32 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 5700

Kaisar Akihito akan Lepas Tahta April 2019

sumut pos HADIR: Para tamu undangan yang hadir di ulang tahun ke-85 Kaisar Jepang.
sumut pos
HADIR: Para tamu undangan yang hadir di ulang tahun ke-85 Kaisar Jepang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ulang Tahun ke-85 Kaisar Jepang Akihito dirayakan Konsulat Jenderal Jepang di Medan, dengan menggelar resepsi di Hotel Grand Aston, Selasa (4/12).

“Sri Baginda Kaisar Jepang Akihito dilahirkan tanggal 23 Desember 1933, dan dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tanggal 7 Januari 1989. Januari tahun depan, Sri Baginda Kaisar Jepang Akihito akan genap 30 tahun naik tahta kekaisaran.

Dan tanggal 30 April 2019, Sri Baginda Kaisar Jepang Akihito akan melepaskan tahta kekaisarannya. Selanjutnya, tahta akan diwariskan kepada Yang Mulia Putra Mahkota Naruhito,” kata Konsul Jenderal Jepang di Medan, Takeshi Ishii, dalam sambutannya pada acara resepsi.

Menurut  Konjen, Sri Baginda Kaisar Jepang Akihito beserta permaisuri sering menerima kunjungan Presiden Indonesia yang mengunjungi Jepang dari masa ke masa di Istana Kekaisaran.

Selanjutnya, Sri Baginda Kaisar Jepang Akihito akan menyandang gelas ‘Joko’, yaitu gelas kehormatan bagi seorang Kaisar yang pernah bertahta sebelumnya.

“Yang Mulia Putra Mahkota Naruhito akan dinobatkan sebagai Sri Baginda Kaisar Jepang sekaligus menjadi Kaisar Jepang yang ke-126, pada tanggal 1 Mei tahun depan,” katanya.

Tentang banyaknya bencana alam di Indonesia yang memakan korban, Konsul Jenderal Jepang menyampaikan turut berbelasungkawa. Ia menyebutkan, Jepang juga kerap mengalami bencana alam seperti gempa bumi, badai, dan hujan lebat.

“Jepang melakukan rekonstruksi dengan sangat cepat, dan siap menyambut wisatawan mancanegara. Kami berharap hadirin dapat menjadikan Jepang sebagai destinasi wisata berikutnya,” kata Takeshi.

Ia juga mengingatkan, bahwa tahun 2018 ini adalah peringatan ke-60 hubungan diplomatik antara Jepang dengan Indonesia. Kedua negara menurutnya memiliki ikatan yang kuat dan hubungan persahabatan yang sudah terjalin dalam jangka waktu yang cukup lama. ”Semoga hubungan kerja sama antara Jepang dan Indonesia dalam bidang pertukaran ekonomi, pertukaran budaya, serta bidang lainnya, dapat terus berkembang di tahun depan,” katanya mengakhiri sambutan.

Acara resepsi Ulang Tahun Kaisar ini dihadiri banyak pejabat dari berbagai bidang antara lain, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, yaitu Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Provsu, Bapak Ir. Ibnu Sri Hutomo, MM, Walikota Medan, Bapak Drs. H.T. Dzulmi Eldin, M.Si, MH, Bupati Serdang Bedagai, Bapak Ir. H. Soekirman, Konsul Jenderal dan Konsul negara sahabat, dan tamu kehormatan lainnya.

Resepsi diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya dan Kimigayo, yang disenandungkan oleh paduan suara El Shadai. Juga ada kata sambutan yang mewakili Gubsu, Bapak Ir. Ibnu Sri Utomo, MM.

Khusus pada acara resepsi ulang tahun kaisar kali ini, ada penyerahan penghargaan dari Menteri Luar Negeri Jepang yang dipersembahkan kepada dua organisasi yaitu, Yayasan Warga Persahabatan cabang Medan dan Persada (Perhimpunan Alumni dari Jepang) cabang Aceh. (rel/mea)

Alasan Lahan Bersengketa, Centre Point Tunggak PBB Rp5 M

Center Point
Center Point

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Centre Point hingga Rp5 miliar akibat lahan tersebut masih berstatus sengketa. Hal itu diakui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan, Zulkarnain.

