28 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 5684

Jasad Mr X Berkemeja Cokelat Ditemukan

.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sesosok mayat pria tanpa identitas (Mr X) ditemukan hanyut di Sungai Deli. Tepatnya di belakang pabrik Growth Sumatera, Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Rabu (12/12) pukul 11.00 WIB. Saat ditemukan, mayat berjenis kelamin pria itu mengenakan kemeja cokelat dan celana jeans. Tidak ada ditemukan tanda kekerasan. Mayat kemudian dievakuasi petugas Polsek Medan Labuhan ke RS Bhayangkara Medan.

Mayat pria yang diduga hanyut dari wilayah lain, pertama kali ditemukan pencari cacing di sekitaran pinggiran Sungai Deli. Melihat mayat mengapung, Rafi dan temannya Jaka Triono memberitahukan kepada warga sekitar. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan ke Polsek Medan Labuhan.

“Tadi saya lagi mau cari cacing, kami lihat mayat itu hanyut. Langsung kami beritahu warga, mayat itu kami evakuasi ke pinggir benteng sungai,” kata Rafi kepada polisi. Polisi yang telah mengecek kondisi jenazah, tidak ada menemukan tanda kekerasan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Bonar Pohan mengatakan, pihaknya sudah mengecek mayat itu. Dugaan, mayat itu hanyut dari lokasi lain. Penyebab kematian masih menunggu hasil visum. “Kita belum tahu apa motif kematian korban, kita masih tunggu hasil visum,” katanya.(fac/ala)

757 Kepri v PSMS, Segera Move On

PSMS
PSMS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil buruk terdegradasi dari Liga 1 memang akan sulit dilupakan para pemain PSMS. Tak ada gunanya penyesalan berlarut-larut, karena kini PSMS harus menerima kenyataan berada di kasta kedua.

Mau tak mau, mereka harus segera move on. Pasalnya agenda berikutnya sudah menunggu di Piala Indonesia menghadapi  Kepri Jaya di Stadion Gelora Citramas, Batam, Kamis (13/12).

Kekuatan PSMS praktis berkurang karena beberapa pemain sudah harus pergi. Seperti Alexandros Tanidis dan Shohei Matsunaga yang sudah tak lagi memperkuat tim karena kontraknya habis. Namun dua legiun asing lainnya, Felipe Martins dan Reinaldo Lobo bersedia menjalani satu laga ini sebelum kembali ke negaranya. Pemain lokal yang masih terikat kontrak sampai Januari seluruhnya ikut kecuali Roni Fatahillah yang akan menjalani resepsi pernikahannya pekan ini.

Di Piala Indonesia ini, PSMS tidak lagi dibesut Peter Butler yang kontraknya sudah habis dan kembali ke negaranya. Suharto AD yang menjabat asisten yang sementara memimpin tim.”Kebetulan saya hanya menggantikan untuk pertandingan sekali ini saja. Sisanya belum tahu,” ucap  Suharto AD saat dihubungi, Selasa (11/12).

Suharto tak sendirian. Manajemen menerbangkan Edy Syahputra mendampingi Suharto. Keduanya tak asing lagi pernah bekerjasama di Divisi Utama (kini Liga 2) tahun 2010 lalu. “Kondisi pemain ada dua pemain yang sakit. Frets Butuan dan Antoni sedang sakit. Frets sakit di kakinya, Antoni demam. Sementara kondisi Rohim sudah mulai lumayan, sebelumnya kan dia sakit. Mudah-mudahan bisa diturunkan,” katanya.

Suharto mengakui punya tugas berat. Pasalnya dia harus mengembalikan mentalitas pemain pasca hasil tersebut. “Semalam sudah saya ajak kumpul. Saya beri tantangan kepada mereka dan mereka antusias memenangkan pertandingan. Makanya saya latih set piece supaya mental mereka lebih baik,” tambahnya.

Suharto mengatakan dirinya akan menerapkan beberapa perubahan dari strategi Butler. “Ada perubahan pasti baik taktik dan strategi. Yang saya evaluasi, kelemahan kita di pertahanan. Lawan kan terlalu mudah mencetak gol ke gawang kita sepanjang musim,” katanya.

Soal kondisi lawan, Suharto mengaku masih buta. Namun dia yakin bisa meraih hasil positif. “Lawan kita belum tahu seperti apa kekuatannya. Tapi kami yakin bisa menang,” bebernya.

Sementara di kubu lawan, Kepri Jaya siap membendung PSMS. Ini memang bukan pertemuan pertama kedua klub. Tahun lalu kedua tim sama-sama berjibaku di Liga 2. Kepri sendiri saat ini berkompetisi di Liga 3. Saat ini Kepri dibesut Ibnu Grahan.

757 Kepri Jaya FC baru saja gagal melaju ke babak 16 besar Liga 3 Indonesia. Nanang dan kawan-kawan tersingkir pada penyisihan grup A babak 32 besar Liga 3 Indonesia. Namun sebagai tuan rumah mereka bisa menjadi ancaman berbahaya bagi PSMS. Jangan sampai ada luka semakin menganga di Batam. (don)

Memeng Siram Wajah Robi Pakai Air Keras

SOPIAN/SUMUT POS RAWAT: Istri korban, Yunita mendampingi suaminya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit usai disiram air keras oleh sesama warga binaan Lapas Klas II Kota Tebingtinggi, Rabu (12/12).
SOPIAN/SUMUT POS
RAWAT: Istri korban, Yunita mendampingi suaminya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit usai disiram air keras oleh sesama warga binaan Lapas Klas II Kota Tebingtinggi, Rabu (12/12).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Air keras bisa masuk dengan mudah ke dalam Lapas Klas II Kota Tebingtinggi. Terbukti, saat terjadi perkelahian, salah seorang warga binaan disiram air keras oleh warga binaan lain. Duh!

PERISTIWA terjadi di Lapas Kelas II B Jalan Pusara Pejuang, Kota Tebingtinggi, Rabu (12/12). Robi Sari (34) terpaksa harus menjalani perawatan di RSUD dr Kumpulan Pane Tebingtinggi.

Korban didampingi istrinya, Yunita Hartanti (28) warga Kampung Bicara, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi. Kepada awak media, Yunita mengatakan, kejadian ini berawal saat korban ditagih hutang oleh Memeng (30).

Karena belum memilik uang, korban belum bisa membayarnya. Tidak terima, Memeng kemudian menyiramkan air keras ke wajah korban. Wajah korban melepuh. Ia kemudian dilarikan ke RSUD dr Kumpulan Pane Tebingtinggi.

“Aku dikabari pihak Lapas Klas II bahwa suamiku sedang dirawat di Rumah Sakit Kumpulan Pane Tebingtinggi. Ada perkelahian antara penghuni Lapas,” kata Yunita.

“Ketika sampai di rumah sakit, kami terkejut melihat wajah suamiku sudah di perban (bungkus),” sambungnya.

Yunita sangat menyesalkan kejadian tersebut. Ia mengaku heran, mengapa bisa ada soda api di dalam lapas. Yunita menduga, seluruh petugas yang bekerja di Lapas Tebingtinggi ceroboh. “Saya tidak terima dengan kejadian ini,” tuturnya.

Saat media mengambil gambar korban, tiba-tiba seorang petugas Lapas Klas II Kota Tebingtinggi datang. Petugas itu menghardik para awak media. “Dari mana kalian, kok kalian foto-foto,” bentaknya.

Mendapat laporan dari anggota lapas, KPLP Lapas II Kota Tebingtinggi Chrisman Giliu langsung tiba di rumah sakit. Chrisman marah-marah dan sempat menolak badan salah satu wartawan. “Apa hak kalian memfoto, dia dalam masa penjagaan dan tahananku,” bentak Chrisman.

Kuat dugaan, pihak lapas takut media terlalu menyoal bagaimana air keras bisa masuk ke dalam lapas dengan penjagaan yang ketat.(ian/ala)

2019, Ringroad Utara Medan Dibangun

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun Jalan Lingkar Utara Medan. Jalan lingkar (ringroad) ini mulai dari Jalan Cemara hingga Simpang Jalan Batangkuis menuju Bandara Kualanamu sepanjang 17 Km dan lebar 50 meter, dengan biaya Rp500 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2019.

HAL itu dikatakan Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (12/12), usai melakukan pertemuan tertutup dengan utusan Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Medan, membahas rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Medan tersebut. “Saat ini sedang dalam tahap sosialisasi di lapangan dan dalam rencana desain. Sudah dinventarisasi, ada 19 fasilitas umum berupa sekolah swasta maupun panti asuhan, BKM musala/masjid dan perumahan di Kecamatan Batangkuis dan Percut Seituan yang bakal terkena proyek pembangunan jalan tersebut,” ujarnya.

Menurut Wagirin, lahan yang terkena rencana pembangunan jalan tersebut, khususnya yang berada di Desa Tanjungsari, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, baik yang dikuasai yayasan/sekolah swasta, BKM Masjid dan masyarakat, surat kepemilikannya sebagian besar masih surat kepala desa dan masih berkaitan dengan PTPN 2, namun telah dikuasai lembaga/badan/masyarakat selama 30 tahun.

Pada umumnya, lanjut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu, lembaga/badan/masyarakat yang terkena proyek, sangat mendukung rencana pembangunan jalan yang akan dimulai 2019 tersebut. Namun dia berharap proses pembangunannya bisa menghindarkan dampak negatif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau jangan sampai masyarakat dirugikan.

Wagirin memberi contoh, dalam hal ganti rugi, masyarakat sangat berharap prosesnya diserahkan secara langsung kepada masyarakat, agar mereka dapat membangun kembali bangunan atau gedung-gedung sekolah/yayasan yang terkena proyek, sesuai dengan desain pengembangan bangunan yang mereka kelola. “Kita tahu kepemilikan atas lahan yang terkena proyek, statusnya masih surat keterangan kepala desa serta masih terkait dengan PTPN 2. Walaupun demikian, kita sangat berharap proses ganti ruginya, sebaiknya langsung kepada masyarakat, agar tidak lagi menimbulkan perselisihan di kemudian hari,” tutur anggota dewan Dapil Kabupaten Deli Serdang tersebut.

Berkaitan dengan itu, Wagirin pun mengigatkan, seluruh masyarakat yang bakal terkena proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara Medan itu untuk secepatnya mempersiapkan surat-surat kepemilikannya tanahnya, agar dalam proses ganti rugi tidak lagi menimbulkan persoalan baru. “Dari penjelasan Kemen PUPR, secara fisik pembangunan jalan ini akan dimulai pada 2019. Semua pihak hendaknya harus mendukung. Sebab pembangunan ini sejalan dengan Perpres No 62/2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo,” tegasnya.

DPRD Sumut Ngotot Jumpa Presiden

Sementara terkait pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Medan-Berastagi, Komisi D DPRD Sumut bersama enam kepala daerah di Sumut, ngotot ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka ingin menyampaikan secara langsung kajian-kajian yang dilakukan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) terkait pembangunan ruas jalan tol Medan-Berastagi kepada Jokowi. Bahkan, untuk meyakinkan Presiden, Komisi D akan ‘menjual’ pariwisata Danau Toba sebagai alasan terpenting pembangunan jalur tol Medan-Berastagi ini. Untuk itu, segala upaya akan dilakukan termasuk menggunakan jaringan partai dan lainnya untuk bisa bertemu Presiden.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengaku, upaya mereka tidak akan berhenti pada dukungan Komisi V DPR RI yang akan memperjuangkan anggaran di Perubahan APBN 2019. Namun menurutnya, ada banyak alasan agar aspirasi ini didengar langsung oleh Presiden Jokowi. Karena itu pula, berbagai cara termasuk jaringan partai digunakan untuk dapat diterima RI 1 di Istana Negara.

“Untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden RI, kita akan gunakan jaringan partai. Saya juga kan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut. Selain itu, kita juga bisa pakai jaringan Tim Kampanye Nasional, saya sebagai Jubir untuk Sumut. Termasuk para relawan Jokowi yang ada, kita akan manfaatkan itu,” ujar Sutrisno kepada Sumut Pos, Rabu (12/12).

Dengan banyaknya jalan atau jaringan yang digunakan untuk bisa menghadap Presiden, menurutnya akan semakin memperkuat kemungkinan usulan ini bisa disampaikan langsung dan disetujui. Untuk selanjutnya bisa direalisasikan di 2019, tanpa harus menunggu dialokasikan di Perubahan APBN 2019 sebagaimana dukungan Komisi V DPR RI sebelumnya.

“Makanya kita kemarin libatkan banyak kepala daerah, seperti Medan, Deliserdang, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Humbahas. Ini yang bisa mendapat manfaat jika pembangunan itu berjalan. Meskipun kita sadari, kemarin proses surat-menyurat yang cukup lama, makanya kita awali beberapa kabupaten saja,” sebutnya.

Dijelaskan Sutrisno, Kota Medan dan Deliserdang merupakan daerah yang menerima manfaat dari keberadaan sarana ini nantinya. Sebab, selain untuk jalur distribusi, juga mendukung pariwisata yang ada. Termasuk juga kabupaten lain, yang untuk mengakses ke sana, menggunakan jalur lintasan tersebut. “Ini juga bukan sekadar jalur distribusi yang lebih mudah, juga dari segi estetika (keindahan), karena jalan itu akan berada di antara hutan lindung. Sementara jalur bawah (biasa) kan tetap berfungsi, akan menambah nilai lebih bagi keindahan di daerah sekitar,” jelasnya.

Namun yang terpenting menjadi alasan untuk disampaikan ke Presiden, kata Sutrisno, adalah Danau Toba. Bukan hanya soal sekadar akses, juga bermanfaat bagi penambahan jenis paket perjalanan wisata yang selama ini seringkali monoton menggunakan jalur yang sama saat pergi maupun pulang. Dicontohkannya, seperti rute keberangkatan dari Kota Medan melewati Tebingtinggi-Pematangsiantar-Parapat, bisa pulang melalui rute berbeda. “Jadi mungkin kenapa pariwisata Danau Toba kurang maksimal, karena memang selama ini paket perjalanan itu, jalur pergi dan pulang, sama, monoton dari Pematangsiantar. Tetapi dengan adanya jalur (layang/tol) ini, bisa dimasukkan ke dalam paket wisata oleh pihak travel,” tambahnya.

Sedangkan target untuk bisa bertemu Presiden RI tahun ini juga, Sutrisno mengaku sudah menghubungi beberapa jaringan relawan dan kepartaian. Sebab dengan menyampaikannya melalui banyak jalur, maka kemungkinannya semakin besar. “Makanya kita tetap berusaha kejar tahun ini juga bisa ketemu Presiden. Apalagi kan pembangunan ini melibatkan beberapa Kementerian, jadi kalau sudah Presiden menginstruksikan, maka semua akan membahas. Paling tidak, jika 2019 bisa dijalankan, tahun 2020 sudah bisa digunakan efektif,” pungkasnya sembari berharap, pembangunan ini bisa dimulai di APBN murni tahun anggaran 2019. (bbs/bal)

BPIH 2019 Tetap Pakai Rupiah, Per Jamaah Cukup Bayar Rp35,2 Juta

Info haji
Info haji

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira bagi para calon jamaah haji Indonesia. Pasalnya, sudah ada kesepakatan awal antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenang), bahwa patokan pembayaran BPIH 2019 tetap menggunakan rupiah.

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim menuturkan, memang ada usulan dari Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin supaya BPIH 2019 ditetapkan dengan patokan dolar Amerika.

Teknisnya, jamaah tetap membayar dengan uang rupiah saat pelunasan. Tetapi nominalnya disesuaikan dengan kurs dolar yang berlaku saat hari pelunasan.’’(Pakai acuan, Red) Dolar itu usulan. Kami di Komisi VIII tetap (meminta, Red) pakai Rupiah,’’ katanya saat dikonfirmasi.

Politikus PPP itu menuturkan, sampai saat ini pembahasan mengenai besaran BPIH antara panitia kerja (panja) DPR dengan panja Kemenag masih berlangsung. Meskipun begitu, dia menegaskan, sudah ada kesepakatan awal bahwa patokan pembayaran BPIH 2019 tetap menggunakan rupiah. Sama seperti tahun ini yang rata-rata besaran BPIH sebesar Rp35,2 juta/jamaah. Apapun fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar (USD), jamaah tetap membayar BPIH sebesar Rp35,2 juta.

Politikus PPP itu menjelaskan, pembiayaan haji hanya mengacu pada dua mata uang. Yakni mata uang riyal untuk sewa pemondokan dan akomodasi lainnya di Makkah. Kemudian, mata uang Rupiah untuk pembayaran di tanah air. Menurut dia, keperluan penerbangan sejatinya juga menggunakan mata uang yang dikonversi ke Rupiah. Sebab transaksinya ada di Indonesia.

Dia menegaskan, finalisasi mengenai BPIH masih terus berjalan. ’’Perkiraan awal Februari (BPIH 2019, Red) ditetapkan,’’ tuturnya. Mustaqim mengatakan, saat ini Menag sedang berada di Saudi untuk membahas MoU atau taklimatul hajj dengan Kementerian Haji Saudi.

Dia berharap Menag juga menjajaki untuk negosiasi harga akomodasi haji di Saudi. Misalnya, negosiasi sewa transportasi yang dikelola oleh muasasah. Dia menuturkan, untuk haji tahun depan, pihak muasasah meminta ada kenaikan harga.

Kemenag perlu memastikan kenaikan harga tersebut apakah signfikan. Sambil mencari strategi lain seperti jumlah kendaraan dikurangi atau jenis armada berbeda.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki menuturkan, ada beberapa usulan kenapa Kemenag mengajukan penetapan BPIH menggunakan dolar AS. ’’Pertama, 95 persen pembayaran penyelenggaraan haji dilakukan dengan mata uang asing,’’ katanya.

Yakni mata uang dolar AS dan riyal Arab Saudi. Kedua, fluktuasi atau perubahan kurs mata uang rupiah. Baik rupiah dengan dolar AS atau rupiah dengan riyal.

Mastuki menjelaskan, pembahasan BPIH masih berlangsung. Menurut dia, munculnya perbedaan cara pandang patokan BPIH adalah hal biasa. ’’Justru dinamika itu penting,’’ katanya. Namun, pada saatnya nanti akan diambil keputusan bulat antara pemerintah dengan parlemen.

Selain keputusan soal besaran BPIH, juga sekaligus patokannya rupiah atau dolar AS. Kemenag berharap masyarakat sabar menunggu hasilnya.

Januari, DPR Survei Persiapan Haji

Sementara Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Komisi VIII DPR RI akan melakukan survei persiapan pelayanan haji di Arab Saudi. Survei akan dilaksanakan akhir Januari 2019. Setelah itu, BPIH baru akan ditetapkan.

Ketua Tim Panja BPIH 2019, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Panja BPIH dari Komisi VIII DPR RI akan melakukan survei ke Arab Saudi pada akhir Januari 2019.

DPR RI ingin melihat langsung pemondokan yang sudah direncanakan dan akan dikontrak oleh Kementerian Agama (Kemenag). DPR RI ingin memastikan apakah sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan atau tidak.

“Kita juga ingin memastikan pemondokan, transportasi, katering dan kebutuhan lain jamaah haji di Arab Saudi sesuai dengan yang disampaikan pemerintah atau tidak,” kata Ace.

Ia menyampaikan, kalau tidak ada pengawasan langsung dari DPR RI, khawatir fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan komitmen yang dibuat pemerintah. Ace juga menerangkan, rencananya BPIH akan ditetapkan pada awal Februari.

DPR RI akan berusaha agar bisa ditetapkan pada Februari. Tapi rapat Komisi VIII bukan hanya soal BPIH, namun ada banyak hal lain yang dibahas.

Ace yang menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, ada beberapa catatan untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Sudah disepakati akan membuat zonasi jamaah haji yang akan dibagi sesuai embarkasi masing-masing. Tahun sebelumnya zonasi embarkasi terpecah-pecah ke dalam beberapa wilayah atau sektor.

“Sekarang kita mau mendorong supaya pembagian pemondokan berdasarkan embarkasi, misalnya jamaah haji Jawa Barat tinggal di satu zonasi, sehingga mereka bisa interaksi satu sama lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, pemondokan jamaah masih terpecah-pecah. Meski satu embarkasi, pemondokannya berjauhan maka sekarang diupayakan supaya berdekatan.

Komisi VIII juga meminta kepada Kemenag agar tidak ada lagi jamaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram harus dua kali naik bus sholawat. Komisi VIII minta supaya jamaah haji hanya naik bus sholawat satu kali supaya mereka tidak kebingungan.

“Kita juga minta supaya lebih ditingkatkan lagi kompetensi dan kemampuan petugas haji dalam melayani dan memberikan pembinaan terhadap jamaah haji,” ujarnya. (wan/oni/jpnn)

Jaksa Cecar Eks Wakil DPRD Sumut, Soal Uang Ketok Palu Rp1 Triliun

FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS/jpg SIDANG: Suasana di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta. Rabu (12/12), majelis hakim kembali menyidangkan lima mantan anggota DPRD Sumut dengan menghadirkan saksi terdiri dari para mantan pimpinan dewan yang telah divonis dalam kasus penerimaan suap dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.
FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS/jpg
SIDANG: Suasana di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta. Rabu (12/12), majelis hakim kembali menyidangkan lima mantan anggota DPRD Sumut dengan menghadirkan saksi terdiri dari para mantan pimpinan dewan yang telah divonis dalam kasus penerimaan suap dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Chaidir Ritonga soal uang Rp1 triliun dalam bentuk proyek yang disebut sebagai uang ketok palu. Uang itu diduga sebagai ‘jatah’ pengesahan APBD Sumut 2014.

Chaidir kepada jaksa menuturkan tidak ada yang spesifik terkait yang disebut uang ketok palu tersebut. Bahkan dirinya tidak pernah mendengar mengenai jatah untuk masing-masing anggota DPRD.

“Tidak ada yang spesifik, tidak pernah uang (Rp1 triliun) itu diutarakan,” kata Chaidir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

Jaksa menilai, uang Rp1 triliun itu sulit diwujudkan dalam bentuk proyek untuk dibagikan ke masing-masing legislator. Maka jatah itu diganti dengan uang tunai Rp50 miliar.

Chaidir mengaku mengetahui wacana itu. Dia mengatakan, hal itu bertentangan dan bisa membawa semua anggota dewan ke ranah hukum.

“Saya ketika wacana itu bukan dalam rapat, saya termasuk yang bertentangan pola pikir dengan kebijakan itu. Saya tinggalkan rapat, karena sama saja membawa anggota dewan ke ranah hukum,” ucap Chaidir.

Kesaksian Chaidir tersebut diberikan untuk delapan terdakwa mantan anggota DPRD Sumut merekai. Di antaranya Rizal Sirait, Fadli Nursal, Roslinda Marpaung, Tiasiah, Sonny Firdaus, Helmiati, Muslim Simbolon, dan Rinawati Sianturi.

Dalam pemeriksaan kali ini, JPU KPK juga menghadirkan sembilan orang saksi lainnya yang juga mantan anggota DPRD Sumut. Mereka di antaranya Budiman Nadapdap, Muhammad Afan, Guntur Manurung, Zulkifli Husein, Parluhutan Siregar, Bustami, Biller Pasaribu, Tahan Manahan Pangabean dan Yan Syahrin.

Sebelumnya, KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp 300-350 juta per orang.

Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut 2015. (rdw/JPC)

Pemprovsu Dukung Pembangunan Rusunawa untuk Pekerja

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Rusunawa tersebut nantinya diperuntukan bagi para pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina saat menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut di ruang kerjanya, Lantai 9, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (12/12).

Rencananya, dalam pembangunan Rusunawa tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan menggandeng Pemprovsu. Pemprovsu akan memberikan lahan yang menjadi asetnya di daerah Kawasan Industri Medan (KIM) untuk pembangunan Rusunawa.

Menurut Sekdaprovsu, jika Rusunawa berada di KIM akan banyak memberi manfaat bagi para pekerja maupun pemerintah. “Pekerja di KIM itu bisa menghemat biaya transportasinya karena lokasinya tidak jauh dari tempatnya bekerja, selain itu tidak menambah kemacetan di luar,” katanya.

Rumah, kata Sabrina, merupakan kebutuhan dasar manusia, selain sandang dan pangan. Karena itu, Pemprovsu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Para pekerja yang tinggal di daerah ini merupakan bagian dari masyarakat Sumut yang dinaungi pemerintah. Untuk itu, Pemprovsu mendukung pembangunan rusunawa bagi pekerja. “Di masa depan, kita maunya semua orang termasuk pekerja mampu membeli rumah,” katanya.

Sabrina mengharapkan, Rusunawa tersebut tidak salah sasaran. Karena, banyak program seperti itu yang salah sasaran, akhirnya banyak yang sangat membutuhkan tetapi tidak mendapatkan haknya. “Untuk itu, BPJS diminta memantau siapa saja yang menyewa di rumah susun tersebut. Selain itu rusunawa juga harus dibangun dengan layak,” ujarnya.

Program rusunawa merupakan sarana kesejahteraan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai fasilitas pemukiman bagi peserta. Di Indonesia saat ini sudah berdiri beberapa rusunawa yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya Bumi Lancang Kuning (Batam), Muka Kuning (Batam), Kabil (Batam), Jababeka (Cikarang).

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Umardin Lubis mengatakan untuk Wilayah Sumbagut, rencana pembangunan Rusunawa tersebut merupakan yang pertama. Sebelumnya, pembangunan Rusunawa dilakukan tanpa bekerjasama dengan stakeholder atau pemerintah daerah. Untuk pembangunan rusunawa di wilayah Sumbagut, BPJS menggandeng Pemprovsu untuk lahan. “Pemprovsu merupakan stakeholder, maka perlu diajak bekerjasama dalam membangunnya,” katanya.

Turut hadir mendampingi Sekdaprov, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu Kaiman Turnip, Asisten Deputi Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Budi Pramono, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara Asran Pane. (prn/ila)

Menyoal Dana Kotak Suara Pilgubsu, Rusdianto Disebut Berbohong 

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan terhadap dugaan penyelewengan dana kotak surat suara yang terjadi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Perjuangan pada Pilgubsu 2018 lalu, terus bergulir. Bahkan saat ini, situasi semakin memanas.

Itu terkait pernyataan yang diungkapkan ketua PPK Medan Perjuangan, Rusdianto pada Sumut Pos. Ia mengaku, dana kotak suara pada Pilgubsu lalu telah diserahkan ke pihak yang berhak, yakni KPPS di 146 TPS di Medan Perjuangan.

Dana sebesar Rp50 ribu per kotak suara, sebagai dana pengganti transport KPPS. Apabila ditotal berjumlah Rp7,3 juta. Dana itu menurut Rusdianto telah diterima KPPS.

Pernyataan itu diungkapkan Rusdianto, Senin (3/11) lalu. Dirinya menyatakan soal anggaran kotak suara yang harus diterima KPPS, sudah diserahkan ke KPPS.

“Kita duduk sama dululah bang, kita kumpul sama sekretariat PPK kecamatan, jumpa lebih enak, lebih pas, bang,”  serunya beberapa waktu lalu.

Ungkapan tersebut justru memantik emosi dari KPPS yang bertugas pada putaran Pilgubsu lalu. Mantan KPPS di kelurahan Sidorame Barat I malah menyebut, Rusdianto berbohong.

“Dia (Rusdianto) bohong itu, mana ada kami (KPPS) terima dana kotak suara pada Pilgubsu lalu. Jangan asal cakap dia,” seru mantan KPPS berinisial HS.

HS mengaku siap untuk ditampilkan atau memberi kesaksian secara pribadi (testimoni) atas tidak tersalurnya dana tersebut.

“Saya siap untuk bilang bahwa KPPS Sidorame Barat I tidak ada terima dana itu,” tandasnya.

Senada juga diungkapkan mantan KPPS Sidorame Barat I berinisial EN. Malah dirinya bertanya apakah ada dana kotak suara pada Pilgubsu lalu.

“Ada dananya waktu itu? Kok aku nggak tau, gawat kali si Rusdianto itu. Kok dimakannya uang orang,” ucapnya dengan mimik wajah kecewa.

Sebelumnya, kasus ini sudah ditanggapi Ketua Satgas FKPPI Medan Perjuangan, Manasye Sibuea. Ia menyebut, tindakan yang dilakukan PPK Medan Perjuangan yang dipimpin Rusdianto telah menciderai institusi penyelenggara pemilihan umum.

“Kalau memang faktanya dana kotak suara tidak disalurkan kepada yang berhak dalam hal ini KPPS, berarti ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh PPK,” tandasnya.

Sudah selayaknya aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas dugaan penyelewengan dana itu.

Sebagai organisasi kepemudaan, pihaknya dalam hal ini FKPPI akan melakukan tindakan profesional dengan mempertanyakan hal kebenaran kasus ini ke KPU Medan ataupun Sumut.

Diingatkannya, dengan tindakan yang dilakukan PPK, pihaknya secara resmi akan melaporkan ke kejaksaan ataupun kepolisian.

Diketahui, PPK Medan Perjuangan diduga tidak menyalurkan dana pendistribusian kotak surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

Dana yang seharusnya diterima KPPS senilai Rp50 ribu/kotak suara untuk setiap TPS yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan.

Dana tersebut sebagai biaya transportasi untuk pengambilan kotak surat suara dari kelurahan, hingga kotak surat suara dikembalikan ke kelurahan setelah berakhirnya perhitungan suara di TPS.(ala)

Hendrik Sitompul Bantu Ekonomi Rakyat, Jalankan Program Gerakan Pangan Mandiri

ISTIMEWA BIBIT LELE: Anggota DPRD Medan Hendrik Sitompul memberikan bibit ikan lele kapada warga Simalingkar B, Medan Johor, Senin (10/12).
ISTIMEWA
BIBIT LELE: Anggota DPRD Medan Hendrik Sitompul memberikan bibit ikan lele kapada warga Simalingkar B, Medan Johor, Senin (10/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Drs Hendrik H Sitompul MM menjalankan program Gerakan Pangan Mandiri (GPM) dengan memberikan ribuan bibit ikan lele kepada masyarakat Simalingkar B, Kecamatan Medan Johor, Senin (10/12) lalu.

Program GPM ini merupakan program yang digulirkan Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dimaksudkan untuk membantu ekonomi kerakyatan.

Hendrik mengaku, ia meneruskan program SBY sebagai upaya  membantu peningkatan perekonomian masyarakat dengan usaha sampingan. “Dengan mengembangkan usaha sampingan seperti beternak ikan lele. Selain bermanfaat meningkatkan perekonomian, juga bisa bermanfaat menambah gizi dan protein jika dikonsumsi,” kata Hendrik saat memberikan bibit ikan Lele sekakigus temu ramah dengan warga Simalingkar B di rumah Bulang Icha Gurusinga Jalan Bunga Rampai I Simalingkar B.

Hendrik mengaku, berkomitmen tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bibit ikan lele salah satu upaya membantu ekenomi keluarga. “Dengan usaha sampingan beternak lele di pekarangan rumah, ibu-ibu bisa ikut membantu suami meringankan beban ekonomi keluarga,” ujar Hendrik yang juga Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut itu.

Pada kesempatan itu, Hendrik juga menyahuti diskusi politik yang disampaikan warga. Untuk itu, Hendrik menjelaskan, selaku warga negara Indonesia yang baik harus berperan aktif mensukseskan Pemilu 2019 yang akan memilih Presiden, Caleg DPRD, DPR RI dan DPD. Untuk itu diingatkan kepada warga supaya dipastikan sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pada 17 April datang ke TPS untuk memberikan suaranya.

Dalam kesempatan itu, Hendrik juga memperkenalkan diri kepada warga. Disebutkannya, dirinya miliki istri bernama Ir Rospita Tiurma Marpaung MM dan sudah dikaruniai 3 anak. Pernah mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 52. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI tahun 2014.

Selain Anggota DPRD Kota Medan, saat ini ia juga menjabat Ketua 1 Yayasan Perguruan Katolik Donbosco, Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumut, Ketua LP3KD Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Sumut, Ketua DPP Pemuda Katolik Jakarta, Wakil Ketua PMI Sumut, Bendahara Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Komisariat Sumut.

Kemudian, Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ketua Muda-Mudi Katolik (MUDIKA) Gereja Katolik St Paulus Pasar Merah. Ketua GPEI, Ketua Dewan Pengguna Jasa Pelabuhan Indonesia (Depalindo) Sumut, Ketua 1 Yayasan Perguruan Katolik Keuskupan Agung Utara Donbosco. Saat ini juga sebagai Komisaris Utama PT Cahaya Andhika Tamara Group dan dikenal sebagai pembayar Pajak terbesar di Jakarta Timur Tahun 2016.(adz/ila)

Penanganan Sampah Dikembalikan ke DKP, Nasir: Perlu Dikaji Ulang…

Sampah
Sampah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan sampah yang kini dikembalikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan dari Kecamatan mendapat sorotan Komisi A DPRD Medan. Sebab, belum genap setahun diberlakukan ternyata sudah diambilalih kembali oleh dinas terkait.

Sekretaris Komisi A DPRD Medan Muhammad Nasir mendesak agar dievaluasi kembali kebijakan yang telah mengambilalih lagi pengolahan persampahan dari pihak kecamatan. “Masih setengah hati (DKP) memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, ini perlu dilakukan evaluasi,” kata Nasir pada rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dengan sejumlah camat dari Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntutan, Medan Sunggal, Medan Polonia dan Medan Selayang di ruang Komisi A, Rabu (12/12).

Menurut Nasir, kebijakan mengambilalih pengelolaan persampahan ini perlu dikaji ulang. Sebab, ketika ditangani oleh kecamatan tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai seperti armada pengangkut sampah. “Bagaimana pengelolaan sampah akan berjalan maksimal kalau sarana dan prasarana mendukung tidak kurang memadai,” ucapnya.

Ia menuturkan, sampah harus ditangani secara serius. Jika tidak, akan menjadi ancaman seperti banjir, penyakit dan lain sebagainya. “Kasih kesempatan kepada kecamatan untuk mengelolanya, karena mereka pun belun genap setahun dan fasilitasnya kurang memadai. Kalau hanya sebentar dikelola tentu hasilnya belum maksimal. Sedangkan yang dikelola sudah cukup lama saja belum tentu maksimal hasilnya,” kata Nasir.

Sementara, Camat Medan Hohor Ali Nafiah mengataku, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah terutama kendaraan. Sebab, kendaraan yang diberikan ternyata 80 persen tidak layak jalan. “Untuk wajib retribusi sampah, tidak ada masalah karena semua terpenuhi 100 persen. Persoalannya hanya kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak lagi beroperasi,” ungkap dia.

Hal disampaikan Camat Medan Tuntungan Gelora Ginting. Kata Gelora, dari 8 unit mobil pengangkut sampah ternyata 3 tidak bisa digunakan karena sudah rusak berat.

Sedangkan, Camat Medan Polonia M Agha Novrian mengatakan, selain persoalan armada, pengelolaan sampah masih belum sepenuhnya diserahkan pengelolaan kepada Kecamatan. “Petugas kebersihan seperti mandor dan lainnya masih di bawah kendali DKP. Artinya, belum 100 persen pengelolaan sampah berada ditangan kecamatan,” ujar Agha.

Pengambilalihan kewenangan penanganan sampah dari kecamatan disampaikan langsung oleh Kepala DKP M Husni saat menggelar temu pers dengan wartawan di Balai Kota, akhir pekan lalu. “Peralihan kewenangan kebersihan dari kecamatan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan supaya kebersihan Medan dapat berjalan lancar dengan maksimal,” katanya.

Menurut Husni, selain itu lebih mudah berkoordinasi dengan petugas kebersihan. “Walaupun masih banyak kendala tapi, kami tetap terus bekerja menangani sampah di Medan. Meskipun sarana dan fasilitas yang masih kurang dan terbatas, tetap dilakukan pembenahan sehingga ke depan pengelolaan sampah semangkin bagus,” akunya. (ris/ila)

1...5,6835,6845,685...15,803Page 5,684 of 15,803

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor