MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumut menunggu peserta program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, untuk membuat pengaduan atau laporan ke Perlindungan OJK Sumut, terkait pemotongan dana PKH melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Untuk itu diimbau kepada peserta agar menyampaikan pengaduannya kepada OJK.

Staff Perlindungan OJK Sumut, Fajrin Saragih mengatakan, dari pengaduan atau laporan nantinya, baru bisa dilakukan tindakan berupa klarifikasi dari sistem melakukan OJK, terhadap Perbank seperti BRI untuk mengetahui duduk permasalahan sebenarnya.

“Kita imbau kepada pihak masyarakat untuk membuat pengaduan ke Pelindungan OJK secara personal. Ini masih satu pihak, kita akan cek lagi dari pihak BRI lagi, bagaimana regulasi mereka. Kalau ada tumpang tindih dan dilanggar, kita siap memberikan sanksi,” kata Fajrin, Selasa (13/11) siang.

Fajrin mengungkapkan, nantinya dari regulasi tersebut, baru dilihat bagaimana perjanjian terhadap pencairan dana PKH Kemensos kepada peserta penerima dana PKH melalui Bank berplat merah itu.”Kita lihat perbankannya dulu, bagaiamana regulasinya dan perjanjiannya. Di perjanjian ada atau tidak perbankannya seperti itu (pemotongan),” tutur Fajrin.

Fajrin mengatakan, bila ada perjanjian dalam pemotongan dana PKH akan segera melakukan pemanggilan terhadap direksi BRI di Medan untuk mempenjelas atas permasalah itu untuk keseluruhannya.

“Kalau diperbolehkan, akan kita panggil perbankannya. Sama seperti dilakukan Ombudsman, kalau Ombudsman semua lembaga negara untuk diawasi. Kalau kita, cuma perbankan aja. Kalau dari PKH-nya beda kewenangan. Kita pihak dari pihak BRI kita lakukan klarifikasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menjelaskan, pihanya menerima pengaduan dari 13 peserta PKH merupakan warga Kecamatan Medan Perjuangan, Kamis (8/11) lalu.

Dari pengaduan yang didengar, kata Abyadi, memang ditemukan kejanggalan yang dilakukan pihak BRI dalam penyaluran PKH diterima warga miskin tersebut. Makanya, Ombudsman akan menyelusuri keganjilan itu.”Saya tanya kepada peserta yang mengadu, apa pin ATM mereka? Setelah ditanyakan, sama semua pin ATM mereka. Harusnya, diberikan tahu, bahwa pin ATM itu, bisa diganti. Ini kenapa tidak diganti,” ucap Abyadi.

Kemudian, kasus pemotongan PKH ini. Abyadi menilai bisa diseret ke hukum. Karena ini, program Kementerian Sosial pasti ada payung hukumnya.? Dengan itu, sudah melanggar hukum yang terjadi. Ia mengatakan perlu dilakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak untuk permasalah ini.”Kita lihat dulu hasil klarifikasi disampaikan pihak terkait nantinya,” kata Abyadi.

Abyadi menjelaskan pengaduan pemotongan ini, berawal peserta penerima pemanfaatan PKH Kementerian Sosial mengeluhkan pemotongan dana yang diberikan kepada warga miskin dan lansia sebesar Rp 500 ribu pertiga bulan.

“Rp500 ribu pertriwulan dalam setahun 2 juta dengan pengambilan 4 kali. Untuk pengambilan uang melalui ATM BRI. Untuk pengambilan pertama hingga ketiga tidak ada pemotongan. Namun, pengambilan keempat diakhir tahun baru ada pemotongan,” jelas Abyadi.

Pemotongan tersebut, sudah berjalan dua tahun ini. Abyadi mengungkapkan berdasarkan pengaduan yang Ombudsman diterima, bahwa di tahun 2017 pemotongan sebesar Rp 110 ribu. Jadinya, dana PKH untuk pengembalian keempat di tahun tersebut, peserta PKH hanya menerima Rp 390 ribu.

“Ditahun 2018 ini, lebih besar pemotongannya sebesar Rp 266 ribu. Rp 234 ribu, ada pemotongan sebesar itu, mereka kaget lah,” tutur Abyadi.

Abyadi mengatakan, untuk penerima beras diberikan melalui program PKH Kementerian Sosial dan pengambilan beras ?di Agen Brilink ?di Jalan Pelita VI Medan. Namun, tidak ada masalah untuk penerimaan beras pertiga bulan juga.

“Kalau beras tidak ada masalah, namun penerima PKH mengeluh soal pemotongan ke Agen Brilink. Kemudian, Agen Brilink memfasilitasi untuk membuat pengaduan ke Ombudsman. Ada sekitar 160 orang mengeluhkan itu. Namun, baru 13 orang baru mengadu sama kita,” pungkas Abyadi.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara secara langsung menyerahkan bantuan sosial kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola, MSi didampingi Sekretaris Daerah Drs H Moh Hidayat Lamakarate, MSi di rumah dinas Jalan Prof HM Yamin No 24, Palu, Kamis (8/11).

Bantuan itu diserahkan Ketua Panitia Bersama Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara Peduli Palu, Juswan Tjoe diwakili Heryanto dan Wagimin. Bantuan berupa beras 12.000 kg, gula 7.500 kg, minyak goreng 9.000 liter dan mi instan 1.000 dus telah sampai terlebih dahulu melalui Makassar menggunakan dua truk.

Juswan Tjoe dalam sambutannya, disampaikan Heryanto kepada Gubernur Sulteng, bantuan logistik ini merupakan bantuan kedua yang juga merupakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kodam I Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara.

Sebelumnya, Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara melalui Forkominda Sumatera Utara telah mengirimkan bantuan logistik 10 kontainer (sekitar hampir 200 ton) berisi gula, beras, minyak goreng, biskuit, pampres, pembalut, terpal, selimut, handuk, pakaian, dan sebagainya yang pada 23 Oktober 2018 diangkut Kapal Kemanusiaan Meratus Gorontalo keberangkatannya dilepas Gubsu bersamaan dengan bantuan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Distribusi bantuan dilakukan kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

“Salam persaudaraan juga kami titipkan buat masyarakat Sulawesi Tengah khususnya buat saudara-saudara yang tertimpa musibah gempa dan tsunami yang saat ini tengah berada di tenda-tenda pengungsian, Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara turut merasakan apa yang tengah dirasakan oleh saudara-saudara di pengungsian, semoga segala cobaan atas musibah ini dapat cepat berlalu dan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala,” ujarnya.

Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola menyampaikan ucapan terima kasih kepada Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara yang telah turut peduli atas musibah bencana alam yang telah menimpah Sulawesi Tengah. “Sampaikan juga salam kami buat Masyarakat Tionghoa yang ada di Sumatera Utara,” ujarnya.

Longki menyampaikan, bantuan tersebut didistribusikan untuk mempercepat membantu meringankan kebutuhan akan bahan logistik bagi korban gempa dan tsunami.

Perwakilan Panitia Bersama Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara Peduli Palu yang berangkat ke Palu adalah Juswan Tjoe, Ardjan Leo, Heryanto, Tomi Wistan, Wagimin, dan Irwan Y Arifin, dan sebelum bertemu dengan Gubernur Sulteng sebagian masih sempat menyaksikan kondisi lokasi gempa dan tsunami di Palu, Patobo dan Balaroa.

Juswan Tjoe juga menyampaikan terima kasih kepada Mayor Inf Sofyan Bayu Aji dan Mayor Edi Syafriadi dari Kodam I/BB yang ikut dalam rombongan, juga kepada Peter Gozali, tokoh masyarakat Tionghoa Sulawesi yang telah mengatur dan membantu pertemuan serta penyerahan bantuan ini, tidak lupa juga kepada para donatur yang telah membantu dan semoga segala kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. (rel/mea/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum juga mengeluarkan Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan, tentang pengesahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018.

Perwal tersebut dikeluarkan lantaran hingga 30 September lalu, Pemko dan DPRD Medan belum menandatangani P-APBD kesepakatan bersama, mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Irwan Ibrahim Ritonga menyatakan, Perwal tersebut masih dalam pembahasan. Harapannya, dalam waktu dekat bisa segera dikeluarkan. “Masih diproses dan direvisi. Sebab, hasil pertemuan dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada yang perlu diperbaiki lagi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak,” ujarnya, Selasa (13/11).

Menurutnya, revisi perubahan anggaran sesuai petunjuk BPK dalam menggunakan Perwal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai konsekuensinya. Untuk kelebihannya, Perwal tentu lebih cepat dibanding Perda karena cukup di internal Pemko Medan saja dan tidak perlu pembahasan bersama legislatif. Meski demikian, salinan perwal nantinya tetap dikirimkan ke dewan.

Sedangkan kerugian menggunakan perwal, tidak bisa mengubah satu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Sebagai contoh, seperti anggaran kegiatan normalisasi drainase diubah untuk pengaspalan jalan. “Jadi, yang bisa diubah itu satu jenis kegiatannya, misalkan ada dua jenis perjalanan dinas di DPRD yakni luar kota dan luar negeri. Bisa yang ke luar negeri dihemat atau dikurangi, dan dipindahkan ke perjalanan dinas luar kota,” terangnya.

Irwan menilai, pada dasarnya di P-APBD 2018 tidak ada revisi yang sifatnya penambahan. Oleh karena itu, menggunakan perwal lebih baik. “Kalau menggunakan Perda bisa Desember baru selesai karena harus dibahas bersama legislatif terlebih dahulu. Hal ini jelas tidak efisien,” paparnya.

Ia menuturkan, ada tiga hal yang ingin diubah pada P-APBD 2018. Antara lain, rincian objek belanja, antar belanja dan program kegiatan. “Mengubah pekerjaan tidak boleh, misalkan pengaspalan di Jalan A mau diubah ke pembangunan drainase di Jalan B. Hal itu tidak bisa, karena harus menggunakan Perda. Jadi, yang bisa diubah itu pengaspalan mau digeser lokasinya masih bisa,” paparnya.

Diutarakan Irwan, Perwal itu setidaknya harus rampung bulan ini. Sebab, Rencana APBD 2019 sedang dibahas bersama DPRD Medan. “Sambil berjalannya waktu, maka pematangan pengesahan P-APBD 2018 terus dilakukan. Sebelum disahkan nanti P-APBD 2018, maka dikeluarkan Perwal itu,” ucapnya.

Dia menambahkan, dibuatnya perwal karena berdasarkan petunjuk BPKAD Sumut yang mengikuti rapat dengan Dirjen Perbendaharaan Keuangan Kemendagri. Pada rapat tersebut, daerah yang belum menandatangani kesepakatan bersama KUA-PPAS P-APBD sampai 30 September 2018, tidak perlu lagi membuatnya dan mengeluarkan perda.

Sebelumnya, diduga akibat kelalaian Pemko dan DPRD Medan dalam waktu, maka tak dapat meneken P-APBD 2018. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa batas waktu pengesahan P-APBD Kabupaten/Kota per 30 September. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan kembali melakukan pemeliharaan berkala. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan, khususnya dalam distribusi pasokan listrik.

Adapun pemeliharaan dilakukan pada pekan ini, dimulai sejak Sabtu (10/11) hingga Kamis (15/11). Jenis pemeliharaan tersebut mulai dari rehabilitasi gardu penghubung, pemasangan trafo sisip, pergantian peralatan JTM, menegakkan tiang miring, pencabutan tiang kayu dengan diganti tiang beton, hingga rabas-rabas pohon.

Manager PLN UP3 Medan, Lelan Hasibuan mengatakan, pemeliharaan berkala tersebut penting dilakukan agar pasokan listrik jauh dari gangguan secara teknis. “Secara teknis misalnya, gangguan akibat rusaknya peralatan di gardu, makanya kita ganti atau kerusakan lainnya. Begitu juga rabas-rabas pohon harus rutin kita lakukan. Karena cabang pohon bila menyentuh jaringan lisrik, akan mengganggu distribusi atau suplay listrik,” kata Lelan.

Untuk pemeliharaan hari ini, Rabu (14/11), dilakukan di rayon Medan Kota, Medan Timur dan Sunggal. Sehingga, wilayah padam listrik meliputi, Jl. Zainal Arifin, Jl. T. Umar, Jl. Muara Takus, Jl. Pagaruyung, Jl. Cik Ditiro, Jl. Taruma, Jl. S. Parman, Jl. Abd Lubis. Kemudian, Jl.Kly sudarso kota brayan, Jl.Pertempuran, Perumahan Brayan Bengkel, Jl.Aluminium 1, Jl.Kol. Bejo, Jl. Cemara, Komp Cemara Asri sebagian. Lalu, Jl. Asrama, Jl. Ampera II, Jl. Ddodik, Jl. Ampera I, Jl. Gagak Hitam, Jl. Kakak Tua, Jl. Gelatik, Jl. Pungguk, Jl. Bangau, Jl. Blibis, Jl. Merpati, Jl. Balam, Jl. Budi Luhur, Jl. Prona, Jl. Tempua.

Sedangkan besok, Kamis (15/11), pemeliharaan meliputri rayon Sunggal dan Medan Kota, dengan wilayah padam yakni, Jl. Puskesmas, Jl. BLK, Jl. Perwira, Jl. Elang, Jl. Aluminium, Gg. Resmi, Jl. Gatsu, Serba Setia,Jl. Binjai Kp Lalang, Psr V. Komplek cina, Psr V Cinta Damai, Psr III Cinta Damai, Psr I Cinta Damai,Gg. Harapan, Gatsu simpang Sei Sekambing, Komplek Tomang Elok, Jl. Raja Wali, Jl. Murai,Jl. Garuda, Kodam I BB, Jl. Cenderawasih. Lalu, Jl. Kartini, Jl. Agus Salim, Jl. Samanhudi, Jl. Juanda, Jl. Mongunsidi, Jl. Polonia, Jl. Setarban, Koplek AURI, RS Boloni, RS Setelamaris, RS AU.

Sebelumnya, pemeliharaan pada Sabtu (10/11), pemeliharaan dilakukan di Rayon Medan Kota dan Sunggal. Lalu pada Minggu (11/11) di rayon Helvetia. Pada Senin (12/11) di rayon Labuhan dan Belawan. Selasa (13/11), di rayon Medan Timur, Helvetia, Medan Kota Medan Baru, Labuhan, Medan Selatan. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (13/11) siang sekira pukul 11.30 WIB.

Dalam aksinya, massa mengkritik kinerja wali kota yang menilai tak becus dan tak mampu menangani persoalan banjir yang kerap terjadi. Pada aksi tersebut, mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan tuntutannya dan bendera organisasinya membakar ban bekas tepat di depan gerbang kantor wali kota.

Salah seorang pengunjuk rasa, Maman Silaban menyatakan, hingga saat ini Kota Medan masih sering dilanda kebanjiran. Hampir semua ruas dan pemukiman penduduk dilanda banjir. Seperti yang terjadi di Jalan Jawa, HM Yamin, Dr Mansur dan lainnya.

Sebab, hasil pemantauan mereka, dan Laporan Tinggi Muka Air Daerah Aliran Sungai (TMA-DAS) Kota Medan oleh TRC-PB BPBD terkait banjir pada tanggal 15 September 2018 menyatakan, bahwa sepanjang Jalan Starban, Karya Kasih, Karya Dharma, Lingkungan IV-V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, ketinggian air mencapai sekitar 60 sentimeter menggenangi rumah warga. Akibat banjir tersebut, diperkirakan rumah yang terendam sebanyak 12 Kepala Keluarga.

Diutarakan dia, sampai sekarang banjir di Kota Medan masih menjadi momok yang tak kunjung selesai. Hal ini disebabkan karena Pemko Medan sangat lambat dalam penanganan banjir, lantaran perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya yang ada tidak maksimal.

Menurut dia, Pemko Medan tidak memiliki konsep dalam penanganan banjir. Tak hanya itu, gagal dalam pengawasan dan pemberian izin AMDAL serta izin bangunan. Untuk itu, diminta wujudkan Kawasan Terbuka Hijau (RTH) sesuai luas RTH yang telah ditentukan dalam pemanfaatan ruang publik. “Kami meminta evaluasi segera kinerja dinas-dinas terkait dalam penanganan banjir dan tata ruang,” cetusnya.

Pengunjuk rasa lainnya, Hendra Manurung menyatakan, aksi yang dilakukan murni menyikapi persoalan banjir di Medan dan tak kunjung tuntas diatasi oleh Pemko. “Aksi ini bukan serta merta dilakukan secara mendadak, melainkan kita sudah memantau jauh hari sebelumnya.

Bahkan, pada 9 November yang lalu sempat diadakan dialog publik yang mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perkim-PR. Namun, dinas yang diundang tak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas,” paparnya.

Setelah satu jam lebih menyampaikan aspirasinya, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdakot Medan Mussadad Nasution hendak menemui para pengunjuk rasa untuk memberikan tanggapan. Namun, massa tak memberi kesempatan berbicara dan menolak ditanggapi, selain wali kota.

Aksi massa pun kemudian berlanjut dan meminta wali kota yang menanggapi langsung. Hingga pukul 13.30 WIB, wali kota tak kunjung menanggapi aksi massa lantaran sedang berada di luar kantor. Massa yang sudah lama menunggu berjam-jam, kemudian merapat ke pintu gerbang dan mengoyang-goyangkannya. Mereka meminta polisi memfasilitasi untuk mendatangkan wali kota.

Akan tetapi, wali kota tak juga hadir. Malahan, yang hadir Sekretaris PU Medan. Massa lagi-lagi menolak dan tak mau menerima tanggapan. Merasa kesal tak kunjung diterima wali kota, massa akhirnya membubarkan diri dengan sendirinya. Namun, massa mengancam kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar lagi.

Akibat aksi tersebut, membuat Jalan Kapten Maulana Lubis sempat macet total. Sebab, massa memakan separuh badan jalan sehingga kendaraan yang ingin melintas harus mengantri satu persatu. (ris/ila)