“Memang belum dibayar karena beralasan lahan Centre Point masih dalam sengketa. Tetap kita tagih terus sampai dibayar, termasuk juga dendanya. Namun, terpenting di sini mereka membayar kewajiban dulu, bukan dendanya. Sebab, denda otomatis dibayar ketika penghitungan dari yang pokok,” ujar Zulkarnain.

Zulkarnain mengaku, terutangnya pajak Centre Point bukan baru kali ini. Melainkan tahun sebelumnya juga tertunggak. “Tahun lalu juga begitu, mereka nunggak sekitar Rp5 miliar juga dan sudah dilunasi,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan penagihan sampai dibayar.”Gak ada alasan menunggak, tetap ditagih itu dan kejar terus sampai bayar,” ujarnya.

Akhyar mengaku, masih ada waktu sampai akhir tahun 2018 kurang lebih dua minggu untuk melakukan penagihan. “PBB terus bergerak nilainya sesuai dengan NJOP, karena NJOP secara berkala dievalusi nilainya. Makanya, harus dibayar karena jika terus menunggak khawatir semakin besar jumlah yang terutang,” sebutnya.

Ia mengaku, Centre Point menunggak PBB kemungkinan baru tahun ini. “Saya kira baru tahun ini, karena tahun lalu kemungkinan mereka bayar,” ucapnya.

Disinggung mengenai sanksi atas tunggakan pajak yang dilakukan Centre Point, Akhyar memastikan pasti ada sanksinya. “Sanksi tentu ada, kalau terlambat bayar pajak pasti didenda dong. Denda tersebut sesuai dengan ketetapan yang berlaku,” tuturnya.

Lebih jauh Akhyar mengatakan, tak hanya instansi swasta, instansi pemerintah ada juga yang menunggak. “PD Pembangunan dan Rumah Potong Hewan juga menunggak PBB. Kedua instansi tersebut secara finansial tidak begitu sehat, sehingga menjadi utang terus,” kata dia.

Diketahui, sebelumnya Komisi A DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga 3 camat yaitu Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung di gedung DPRD Medan, Selasa (4/12). Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Centre Point menunggak PBB hingga Rp5 miliar lebih. “Tahun 2018 ini Centre Point masih menunggak PBB sebesar Rp5 miliar lebih,” ungkap Camat Medan Timur P Pasaribu.

Akibat tunggakan PBB Centre Point, kata P Pasaribu, berdampak terhadap realisasi target tahun 2018 Kecamatan Medan Timur yang hanya mencapai 56 persen atau sebesar Rp17 miliar lebih. Padahal, kalau Center Point melunasi PBB-nya tahun ini maka persentase pencapaian bisa 76 persen. “Tahun lalu kami berhasil Rp105 miliar dan melampaui target pengutipan PBB mencapai 115 persen,” akunya.

P Pasaribu juga mengaku, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk menagih tunggakan pajak tersebut. Belum tertagihnya pajak itu, lanjutnya, sudah dilaporkan ke Tim PBB Pemko Medan. “Kami udah capek menagihnya. Saat kami tagih, pihak Centre Point bilang belum ada uang. Untuk sanksinya bukan wewenang kami, diserahkan kepada Tim PBB Pemko Medan,” cetusnya. (ris/ila)

Belum Bayar Royalti, PT Parbens Langgar Kerja Sama

Sutan Siregar/sumut pos PERINGAN: Suasana Pasar Peringgan. Pedagang Pasar Peringgan menolak pengelolaan PT Parbens.
Sutan Siregar/sumut pos
PERINGAN: Suasana Pasar Peringgan. Pedagang Pasar Peringgan menolak pengelolaan PT Parbens.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasar Peringgan seperti tak ada habisnya. Mulai dari pengelolaan pasar yang ditolak oleh para pedagang karena tak sesuai dengan peraturan daerah lantaran dikelola pihak swasta (PT Parbens), kini mengemuka masalah baru. PT Parbens belum membayar royalti kepada PD Pasar selaku pemilik aset dari pasar tradisional itu.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, pengelolaan yang dilakukan PT Parbens terhadap Pasar Peringgan diharuskan memberi royalti kepada PD Pasar. Hal itu tertuang dalam perjanjian kerja sama mereka dengan Pemko Medan. “Pasar itu merupakan aset milik PD Pasar. Sampai sekarang, PT Parbens belum ada membayar royalti kepada kita,” ungkap Rusdi baru-baru ini.

