MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Lingkar Utara Medan dinilai bukan wacana baru. Sebab, sebelumnya proyek tersebut telah digulirkan.

Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman mengaku, sejauh ini tidak ada kendala untuk Kota Medan. “Proyek itu sudah lama wacananya, bukan baru digulirkan. Kendalanya karena pembebasan lahan di Deliserdang,” kata Wiriya yang dihubungi, Kamis (13/12).

Ia menyebutkan, peran Pemko Medan dalam proyek tersebut membebaskan lahan. Sekarang ini, persoalan lahan tidak ada masalah. “Kalau di daerah Deliserdang pembebasan lahannya tidak masalah, fisiknya tentu sudah jadi,” ujarnya.

Menurut Wiriya, Kota Medan sangat membutuhkan proyek infrastruktur tersebut. Selain dapat mengurai kemacetan, juga pilihan jalur alternatif. “Diharapkan secepatnya dan tahun depan segera dibangun,” tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi menyambut baik proyek infrastruktur tersebut. Namun demikian, proyek itu harus benar-benar dikerjakan sesuai dengan konsepnya. “Kalau memang secara benar dikerjakan, ringroad itu merupakan kawasan tanpa hambatan. Artinya, tidak boleh ada perumahan ataupun ruko di sekitar yang aksesnya langsung ke jalan tersebut,” ungkap Salman.

Akan tetapi, sambung dia, kenyataan yang sekarang di lapangan ternyata tidak demikian. Terdapat perumahan atau ruko, bahkan aksesnya langsung menggunakan jalan itu. Artinya, kondisi yang ada sekarang ini bila diwujudkan pembangunan lingkar luar tidak sesuai dengan konsep yang sebenarnya.

“Kawasan seharusnya bebas hambatan, sehingga bisa mengurai kemacetan. Namun, malah sebaliknya dan kini mulai terjadi kemacetan pada jam-jam sibuk akibat dampak dari dibangunnya perumahan atau ruko. Semestinya, perumahan maupun ruko memiliki akses yang tidak langsung ke Jalan Ringroad sehingga betul-betul mengurai kemacetan,” tukasnya.

Jangan Abaikan Lahan Pertanian

Pengamat Tata Ruang Kota, Mangunsadi juga menyambut baik rencana pembangunan ringroad tersebut. Meski begitu, dia mengingatkan kepala daerah setempat agar tidak abai dengan keberadaan lahan pertanian akibat dampak pembangunan. “Rencana itu bagus dan cukup positif. Nantinya dapat mendongrak penyebaran moda transportasi dari pusat kota ke pinggiran,” kata Mangunsadi kepada Sumut Pos, Kamis (13/12).

Wacana pembangunan ringroad utara Medan ini, disebutnya sudah sejak dua tahun lalu diseminarkan oleh Ikatan Alumni ITB di Kota Medan. Kebetulan waktu itu Mangunsadi diundang untuk memberi pemaparan dalam kegiatan tersebut. Yang mana perluasannya akan mengarah ke daerah pesisir atau sampai Belawan dan Kualanamu.

“Ke depan dampak pembangunan ini bisa merangsang pembangunan perumahan-perumahan baru, yang lebih mengarah pada bangunan bertingkat. Namun untuk mengurangi eksploitasi atas tumbuhnya bangunan bertingkat itu, lahan pertanian akan banyak berkurang. Saya pikir hal ini harus menjadi atensi kepala daerah terkait,” katanya.

Menurut dia harus ada peraturan daerah yang mengatur tentang itu nantinya. Terlebih bagi lahan-lahan pertanian yang subur, harus tetap menjadi lahan pertanian tidak semakin punah dalam suatu kegiatan pembangunan. “Itu harus diperdakan sebenarnya. Pemkab Deliserdang harus membuatnya. Kalau tidak, lambat laun lahan pertanian subur akan habis. Komitmen kepala daerah sangat penting di situ agar tidak mengabaikan keberadaan lahan pertanian,” kata penasehat Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Sumatera Utara ini.

Apalagi, lanjut Mangunsadi, terkait mulai berkurangnya lahan pertanian di Indonesia, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan fakta itu. Terlebih akibat terkena dampak pembangunan di suatu daerah. “Eksesnya (dampak pembangunan) memang ke situ (berkurangnya lahan pertanian). Memang positif rencana itu, tapi kan ada hal yang sangat dipegang teguh bahwa kita sebagai negara agraris,” katanya.

