melintas

“Kita menduga jembatan putus karena kelebihan tonase truk yang melintas,” kata Deni.

Saat jembatan itu roboh, sebuah truk bernomor polisi BK 9919 CI tengah melintas. Alhasil truk tersebut terjerembab ke arah sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Jembatan yang roboh adalah alternatif. Karena jembatan yang permanen sedang dalam tahap revitalisasi. Karena terbuat dari kayu, jembatan tidak bisa menahan beban yang berat. Namun truk yang membawa material jembatan memaksakan utnuk melintas.

Deni menjelaskan, jembatan itu adalah akses utama menuju Bandara Binaka. Sementara pengendara lainnya disarankan lewat jalur alternatif yang jarak tempuhnya lebih jauh. “Saat ini petugas kita bersama TNI dan unsur lainnya sudah berada di lokasi. Jembatan hanya bisa dilintasi orang dengan dibantu personel di lapangan,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional untuk menangani kerusakan jembatan. Perbaikan jembatan alternatif ini diperkirakan memakan waktu tiga hari. “Kita imbau seluru pengendara mengutamakan keselamatan dalam berkendara,” tandasnya. (pra/JPC)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – MATERIAL longsor yang memutus akses ke Danau Toba, tepatnya di jembatan Siduadua Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, sudah dibersihkan. Arus lalu lintas yang sempat macet sepanjang 18 Km, kini mulai normal.

Menurut Camat Parapat Boas Damanik, sejak longsor terjadi, para petugas terus bekerja membersihkan material longsor yang menimbun jembatan Siduadua dan mengevakuasi truk pengangkut sembako yang terguling serta minibus, dan Toyota Rush yang ikut terpapar lumpur. “Sejak Rabu (19/12) dini hari sekira pukul 01.00 WIBn

satu jembatan sudah bisa dilalui. Sejak itu kendaraan bisa lewat satu persatu,” ungkap Damanik.

Satu jembatan lagi, sebelah kiri dari arah Pematangsiantar masih terus dilakukan penangangan oleh para petugas gabungan untuk membersihkan lumpur sisa longsoran. Menurut Damanik, sejauh ini belum ada yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi longsor lanjutan.

Dia hanya meminta para pengendara yang melintasi lokasi agar tetap waspada. “Ya, berdoa saja kita biar tak longsor lagi. Tetaplah hati-hati saat berkendara dan melintas dari lokasi, apalagi saat musim hujan seperti sekarang,” katanya.

Sejauh ini polisi masih terus berada di lokasi membantu melakukan pengaturan lalu lintas, termasuk dari jajaran Kepolisian Daerah Sumut membantu petugas Polres Simalungun dan Polsek Parapat. Kapolres Simalungun, AKBP Liberty Panjaitan yang dikonfirmasi kemarin siang, kondisi arus lalulintas dari Pematangsiantar ke lokasi wisata Parapat dan Tapanuli Utara sudah berangsur membaik.

Menurutnya, pihak kepolisian bersama pihak terkait terus bekerja keras melakukan normalisasi dengan melakukan evakuasi longsoran tanah di jembatan itu. “Pukul 00.05 WIB tadi (dini hari kemarin) jalur sudah bisa dilalui namun kondisinya masih becek, kemudian lanjut dinormalisasi oleh Dinas PU menggunakan alat berat dari konsultan Bumi Karsa. Tadi pagi hingga sore ini sudah bisa dilalui, namun masih satu jembatan saja,” ungkapnya.

Untuk kondisi jembatan itu, pihak konsultan masih melakukan pemeriksaan kelayakannya. Ia mengatakan, meski longsoran tanah di jembatan sudah diangkut, namun tanah yang berada di bawah tepatnya di sungai masih menumpuk. “Konsultan dan pelaksana sudah turun melakukan pengecekan apakah jembatan benar-benar berfungsi tanpa masalah. Untuk penyeberangan sudah bisa dilalui, tapi di bawahnya masih banyak tumpukan tanah longsor. Kita bersama Muspika dan Dinas Bina Marga Provsu sudah melakukan rapat untuk melakukan pemindahan agar sungai kembali normal,” terangnya.

Meski sudah bisa dilalui, pihaknya masih melakukan reakayasa lalulintas. Arus masih dialihkan melalui persimpangan Palang ke Persimpangan Sidauhat. “Karena masih ada tumpukan tanah yang belum dipindah sepanjang 100 meter dengan lebar 7 meter dengan ketinggian kuranglebih 1 meter,” terangnya.

