MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan rumah toko (ruko) bermasalah di pinggiran kanal Gang Kelapa Kuning No15 Titikuning Kecamatan Medan Johor masih berlanjut, Selasa (12/12). Ruko yang dibangun menyalahi Izin Mendiri Bangunan (IMB) itu tetap dibangun sebanyak tiga unit, yang seharusnya dua unit.

Alaw, pemilik ruko mengaku tidak masalah dengan bangunan yang sedang dikerjakan. Dirinya, tetap bersikukuh bahwa bangunannya tersebut tidak menyalahi aturan.”Tidak ada masalah dengan bangunan itu,” katanya kepada wartawan koran ini.

Dia pun mengaku sudah mendatangi Camat Medan Johor prihal adanya teguran tentang bangunan rukonya tersebut.” Saya sudah datangi camat, dan tidak ada masalah,” ujar Alaw.

Memang sebelumnya, Camat Medan Johor Alinafiah mengaku sudah memberikan teguran kepada Alaw, tentang bangunan ruko bermasalah di kawasan Medan Johor. Bahkan tebusan surat itu juga sudah dilayangkan ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan/Dinas Perumahaan Pemukiman serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).”Sudah saya layangkan kepada pihak bangunan, bahkan tebusannya ke sana juga (TRTB dan Satpol PP),” ujar camat menjawab pertanyaan wartawan koran ini, kemarin.

Sejak teguran dilayangkan Camat Medan Johor, sepertinya tidak ada respon dari pemilik bangunan, Alaw. Bahkan Alaw terus membangunan rukonya sebanyak tiga unit.

Melihat itu, wartawan koran ini kembali bertanya kepada Camat Medan Johor, tentang pengawasan yang dilakukan pihaknya. Camat tetap memastikan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat itu kepada pemilik bangunan. “Kalau masalah eksekusi itu nantinya dari Satpol PP, kita hanya melayangkan surat ajah,” tandas Alinafiah.

Namun Alinafiah membantah bahwa Alaw ada menemuinya guna mengamankan bangunan ruko tersebut.” Tidak ada saya bertemu dengannya,” kata Alinafiah ketika disinggung bahwa Alaw ada menemuinya kemarin.

Perlu diketahui, sebelumnya, Rudi warga di sekitar menyebutkan bahwa pembangunan yang sudah berlangsung hampir sebulan ini, awalnya memang sudah bermasalah. Baik saat akan dibangunan maupun sudah berlangsung.

Plang IMB-nya saja tidak dipampang. Plang disembunyikan di balik dinding bangunan. Dalam IMB tertulis jenis bangunan berupa rumah tempat tinggal (RTT) bukan ruko.(azw/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Medan merekomendasikan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengevaluasi dan meninjau ulang kerja sama pengelolaan Pasar Peringgan dengan PT Parbens. Sebab, selama hampir setahun dikelola pihak ketiga, banyak permasalahan dialami pedagang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri Asisten Umum Pemko Medan Ikhwan Habibi Daulay, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Rusdi Sinuraya dan pedagang, Rabu (12/12).

“Pemko Medan harus evaluasi PT Parbens. Rekomendasi ini juga pernah disampaikan pada 2017 lalu, di mana pengelolaan Pasar Peringgan dikembalikan ke PD Pasar,” kata Boydo yang hanya didampingi satu anggota Komisi C, Jangga Siregar.

Menurut Boydo, masalah-masalah baru yang timbul sejak PT Parbens mengelola, seperti banyaknya kutipan pada pedagang dengan alasan pembayaran fasilitas dan sewa kios yang tak sesuai perda.

“Perpanjangan masa sewa pedagang tak dikasih, kalau tidak menyelesaikan pembayaran yang diminta PT Parbens. Jadi itu harus dievaluasi, apakah PT Parbens layak mengelola Pasar Peringgan,” tegas Bodyo.

Tak hanya itu, sambungnya, PT Parbens juga tak pernah membayar royalti kepada PD Pasar. Oleh karenanya, ini harus menjadi pertimbangan Pemko Medan.

Anggota Komisi C, Jangga Siregar meminta agar PD Pasar secepatnya memberi surat edaran kepada pedagang dan menjelaskan apa saja pungutan yang diperbolehkan. “Jika ada pungutan di luar dari ketentuan itu, pedagang tentunya bisa menolak, termasuk dalam pemberian fasilitas seperti AC. Artinya, PT Parbens harus mendapat persetujuan dulu dari pedagang dalam membuat kebijakan,” katanya.

Sementara, Asisten Umum Pemko Medan  Ikhwan Habibi Daulay mengaku baru tahu PT Parbens belum mengelola Pasar Peringgan dengan baik. “Jika memang pengelolaan PT Parbens tak sesuai dengan instruksi Sekda, banyak yang menyalah dan merugikan pedagang, untuk itu kami minta rekomendasi Komisi C agar disampaikan ke wali kota,” kata Ikhwan Habibi.

Direktur Utama PD Pasar Rusdi Sinuraya menyebutkan, legalitas yang dikeluarkan PD Pasar untuk pedagang yakni Surat Izin Hak Sewa (SIHS) yang sekarang berubah menjadi Surat Izin Tempat Berjualan (SITB). “Masa itu, ada 300-400 pedagang yang bermohon ke PD Pasar untuk berjualan. Masa suratnya hanya setahun aja. Sejak PT Parbens mengelola, izin tersebut tetap berjalan dan harusnya diperpanjang. Kalau mau difasilitasi, pakai AC dan lainnya silahkan aja. Di sini posisi kami hanya sebagai pembina dan pengawasan saja,” ujar Rusdi. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status klasifikasi Jalan Besar Hamparanperak dari jalan kabupaten telah beralih menjadi jalan provinsi. Harapan masyarakat, jalan yang mengakses 3 kabupaten/kota harus diperlebar.

Pemerhati Insfrastruktur dan Wisata Sumut, OK Hatta, mengatakan, kondisi jalan yang selama ini banyak dilalui kendaraan yang bertonase lebih dari muatan, sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan ketahanan aspal yang sering rusak.

Dengan peralihan status jalan dari 3C menjadi 3A, lanjutnya, sangat membantu perkembangan perekonomian masyarakat di Hamparanperak. Oleh karena itu, untuk tahun 2019, pemerintah untuk melakukan pelebaran jalan tersebut.

“Saat ini, kondisi jalan sudah rusak. Untuk perawatan jalan sudah dilakukan oleh Pemkab Deliserdang, karena masih tanggung jawab mereka. Kita berharap di tahun 2019, pemprovsu bisa memperbaiki jalan sekaligus memperlebar,” ungkap Hatta.

Pelebaran jalan yang diharapkan masyatakat, kata dia, nantinya akan membuka gerbang perekonomian perlintasan kabupaten dan kota. Sehingga, menguntungkan bagi masyarakat di Hamparanperak, secara transportasi, ekonomi, pertanian dan perindustrian.”Kita sangat berharap perhatian khusus dari pemerintah untuk pembenahan insfrastruktur. Dengan sendirinya, insfrastruktur akan mempermudah sistem transportasi,” sebut Hatta.

Terpisah, Kepala UPT Hamparanperak Dinas PU Deliserdang, Zainudin Sirait mengatakan, soal kondisi Jalan Besar Hamparanperak untuk tahun 2019, sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Untuk mekanisme perbaikan dan pelebaran tidak lagi tanggung jawab mereka di tahun 2019.

“Kita belum tahu juga, apakah tahun depan jalan itu diperlebar. Yang jelas, secara teknis ada di provinsi, mudah – mudahan apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. Yang jelas, untuk perawatan di tahun ini sudah kita lakukan dengan anggaran yang ada,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Perbaikan Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhandeli, Kecamatan Medan Marelan, yang dibangun secara permanen mulai rampung.

Pantauan di lapangan, perbaikan jalan alternatif yang berada di sisi pinggir benteng Sungai Deli sudah berlangsung selama sebulan lebih. Pelaksana proyek pengerjakan perbaikan jalan sepanjang 1 km di Lingkungan 6,7,8 dan 9 mulai rampung.

Kondisi jalan yang dibangun secara permanen dengan pengecoran beton, sudah mencapai 70 persen. Akses jalan yang menjadi perlintasan masyarakat telah berdiri kokoh mampu mengatasi dari dampak banjir pasang atau rob yang kerap terjadi.