Diketahui, lahan yang terkena rencana pembangunan jalan tersebut  berada di Desa Tanjungsari, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Deliserdang. Menurut Mangun, pada lahan itu cukup banyak lahan pertanian potensial yang bakal tergerus dampak pembangunan. “Iya, banyak di situ. Jadi analisis lingkungannya harus juga diperhatikan. Akses sosial ekonomi dan fasilitas lain yang terkena dampak juga harus dibangun kembali. Bahkan bila perlu dibangun irigasi di bawah jalan sebagai kebutuhan air lahan pertanian,” katanya.

Belum Prioritas 2019

Terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Medan Bambang Pardede mengungkapkan, wacana pembangunan jalur ringroad di kawasan Meda Utara belum menjadi prioritas saat ini. Sebab ada parameter keteknisan (teknis) untuk menjadikannya dipilih untuk dilaksanakan segera.

Bambang Pardede mengatakan, saat ini untuk wacana tersebut belum masuk dalam rencana di 2019. Sebab, meskipun katanya jalur lingkar luar di Medan Utara tetap akan dibangun, namun bukan di anggaran (APBN) tahun depan. “Sebenarnya itu bukan tidak dibangun, tapi kita kan melihat dan mempertimbangkan mana yang menjadi skala prioritas,” ujar Bambang kepada Sumut Pos, kemarin.

Adapun skala prioritas untuk anggaran 2019, lanjut Pardede, masih berkutat pada jalur Lintas Barat dan Lintas Tengah Sumut. Satu pertimbangan kenapa lingkar luar Medan Utara belum masuk di rencana APBN 2019, karena faktor jalur distribusi atau ekonomi. “Semua menurut kita penting, tapi memang ada prioritas. Jadi itu semua ada ukurannya. Termasuk studi untuk menetapkan sesuatu itu menjadi pilihan utama,” kata Pardede lagi.

Dengan demikian, katanya, tahapan untuk membangun jalur lingkar luar Medan Utara belum masuk rencana 2019. Meskipun telah ada penetapan lintasan jalurnya, namun parameter keteknisan kemudian akan menentukan usulan, apakah satu tempat itu layak atau prioritas untuk dibangun.

Begitu juga terkait kemungkinan rencana itu masuk di Perubaha APBN 2019, Pardede menyebutkan hal itu tidak bisa dibuat atau diyakinkan saat ini. Sebab katanya, sistem lelang ada di pusat dan akan diproses lagi. “Tentu kita juga berharap dan menginginkan ini bisa diwujudkan di Sumut. Makanya kalaupun memang ada upaya untuk itu, kita menyambut baik. Tetapi untuk penentuannya ada di pusat,” pungkas Pardede. (ris/prn/bal)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan melakukan sidak dengan menurunkan tim untuk memeriksa produk pangan berupa makanan dan minuman kadaluarsa di sejumlah supermarket dan pusat perbelanjaan di Kota Medan, Kamis (13/12).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual tidak melewati tanggal expired dan benar-benar layak konsumsi. Apalagi sebentar lagi umat Kristiani akan merayakan Hari Natal dan Tahun Baru 2018.

Tim yang diturunkan Dinas Perdagangan ini melibatkan sejumlah unsur dari organisasi perangkat daerah (OPD), terkait di lingkungan Pemko Medan seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Satpol PP,  Bagian Hukum serta melibatkan unsur dari Dinas Perdagangan Provinsi  Sumut.

Kadis Perdagangan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis memimpin langsung tim melakukan pemeriksaan. Tim pertama kali  mendatangi Irian Supermarket di Jalan HM Jhoni. Namun, tidak ditemukan makanan dan minuman kadaluarsa. Akan tetapi, tim mendapati ada kemasan makan yang rusak dan tetap dipajang.

Atas temuan tersebut, tim minta kepada pengawas Irian Supermarket untuk menarik makanan yang kemasannya telah rusak dan dilarang dijual kembali. Pengawas pun langsung menyimpan makanan yang kemasannya telah rusak dan berjanji tidak akan menjualnya kembali.

Setelah itu tim bergerak menuju Supermarket Kasimura di Jalan Krakatau, tim tidak menemukan makanan dan minuman kedaluarsa.  Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi pusat perbelanjaan Lotte Mart di Centre Point Jalan. Di tempat itu tim menemukan susu cair dalam kemasan (kotak)  yang telah mendekati masa expired berakhir dan tetap dipajangkan.

Mendapati itu Kadis Perdagangan langsung menegur salah seorang pengawas. Armansyah menegaskan, susu cair kemasan itu tidak boleh lagi dipajangkan dan diperjualbelikan sebab sudah mendekat masa expired. “Biasanya jelang tiga bulan masa expired berakhir, susu cair kemasan harus sudah diganti dengan yang baru,” kata Armansyah.

Namun menurut pengawas, susu cair kemasan itu biasanya baru ditarik jelang 3 hari masa expired. Pengawas perempuan yang mengenakan kemeja merah dipadu celana panjang biru beralasan, susu cair kemasan itu berfermentasi. Oleh karenanya, Armansyah meminta pengawas untuk menunjukkan surat dari produsen susu cair kemasan guna membuktikan bahwasannya susu cair kemasan itu masih layak konsumsi. Sang pengawas berjanji akan menyerahkan surat dari produsen yang diminta.

Selain itu Armansyah juga menarik bakso kemasan dalam plastik yang tidak memiliki tanggal expired. Sebab, bakso itu dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang mengkonmsumsinya. “Bakso kemasan ini kami tarik. Kami juga minta agar bakso kemasan seperti ini tidak dijual kembali. Apabila dijual harus dilengkapi dengan tanggal expired sehingga masyarakat dapat mengetahui bakso ini sudah kadaluarsa atau tidak!” tegasnya.

Usai melakukan pemeriksaan, Armansyah menjelaskan tujuan dilakukan pemeriksaan ini untuk memastikan masyarakat yang ingin merayakan Hari Natal dan Tahun Baru 2019  tidak menemukan makanan dan minuman kadaluarsa. Dai juga menghimbau kepada pengusaha supermarket dan pusat perbelanjaan agar tidak menjual makanan dan minuman yang telah melewati masa expired. (ris/ila)

PARAPAT, SUMUTPOS.CO – CURAH hujan yang tinggi juga mengakibatkan lima lokasi di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, mengalami longsor. Bencana tersebut merenggut satu korban jiwa dan dua rumah serta satu mobil tertimbun tanah, Rabu(12/12) malam pukul 22.30 WIB. Korban meninggal dunia adalah Garoga Rumahorbo (44).

Suami dari Renta br Sirait itu tewas setelah tertimbun tanah longsor di belakang rumahnya. “Malam itu, suami saya baru pulang dari warung. Lalu dia menyuruh saya menyediakan makanan. Siap makan, dia langsung ke kamar mandi untuk buang hajat,” tutur Renta br Sirait, Kamis (13/12).

Saat itulah tiba-tiba tanah di belakang rumah mereka longsor dan menimbun tubuh suaminya. “Saya didorongnya, makanya tak ikut tertimbun tanah,” lanjut Renta berlinang air mata di rumah duka.

Masih menurut Renta, saat peristiwa longsor itu, lampu di rumah mereka langsung gelap gulita. “Saya berteriak minta tolong. Berdatanganlah warga menolong suami saya, begitu juga anak saya. Sebagian ada yang menghubungi polisi. Kemudian, anak saya yang tertimpa kereta ikut dibawa ke rumah sakit Parapat,” tuturnya lirih.

Pantauan di lokasi, jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka. Selanjutnya Tim Muspika Girsip melibatkan Polsek Parapat, Koramil II dan anggota DPRD Simalungun meninjau beberapa titik lokasi tanah longsor, serta mengevakuasi sejumlah penduduk yang tinggal di lereng bukit yang longsor.

Terpisah, Sekretaris Camat Donni Ferry Sinaga SH menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban yang tertimpa musibah. Pihaknya bersama Kapolsek Parapat, anggota DPRD Simalungun dan Danramil II telah meninjau lokasi tanah longsor di 5 titik. “Turun hujan diperkirakan 4 jam lamanya. Dan lokasi rawan longsor di daerah ini ada 5 titik, yaitu Jalan Sisingamangaraja depan Hotel Sedayu, Jalan Bangun Dolok (satu rumah tertimpa), Jalan Sisingamangaraja arah Tobasa, Jalan TPR Sinaga PTPN dan di Jalan Yosep Sinaga ada 1 mobil dan rumah tertimbun longsor,” papar Donni di lokasi.

Setelah meninjau lokasi beberapa titik tanah longsor, mereka langsung menghubungi alat berat PT Bumi Karsa, sekaligus melaporkan kejadian kepada pimpinan dan Dinas PUPR Simalungun. “Kita bersama Kapolsek langsung turun ke lokasi malam itu. Akses jalan menuju kampung Bangun Dolok masih tertimbun dan tak dapat dilalui kendaraan warga,” jelas Donni.

Sementara itu, DPRD Simalungun, Mansur Purba SE berharap agar semua elemen masyarakat sama-sama sadar dan was-was terhadap bencana alam tanah longsor yang kerap terjadi di Parapat. “Diminta warga tetap was-was apalagi musim hujan. Di sini juga Pemerintah harus proaktif dalam menangani bencana alam,” pintanya.

Sementara itu, Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyatno mengimbau supaya masyarakat tetap waspada pada musim hujan ini. Mengingat, banyak rawan longsor di wilayah Kecamatan Girsip. “Masyarakat kita sarankan supaya meninggalkan rumah pada saat turun hujan. Itu untuk menjaga hal tidak diinginkan. Begitu juga pada penguna jalan supaya lebih berhati-hati saat melintas di seputar Jalan Panatapan, Sibaganding. Mengingat, jalan rawan longsor,” sarannya.

Dikatakannya, korban tewas akibat tertimbun tanah longsor dan terkena kayu broti kamar mandi. Dan langsung dilakukan evakuasi lalu dibawa ke RS UGD Parapat. “Kondisi korban tertimbun dan mengeluarkan darah segar dari kepala. Kemudian langsung kita evakuasi dan dibawa ke rumah sakit UGD Parapat dengan kondisi tak bernyawa. Dan saya tetap berharap sinergitas dan solidaritas bersama Muspika mau pun masyarakat umtuk menangulangi segala bencana alam di Kecamatan Girsip ini,” pinta Kapolsek. (net/bbs/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rekomendasi Komisi C DPRD Medan untuk mengevaluasi kerja sama yang dilakukan Pemko Medan terhadap PT Parbens untuk mengelola Pasar Peringgan, sepertinya belum menjadi pertimbangan. Hingga kini, pasar tradisional yang berada di Jalan DI Panjaitan tersebut masih dikelola pihak ketiga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, kerja sama terhadap pihak swasta atas pengelolaan Pasar Peringgan dilakukan secara sah. Artinya, kedua belah pihak telah menyepakati. “Sekarang kan begini, kerja sama itu sudah terjadi. Untuk pemutusan atau evaluasi itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh sepihak,” kata Wiriya saat dihubungi, kemarin.

Namun sayangnya, Wiriya enggan berbicara banyak. “Kerja sama yang dilakukan tersebut ada legal standing-nya (memiliki kekuatan hukum). Jadi, tidak bisa sembarangan memutuskan (kerja sama),” ujar dia singkat sembari memutus sambung selulernya.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Medan merekomendasikan agar Pemko Medan mengevaluasi dan meninjau ulang kerja sama pengelolaan Pasar Peringgan dengan PT Parbens. Sebab selama hampir setahun dikelola pihak ketiga, banyak permasalahan dialami pedagang.

Menanggapi pernyataan Sekda Kota Medan, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo menyampaikan, pengelolaan yang diberikan kepada pihak swasta tersebut harus segera dikembalikan kepada PD Pasar. Sebab, kalau dibiarkan terus seperti ini, bukan tidak mungkin masalah semakin besar.

Apalagi, sudah menyalahi Perda Kota Medan Nomor 23 Tahun 2014. Bahkan, Pasar Peringgan merupakan aset terpisahkan dari Pemko Medan. Tapi kenapa, Pemko yang menguasai dan menyerahkan kepada PT Parbens untuk mengelolanya lewat kerja sama.

“Semestinya PD Pasar yang mengelola Pasar Peringgan karena merupakan asetnya. Kita punya BUMD yang menangani persoalan pasar tradisional yaitu PD Pasar. Kalau memang perlu dikelola swasta, PD Pasar yang melakukan kerja sama bukan Pemko,” tegasnya.

Boydo menambahkan, Pemko Medan harus membatalkan kerja sama dengan PT Parbens karena sudah melanggar Perda. Kalau memang ternyata dikelola pihak ketiga atau swasta untuk apa dibuat perda itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan terkait kisruh pengelolaan pasar tersebut, Rabu (12/12). “Pemko Medan harus evaluasi PT Parbens. Rekomendasi ini juga pernah disampaikan pada 2017 lalu, dimana pengelolaan Pasar Peringgan dikembalikan ke PD Pasar,” ujarnya.

Menurut Boydo, masalah-masalah baru yang timbul sejak PT Parbens mengelola seperti banyaknya kutipan pada pedagang dengan alasan pembayaran fasilitas dan sewa kios yang tak sesuai perda. “Perpanjangan masa sewa pedagang tak dikasih, kalau tidak menyelesaikan pembayaran yang diminta PT Parbens. Jadi itu harus dievaluasi, apakah PT Parbens layak mengelola Pasar Peringgan,” kata Bodyo.

Tak hanya itu, sambungnya, PT Parbens juga tak pernah membayar royalti kepada PD Pasar. Oleh karenanya, ini harus menjadi pertimbangan Pemko Medan. (ris/ila)