Pihaknya bersama sejumlah pihak menargetkan normalisasi arus lalulintas di seputaran jembatan bisa dilalui hingga kemarin sore. “Namun kembali lagi ke alam. Seandainya akan terjadi hujan dan jatuh lagi longsor yang lebih besar, kita tidak bisa memberikan jaminan pasti. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala,” ungkapnya.

Ia memastikan, jembatan aman untuk dilintasi oleh pengguna jalan. Untuk kendaraan bermuatan 100 ton sudah ada yang bisa melintas. Dikatakannya, selain longsor di jembatan tersebut, di dekat kawasan Penatapan Parapat yang berlokasi sebelum jembatan, juga terjadi longsor. “Jadi ada longsoran lain selain di jembatan itu, yakni di daerah Penatapan. Tapi tidak sebesar di jembatan kembar,” pungkasnya.

Siaga Alat Berat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut meminta kepada pihak terkait untuk menyiagakan alat berat di jalur lintas yang rawan. Hal ini setelah berbagai kejadian longsor di sejumlah daerah, dan yang terakhir di Jalinsum Siantar-Parapat (Simalungun).

Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, kondisi pasca longsor di Jalinsum menuju Parapat tepatnya di Sibaganding, Kabupaten Simalungun, kini jalur sudah dapat dilalui kendaraan dengan lancar. Meskipun sempat ada kendala dalam membuka jalan yang tertimbun material longsor, sejak Rabu (19/12) dini hari, lalu lintas sudah membaik. “Sejak jam 02.30 Wib (dini hari) kemari sudah bisa dilalui. Kendalanya memang saat itu hujan deras, jadi kita khawatir akan terjadi longsor susulan seperti yang di Tobasa lalu,” sebut Riadil, Rabu (19/12).

Begitu juga pasca jalan dibuka, Riadil mengakui, pihaknya telah meminta bantuan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Medan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Hal ini karena dalam penanganan bencana untuk membersihkan material longsor dibutuhkan alat berat yang dimiliki instansi tersebut. “Jadi alat berat sudah standby di dekat lokasi ya g rawan. Begitu juga di tempat lain seperti di Dairi, Karo dan daerah lain yang dianggap rawan,” katanya.

Hari ini Terakhir Pencairan Korban Longsor Tobasa

Sementara untuk longsor di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti, kemarin malam adalah batas waktu terakhir upaya pencarian dilakukan. Sebab katanya, standard pencarian dilakukan selama tujuh hari.

Pun begitu, tidak tertutup kemungkinan pencarian berlanjut untuk tujuh hari berikutnya. Hal ini karena selain ada desakan masyarakat, juga kemungkinan ditemukan korban yang masih tertimbun menjadi pertimbangan. Karena itu, pihaknya menunggu keputusan dari Basarnas, apakah upaya dilakukan lanjut atau tidak.

“Alat yang digunakan pun mobil damkar (pemadam kebakaran). Karena kalau dicangkol atau pakai alat berat, kita khawatir mengenai korban. Makanya digunakan semprot air, karena material longsor juga sudah padat. Tetapi intinya bisa saja dilanjutkan untuk tujuh hari berikutnya. Kita doakan yang terbaik,” pungkasnya.

Usut Pembalakan Liar

Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut akan menurunkan tim mengusut dugaan adanya penebangan liar atau pengerusakan hutan yang menyebabkan terjadinya longsor di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun dan menutup jalan nasional Pematang Siantar-Parapat, Selasa (18/12).

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar-Simalungun, Dinas Kehutanan Sumut, Jonner Sipahutar yang dihubungi wartawan, Rabu (19/12) mengatakan, sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan penyebab longsor di Desa Sibaganding, apakah karena pengerusakan hutan atau faktor alam lainnya. “Untuk memastikan apakah memang ada pengundulan atau pengerusakan hutan di Desa Sibaganding, saya sudah tugaskan anggota mengusutnya,” ujar Jonner.