Camat Medan Marelan, T Chairunizza mengatakan, perbaikan jalan itu sangat diharapkan masyarakat, membuktikan keseriusan dari Pemko Medan membenahi insfrastruktur di Marelan.

“Jalan itu sudah tertata, pada awal tahun 2019, jalan itu sudah rampung dan bisa dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap insfrastruktur jalan itu,” ujar Chairunizza. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca diresmikan Wali Kota Medan, Dzulmi Edin, pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Jalan KL Yos Sudarso, Km 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, sudah masuk tahap pemasangan pancang atau pondasi dasar.

Pantauan di lapangan, proses pembangunan rumah sakit pemerintah yang pertama kali di Medan Utara, sudah mulai dikerjakan di lahan seluas 8.128,08 M2 dengan luas bangunan 13.539 M2 yang diperkirakan rampung dalam jangka waktu kerja selama 560 hari.

Pembangunan rumah sakit yang menyerap anggaran APBD Kota Medan yang sangat dinanti masyarakat, terlihat belum ada kendala. Sejumlah alat berat dan material serta pekerja, telah didistribusikan untuk mempercepat pembangunan rumah sakit tersebut.

“Kita bersyukur rumah sakit ini terbangun, karena bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di Medan Utara. Sehingga, masyarakat tidak jauh berobat ke pusat kota,” ungkap Samsul, warga Medan Labuhan.

Harapannya, pembangunan rumah sakit itu tidak ada kendala, sehingga rampung sesuai bestek dan waktu yang telah ditentukan. Agar, bisa dinikmati kesehatan yang mampu dijangkau masyarakat khususnya warga kurang mampu.

“Dengan adanya rumah sakit ini, telah membuktikan keseriusan Pemko Medan memberikan pelayanan insfrastruktur bagi masyarakat di Medan Utara,” sebut Samsul.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Dzulmi Edin menegaskan, kehadiran rumah sakit Tipe C diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi warga di kawasan Medan bagian Utara. Sehingga mampu mengurangi jumlah pasien yang membeludak di RSUD dr Pirngadi Medan.

“Pembangunan Rumah Sakit Tipe C akan rampung tahun 2019. Kehadiran rumah sakit ini nantinya kita harapkan dapat menampung pelayanan kesehatan masyarakat Kota Medan, khususnya wilayah utara Kota Medan,” kata Wali Kota. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Terpadu Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis Kota Medan mulai melakukan pemeriksaan ke sekolah, pasar tardisional, restaurant dan pusat perbelanjaan, sejak Senin (10/12). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Muslim Harahap pada Sumut Pos, Rabu (12/12) siang.

Muslim mengatakan, pemeriksaan itu terus dilakukan hingga Senin (17/12).”Pemerintah Daerah harus melindungi masyarakat dari makanan, minuman dan produk rekayasa genetik yang belum terjamin kehalalan dan higienitasnya. Untuk itu, Walikota Medan membentuk tim terpadu ini sesuai Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 511.3/249/V/2018, ” ungkap Muslim.

Dijelaskan Muslim, Tim Terpadu tersebut tidak hanya Dinas Ketahanan Pangan, melainkan juga melibatkan Dinas terkait lain serta instansi dan lembaga lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibagi kepada 3 Kelompok.

“Pertama kelompok pangan segar dan olahan jajanan di lingkungan lembaga pendidikan. Kedua kelompok pangan segar dan olahan hotel, restaurant, rumah makan, warung, catering dan penjual makanan musiman. Terakhir adalah kelompok pangan segar dan olahan di pasar modern dan tradisional, ” kata Muslim.

Untuk pelaksanaannya, kata Muslim sudah dibagi. Untuk kelompok I seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Koperasi, UMKM, Ketahanan Pangan, TP PKK dan Lainnya akan bergerak pada Senin dan Selasa ke Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Medan.

Lalu kelompok II seperti Dinas Perindustrian, Pariwisata, Kantor Kementerian Agama Kota Medan dan MUI Kota Medan bergerak pada Rabu, Kamis dan Jumat ke restaurant, hotel, rumah makan dan toko kue.

“Untuk kelompok tiga seperti Dinas Pertanian dan Perikanan, PD Pasar, Rumah Potong Hewan dan Bulog akan bergerak ke Pasar Tradisional dan Modern pada Jumat dan Senin pekan depan,” pungkas Muslim. (ain/ila)