MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dodi Candra Dharma Siregar (43) tak banyak bicara ketika ‘dipegang’ petugas Unit Reskrim Polsek Medan Timur. Warga Jalan Letda Sujono Medan itu tidak sendiri. Belakangan, Dodi diketahui merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dodi ditangkap bersama keduanya rekannya. Keduanya masing-masing, Nasrul Bahri (42) warga Sei Rotan Percut Seituan dan Dadang Afriadin Lubis (34) warga Galang. Mereka ditengarai merupakan komplotan pengedar narkotika. Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan barang bukti 200 gram (2 ons) narkotika jenis sabu-sabu.

“Mereka bertiga ini komplotan, Dodi dan Nasrul kurir sementara Dadang bandarnya,” ujar Kapolsek Medan Timur, Kompol Wilson Pasaribu di kantornya, Senin (12/11).

Dodi Chandra Purnama Siregar diketahui merupakan oknum ASN. Informasi ini pun dibenarkan Wilson, namun ia enggan membeberkan di mana Dodi berdinas.

“Dari ketiga tersangka, satu orang merupakan oknum ASN tugasnya di Medan,” ungkapnya.

Ketiga tersangka diciduk Jumat (9/11). Sebelumnya, petugas sudah mengintai gerak-gerik para tersangka beberapa hari. Tim Reskrim Polsek Medan Timur kemudian melakukan penyamaran (undercover buy) dan langsung menangkap tersangka.

“Jadi pertama diamankan anggota Nasrul dan Dodi di Jalan Sei Rotan Percutseituan. Kemudian, tim meminta Nasrul dan Dodi mencarikan sabu. Selanjutnya mereka menghubungi Dadang orang yang memiliki sabu,” terangnya.

Selanjutnya, tersangka Nasrul dan Dodi bertemu dengan Dadang di Villa Gading Mas, Jalan Marendal, Medan, Jumat (9/11) malam.

“Dadang pun datang dengan sabu-sabu seberat 200 gram, begitu ia serahkan sabu itu ke kedua tersangka anggota yang melakukan penyamaran langsung menangkapnya tanpa perlawanan,” terang Wilson.

Dari hasil pemeriksaan, Dadang mengaku mendapati narkotika itu dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Klas IA Tanjunggusta berinisial J.

“Ciri fisik si J sudah kita ketahui. Ini akan dilakukan penyelidikan ke sana (Lapas). J ini sudah lima tahun ditahan,” katanya.

Wilson menambahkan, Dadang yang merupakan calon ketua salah satu organisasi kepemudaan (OKP) ini memang sudah menjadi Target Operasi (TO) pihaknya.

“Dia memang sudah TO kita. Dari sikapnya, cara ngomongnya, nampak sudah sering dan biasa (menjual sabu),” tutur Wilson.

Sementara, tersangka Dodi yang merupakan oknum ASN itu, ujar Wilson, ia tergiur dengan upah Rp 2 juta untuk pengiriman sabu itu.

“Kalau si Dodi ngakunya karena kawan. Ia juga dijanjikan Rp2 juta untuk sekali antar,” pungkasnya.

Untuk kasus ini polisi masih akan melakukan pengembangan. Menurut Wilson, masih ada tersangka lain yang termasuk ke jaringan komplotan itu.

“Kita masih lakukan penyelidikan lanjut, masih ada satu orang lagi DPO berinisial J. Kita sedang kejar,” pungkasnya.

Sedangkan Dodi enggan berkomentar ketika diwawancara Sumut Pos. (dvs/ala)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Polsek Lubukpakam tangguhkan penahanan dua pelaku pengerusakan pagar rumah milik korban Tjang Meng Moi (68.)

Menurut kuasa hukum korban, Sarafuddin, SH, peristiwa pengrusakan terjadi pada Rabu (15/8) sekira pukul 15.00 WIB. Sekira pukul 21.30 WIB, warga Jalan Setia Budi Lk IV, Kelurahan Lubukpakam Pekan, Kecamatan Lubukpakam itu melapor ke Polsek setempat.

Selanjutnya, Polsek Lubukpakam mengamankan pria berinial CEB yang diduga melakukan pengrusakan, Kamis (8/11). Polisi kemudian melakukan pengembangan dan esoknya seorang pelaku lagi berinisial AB ditangkap di Jalan Thamrin, Lubukpakam.

Namun pada Jumat (9/11), Polsek Lubukpakam melepaskan dua pelaku dengan dalih penangguhan penahanan. Hal ini pun ditanyakan oleh kuasa hukum korban kepada pihak kepolisian. Polisi berdalih, penangguhan penahanan dua pria yang diduga sebagai pelaku pengerusakan itu karena pelaku kooperatif.

“Kita mendesak Kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan mencari siapa dalang pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama,” tegas Sarafuddin.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Lubukpakam, Iptu Herwin membenarkan kedua pelaku tidak ditahan. Herwin berdalih keduanya kooperatif.

“Kasusnya masih jalan dan apabila dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut kedua akan datang,” katanya.(btr/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Effendi Syahputra alias Asiong, terdakwa kasus suap terhadap mantan Bupati Non Aktif Labuhanbatu, Pangonal Harahap, mengaku pemberian fee untuk mendapatkan proyek sudah menjadi tradisi.

Hal itu diungkapkannya dalam sidang lanjutan agenda pemeriksaan di Pengadilan Tipikor yang bersidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/11). Dalam persidangan tersebut, Asiong mengatakan bahwa dirinya sudah men dirikan PT Binivan Konstruksi Abadi sejak tahun 2007. Dan sudah main proyek untuk beberapa bupati sebelum Pangonal Harahap.

“Saya mulai main proyek sejak tahun 2007, sudah 3 bupati yang pakai saya. Mulai pak Tengku Milwan, pak Tigor Panusunan Siregar sampai Pangonal Harahap,”ungkapnya.

Dihadapan ketua majelis hakim Irwan Effendi, Asiong pun mengaku menyelali perbuatannya menyuap bupati Pangonal Harahap untuk mendapatkan proyek.

Menurutnya, tanpa memberikan fee, tidak mungkin perusahaannya mendapatkan proyek.

“Proyek itu rata-rata ditenderkan yang Mulia. Saya memberikan fee untuk mendapatkan pekerjaan (proyek) lah.

Saya tahu proyek ini dari bupati melalui pesuruhnya si Yazid (Adik Ipar Pangonal) yang Mulia,”ujar Asing. Kepada majelis hakim, Asiong pun mengaku kembali berujar bahwa pemberian fee merupakan tradisi di Labuhanbatu.

“Sudah permainannya begitu Yang Mulia. Tanpa begitu tidak dapat kerja (Proyek),” ujarnya.

Asiong mengatakan bahwa perusahaan miliknya yakni PT Binivan Konstruksi Abadi adalah satu satunya yang dia miliki. Terkait adanya perusahaan lain yang bekerja di Rantauprapat, merupakan dia sewa untuk pengerjaan proyek.

“Perusahaan saya cuman satu yang mulia PT Binivan Konstruksi Abadi saja yang mulia. Kualifikasinya adalah konstruksi. Kalau perusahaan lain, itu rekanan kami sewa untuk pengerjaan,” ucapnya.

Diungkapkan Asiong, bawahan Pangonal Harahap adalah orang yang tidak sempat diberikan uang dalam jumlah kecil. Sejauh ini, selain Pangonal, tidak ada yang meminta dirinya.

Dijelaskannya, bahwa besaran fee dihitung dari besaran nilai kontrak, bukan keuntungan.

Bahkan saat meminta proyek, lanjut Asiong, Pangonal meminta fee sebesar Rp13 persen. “Melalui suruhannya si Yazid, Pangonal minta 13 persen, tapi saya rasa itu terlalu tinggi makanya saya bilang bahwa fee yang bisanya itu saya beri 10 persen,” ucap Asiong.

Usai mendengarkan keterangan Asiong, majelis hakim menutup sidang dan akan digelar pada Kamis pekan mendatang.

Diketahui sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Dody Sukmono, Mayhardi Indra dan Agung Satrio Wibowo bahwa Pangonal Harahap menerima uang dari Asiong total sebesar Rp 38.882.050.000 dan SGD 218.000 secara bertahap. Uang tersebut diduga merupakan fee proyek sejak tahun 2016, 2017 hingga 2018.

Sejumlah uang tersebut diserahkan secara bertahap, melalui anak Pangonal Baikandi Harahap, Adik Ipar Pangonal Yazid Anshori dan stafnya Umar Ritonga (Buron). (man/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan, dewasa ini banyak anak-anak yang terjerumus ke dalam permasalahan hukum. Hal ini merupakan ekses dari keluarga yang tidak harmonis.

Ia mengatakan bagaimana perceraian berpengaruh kepada mental anak, sehingga kerap menjerumuskan anak-anak itu ke permasalahan hukum.

“Hal ini yang sekarang ini menjadi perhatian dan sedang ditangani bersama bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dari semua anak-anak yang terjerumus ke permasalahan hukum, mayoritas datang dari keluarga yang orangtuanya bercerai,”ungkap Yohana pada acara pembukaan Temu Nasional Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2018 di Hotel Grand Aston, Medan, Senin (12/11). Menurutnya, masalah anak adalah masalah yang penting. Anak-anak merupakan calon penerus bangsa yang karakternya harus dibangun.

Penyalahgunaan gadget, sambungnya, menjadi permasalahan baru saat ini. “Arus informasi yang tidak terbendung melalui gadet juga begitu berdampak membangun karakter anak, makanya mari kita sama-sama memberi perhatian kepada anak. Gadget itu bisa memberi dampak baik ke anak bila diawasi dan diarahkan,” pungkasnya.

Terkait kasus enam anak yang mengidap Human Immunodeficiency virus (HIV) dan pendidikannya terancam, kata Yohana, pihaknya sedang berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemerintahan kabupaten. “Yang jelas anak-anak punya hak untuk sekolah,” ungkapnya. Soal penyakit yang diderita para anak, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian kesehatan tentang penanganan terbaiknya.

Alumni Universitas Cendrawasih itu juga kembali menegaskan Pemkab/kota punya kewajiban untuk memberi perhatian terhadap hak-anak dan perempuan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

“Apapun yang terjadi, isu perempan dan anak, misalnya tidak diterima di masyarakat seperti yang terjadi di Samosir, tetap adalah urusan pemerintah daerah setempat. Karena kita sudah meratifikasi konvensi hak anak,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, enam anak di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir terus berjuang menghadapi penyakit yang mereka derita. Mereka kehilangan orangtua yang menjadi penjangkitnya.

Saat ini mereka berada dalam dampingan Rumah Kasih HKBP. Mereka dirawat di sana dan diharapkan tak ada diskriminasi dari masyarakat.

Hingga sampai ada provokasi yang kembali mencuat. Masyarakat yang tidak paham soal penularan HIV/AIDS meminta mereka tidak bersekolah bersama anak-anak lainnya. Mereka takut tertular.

Dari enam anak, satu di antaranya sudah dirawat di RSUP H Adam Malik Kota Medan. Kondisinya sangat kritis. Kesehatannya menurun hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Pihak HKBP meminta pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan mengentaskan masalah itu. Sosialiasasi pemerintah soal penyakit itu gencar dilakukan. (dvs/han)