Jonner menambahkan, memang ada kawasan hutan di Desa Sibaganding yang sudah menjadi hak pengelolaan lain yang dijadikan perkebunan oleh masyarakat. Dia juga menegaskan, jika memang ada pengerusakan hutan yang menjadi penyebab terjadinya longsor di Desa Sibaganding, pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anggota DPRD Sumatera Utara, Richard Sidabutar meminta Dinas Kehutanan Sumut dan Poldasu tidak menutup mata adanya indikasi pengerusakan hutan yang menjadi pemicu longsor di Desa Sibaganding. “Jika indikasi penyebab longsor memang perusakan hutan, Dinas Kehutanan dan Poldasu harus menindak tegas, karena sangat membahayakan nyawa banyak orang di sekitarnya dan pengguna jalan di kawasan Danau Toba,” sebut Richard.

Dishut Sumut diharapkannya tidak membiarkan penebangan hutan di sekitar kawasan Danau Toba, termasuk di Desa Sibaganding sebelum kerusakannya lebih parah dan sulit direhabilitasi. (dvs/bal/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang dibukanya gerbang tol Sei Rampah-Tebingtinggi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah diminta memperhatikan kondisi lalulintas di persimpangan pintu masuk dan keluar. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasin

terjadinya kemacetan yang kerap terjadi, apalagi pada masa uji coba ini, ruas tol tersebut digratiskan.

Anggota DPRD Sumut Richard Sidabutar mengatakan, Jalan Tol Medan-Tebingtinggi merupakan program strategis nasional. Karenanya, jalur dari Sei Rampah ke Tebingtinggi yang akan difungsikan, patut diapresiasi. Karena capaian ini, banyak masyarakat yang merasa terbantu khususunya untuk memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan.

“Mungkin penggratisan jalan tol (Sei Rampah-Tebingtinggi) ini bisa memicu dan menggairahkan dunia usaha juga. Tapi perlu dilihat juga, kalau bisa pemerintah memperhatikan bagaimana bisa tarif tol dikurangi. Karena banyak juga yang merasa tarif yang sekarang ini terlalu mahal,” ujar Richard, Rabu (19/12).

Pun begitu, khusus menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru kali ini, diprediksi akan ada pemindahan titik kemacetan di persimpangan keluar masuk pintu tol. Baik di Kota Medan yang dalam hal ini berada di Amplas, dan Tebingtinggi yang menjadi pintu terujung saat ini dari arah Kota Medan.

“Harus ada petugas disiagakan di pintu-pintu tol, terutama pintu terakhir. Apalagi inikan menyambut Nataru. Bagaimana kondisi aman dan nyaman bisa diberikan kepada pengendara,” katanya.

Kesiagaan ini katanya, menjadi tugas pihak Jasa Marga selaku pengelola layanan jalur bebas hambatan ini. Karena itu antisipasi terjadinya penumpukan di pintu tol Medan dan Tebingtinggi, harus jadi prioritas. Begitu juga dengan jalur umum, dimana Dinas Perhubungan perlu siaga terus.

“Harus siaga Dinas Perhubungan di jalan umum. Karena nanti yang keluar dari jalan tol, kemungkinan besar mengambil yang paling jauh, itu di Tebing Tinggi. Akan ada pertemuan di jalan itu. Makanya harus siaga penuh, khususnya saat Nataru,” jelasnya lagi.

Sementara soal kesiapan teknis, politisi Partai Gerindra ini juga berharap masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan fasilitas jalan tol ini, harus juga diingatkan. Sebab tidak sedikit pengemudi yang lupa mengisi saldo kartu tol. Sehingga saat hendak keluar, harus berhenti dan parkir di badan jalan.

“Kalau banyak yang lupa, pasti antriannya panjang. Makanya kita juga menghimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sepeti saldo, harus dipastikan cukup. Jadi, saat transaksi pembayaran, bisa dilakukan cepat dan menghindari penumpukan kendaraan di pintu keluar,” pungkasnya seraya berharap Nataru bisa dirayakan dengan sukacita dan nyaman.

///Perlu Dukungan Masyarakat

Sementara, terkait rencana pembangunan Ringroad Utara Medan, diharapkan dukungan masyarakat dalam upaya pembebasan lahan. Ketua Komisi A DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli mengatakan, masyarakat harus mendukung penuh program pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti ringroad ini. Apalagi keberadaannya dinilai dapat mengurangi beban lalu lintas yang kerap mengalami kemacetan.

Namun upaya pembebasan lahan tersebut, katanya, harus mengedepankan asas keadilan. Sehingga perlu ada proses musyawarah melibatkan masyarakat, bersama pihak terkait lainnya. Sebelum ada keputusan mengenai ganti rugi yang akan diterima pemilik tanah. “Inikan biasanya ada tim appraisal (penilai), dan harga ganti rugi itu biasanya jauh lebih tinggi dari harga normal,” ujar Nezar kepada wartawan, Rabu (19/12).

Anggota DPRD Sumut dapil Sumut 1 ini pun memahami bahwa dalam proses pembangunan biasanya selalu timbul persoalan diantaranya soal ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah. Sehingga masalah itu akan diselesaikan melalui jalur hukum, yakni menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.

“Karena walaupun ada yang tidak puas, ini sudah program pemerintah yang menyangkut kepentingan orang banyak,” sebutnya.

Selain itu lanjut Nezar, upaya persuasif akan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Sehingga mulai dari unsur pemerintahan yang terendah, sampai ke atas, harus melakukan pendekatan, sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat yang terdampak pembangunan.

Sedangkan konsep tentang ringroad sendiri lanjut Nezar, memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi masyarakat yang berada disekitarnya. Untuk itu, perlu ada aturan main sebelum berbagai pembangunan mengiring pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

“Tidak bisa kita larang masyarakat untuk membangun di sepanjang jalur ringroad. Tetapi yang penting, bagaimana peraturan daerah (Perda) yang ada mengatur sedemikian rupa agar penataan lebih baik,” sebutnya terkait bakal banyak bangunan berdiri dan dikhawatirkan fungsi ringroad kurang efektif seperti sebelumnya.

Karena itu politisi Nasdem ini meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saling bekerjasama dan singkron dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga batasan soal penataan di sepanjang jalur, bisa ditaati bersama. (bal)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kondisi Gilang Tama Alfarizi, bayi berusia 4,5 tahun yang sempat menggegerkan publik karena tak terbangun selama 22 hari, mulai membaik. Meski belum terbangun sepenuhnya dari tidurnya, Gilang sudang bisa membuka matanya selama 60 detik.

Setelah sempat dirawat di RSUP H Adam Malik Medan, anak dari pasangan Sandi Syahputra (25), dan Prili Mahdania (24), itu kembali di rawat di RSUD Deliserdang. Kabid Layanan dan Rawatan RSU Deliserdang, dr Erlinda Yani mengatakan, menurut tim dokter yang menangani kasusnya

kondisi Gilang mulai memperlihatkan tanda-tanda kesadaran. “Sudah bisa membuka mata. Walaupun singkat,” kata Linda, Rabu (19/12) petang.

Dari hasil pengamatan tim dokter, Gilang sempat membuka mata selama 60 detik. Lalu dia tertidur lagi. Bahkan dia sempat merespon komunikasi dengan orang lain. “Ibunya ngajak bicara. Gilang hanya mengangguk,” ungkapnya.

Menurut pihak rumah sakit, Gilang mengalami penurunan kesadaran. Mereka masih menunggu hasil diagnosa dari tim dokter yang sudah dibentuk. Hingga kemarin, Gilang sudah tertidur atau mengalami penurunan kesadaran selama 24 hari. Gilang kembali dirawat di RSUD Deliserdang pada Selasa (18/12).

Sebelumnya, pihak RSUP H Adam Malik membantah jika yang terjadi pada gilang adalah Sindrome Sleeping Beauty (Putri Tidur). Dari berbagai sumber menjelaskan, sindrom putri tidur dalam dunia medis dikenal sebagai Kleine-Levin Syndrome.

Ini adalah suatu kelainan neurologis yang bisa dibilang langka. Saking langkanya, dilaporkan hanya ada sekitar seribu orang di seluruh dunia yang menderita penyakit ini.

Sindrom Kleine-Levine adalah suatu penyakit neurologis langka yang uniknya biasa diderita oleh pria dewasa, sekitar 70 persen dari jumlah penderita sindrom sleeping beauty adalah laki-laki. Ciri utamanya Sleeping Beauty, adalah waktu tidur yang berlebihan ketika sindrom tersebut menyerang, masa-masa ini biasa disebut episode.

Pihak medis, khususnya dokter tentu tidak ingin berspekulasi dengan kondisi serupa pada anak yang terjadi di daerah lain.”Dia ini mengalami penurunan kesadaran, bukan tidur ya. Kita tidak bilang dia tidur, memang pasien alami penurunan kesadaran dan ketika pertama kali masuk, sudah kita dapati 14 hari penurunan kesadaran,” ungkap Kasubbag Humas RSUP Haji Adam Malik Medan, Rosario Dorothy. (pra/jpc)