Disebutkannya, royalti yang belum dibayarkan jumlahnya memang masih terbilang kecil. “Kecil memang royaltinya, sekitar Rp1 jutaan per bulan. Kita pun memaklumi karena saat ini kondisinya lagi kurang mendukung (kisruh) karena pedagang menolak dikelola mereka,” tutur Rusdi.

Rusdi mengatakan, Pasar Peringgan mutlak dikelola oleh PT Parbens. Sedangkan PD Pasar hanya selaku pembina dan pengawas. “Kami sudah kasih pembinaan kepada PT Parbens dalam mengelola pasar tersebut. Apa yang kami lakukan kepada pedagang sesuai aturan, maka lakukanlah. Jika Pasar Peringgan diibaratkan bus, sopirnya diganti dan mereka tinggal meneruskan yang telah kami lakukan. Kalau mau buat kebijakan baru, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pedagang,” paparnya.

Sementara, Kuasa Hukum PT Parbens, Dwi Sinaga mengakui memang pihaknya belum membayar royalti kepada PD Pasar. “Terkait royalti itu memang benar, tapi tolong lihat kondisinya sekarang ini seperti apa. Kami minta uang air, sewa dan lainnya kepada pedagang harus gontok-gontokan. Termasuk, biaya SIHS (Surat Izin Hak Sewa),” sebutnya.

Diutarakan Dwi, pihaknya murni benar-benar mengelola Pasar Peringgan mulai 2 Agustus 2018. Padahal, sesuai kontrak tertera sejak 1 Januari 2018 hingga lima tahun ke depan.”Cukup lama kami untuk benar-benar menduduki pasar itu. Makanya, kami sangat menyayangkan pedagang yang menolak kehadiran kami. Padahal, PT Parbens ini ingin membangun pasar tersebut dengan konsep ‘Harga Kaki Lima, Kualitas Bintang Lima’. Artinya, walaupun pasar tradisional tetapi tidak kalah bersaing fasilitasnya dengan pasar modern,” pungkasnya. (ris/ila)

Pembangunan RSUD dr Pirngadi Ditender Tahun 2019

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PIRNGADI: Suasana Rumah Sakit Umum Pirngadi, Jalan Prof. HM. Yamin Medan. Kondisi keuangan rumah sakit ini tengah pailit karena belum mendapat pencairan klaim BPJS Kesehatan. , Jumat (31/8) Beberapa pegawai honore yang bekerja di RS Pirngadi Medan mengundurkan diri karena gaji belum di bayar.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Rumah Sakit umum Pirngadi Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan rencananya akan ditender tahun 2019. Saat ini, progres pembangunan sudah tahap Finalisasi Bisnis Case (FBC).

“Kemarin sudah FBC, untuk gambar dan lain-lain sudah selesai, tinggal pengajuan untuk tender,” ungkap Kasubag Humas RSUD dr Pirngadi, Edison.

Edison mengaku diririnya tidak mengetahui lebih dalam. Hal itu karena leading sektornya adalah Bappeda. Pihaknya hanya sebatas dilibatkan, ditanyai soal kebutuhan rumah sakit terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan.”Memang kami dikasih tahu juga sudah sampai mana progresnya, ” kata Edison.

Dijelaskan Edison, rencananya yang akan dibangun sebuah gedung baru di sisi kiri RSUD dr Pirngadi. Kemudian, anggaran sekitar Rp600 miliar juga untuk membeli sebahagian alat kesehatan. Begitu juga untuk meremajakan bangunan-bangunan lama agar lebih rapi dan indah.”Jadi peningkatan itu semata-mata untuk meningkatkan pelayanan, ” tambah Edison.

Disinggung soal pengelolan oleh pihak ketiga, Edison mengaku tidak akan ada pengelolaan oleh pihak ketiga. Pengelolaan tetap oleh Pemko Medan. Namun, untuk pembangunannya menggunakan sistem KBPU.”Badan Usaha yang akan membangun. Untuk membayarnya akan bertahap atau dicicil, ” kata Edison.

Diketahui, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, menandatangani perjanjian pelaksanaan fasilitas proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RSUD Pirngadi Medan dengan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Emma Sri Martini, di Kantor PT SMI, Jakarta, Rabu (7/2) lalu.

Penandatanganan itu disaksikan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Luky Alfirman, Dirut Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI, Freddy Saragih, serta Direktur Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)-SF, Eiji Koga.

Sebelumnya juga sudah dilakukan penandatanganan perjanjian antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT SMI serta Konsultan Japan International Corporation Agency (JICA) dengan PT SMI. (ain/ila)

Pengurusan e-KTP Dialihkan ke Kecamatan, Disdukcapil Harus Gencar Sosialisasi

Petugas sedang melakukan perekaman e-KTP
Petugas sedang melakukan perekaman e-KTP

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dialihkannya pengurusan KTP elektronik (e-KTP) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan ke kecamatan, mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Medan. Namun demikian, kebijakan yang dilakukan dinas tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi sehingga dapat berjalan maksimal.

“Kalau memang sudah begitu, sosialisasinya harus gencar dilakukan dan jangan hanya memasang pengumuman di kantor saja. Sosialisasi bisa dilakukan lewat media atau meminta bantuan kecamatan untuk menyampaikan kepada kepling guna memberitahu ke warga,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu, kemarin.

Menurut Sabar, pengalihan pelayanan tersebut ke kecamatan dinilai lebih efisien. Sebab, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke kantor Disdukcapil. “Kalau bisa di kantor kelurahan malahan. Asalkan SDM (sumber daya manusia) dan infrastrukturnya mendukung. Kalau tidak mendukung, jangan dipaksakan,” ucapnya.

Walau begitu, sambung Sabar, kendala utama masih tetap ada. Terutama, stok blanko e-KTP. “Kalau stok blangkonya kosong maka sama saja, lama juga jadinya,” ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Medan, M Nasir menuturkan, kebijakan yang dilakukan Disdukcapil bukan merupakan hal baru. Karena, sebelumnya pernah dilakukan seperti itu di kantor kecamatan. “Dulu pernah diujicoba pelayanan di kecamatan, tapi mengalami kendala jaringan yang error. Artinya, dari sisi infrastruktur belum siap. Jadi, kalau memang mau dipermanenkan di sana tentu harus siap dari segala sesuatunya bukannya infrastruktur tetapi SDM juga,” tutur Nasir.

Ia menambahkan, diharapkan peralihan pelayanan e-KTP tersebut jangan dijadikan ajang transaksional. Dengan kata lain, tidak mempersulit masyarakat. “Kita tahu sendirinya pengurusan birokrasi administrasi kita bagaimana. Terpenting, jangan sampai terjadi pungli,” tegas Nasir.

Sebelumnya, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Medan, Arpian Saragih menyatakan, pengurusan e-KTP melalui kantor kecamatan berlaku sejak 1 November lalu. “Memang sekarang melalui kantor kecamatan pengurusannya (e-KTP), namun pencetakan tetap di Disdukcapil,” katanya.

Menurut Arpian, pemberlakukan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan daerah. Dengan kata lain, melakukan terobosan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. “Tujuannya untuk lebih meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat tidak jauh-jauh lagi melakukan pengurusan untuk datang ke kantor Disdukcapil,” akunya.

Diutarakan dia, kebijakan yang dilakukan ini belum tahu sampai kapan berlaku dan mungkin juga bisa seterusnya. “Kita lihat nanti bagaimana hasil evaluasi, apakah seterusnya atau sementara. Namun, diharapkan dapat berlangsung seterusnya karena masyarakat lebih dekat ke kantor kecamatan,” pungkasnya. (ris/ila)

Selama Oktober 2018 Kunjangan Wisman di Sumut Turun 8,03 Persen

Di acara yang digelar tiga hari 10-12 November 2017 ini, Menpar Arief Yahya juga menyampaikan perubahan kinerja dalam organisasi Kementerian Pariwisata RI yang bergerak semakin cepat dan berorientasi ke arah program Digital Tourism. 
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menyebutkan, terjadi penurunan jumlah kunjangan wisatawan mancanegara (Wisman) di Sumut. Untuk  di bulan Oktober 2018 sebanyak 18.288 kunjungan.  Sedangkan, wisman berkunjung di bulan September 2018, berjumlah 19.885 kunjungan atau mengalami penurunan 8,03 persen.

Hal itu, diungkapkan oleh diungkapkan Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan BPS Sumut, Bismark SP Sitinjak.

Ia mengatakan, seluruh wisman berkunjung ke Sumut melalui Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang, Bandara Silangit Internasional Airport, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Pelabuhan Belawan, Kota Medan dan Pelabuhan Asahan-Tanjungbalai.

“Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2017, jumlah wisman pada bulan Oktober 2018 turun 19,30 persen, dari 22.663 kunjungan pada bulan Oktober 2017 menjadi 18.288 kunjungan,” ucap Bismark kepada wartawan di Medan, Kamis (6/12) siang.

Bismark menjelaskan, pada Oktober 2018, wisman dari Malaysia merupakan pengunjung yang terbanyak dengan 10.406 kunjungan atau 56,90 persen dari total wisman yang berkunjung di Sumut. Kemudian, Singapura 7,85 persen, RRC 5,23 persen, Jerman 2,82, India 2,56 persen, Australia 2,30 persen, Thailand 1,96 persen, Amerika Serikat 1,94 persen, Taiwan 1,68 persen dan Inggris 1,62 persen.

“Jumlah wisman dari sepuluh negara tersebut sebesar 81,56 persen dari total kedatangan wisman di Sumut pada bulan Oktober 2018,” tutur Bismark.

Bismark mengungkapkan, pada periode Oktober 2018, jumlah wisman dari sepuluh negara utama tersebut juga mengalami penurunan sebesar 12,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 17.032 kunjungan pada tahun 2017 turun menjadi 14.916 kunjungan pada tahun 2018.

“Dari sepuluh negara, pasar utama wisman persentase penurunan terbesar terjadi pada wisman asal Negara Malaysia sebesar 20,66 persen,” jelas Bismark.

Menurutnya, penurunan jumlah wisman pada bulan Oktober 2018 dibanding bulan sebelumnya terbesar terjadi melalui pintu masuk Pelabuhan laut Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar 8,13

persen, dan jumlah wisman melalui pintu masuk Bandar Kualanamu Internasional turun 8,08 persen.

“Namun demikian jumlah wisman yang masuk melalui pelabuhan laut Belawan naik sebesar 225 persen. Selama Januari-Oktober 2018, jumlah wisman yang berkunjung di Sumut mengalami penurunan 13,64 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2017. Penurunan jumlah wisman tersebut terjadi hampir pada semua pintu masuk,” ungkap Bismark.

Bismark menambahkan untuk jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kualanamu selama bulan Oktober 2018 mencapai 307.051 orang, naik 4,95 persen dibanding bulan September 2018 yang mencapai 292.582 orang.

“Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau (dalam negeri) yang berangkat pada bulan Oktober 2018 tercatat sebanyak 2.616 orang, turun 45,20 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 4.774 Orang,” kata Bismark.

Sementara itu, untuk tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumut pada bulan Oktober 2018 mencapai rata-rata 38,84 persen, atau turun 4,56 poin dibanding September 2018 sebesar 43,40 persen.

“Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang bulan Oktober 2018 mencapai 1,66 hari, naik 0,30 poin dibanding bulan September 2018,” tandasnya.(gus/han)

Festival Danau Toba 2018 Dibuka, Sekdaprovsu: Mari Ramaikan Danau Toba

Acara pembukaan Festival Danau Toba 2018
Acara pembukaan Festival Danau Toba 2018

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina resmi membuka Festival Danau Toba 2018 di Desa Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Rabu (5/12).

“Jangan lagi berpikir untuk berwisata ke luar negeri. Karena apa yang diinginkan wisatawan semuanya ada di sini. Danau Toba tidak kalah indahnya dengan danau–danau atau objek wisata di dunia. Dan kebetulan saat ini sedang digelar Festival Danau Toba 2018, mari kita ramaikan bersama-sama,” ujarnya.

Dikatakannya,  Festival Danau Toba (FDT) diselenggarakan sejak  2013 dengan tuan rumah bergantian setiap tahun oleh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba. Kali ini, yang mendapat giliran menjadi tuan rumah FTD 2018 adalah Kabupaten Dairi. Untuk itu, diharapkan dapat menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, terutama dari wisatawan mancanegara.

Disampaikannya, pemerintah telah menetapkan 10 prioritas destinasi wisata, salah satunya kawasan Danau Toba. Dari 10 prioritas yang dimaksud, ada 4 super prioritas termasuk juga Danau Toba. Hal ini harus disyukuri dan sekaligus menjadi motivasi masyarakat Sumut untuk lebih berinvonasi menarik wisatawan. “Karena, dari target nasional 20 juta kunjungan wisatawan, Sumut ditargetkan 1 juta kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan juga, pemerintah pusat, provinsi dan kabaupaten di sekitar Danau Toba sangat mendukung pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba untuk menarik wisatawan. Namun diharapkan, agar pengembangan pariwisata Danau Toba jangan sampai merusak lingkungan alam sekitarnya.

Masyarakat sekitar Danau Toba juga diajak untuk bersama-sama menyukseskan FDT 2018. Antara lain dengan bersikap ramah dan memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang. Sehingga membuat wisatawan betah dan berlama-lama tinggal di kawasan Danau Toba. “Semakin lama turis tinggal di sini, maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan untuk berbelanja,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Pariwisata (Asdep Kemenpar) RI Raseno Arya mengatakan, bahwa Kementerian Pariwisata memberi apresiasi terhadap pelaksanaan FDT 2018.

Menurutnya, kekhasan Danau Toba tidak ada didapatkan di negara manapun, mulai dari kuliner, multietnis, kebudayaan, keramahtamahan warganya, hingga keindahan alamnya yang luar biasa.

“Dan even ini merupakan 1 dari 100 kelender even di pemerintah pusat, dan bisa berada di posisi lebih baik, misalnya  di peringkat 50 ke bawah, namun dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Sumut,” ujarnya.

Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengatakan,  sangat bangga dengan diadakan even Festival Danau Toba tersebut di daerahnya. Karena itu, Pemkab berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata di Dairi. FDT juga diharapkan dapat membangkitkan kreativitas masyarakat di sektor usaha pariwisata.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu  Dr Ir Hidayati MSi. Dikatakannya, even ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya tradisional di daerah ini. “FDT yang digelar selama empat hari dari 5 – 8 Desember 2018 ini, akan menampilkan berbagai kegiatan, diantaranya, kirab budaya, paduan suara, lomba vakal group, lomba seruling, festival kopi dan kuliner, lomba kayak, lomba fun triathon, pemeran pariwisata  budaya, fasion show, malam pegelaran  seni dan budaya dan berbagai permainan tradisional,” jelasnya. (prn/han)

Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Pemkab Nias Barat Gandeng PDAM Tirtanadi

CENDERAMATA: Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo memberikan cenderamata kepada Bupati Nias Barat Faduhusi Daely yang didampingi Kepala Bappeda Nias Barat Yohannes Halawa di Kantor Pusat PDAM Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (6/12).
CENDERAMATA: Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo memberikan cenderamata kepada Bupati Nias Barat Faduhusi Daely yang didampingi Kepala Bappeda Nias Barat Yohannes Halawa di Kantor Pusat PDAM Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (6/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Nias Barat sebagai Daerah Otonom baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias pada tahun 2008, tentu memiliki banyak keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya pemenuhan ketersediaan air bersih.

Upaya ini diawali dengan surat Bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd kepada Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo ST, nomor : 050/2610/Bappeda tanggal 16 Oktober 2018 perihal Permohonan kerja sama antara Pemkab Nias Barat dengan PDAM Tirtanadi.

Bupati Nias Barat Faduhusi Daely SPd didampingi Kepala Bappeda Nias Barat Yohannes Halawa ST MSi, sementara Dirut PDAM Tirtanadi didampingi Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin SE MSi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nias Barat menyampaikan agar PDAM Tirtanadi bersedia mengelola penyediaan air bersih di Kabupaten Nias Barat, mengingat saat ini masyarakat sangat membutuhkan air bersih karena belum memiliki PDAM sendiri.

Selain itu, Pemkab Nias Barat belum memiliki Teknologi dan Sumber daya Manusia yang handal untuk mengoperasikan teknologi pengolahan dan pendistribusian air bersih. “Pemkab Nias Barat berupaya untuk menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Ini juga merupakan salah satu visi misi Bupati/Wakil Bupati Nias Barat 2016 – 2021. Namun karena memiliki keterbatasan, kami berkeinginan menggandeng PDAM Tirtanadi untuk membantu kami mengelola air bersih di Nias Barat, sekaligus dapat kami manfaatkan sebagai sarana alih teknologi nantinya,” ujar Faduhusi Daely.

Faduhusi juga menyampaikan di Nias Barat telah ada instalasi pengolahan air dan jaringan pipa yang dibangun BRR pada gempa melanda Nias beberapa tahun lalu, namun hinga saat ini belum difungsikan.

Sementara Dirut PDAM Tirtanadi kepada wartawan, mengatakan bahwa pada prinsipnya PDAM Tirtanadi siap membantu daerah – daerah khususnya di Sumatera Utara dalam hal pengelolaan air bersih. Namun bentuk kerja samanya harus disepakati dan mendapat persetujuan Gubsu. “PDAM Tirtanadi pada prinsipnya siap membantu, namun harus ada izin Gubernur Sumatera Utara dan model atau sistem kerja samanya secara gotong royong mengingat belum ada PDAM di Kabupaten Nias Barat,” kata Sutedi Raharjo, Kamis (6/12).

Menindaklanjuti pertemuan itu, Pemkab Nias Barat dan PDAM Tirtanadi akan merencanakan pembangunan sarana air bersih dalam 2 bulan ke depan.

Survey lapangan dilaksanakan pada 12–15 Desember 2018, untuk menentukan sumber air baku yang akan diambil terutama mencari mata air yang dapat menjadi sumber air baku karena biaya pengolahannya lebih murah dari pada sungai. (adz/han)

Hadiri Pengukuhan MUI Kecamatan, Wali Kota: Jadikan Mitra Strategis

.
SOPIAN/SUMUT POS
SALAM: Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Forkompinda memberikan ucapan selamat kepada MUI se-Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menghadiri pengukuhan Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kecamatan se-Kota Tebingtinggi di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Kamis (6/12). Pada kesempatan itu, Wali Kota meminta kepada para Camat untuk menjadikan MUI Kecamatan menjadi mitra strategis dalam rangka membangun prinsip-prinsip keumatan di kecamatan masing-masing.

“Jika tak pernah di undangnya MUI Kecamatan, buat apa namanya MUI Kecamatan. Seharusnya setiap even di kecamatan, MUI Kecamatan harus dilibatkan,”ujar Umar Zunaidi Hasibuan dalam.

Disampaikan Umar Zunaidi, kemitraan ini menjadi sangat strategis sekali karena akhir-akhir ini pemerintah juga memberdayakan kelurahan dan kecamatan demikian besar.

Menurut Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan, MUI memiliki peran penting. Jika umara dan ulama bekerjasama, akan dapat menjadikan negara ini baidatun toyiban warobun goffur.

Pada kesempatan itu, Umar Zunaidi juga meminta agar tidak ribut dalam pelaksanaan Pilres mendatang.

“Pilpres bukan untuk gontok-gontokan dan bertikai. Jika di antara kita tidak terdapat Ukhuwah Islamiyah, bagaimana membangun Ukhuwah Fathaniyah, dan ini penting bagi kita semua,”tegasnya.

Disampaikannya, tugas ulama itu menjadi penerus Rasullah, juga mencegah kemungkaran, juga melakukan gerakan perdamain dan pembaruan yang dilakukan secara bersama-sama. “Kami berharap jangan ada perpecahan antara ormas-ormas islam yang ada, mari bersama-sama membangun bangsa ini, karena bendera kita di depan adalah satu bendera yakni MUI,”katanya.

Kepada bilal mayit perempuan yang akan mengikuti penataran, Umar Zunaidi menyampaikan bahwa profesi ini adalah yang sangat mulia, apabila dilakukan dengan ikhlas.

Hadir dalam acara ini, Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, Ketua MUI Tebingtinggi Drs Ahmad Dalil Harahap, Kakan Kemenag Drs Syafruddin, Ketua FKUB Abu Hasyim Siregar, para camat dan lurah serta para alim ulama se-Kota Tebingtinggi.

Dalam amanatnya Ketua MUI Kota Tebingtinggi, Drs Ahmad Dalil Harahap meminta kepada pengurus MUI Kecamatan Periode 2018-2023 yang baru dikukuhkan untuk bisa menjalankan tugas dengan baik di tengah tengah masyarakat. Diharapkannya, MUI Kota Tebingtinggi dan kecamatan untuk bersinergitas dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Pengurus MUI Kecamatan yang dikukuhkan adalah Kecamatan Padang Hulu Ketua Ngadino, Sekretaris Muhammad Amansyah, Bendahara H Khairun Syahlan, Kecamatan Padang Hilir Ketua Yusnan Harahap, Sekertaris Mustafa, Bendahara Hj Ernawati Siregar.

Untuk Kecamatan Bajenis Ketua KH Daim Panjaitan, Sekertaris Amadasir Talambanua, Bendahara Kabul Hardiyanto, Kecamatan Rambutan Ketua Darwin, Sekertaris Suparno, Bendahara Sutrisno dan Kecamatan Tebingtinggi Kota Ketua Ardi SPd.I, Sekertaris Indah dan Bendahara Asmarahadi. (ian/han)

Rakernas Peradi ke-3 di Medan, Soroti Lingkungan Hidup di Danau Toba

Logo Peradi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 di Medan, Kamis (6/12).

Rakernas tersebut berlansung hingga 8 Desember 2018 ini, dihadiri unsur pimpinan 124 DPC Peradi dari berbagai wilayah tanah air.

Ketua Umum Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan menjelaskan, harapannya agar dalam Rakernas kali ini terbangun kesamaan pandang 45 ribu anggotanya di seluruh Indonesia, untuk mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan rakyat sesuai program Sustainable Development Goals yang dicanangkan PBB dan pemerintah Indonesia.

“Perkembangan terkini soal pencemaran di Danau Toba telah dirilis Bank Dunia. Kiranya semua pihak bisa bersinergi dan memberi perhatian serius di tengah pencanangan Danau Toba dalam program Poros Maritim,” ungkap Fauzie.

Ditegaskan Fauzie, siapapun yang mengatasnamakan pembangunan tapi mengorbankan lingkungan hidup, maka jelas itu bukan langkah yang tepat.

“Merusak Danau Toba hanya dengan alasan keserakahan budidaya ikan yang berdampak pada pencemaran yang parah, maka tanpa penegakan hukum yang dapat menyeret oknum pelaku kejahatan lingkungan itu pastilah tidak membuat efek jera sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga fenomenanya turis dan wisatawan yang datang tidak lagi berani menyentuh air Danau Toba,” sindir Fauzie lagi.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan dalam kesempatan itu berharap kepada Gubsu dapat segera merevitalisasi kawasan Danau Toba.

“Harapannya dalam lima tahun ke depan, Danau Toba sudah bisa terevitalisai sehingga kawasan itu bisa benar-benar menjadi objek wisata yang merupakan salah satu destinasi wisata dunia,” ujarnya.

Sementara, Ketua Panitia Rakernas Peradi Zul Armain Azis menjelaskan, selain seminar, Rakernas diisi rapat-rapat komisi dan rapat pleno untuk mengevaluasi program kerja 2018, serta merumuskan program kerja 2019 dan rekomendasi organisasi.

Sebelumnya Rakernas Peradi dibuka langsung Gubsu Edy Rahmayadi serta diisi Seminar Nasional bertema Lingkungan hidup dan pariwisata yang mensejahterakan masyarakat dengan narasumber Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang diwakili Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Rosa Vivien Ratnawati, Ketua Dewan Pembina DPN Peradi Prof Otto Hasibuan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Alvi Syahrin, Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan DPN Peradi Dr Nikolas Simanjuntak serta dimoderatori Tri Agung Kristanto.

Selain narasumber tadi, turut hadir saat pembukaan Rakernas yakni pejabat Kemendagri, Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Negeri Medan, Pengadilan Tinggi TUN Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kejatisu, Polda Sumut, Ombudsman, Sekjen DPN Peradi Thomas Tampubolon, Bendahara Umum DPN Peradi Nyana Wangsa, dan Ketua DPC Peradi Charles Janner Silalahi. (man/han)

1...5,6995,7005,701...15,804Page 5,700 of 15,804

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor