LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Empat pasar tradisional masuk program revitalisasi pasar yang direncanakan Pemkab Deliserdang Tahun 2019. Dengan sumber dana dari APBN, pasar itu berada di Kecamatan Sibolangit, Namorambe, Bangun Purba dan Talun Kenas Kecamatan STM Hilir.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Deliserdang, Ramlan Refis terkait rencana revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar itu bentuk dari berjalannya program lima ribu pasar rakyat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Tiga pasar alokasi dana nantinya ditanggung APBN Rp4,33 miliar, sementara satu pasar lagi belum keluar pagunya dari Kementerian, namun diperkirakan Rp6 miliar.

“Empat yang ada ini kondisinya tak sesuai standart Pemerintah. Kita sekarang tinggal menunggu petunjuk teknis dari Kementerian. Setelah itu, pembangunannya dilelang. Target kita ke depan, pasar yang ada di Deliserdang bisa rapi dan tertib,” ujar Refis, Kamis (6/12)

Disebutnya, di awal tahun nanti pihaknya juga akan terus menata penataan pedagang yang saat ini terus-terusan mengganggu aktivitas lalulintas.

Salah satu lokasi yang paling difokuskan adalah pedagang yang ada di sekitaran swalayan, Tanjungmorawa. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program Poldasu yang menginginkan agar lalulintas di sekitaran jalan dapat berjalan tanpa hambatan.

Terkait pasar di Tanjungmorawa, Refis mengakui pihaknya belum dapat merelokasi pedagang yang setiap hari Sabtu berjualan di jalan arteri Bandara Kualanamu. Keberadaan pasar itu mengganggu jalur lalulintas di sana.

“Kalau pedagang di Pasar Sabtuan (karena tiap hari Sabtu baru berdagang) menjadi perhatian nasional karena ke beradaannya dirasakan oleh penumpang pesawat. Idealnya dalam hal ini Kementerian Perdagangan bisa berkordinasi baik dengan pihak Kementerian BUMN, karena lahan di sekitar pasar Sabtuan itu adalah lahan eks HGU PTPN II,” papar Refis.

Dia mengaku masalahnya adalah lahan tidak ada, karena yang ada hanya lahan eks HGU. “Enggak ada solusi lain kalau tidak dipindahkan. Maunya lahan bisa diberikan kepada kita baru kemudian dibangun pasarnya,” ungkap Refis.

Meski hanya hari Sabtu jualannya, menurutnya, kalau memang lahannya tersedia dapat dibangun karena sumber uangnya dari Pusat. “Enggak ada ruginya pemerintah meski membangunkan pasar yang hanya tiap satu Minggu sekali aktivitasnya. Karena untuk kepentingan banyak orang,” jelasnya.

Sementara itu, terpisah Ketua Komisi D DPRD Deliserdang dr Thomas Darwin Sembiring, mendukung rencana revitalisasi pasar tardisional yang ada di empat kecamatan itu.”Rencana revitalisasi pasar itu sudah kebutuhan. Pasalnya dengan kondisi yang ada para pedangan sudah mengeluhkanya,”sebutnya.

Selain itu, dr Thomas mendukung penuh rencana Pemkab Deliserdang untuk menata atau merelokasi pedagang yang berjualan di jalan arteri Bandara Kualanamu.

“Akses ke Bandara seharusnya bebas dari kemacetan. Apabila ada kemacetan akan terpengaruh terhadap jadwal keberangkatan masyarakat yang hendak berpergian. Namun, diminta kepada Pemkab Deliserdang ketika melakukan relokasi jangan sampai menimbulkan bentrok. Ajak para pedagang bicara soal relokasinya,”ungkapnya. (btr/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham mengukuhkan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kota Binjai di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Kamis (6/12) pagi.

Susunan tim dibacakan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai, TM Haris Sabri Sinar.

Selain pengukuhan, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota dan Kejaksaan Negeri Binjai tentang penanganan masalah hukum bidang perdata serta tata usaha negara.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar mendapat amanah sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Program Jamsostek.

Atas amanah ini, Kajari mengucapkan terimakasih kepada Pemko Binjai. “Kedepannya lebih dapat meningkatkan kerja sama lagi. Semoga dengan dikukuhkannya tim ini, maka diharapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat lebih efektif di Kota Binjai,” ujarnya.

Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham menyerukan agar tim yang baru dikukuhkan ini segera melakukan konsolidasi dan segera bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. “Kita berharap tim ini dapat bekerja dengan baik. Semua pengusaha yang ada di Kota ini yang telah memenuhi persyaratan agar mendaftarkan seluruh karyawannya. Hal ini sangart penting untuk kesejahteraan tenaga kerja,” ujar dia.

Sementara, Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Binjai, Farid Nur Iman menyatakan, perusahaan wajib melaporkan karyawan dalam BPJS TK. Jika masih ada perusahaan nakal, kata dia, tim yang sudah dikukuhkan ini dapat mengambil tindakan.

“Harapannya kedepan dapat bisa meningkatkan pengawasan dan administrasi yang dilakukan oleh perusahan nakal. Misalkan kami dapat laporan, kami akan melakukan upaya persuasif untuk mengajak perusahaan tersebut mendaftarkan karyawannya dalam BPJS TK Binjai. Jika tidak mau daftarkan, maka tim yang sudah dikukuhkan ini dapat menindak perusahaan nakal tersebut,” tandasnya. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rapat penjadwalan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Maruli Malau oleh Anggota Badan Musyawarah DPRD Binjai, batal digelar, Kamis (6/12).

Batalnya rapat tersebut, sangat disesalkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai, Irhamsyah Putra Pohan. Ia menduga, rapat tersebut karena adanya intervensi.

“Rapat Banmus untuk penjadwalan pelantikan PAW batal dilaksanakan karena terindikasi adanya intervensi oleh kepala daerah Kota Binjai,”ungkap Irhamsyah.

Karenanya, politisi yang akrab disapa I’am ini meminta agar Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba untuk menjadwalkan ulang kembali rapat Banmus tersebut. “Surat PAW sudah ditandatangani oleh Gubernur Sumut. Kita selaku anggota DPRD harus taat dan patuh terhadap aturan. Jangan kita bisa diintervensi kepala daerah,” kata dia.

Irhamsyah pun mengancam Ketua DPRD Binjai, apabila tidak menjadwal rapat akan ada aksi demi oleh massa dari partai politik berlambang Ka’bah tersebut. “Sekaligus menggugat ke PTUN atas tidak dilaksanakannya rapat penjadwalan,” sambung I’am.

Menurut dia, Anggota Banmus DPRD Binjai sudah hadir 8 orang. Jumlah itu, menurutnya, sudah dinyatakan cukup kourum.

Namun, lanjut Irhamsyah, rapat penjadwalan pelantikan PAW Maruli dibatalkan lantaran anggota dewan yang sudah menandatangani absen, tidak muncul.

Menurut Irhamsyah, idealnya Ketua DPRD Binjai harus menjalankan Rapat Banmus tersebut. “Kenapa ini tidak dilaksanakan. Sementara anggota yang hadir sudah memenuhi kourum. Kalau tidak menjadwalkan ulang lagi (Rapat Banmus), berarti tidak menghormati keputusan gubernur,” kata dia.(ted/han)