MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara khususnya Kota Medan, darurat narkoba. Ketua Panti Rehabilitasi Narkoba Mari Indonesia Bersinar, Johanes Siregar mengatakan, kondisi peredaran narkotika saat ini benar-benar darurat.

Di Medan, tepatnya di panti rehabilitasi narkotika yang ia pimpim, ada anak berusia 10 tahun yang menjalani rehabilitasi. “Dari informasi yang kita dapat, anak itu mulai mengenali narkotika jenis sabu sejak usia 9 tahun. Ia kenal sabu dari abangnya. Pernah teman abangnya datang dan mengajarinya untuk menghisap sabu-sabu, sejak itulah tingkahnya berubah,” katanya.

Anak itu, kata Johanes, merupakan anak dari keluarga ekonomi rendah. Orangtuanya pemulung sehingga kurang perhatian. “Domisilinya di kawasan Simpang Selayang. Kondisi perekonomian keluarganya rendah. Kini anak itu sedang kita rehab di panti kami yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Komplek Pemda,” pungkasnya.

Menyikapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumut, khususnya Kota Medan, Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Hendri Marpaung mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikut berpatisipasi dalam melakukan pemberantasan narkotika. “Kepada lapisan masyarakat, tentunya berharap adanya partisipasi semua pihak dan kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama perang terhadap narkotika. Sudah begitu banyak korban generasi muda yang terkontaminasi narkotika,” kata Kombes Hendri Marpaung di sela-sela pemusnahan barang bukti 130,229 Kg narkotika jenis sabu dan 159 butir inex di halaman Mapolda Sumut, Senin (10/12).

Menurut Hendri, barang bukti narkoba yang dimusnahkan itu merupakan hasil tangkapan selama tiga bulan. “Terhitung sejak September hingga November 2018 ini kita menyita 130,229 Kg narkotika jenis sabu dan 159 butir inex. Barangbukti itu merupakan penyitaan dari 36 kasus dengan 73 tersangka yang terdiri dari 68 laki-laki dan 5 wanita,” ungkap Hendri.

Ia mengklaim, pengungkapan tersebut berkat kerja keras timnya yang bekerja dan turun ke lapangan. “Saya memberikan apresiasi kepada anggota yang turun ke lapangan, berkat kerja keras anggota di lapangan, berkat kecerdasan, keterampilan dan kemampuan, saya memberikan apresiasi,” katanya.

Ia meminta kepada personel yang turun ke lapangan agar tidak berpuas diri alih-alih berbangga atas hasil pengungkapan yang mereka lakukan. “Harapan saya agar anggota tidak berpuas diri dan berbangga diri. Ke depan pengungkapan ini tidak lagi bertambah lebih besar. Dengan harapan, perbandingan pengguna ataupun pemesan berkurang. Sehingga pemasok, ataupun pengungkapan besar tidak lagi dijumpai. Polda Sumut tetap bertekad dan komit untuk tidak berhenti melakukan pengungkapan peredaran narkotika,” katanya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Arman Depari mengungkapkan kalau Sumut menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Posisi ini menempatkan Sumut tepat berada di bawah ibu kota DKI Jakarta.

Arman menyebutkan, pada 2015 lalu, peringkat kedua ditempati oleh Kalimantan Timur. Namun, kini, Sumut menggeser provinsi tersebut. “Saat ini, di Sumut sangat pesat untuk peredaran narkoba. Kini, Sumut sudah peringkat kedua di Indonesia untuk pengguna narkoba,” ungkap Arman dalam sebuah

diskusi bertajuk ‘Narkoba Perang Zaman Now’ di Medan, sekira Mei 2018 lalu.

Arman mengatakan, saat ini, ada sekitar 2,2 persen dari 262 juta penduduk Indonesia yang menggunakan narkoba. Dalam sehari, ada 37 hingga 40 orang meninggal sia-sia karena penyakit yang ditimbulkan oleh narkoba.

Sepanjang Pantai Timur Sumatra, dia mengatakan, menjadi daerah yang paling rawan peredaran narkoba. Mulai dari Aceh hingga Lampung. Hal ini disebabkan masih banyak ‘pelabuhan tikus’ yang menjadi sasaran masuknya narkoba dari luar negeri. “Sasaran yang paling besar, daerah transit yang paling banyak, adalah Sumut, karena banyaknya pelabuhan ilegal dan juga pengawasan di garis pantai kita yang relatif lemah. Selain itu, Sumut juga salah satu daerah yang dekat dengan Malaysia. Karena narkoba itu kan mayoritas berasal dari luar negeri,” kata Arman.

Dia menyebutkan, selain Sumut, saat ini, para bandar narkoba juga mulai memasuki kota pelajar, seperti Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa para bandar itu semakin ingin merusak generasi bangsa. “Bahkan saat ini Jogya yang dikenal sebagai kota pelajar sudah menduduki peringkat ke tujuh di Indonesia untuk peredaran narkoba,” ujar dia.

Arman pun mengajak semua pihak untuk ikut bergandengan tangan memberantas narkoba. Menurutnya, BNN sudah banyak melakukan koordinasi antar instansi. Sayangnya, instansi lain belum menjadikan pemberantasan narkoba sebagai agenda utama.

“Banyak instansi yang belum satu visi. Kami sudah berupaya untuk kerja sama, dari bea cukai, angkatan laut, kementerian kemaritiman, kementrian perikanan. Mungkin ini kelihatannya belum begitu padu, sementara BNN sendiri tidak punya peralatan lengkap. Apalagi BNN walaupun sekarang menjadi leading sector, tetapi belum menjadi central of command,” kata Arman. (dvs/bbs/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan warga Kota Medan untuk menikmati sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) tampaknya belum dapat terwujud. Pasalnya, hingga kini proyek infrastruktur gawean pemerintah pusat itu masih terkendal regulasi dan pembiayaan. Namun ada kekhawatiran, LRT dan BRT ini bisa senasib dengan bus Trans Mebidang.

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, Pemko Medan saat ini masih menunggu payung hukum proyek tersebut yakni Keputusan Presiden (Keppres). “Sampai kami rapat terakhir yang dihadiri Pak Dirjen Perhubungan Darat dan Wali Kota Medan, proyek tersebut menunggu Keppres yang sedang disiapkan Bappenas. Sebab kalau tidak, semua daerah selain Jakarta tidak akan bisa merealisasikannya,” kata Wiriya, kemarin.

Ia mengaku, Keppres tersebut mengatur tentang urban transport, khususnya berbasis rel. Artinya, bagaimana pola dan seperti apa proyek pembangunan tersebut. “Karena regulasinya belum keluar, maka kemungkinan perencanaan yang sudah disusun mau tidak mau harus mundur,” ucapnya.

Wiriya berharap, Keppres ini segera diterbitkan, sehingga pada akhir tahun ini bisa dilakukan transaksi dengan kementerian terkait. “Kalau Keppres ini belum diterbitkan juga, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa,” cetusnya.

Menurut Wiriya, dalam pembahasan antara Pemko Medan dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, proyek ini juga masih terkendala masalah pembiayaan rolling stock atau sarana dan prasarana pendukung yang nilainya mencapai hampir separuh dari APBD Kota Medan. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi terletak pada struktur pembiayaan. Untuk itu, diminta pengadaan rolling stock kewajiban pemerintah pusat. Sebab, pembiayaannya terlalu tinggi.

“Pembiayaan rolling stock pokoknya harus pemerintah pusat yang membiayai. Pemko Medan tidak mau menggadaikan APBD untuk proyek tersebut,” kata dia.

Diutarakan Wiriya, kemampuan fiskal (APBD) Kota Medan terbatas. Kalau tetap bertahan terhadap pembiayaan awal yang sudah diajukan sebesar Rp2,4 triliun lebih, jelas Pemko tidak mampu. “Kalau sampai akhir tahun belum ada kesepakatan antara Pemko dengan pemerintah pusat soal pembiayaan itu, tentu harus diperpanjang waktu penyusunan proyek tersebut. Meskipun kita berkeinginan segera terealisasi. Akan tetapi, inikan persoalan komitmen pemerintah pusat, kalau Pemko sudah komit tetapi dengan keterbatasan fiskal,” sebut Wiriya.

Lebih lanjut Wiriya mengatakan, Pemko sudah mendesak kepada pemerintah pusat terhadap pembiayaan rolling stock supaya ditampung. “Kalau ini sudah diputuskan selanjutnya masuk ke tahap transaksi. Target kami kalau bisa diharapkan pada Oktober (2019),” tuturnya.

Kata dia, dalam pembiayaan rolling stock oleh pemerintah pusat terbentur regulasi. Pasalnya, ada peraturan yang melarang pemerintah pusat menyediakan atau membiayai rolling stock itu. “Pembangunan LRT dan BRT sudah mendesak di Medan. Dari hasil studi atau kajian yang dilakukan, pada 2024 kalau tidak ditangani apapun mulai sekarang maka lalu lintas berhenti dan tak bisa jalan. Sebab, jumlah peningkatan jalan dengan kendaraan sangat jauh perbandingannya. Oleh karena itu, inilah harapannya sebagai solusi persoalan kemacetan di Medan,” tandasnya.

Ia menambahkan, secara keseluruhan proyek ini hampir menghabiskan anggaran mencapai Rp13 triliun. Pembangunan proyek yang ditargetkan rampung pada 2020 mendatang ini struktur pembiayaannya lewat pemerintah pusat dan KPBU atau melibatkan investor. “Struktur pendanaannya masih dibahas untuk dirumuskan berapa persentasenya. Namun yang jelas, dananya sebagian dari APBN dan KPBU,” imbuhnya.

Diketahui, kajian sementara Pemko Medan, jalur LRT akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Tuntungan.

Belajar dari Palembang

Sementara, pengamat tata kota, Rafiandi Nasution mengatakan, proyek rencana pembangunan infrastruktur tersebut harus benar-benar dilakukan analisis yang akurat. Jangan sampai nanti sia-sia setelah dibangun atau kurang efektif, seperti di Palembang. “Sebenarnya proyek ini terbilang terlambat, karena Palembang sudah membangun dan beroperasi. Namun, di Palembang sepertinya tidak maksimal dan mengalami kerugian. Seharusnya masih beroperasi hingga pukul 22.00, sekarang sudah dikurangi menjadi pukul 19.00 WIB. Jadi, untuk pengguna yang sudah menjadi member dan memiliki kartu, jika lewat dari pukul 19.00 WIB maka tak berlaku lagi,” ungkap Rafianda.

Dikatakannya, Pemko Medan harus belajar dari Palembang untuk menerapkannya. Sehingga, apa yang terjadi di Palembang tidak terulang di Medan. “Sangat setuju tentunya dibangun LRT dan BRT, tetapi perlu dikaji juga bagaimana kultur budaya masyarakat Medan atau Sumut. Jangan pula setelah dibangun, nasibnya sama seperti proyek Bus Trans Mebidang,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Rafiandi, Pemko dapat belajar dari Bus Trans Mebidang. Apakah progresnya surplus atau malah defisit? “Banyak aspek yang perlu dikaji, selain secara ekonomi, sosial dan budaya juga hukum. Jangan nanti ketika pengerjaannya selesai dan beroperasi, muncul pula temuan,” cetusnya.

Ia menuturkan, proyek tersebut harus betul-betul matang dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, kalau bisa berdampak multiplier. Artinya, dari sisi pariwisata juga ikut mendapat efek positif. “Sebagai contoh, trayek yang dilalui LRT dan BRT melintasi tempat wisata di Medan. Sehingga, memudahkan wisatawan mengunjungi destinasi wisata misalnya kebun binantang,” imbuhnya. (ris)

SIMALUMGUN, SUMUTPOS.CO – Penipuan arisan online marak di Simalungun. Tak tanggung-tanggung, pelaku dapat meraup keuntungan mencapai ratusan juta via transfer.

INDRA Sutoyo mengungkapkan penipuan arisan online yang diikuti istrinya, Rini Sucaya. Warga Kecamatan Tanah Jawa ini menjelaskan, ikut serta dalam arisan online ini karena yang menawarkan merupakan teman lamanya di kampung. Pada bulan Oktober, teman lamanya Peri Hartati mengajak untuk ikut arisan online. Pelaku menawarkan penarikan arisan per 15 hari. Setiap cicilan satu nomor yakni Rp900 ribu.

Bahkan kata Indra, setiap member atau sebutan pelanggan arisan online bisa mengambil banyak nomor. “Namanya juga teman lama di kampung. Kami ketemu langsung pertama kali,”ujarnya via seluler, Senin (10/12).

Dijelaskan Indra, pada penarikan pertama juga dilakukan pertemua langsung di sebuah rumah di Kecamatan Tanah Jawa. Saat itu, arisan dalam bentuk mobil. Setelah itu, penarikan ke dua juga dalam bentuk pertemuan.

“Sekitar hari ketiga mulai tidak ada lagi pertemuan. Ia beralasan uang itu sedang dipinjam oleh sebuah perusahaan,” ungkapnya. Indra menjelaskan, pembayaran cicilan arisan online berlangsung via transfer. Komunikasi juga berjalan di massenger via facebook. Pelaku juga meminta biaya administrasi sebesar 10 persen.

“Total kami ada 30 orang. itu pertama cash dikasih. Pada tanggal 31 Oktober. Banyak yang narik, tapi dia tidak transfer. Waktu kami interogasi dia beralasan dipinjam. Kok gak ada surat pernyataan, ternyata semua itu bohong,” katanya.

Indra menjelaskan, pihaknya juga akan melaporkan kejadian ini ke Polres Simalungun. Ia mengatakan, hampir seluruh member rugi mencapai Rp 10 juta. “Pelaku ini kami kenal semua. Minggu yang lalu akun FB nya ditutup,” ujarnya. Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Ruzi belum memberikan komentar terkait ini. (trm/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga Besar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kantor Direksi Medan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Jumat (7/12) lalu di Masjid Nurul Hikmah, Kantor Direksi jalan Sei Batanghari No. 2 Medan. Acara dibuka dengan pembacaan Ayat Suci Alquran yang dibacakan oleh Rika Harnita dan Saritilawah oleh M. Syafi’i.

Tak lupa pula dalam peringatan maulid nabi ini, Panitia juga memberikan santunan kepada anak yatim yang berada di sekitar kantor Direksi Medan sebanyak 100 anak.

SEP SDM dan Umum, Gusmar Harahap, dalam sambutannya mengharapkan agar peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial saja, namun harus bisa mengambil hikmah dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan yang baik.

Gusmar juga mengatakan, kinerja perusahaan untuk tahun 2018 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. “Karenanya, kebijakan manajemen akan memberikan panjar bonus pada bulan Desember 2018,” ujar Gusmar yang kemudian disambut tepuk tangan para hadirin.

Dikatakan Gusmar, harga jual komoditas sawit dan karet memang mengalami penurunan. Namun kemampuan perusahaan untuk membiayai proses bisnis dan penggajian masih mencukupi dengan baik.

“Tantangan ke depan akan semakin berat. Jadi mari kita jaga kekompakan dan tetap bekerja dengan baik, meningkatkan semangat bekerja, bekerja dengan budaya kekompakan dan jujur-tulus-ikhlas sehingga kita bisa meraih target yang ditetapkan ditahun depa,”  kata Gusmar penuh semangat.

Irfan Yusuf, ustad yang memberikan tausiyah, mengatakan, umat Islam harus senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan mendorong setiap pribadi agar meniru bagaimana tata cara hidup Rasulullah.

“Kita harus professional. Artinya, menempatkan diri kita sesuai tempatnya. Rasulullah itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima perang. Namun di dalam kehidupan rumah tangga, ia tetap menjadi kepala keluarga yang sangat baik dan akrab kepada semua anggota keluarga, tanpa membawa-bawa jabatan yang disandangnya. Sehingga, hubungan harmonis tercipta di manapun di saat kita berada,” kata Irfan. (ila)