31 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Home Blog Page 5692

Massa Desak JR Saragih Ditahan

FOTO:diva/sumut pos UNJUKRASA: Sejumlah gelombang massa menuntut Polda Sumut menindaklanjuti kasus leges Ijazah Palsu JR Saragih saat berunjukrasa di depan Mapoldasu.
FOTO:diva/sumut pos
UNJUKRASA: Sejumlah gelombang massa menuntut Polda Sumut menindaklanjuti kasus leges Ijazah Palsu JR Saragih saat berunjukrasa di depan Mapoldasu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –Gelombang massa yang mengatasnamakan dirinya Sumut Watch dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di antaranya Agresi, Eltrans, GMKI, SAPMA PP, PMKRI, HIMMAH, FHSB dan SBSI meminta Polda Sumut menangkap Bupati Simalungun JR Saragih yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dugaan tindak pidana pemalsuan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP agar ditangkap

“Kami minta Polda Sumut secara tegas dan segera melimpahkan berkas tersebut ke Kejati Sumut. Kami juga mendesak Kajatisu untuk menerima pelimpahan berkas Bupati Simalungun JR Saragih. Kemudian, agar Kapolda Sumut dan Kajatisu sinergi dan proaktif melakukan penyelidikan terhadap sinyalemen korupsi yang diduga melibatkan JR Saragih,” ujar Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing dalam orasinya, Senin (10/12).

Daulat membeberkan, perkara JR Saragih bujan hanya soal leges palsu ijazah. Tetapi patut diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan gurita korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

“Sebutlah dugaan korupsi proyek direksi RSUD Perdagangan sebesar Rp 9,1 miliar. Kemudian pungutan liar dalam perpanjangan SK pegawai honorer sebanyak 5.000 orang  yang rata-rata dibandrol Rp15 juta yang bila ditotal senilai sebesar Rp 25 miliar,” sebut Daulat.

 

Kemudian, indikasi dugaan korupsi dalam penggelapan gaji pegawai honorer sebanyak 5.000 orang  dengan nilai Rp1 juta per orangnya sejak Juli hingga Desember 2016 yang bila diakumulasi mencapai angka Rp30 miliar.

Lalu dugaan korupsi dana evakuasi korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba pada Juni 2018 sebesar Rp5 miliar.

“Selanjutnya penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam pengalihan sejumlah aset pemerintah yang meliputi eks kantor Bupati Simalungun, eks kantor DPRD Simalungun dan eks rumah dinas Bupati Simalungun yang konon dialihkan dengan status hak sewa puluhan tahun kepada NV STTC tanpa persetujuan DPRD Simalungun,” bebernya.

Menurutnya, sikap tak koopepratif dan diduga melanggar hukum JR Saragih adalah ketika Polda Sumut melakukan pemanggilan terhadapnya, JR Saragih mengabaikan panggilan tersebut.

Anehnya, sebut Daulat, penyidik yang mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan JR Saragih tidak melakukan apapun.

“Apa yang dipertontonkan oleh penyidik Polda Sumut dalam perkara JR Saragih menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Intinya, kami minta perkara ini benar-benar dituntaskan secara profesional,” tegas Daulat.

Sekitar setengah jam melakukan orasi, sekitar sepuluh orang perwakilan massa diundang ke gedung Ditreskrimum Polda Sumut untuk melakukan diskusi.

Sementara itu, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumut Edward Kaban menyatakan, kasus penggunaan dokumen palsu dalam Pilkada Gubsu dengan tersangka JR Saragih, dinyatakan  sudah kedaluarsa.

Hal itu diungkapkan Aspidum Kejati Sumut pada acara Coffe Morning dan Peringatan Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI) di Kejatisu, Senin (10/12).

Dijelaskan Edward, kasus tersebut  sudah lama bergulir sebelum pelantikan Gubsu terpilih. Dia menyebutkan, sebelumnya dinyatakan P21 (berkas lengkap), sudah dikembalikan ke penyidik Polda Sumut.

“Setelah kita nyatakan P21, dengan berjalannya waktu dikembalikan lagi pada kita melalui Sentra Gakumdu. Kemudian kita kembalikan lagi,” sebut Edward.

Dikatakan Edward, pihaknya  mengembalikan berkas tersebut lantaran kegiatan Pilkada sudah selesai. “Dan dari hasil  penelitian jaksa peneliti di Sentra Gakumdu, bahwa perkara ini dikembalikan lagi karena dinyatakan sudah kedaluarsa. Itu sesuai aturan yang ada,” terang mantan Kajari Tangerang itu.

Namun dalam kesempatan itu, Edward tidak memperinci kasus yang disangkakan kepada JR Saragih bisa dinyatakan kedaluarsa.

Seperti diberitakan, JR Saragih disangkakan menggunakan surat palsu saat mendaftar sebagai calon gubernur ke KPU Sumut.

Tim dari Sentra Gakkumdu Sumut menindaklanjuti laporan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto, pada bagian legalisasi fotokopi ijazah SMA JR Saragih.

Bupati Simalungun itu disangka telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan, berkas perkara kasus penggunaan surat palsu dengan tersangka Jopinus Ramli (JR Saragih) sudah lengkap pada Maret 2018 silam. (dvs/man/han)

 

 

 

Bangunan SDN 048938 Memprihatinkan

FOTO: solideo/sumut pos BOCOR: Kondisi sekolah SD Negeri No 043938, Desa Temburun, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo yang atapnya banyak yang bocor.
FOTO: solideo/sumut pos
BOCOR: Kondisi sekolah SD Negeri No 043938, Desa Temburun, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo yang atapnya banyak yang bocor.

KARO, SUMUTPOS.CO – Karo Strong From Class Room (pendidikan kuat jika dimulai dari dalam kelas) yang menjadi motto Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, dinilai hanya retorika belaka. Buktinya, sampai hari ini masih banyak sekolah di Bumi Turang yang kondisinya memprihatinkan.

Tak hanya proses belajar mengajar yang belum maksimal, bangunan sekolah juga masih banyak yang hancur.  SD Negeri No 043938, Desa Temburun, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo adalah satu dari banyak sekolah yang bangunannya sangat memprihatinkan.

Karena tak pernah merasakan sentuhan pembangunan, kini bangunan sekolah tersebut lebih mirip dengan kandang ternak.

Pantauan kru koran ini, Senin (10/12) siang, hampir semua atap kelas di sana rusak dan bocor. Bangku dan meja di kelas juga sudah sangat tak layak. Alhasil, para murid dan guru sulit konsentrasi saat belajar.

Mirisnya lagi, para murid pasti kebasahan karena atap bocor saat hujan mengguyur. Kondisi ini sudah lama dikeluhkan warga dan pihak sekolah, namun sampai hari ini, Dinas Pendidikan Karo terkesan menutup mata.

Kepala SD Negeri No 043938,  Prisma Sembiring saat dikonfirmasi mengaku sudah lama mengeluhkan kondisi tersebut. Namun belum mendapat tanggapan. Karena keadaan itu, kini anak didik di sekolah yang dipimpinnya  tersebut jauh berkurang. Warga desa setempat enggan memasukkan anaknya ke sekolah tersebut.

Warga lebih memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berada di Desa Tiganderket, meski jaraknya lumayan jauh. Alhasil saat ini murid yang bersekolah di sana hanya berjumlah 20 orang. “Murid kami mulai dari kelas I dan VI tinggal 20 orang saja. Kami berharap pemerintah memperhatikan sekolah kami. Kasihan anak-anak belajar dengan kondisi seperti ini,” lirihnya.

Jika bangunan sekolah yang dipimpinnya layak, Prisma yakin banyak warga yang memasukkan anaknya ke sana. Bukan hanya warga desa setempat, warga desa tetangga seperti Mardinding juga bakal banyak yang bersekolah di sana. Karena itulah, dia berharap Dinas Pendidikan Karo memperhatikan sekolah mereka.

Rudi Singarimbun, salah seorang warga Mardinding mengaku sangat sedih melihat kondisi sekolah tersebut. “Kelasnya sudah hancur semua, atapnya bocor. Gimana mau belajar seperti itu. Bagaimana mungkin pendidikan kuat dimulai dari kelas. Tengoklah, kelasnya saja hancur mirip kandang ternak,” kecamnnya. (deo/han)

Mahasiswa Demo Disdukcapil Asahan

.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah massa yang mengatasnakan Mahasiswa Pemuda Lumbung Informasi Rakyat berunjukrasa di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Disdukcapil) Kabupaten Asahan Jalan Lintas Sumatra, Senin (10/12).

Mahasiswa menilai, Disdukcapil Asahan dinilai lamban melayani pengurusan administrasi kependudukan masyarakat. Apalagi, oknum Disdukcapil Asahan tertangkap tangan melakukan pungli terhadap warga sebesar Rp50-Rp250 ribu dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa yang ingin bertemu Kadisdukcapil Drs H Suprianto, tidak berhasil dan sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan satpol PP dan petugas kepolisian, karena mahasiswa berusaha menerobos masuk Disdukcapil.

Meski Sekretaris Disdukcapil Asahan, Drs H Darmawan Mpd mengatakan Kadis tengah berada di kantor Bupati.Darmawan pun menegaskan, pihaknya melakukan pengutipan atas pembuatan e-KTP, KK, dam akte kelahiran. ”Kalaupun ada, itu hanyalah oknum,”tegas Darmawan.

Namun massa tidak mau menerima arahan dari Sekretaris. Sehingga mereka pindah ke kantor Bupati untuk mengejar Kadisdukcapil.Sekira 30 menit, massa melakukan aksi di Kantor Bupati. Namun, lagi lagi mereka tidak menemui Kadisdukcapil.

Sementara itu, Ketua Jaringan Mahasiswa Pemuda Lumbung Informasi Rakyat Kabupaten Asahan Muklisyin Habibi didampingi Indra Syahfirman mengatakan, pihaknya merasa dipermainkan pihak Disdukcapil yang katanya Kadis ada di kantor Bupati, namun tidak ada.

“Di sini kami merasa dipermainkan. Katanya Kadis di kantor bupati. Kami ke sana, ternyata dia (Kadisdukcapil, red) tidak ada di sana. Kami sempat mau melakukan aksi bakar ban di depan kantor ini, tapi dihalangi pihak keamanan,” ujar Muklisyin Habibi.(omi/han)

Wabup Asahan Buka Jambore Kader Posyandu IX

.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Asahan, H Surya, BSc membuka kegiatan Jambore Kader Posyandu IX yang berlangsung di Lapangan Hoko Kisaran, Jalan Mahoni, Kecamatan Kisaran Barat, Jumat (7/12) malam.

Surya BSc dalam sambutannya, mengatakan kalau Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh kesehatan dasar.

“Artinya Posyandu ini sangat berarti untuk masyarakat terlebih lagi pada balita,”katanya.

Masih kata Surya, bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat dengan penghargaan SWASTISABA PADAPA, ada 2 tatanan wajib yang harus dipenuhi yaitu, kawasan pemukiman sarana dan prasarana yang sehat, dan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri.

“Tentulah kita harus saling bekerjasama untuk mewujudkan Asahan yang Relegius Sehat Cerdas dan Mandiri melalui jembatan emas pembangunan kesehatan,”bilangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan  Kabupaten Asahan, dr Aris Yudhariansyah, MM menyebutkan kalau Jambore Kader Posyandu digelar bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan persatuan di antara sesama kader yang ada.

“Artinya setiap kader harus lebih memampukan dalam memberikan imformasi tentang apa saja yang menyangkut  Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan maupun perkembangan pembangunan di Kabupaten Asahan,”bilangnya.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Asahan, Ketua TP PKK Kab. Asahan Hj Winda Fitrika Taufan Gama S, Sekdakab Asahan, Para Asisten, OPD, Para Camat dan Kader Posyandu se- Kabupaten Asahan.(omi/han)

Hadiri Pentas Seni UKM Nias USM, Bupati Nias Utara Sumbang Pakaian Adat

ISTIMEWA PAKAIAN ADAT: Istri Bupati Nias Utara Dermawani Gea menyerahkan pakaian adat khas Nias Utara kepada Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes.
ISTIMEWA
PAKAIAN ADAT: Istri Bupati Nias Utara Dermawani Gea menyerahkan pakaian adat khas Nias Utara kepada Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes.

NIAS, SUMUTPOS.CO – GUNA meningkatkan kreativitas mahasiswa dan mahasiswi, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Nias Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia Medan menggelar pentas seni. Kegiatan di kampus ini untuk memperkenalkan keunikan budaya Nias yang diadakan akhir pekan lalu.

Dalam pentas seni yang dihadiri Dermawani Gea, istri Bupati Nias Utara tersebut dipertunjukkan antara lain Tari Moyo, Tari Fanafi, Sembagoa, Tari Ya’ahowu, Fame Afo, Tari Tuwu, Tari Perang dan pencak silat.

Dermawani Gea juga menyerahkan titipan Bupati Nias Utara yang menyumbangkan pakaian adat khas Nias Utara, yang diterima Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba Mkes. Selanjutnya akan digunakan oleh UKM Nias di USM Indonesia.

Dermawani Gea memberi apresiasi kepada mahasiswa dan mahasiswi asal Kepulauan Nias yang menampilkan atraksi budaya Nias. Ia berharap para generasi muda tetap menjaga kelestarian budaya Nias.

Kehadiran istri Bupati Nias Utara ke USM Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Nias Utara, M Ingati Nazara pada Oktober 2018.

Saat itu, bupati menghadiri temu ramah bersama para mahasiswa dan mahasiswi asal Nias Utara. Bupati  memberikan motivasi dan dukungan pada kegiatan UKM Nias dan meminta mahasiswa dan mahasiswi USM Indonesia agar meningkatkan prestasi dan selalu inovatif. (rel/han)

Demo Kasus Korupsi Perjalanan Fiktif, Bupati Tapteng: Saya Siap Diperiksa

Foto:DIVA/SUMUT POS UNJUKRASA: Massa Lembaga Garuda Muda Indonesia saat berunjukrasa di depan Mapolda Sumut.
Foto:DIVA/SUMUT POS
UNJUKRASA: Massa Lembaga Garuda Muda Indonesia saat berunjukrasa di depan Mapolda Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga Garuda Muda Indonesia Provinsi Sumut berunjukrasa di Mapolda Sumut, Senin (10/12). Mereka mendesak, agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul diperiksa, karena diduga terlibat dalam mark up perjalanan dinas fiktif semasa  menjabat Anggota DPRD Tapteng periode 2014-2019.

“Kami percaya Bapak Kapolda Sumut tidak akan terbang pilih dalam menetapkan tersangka dan menahan 32 anggota DPRD Tapteng yang tersisa, walaupun dua mantan DPRD yang kini menjabat bupati saat ini, (Bakhtiar Ahmad Sibarani) dan wakil bupati Tap (Darwin Sitompul),” ujar koordinator aksi, Saut Haornas Sagala.

Dalam orasinya, Saut menyebut, lebih dari 30 anggota DPRD Tapteng yang ada saat ini diduga terlibat perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dengan modus perjalanan fiktif atau penggelembungan anggaran.

Massa tidak yakin, dugaan korupsi perjalanan itu hanya menjerat lima anggota DPRD Tapteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan empat di antaranya sudah ditahan, yakni Awaludin Rao, Hariono Nainggolan, Julianus Simanungkalit dan Jonias Silaban. Sedangkan seorang tersangka lagi, Sintang Gultom masih dalam pencarian.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Poldasu yang telah menetapkan lima anggota DPRD Tapteng sebagai tersangka. Tapi, kami yakin korupsi perjalanan fiktif itu juga melibatkan 30-an anggota DPRD Tapteng lainnya. Kami minta Poldasu juga menangkap mereka,” pintanya.

Menanggapi aspirasi massa, Kompol JK Tampubolon dari Bidang Humas Poldasu menyampaikan pihaknya akan segera mempelajari dan menjadikannya sebagai bahan masukan. “Terima kasih atas informasinya. Kami akan pelajari dan sampaikan ke pimpinan,” tandas Tampubolon.

Sementara itu, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani yang dikonfirmasi terkait tudingan massa tersebut mengaku siap diperiksa penyidik.

Bakhtiar pun membantah semua tudingan massa yang menyudutkannya diduga kuat terlibat melakukan dalam kasus perjalanan dinas fiktif saat menjadi Ketua DPRD Tapteng. “Saya memang pernah melakukan perjalanan dinas, namun yang namanya perjalanan fiktif tidak pernah saya lakukan,”katanya saat dihubungi melalui selularnya, Senin (10/12).

 

Orang nomor satu di Kabupaten Tapteng inipun meminta massa tidak mengarang cerita bohong yang berujung merusak citra dan nama baik seseorang. “Demo silahkan saja, dan sah-sah saja, karena itu dilindungi undang-undang. Namun, janganlah demo dengan menjelekkan saya. Karena saya tidak pernah melakukan perjalanan fiktif,”ujarnya.

Dikatakan Bakhtiar, tuntutan dari kawan-kawan yang tergabung di Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) Sumut, sebaiknya dipelajari terlebih dahulu.

“Kalau saya tidak salah, saya terakhir menjadi ketua DPRD Tapteng pada Oktober 2016. Itu dikarenakan saya harus mengundurkan diri mengingat saya menjadi calon Bupati Tapteng pada saat itu. Nah selama saya menjabat sebagai ketua DPRD, tidak ada perjalanan fiktif yang saya lakukan. Untuk itu saya siap diperiksa kapanpun bila memang ada tudingan melakukan perjalanan dinas fiktif (mark up)”katanya. (dvs/han)

400 ASN dan Honorer Binjai di Tes Urine

Tes urine: Wali Kota Binjai HM Idaham turut melakukan tes urine bersama ASN dan Honorer Pemko Binjai.
Tes urine: Wali Kota Binjai HM Idaham turut melakukan tes urine bersama ASN dan Honorer Pemko Binjai.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai HM Idaham menegaskan akan menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila terindikasi mengonsumsi narkoba. Hal itu disampaikannya di sela-sela pelaksanaan tes urine terhadap 400 ASN dan honorer Kecamatan hingga  Kelurahan di GOR Jalan Jambi Binjai, Senin (10/12).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Binjai didampingi Sekdako M Mahfullah P Daulay, Kepala BNN Kota Binjai AKBP Joko Susilo  dan Kepala  BKD Amir Hamzah meminta ASN dan honorer Pemko Binjai harus menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat

“Bagaimana bisa menjadi teladan kalau sudah pecandu narkoba, kerjapun tidak akan baik,” ujar Idaham.

Maka dari itu, Idaham berjanji bila nantinya hasil tes urine yang dilakukan BNN Kota Binjai ada ASN terbukti positif narkoba akan diberikan   sanksi  tegas.

“Jika ASN itu pejabat eselon, akan langsung di nonjobkan,” ujarnya.

Sekdako Binjai mengemukakan, masalah narkoba merupakan persoalan  besar bagi bangsa Indonesia, dan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua elemen bangsa, termasuk para ASN.

“Kini narkotika yang masuk ke Indonesia tidak lagi ukuran kilo melainkan sudah ton, dan ini merupakan pekerjaan sindikat, bukan lagi pelaku yang amatiran,” katanya.

Sementara Kepala BKD Binjai Amir Hamzah menyebutkan, tes urine  merupakan kerja sama Pemko Binjai dengan BNN Kota Binjai, dan diikuti sebanyak 400 ASN dan pegawai honor Kecamatan dan Kelurahan.”Hasil tes urine nantinya dilaporkan BNN Binjai kepada Wali Kota dan Sekdako Binjai, “kata Amir Hamzah. (ted/han)

Lions Club Medan Mulia dan Polsek Pancurbatu Bagi Sembako

BERSAMA: Kapolsek Pancurbatu Kompol Chan dan Presiden Direktur Lions Club Medan, Mei Hui diabadikan bersama masyarakat Pancurbatu.
BERSAMA: Kapolsek Pancurbatu Kompol Chan dan Presiden Direktur Lions Club Medan, Mei Hui diabadikan bersama masyarakat Pancurbatu.

PANCURBATU, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, Polsek Pancurbatu dan Lions Club Medan Mulia membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat Pancurbatu dan Sibolangit, Minggu (9/12) siang.Acara pembagian sembako ini dilaksanakan dihalaman makopolsek Pancurbatu.

Sembako yang dibagikan kepada ratusan masyarakat ini terdiri dari beras,gula,minyak makan, Mie Hun, Sirup, kopi dan lainnya.

Mei Hui Presiden Direktur Lions Club Medan dalam sambutannya mengatakan, pemberian paket sembako bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam menyambut Natal 25 Desember 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019.

Dikatakannya, pembagian sembako bukan kali pertama ini saja dilakukan Lions Club Medan Mulia, namun pada tahun-tahun sebelumnya pihaknya juga telah membagikan paket sembako di Kecamatan Sibolangit.

Masih dikatakannya, kegiatan bakti sosial ini akan terus dilakukan setiap tahunnya.

Sementara itu, Kapolsek Pancurbatu Kompol Faidir Chan SH MH mengucapkan terimakasih kepada Lions Club Medan yang menyisihkan sedikit rejekinya untuk dibagikan kepada masyarakat Pancurbatu dan Sibolangit.

Sementara itu, Budiman Ginting salah seorang perwakilan masyarakat dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Lions Club Medan dan Kapolsek Pancurbatu Kompol Faidir Chan SH MH yang telah membagikan sembako kepada masyarakat.

Budiman juga berharap agar Kapolsek Pancurbatu dan Lions Club Medan dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial ini terus menerus,” ujar Budiman.(rel/han)

 

Warga Binaan Lapas Lubukpakam Periksa Kesehatan

batara/sumut pos PERIKSA: Tim IDI Deliserdang melakukan pemeriksaan kesehatan warga binaan di Lapas Lubukpakam.

 

batara/sumut pos
PERIKSA: Tim IDI Deliserdang melakukan pemeriksaan kesehatan warga binaan di Lapas Lubukpakam.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Deliserdang menggelar bakti sosial (baksos) terhadap 500-an warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubukpakam, Sabtu (8/12).

Ketua IDI Deliserdang dr Ade Budi Krista mengatakan, dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 34 dokter, beberapa warga binaan mengidap penyakit Tuberculosis. Dan apabila dibiarkan, akan menular ke warga binaan lainnya.

” Rata-rata warga binaan berpenyakit ispa, gatal-gatal, pencernaan dan lainnya, tapi sudah kami berikan obat,”ujar Ade Budi.

Selain itu, lanjut Ade Budi, pihaknya juga memberikan sosialisasi penyakit berbahaya HIV/AIDS. Dikatakan Plt Kadis Kesehatan Deliserdang ini, IDI melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan, merupakan program sekaligus memperingati hari kesehatan nasional dan hari dokter nasional.

“Saat penyuluhan, warga binaan sangat antusias. Sampai-sampai ada juga aktif bertanya pentingnya arti kesehatan,”tandasnya.

Disebutkan Ade Budi lagi, Minggu mendatang, pihaknya juga akan melakukan kegiatan yang sama di Puskesmas Bandar Kalipah, Percut Seituan. Kegiatan berupa sunat rasul massal, penyuluhan ibu hamil, skrining HIV/AIDS yang bekerjasama dengan Muspika Percut Seituan dan Dinas Kesehatan Deliserdang.(btr/han)

RSUD Tanjungpura Diharapkan Terakreditasi

IST DIABADIKAN: Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes diabadikan bersama Tim Surveyor Akreditasi pada acara pembukaan survey akreditasi regular UPT RSUD Tanjungpura Kabupaten Langkat.
IST
DIABADIKAN: Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes diabadikan bersama Tim Surveyor Akreditasi pada acara pembukaan survey akreditasi regular UPT RSUD Tanjungpura Kabupaten Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes, menghadiri acara pembukaan survey akreditasi regular UPT RSUD Tanjungpura Kabupaten Langkat, di Halaman RSUD Tanjung Pura.

Pada kesempatan itu, Sekda berharap agar RSUD Tanjugpura, dapat lulus pada survey akreditasi regular ini, sehingga pelayanan kesehatan kepada warga yang membutuhkan RSUD Tanjungpura dapat terus berlangsung, tentunya dengan dukungan BPJS kesehatan. Karena sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat, mengharuskan rumah sakit di seluruh Indonesi harus terakreditasi, jika tidak ingin diputus BPJS-nya.

“Untuk itu kepada seluruh jajaran pegawai RSUD Tanjungpura, mari kita jadikan survey akreditasi ini sebagai momentum untuk memberikan pelayanan yang  lebih baik lagi, sebagai perencanaan baru kedepannya,” pinta Sekdakab, Senin (10/12).

Jika nanti RSUD Tanjungpura sudah terakreditasi, lanjut Sekda, maka rumah sakit Pemkab Langkat ini, telah memenuhi standart minimal untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna pelayanan.

Maka diharapkan kepada tim surveyor, selain memberikan penilaian, juga dapat memberikan masukan-masukan yang memberikan dampak perbaikan bagi RSUD Tanjungpura.

“Niat kuat agar pelayananya lebih baik lagi, karena kami menyadari RSUD ini satu-satunya yang dimiliki Pemkab Langkat, sehingga menjadi tumpuan harapan bagi pelayan pasien di Tanjungpura sekitarnya,” sebutnya.

Ketua  tim surveyor  akreditasi UPT RSUD Tanjungpura, dr Ramli Isa Kukuh MHA mengatakan, survey akreditasi berfungsi sebagai salah satu bentuk pengakuan nasional. Maka sebagai standart penilaiannya, dalam hal ini adalah Komisi Akreditasi Rumah Sakit (Kars) terhadap pelaksanaan pelayanan  perumasakitan yang dilakukan  menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (Snars).

“Mudah-mudahan RSUD Tanjungpura dapat lulus dengan nilai terbaik, sehingga terus dapat memberikan pelayan terbaiknya kepada masyarakat,”pungkasnya.

Turut hadir anggota tim surveyor dr Rachat Budi Prasetiyo SpU dan Chairanur Dara Phonna Skep Ns MKep, kepala OPD Pemkab Langkat, segenap pegawai RSUD Tangjungpura, tokoh agama/masyarakat/pemuda, pimpinan Ormas serta undangan lainnya. (bam/han)