SUMUTPOS.CO – Bencana alam kembali terjadi di Sumatera Utara. Berselang tiga hari dari banjir dan longsor yang terjadi di Mandailing Natal (Madina), Rabu (7/11) dan Kamis (8/11) lalu, giliran Kabupaten Nias Selatan disapa bencana. Satu keluarga terdiri dari tujuh orang tertimbun longsor di Dusun Dua, Desa Sukamajumohili, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (10/11).

Informasi dihimpun, kejadian nahas ini terjadi sekitar pukul 08.45 WIB, Sabtu (10/11). Hujan deras yang terus menerus melanda Kepulauan Nias beberapa minggu terakhir ditengarai menjadi penyebab terjadinya musibah ini. Ketujuh korban yang diduga meninggal dunia akibat tertimbun longsor yakni atas nama Setiamas Hulu (perempuan/30 tahun), Aristina Laia (P/33), Kristopen Hulu (laki-laki/4), Darman Hulu (L/7), Rei Jaya Hulu (L/3), Putri Hulu (P/5) dan Noverman Hulu (L/2).

“Tujuh orang satu keluarga menjadi korban. Baru satu korban yang berhasil dievakuasi atas nama Kristofen Hulu Namun korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Nias, Tonggor Gultom, Minggu (11/11).

Tonggor mengatakan, saat itu hujan turun cukup deras. Satu keluarga ini berada di dalam rumah saat longsor terjadi di kawasan itu sekira pukul 09.00 WIB. Namun Basarnas baru mendapatkan laporan sekira pukul 11.00 WIB. ”Memang hujan cukup deras. Begitu mendapat laporan kita langsung bergerak ke lokasi longsor,” ujarnya.

Personel gabungan dari TNI, Polri dan SAR terhambat akses menuju ke lokasi. Waktu tempuh ke lokasi juga cukup jauh. Hingga kini proses pencarian korban masih dilakukan. Tinggi longsoran yang diperkirakan mencapai 10-15 meter menyulitkan proses pencarian korban. Alat berat masih dalam perjalanan menuju lokasi.

“Tim masih berupaya melakukan pencarian terhadap enam orang korban. Namun belum ada lagi korban yang ditemukan. Pencarian korban terhambat karena tinggi longsor diperkirakan mencapai 15 meter. Jarak desa jauh masuk ke dalam hutan, kurang lebih dua jam,” kata Tonggor.

Hujan memang mengguyur kawasan Sumatera Utara beberapa hari terakhir. Cuaca ekstrem diperkirakan akan terus terjadi beberapa waktu ke depan. Karena itu, Tonggor mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana.

Hingga sekira pukul 18.00 WIB, pencarian korban dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pagi ini, Senin (12/11). “Kondisi cuaca di lokasi sangat tidak mendukung. Tidak mungkin kita lakukan pencarian malam hari. Longsor susulan bisa saja terjadi sewaktu-waktu, karena hujan-hujan terus di sini,” kata Tonggor.

Sementara itu, Wakil Bupati Nias Selatan Sozanolo Ndruru mengatakan, pihaknya sudah memberangkatkan sejumlah alat berat ke lokasi bencana longsor dan mengevakuasi seratusan warga desa ke tempat aman. “Mungkin besok pagi baru tiba alat beratnya,” kata Sozanolo.

Sebelumnya, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis juga menginformasikan, pada Sabtu (10/11) kemarin terjadi longsor di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) yang menyebabkan tujuh orang tewas akibat bencana tersebut. Peristiwa terjadi di Desa Suka Maju Mohili, Kecamatan Gomo, sekira pukul 08.45 WIB. “Korban yang sudah ditemukan baru 1 orang atas nama Kristopen Hulu. Kejadian tersebut juga telah kami sampaikan ke gubernur,” katanya.

Menurutnya, upaya pencarian terus dilakukan dan masyarakat diminta menghindar dari perbukitan serta senantiasa siaga dalam menghadapi cuaca ekstrem dan hujan lebat. Selain itu, kata dia, juga sudah dikerahkan alat berat untuk mencari korban lainnya.

Pihaknya menyarankan, mengingat hampir seluruh wilayah di Sumut terancam longsor khususnya perbukitan, maka dalam waktu dekat akan mengundang Badan Geologi Kementerian ESDM untuk melakukan penelitian total. “Dalam hal ini surat Gubsu sedang disiapkan.

Lalu menata kembali dan mengendalikan permukiman penduduk yang terpapar ancaman banjir dan longsor oleh bupati/wali kota (perlu surat Gubsu),” kata mantan kepala Bappeda Sumut itu. “Mengingat banyak sekali bencana, disarankan ada Rakor Bencana tingkat Sumut dipimpim Gubsu, dan mengundang bupati/wali kota, BMKG, Basarnas, TNI/Polri dan pihak terkait lainnya,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, adapun titik-titik rawan tersebut tersebar di Madina, Karo, Tapsel, Nisel, Nias, Dairi, Deliserdang, Tapteng dan Kota Sibolga. “Tim Pemprovsu hari ini (Minggu, Red) telah menurunkan TRC ke Nisel untuk hadir dan mengetahui serta melihat langsung korban longsor dan perbukitan,” pungkasnya. (bbs/prn/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) baru 5 kabupaten yang sudah menyerahkan usulan upah minimum kabupaten/kota ke Dewan Pengupahan.

Daerah (Depeda) Sumut. Kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Deliserdang, Pematangsiantar, Dairi, Karo, dan Humbanghasundutan (Humbahas). Bagi kabupaten/kota yang belum menyerahkan usulan, ditenggat hingga Selasa (13/11) agar segera mengirimkan usulan UMK 2019.

“Ya, jadi sampai Jumat (9/11) kemarin baru 5 kabupaten/kota yang mengirimkan rekomendasi UMK-nya ke kami. Yakni Siantar, Humbahas, Deliserdang, Karo dan Dairi. Sesuai surat edaran gubernur yang telah kami kirimkan sebelumnya, paling lama tanggal 13 November rekomendasi UMK sudah harus disampaikan,” kata Ketua Depeda Sumut, Maruli Silitonga kepada Sumut Pos, Minggu (11/11).

Alasan waktu rekomendasi UMK untuk dipecepat disampaikan ke pihaknya, agar paska Depeda Sumut menyetujui usulan UMK 2019, kabupaten/kota bisa mengumumkan penetapan tersebut paling lama 21 November mendatang. “Sebab itu merupakan amanat PP 78/2015 tentang Pengupahan. Artinya, lebih cepat akan lebih bagus disampaikan. Karena nantinya akan kami bahas lagi lalu diteruskan ke gubernur untuk meminta persetujuan,” terangnya.

Mengenai pembahasan usulan UMK sendiri, Maruli mengaku, baru akan mereka gelar setelah sedikitnya masuk dari 15 kabupaten/kota. Sehingga paling lama 21 November penetapan UMK 2019 dapat diumumkan pemerintah daerah bersangkutan. “Kan tidak mungkin yang lima daerah ini dulu kami bahas. Lalu besoknya tambah dua daerah lagi. Jadi biar efektif ya sekaligus saja nanti dilaksanakan pembahasan di tingkat provinsi,” tutur Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sumut ini.

Namun, dia enggan menyebutkan besaran rekomendasi UMK dari kelima daerah tersebut. Menurutnya hal itu nanti saja disampaikan paskapembahasan dan penetapan UMK selesai terlaksana.

“Etikanya kami tak boleh mendahului Depeda kabupaten/kota. Biar saja nanti menjadi domain mereka yang menyampaikan. Kami hanya menghindari polemik kalau informasi tersebut datangnya dari provinsi. Khusus daerah yang tidak mengirimkan rekomendasi, tentu UMK mereka mengikut UMP 2019 yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi kami imbau lebih cepat akan lebih baik disampaikan ke Depeda provinsi,” pungkasnya.

Kadisnaker Sumut Haryanto Butarbutar sebelumnya menegaskan, SE Gubsu soal penyesuaian kenaikan UMK senilai besaran SE Menaker 8,03 persen, tertuang dengan No.561/10632/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Produk Pertumbuhan Domestik (PDB) 2018 serta Hasil Evaluasi Penetapan UMK 2018 dan Persiapan Penetapan UMK 2019. “Poinnya, ada sanksi bahwa bupati/ wali kota wajib menaati semua ketentuan program strategis nasional yang tercantum di UU 23/2014 tentang Pemda. Sanksi terberat jika tak menjalankan peraturan tersebut bisa diberhentikan sebagai kepala daerah,” katanya.

Diketahui, Gubsu Edy Rahmayadi sudah menetapkan besaran UMP Sumut 2019 senilai Rp2.303.403,43. Penetapan ini tertuang sesuai SK Gubsu No.188.44/1365/KPTS/2018 tentang Penetapan UMP Sumut 2019 tertanggal 30 Oktober lalu. Realisasi UMP Sumut akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2019 secara serentak di Indonesia, khusus bagi buruh atau pekerja lajang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019, tampaknya bakal ‘tersandera’ utang dana bagi hasil (DBH). Pasalnya, Rp3,8 triliun dari R-APBD 2019 akan tersedot untuk membayar utang masa lalu, masa gubernur sebelumnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menilai, besaran utang DBH ke kabupaten/kota cukup besar. Pasalnya, dari tahun sebelumnya ditambah tahun berjalan, jumlahnya mencapai Rp3,8 triliun. Angka ini hanya selisih Rp1,1 triliun dari usulan alokasi belanja langsung untuk pembangunan sebesar Rp4,9 triliun dalam draf R-APBD 2019.

“Utang DBH 2019 melonjak drastis mencapai Rp3,8 triliun. Kita jadi bertanya, kenapa bisa sebesar ini jumlahnya? Padahal katanya kemarin utang yang dulu sudah lunas pada tahun lalu,” ujar Zeira Salin Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (11/11).

Disebutkannya, pendapatan asli daerah (PAD) Sumut jumlahnya sekitar Rp7 triliun lebih. Seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur, pertanian dan lainnya. Sehingga manfaat dari APBD bisa dirasakan oleh masyarakat. “Yang membuat kita prihatin itu, hanya Rp4,9 triliun yang digunakan untuk belanja langsung. Itupun langsung penuh catatan atau tanda bintang,” paparnya.

Selain itu, lanjut Zeira, ada potensi PAD dari Pajak Air Permukaan (APU) PT Inalum sebesar Rp2,3 triliun. Sebab hasil dari proses pengadilan pajak, perusahaan tersebut menggugat Pemprov, dimenangkan tergugat. Sehingga, ada penambahan penerimaan di APBD 2019.

“Karena ada PAD dari Pajak APU Inalum, yang (harusnya) tertagih sampai Rp2,3 triliun. Tetapi yang dialokasikan untuk belanja langsung hanya Rp1,3 triliun,” papar politisi PKB ini.

Namun hingga kini, katanya, kewajiban pajak tersebut belum juga disetorkan PT Inalum ke Pemprov Sumut. Karenanya, ia berharap perlu ada perhatian dan catatan agar belanja yang disusun, tidak menjadi defisit.

Menyikapi keresahan kalangan DPRD Sumut terkait utang DBH ini, Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Irman Oemar memastikan, alokasi utang DBH yang dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2019, dipastikan tidak akan mengganggu APBD 2019.

Menurut Irman, sesuai ketentuan, DBH merupakan salah satu kewajiban pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota. “Dengan diberikannya DBH tersebut, kabupaten/kota mungkin dapat menggunakannya sesuai kebutuhan dan skala prioritas didaerahnya,” ujarnya kepada Sumut Pos, Minggu (11/11).

Harapannya dengan alokasi DBH ke kabupaten/kota yang signifikan, akan mendukung sasaran yang diharapkan yaitu; membangun desa, menata kota serta dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah. “Namun hal tersebut tidak terlalu mengganggu program dan kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena lokasi dan sasaran yang ada pada kegiatan OPD juga berada di kabupaten/kota,” kata pria yang juga Kepala Bappeda Sumut.

Irman menambahkan, yang paling penting adalah sinergitas program pemprov dengan pemkab/pemko. Di mana, dengan sinergisitas program dan kegiatan OPD didukung DBH kepada kabupaten/kota. “Sebab cita-cita bersama kita ialah mewujudkan Sumut bermartabat secara bertahap seperti visi dan misi kepala daerah sekarang ini,” katanya.

Namun sayang secara rinci mantan Kepala Bappeda Deliserdang ini tak ingat persis alokasi DBH yang sudah dianggarkan. Termasuk, berapa lagi kewajiban DBH Pemprovsu kepada kabupaten/kota yang masih tertunggak. Menurutnya, urusan tersebut ada di bagian Sekretaris TAPD Sumut, Agus Tripriyono.

“Untuk urusan belanja langsung maupun tidak langsung, Pak Agus punya datanya dan dia lebih menguasai. Coba ditanyakan saja ke beliau langsung, nanti saya salah jawab,” pungkasnya.

Sekretaris TAPD yang juga Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono, belum merespon wartawan ketika ditanya perihal ini. Meski begitu, ia sebelumnya menjelaskan, secara bertahap utang DBH tersebut akan tetap dilunasi pihaknya sesuai kemampuan keuangan pemprov.

“Ini yang utama pesan Pak Gubernur dan Bu Sekda kepada kami, diutamakan utang DBH harus diselesaikan. Karena, bagaimanapun itukan hak mereka. Dan itu sudah akumulasi sejak 2012. Tahun lalu sampai 2016 sudah kita lunasi dan tahun ini mau kita bayar sisa Rp400 miliar lagi di tahun anggaran 2017. Kalau di 2018 akan kita bayarkan semampu keuangan pemprov,” katanya.

Kalaupun ada utang DBH yang tidak terbayar, menurut dia biasanya terjadi di triwulan terakhir. Dan hal itu biasa terjadi seperti provinsi lain. “Di Pergub akan kita alokasikan utang DBH. Hampir semua daerah itu kita masih terutang,” katanya.

Pemprov sendiri akan melihat alokasi pajak daerah yang surplus agar dapat digunakan membayar utang DBH kabupaten/kota. “Pajak daerah inikan ada lima jenis. Ada PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan pajak rokok. Dari kelima jenis ini berbeda-beda dan sedang dihitung oleh tim, mana yang ada kelebihan kita akan geser untuk membayar utang DBH tersebut,” ujarnya.

Catatan Sumut Pos, sejauh ini Pemprovsu belum menyelesaikan DBH 2017 kepada 33 kabupaten/kota sebesar Rp418,3 miliar dari total utang Rp926,711 miliar, dengan alasan dana digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp1,2 triliun. Di mana, utang DBH 2017 tersebut paling banyak ke Kota Medan, yakni dari Rp170.272.858.947 bersisa menjadi Rp158.403.404.426.

Kemudian ke Kabupaten Deliserdang sisa utang Rp32.753.219.968 dari Rp92.281.785.213. Sementara ke Kabupaten Langkat utang dari Rp41.164.087.808 dan telah dibayar Rp22.526.385.230 dengan sisa menjadi Rp18.637.770.357,9. Lalu untuk Kabupaten Asahan sisa utang menjadi Rp14.312.561.468 dari Rp36.172.063.164. Bahkan, penyaluran utang DBH tersebut baru dilakukan Pemprovsu pada 20-23 -April 2017 yakni hanya sekitar Rp507.551.775.947. (bal/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di era kebebasan dan kemajuan teknologi informasi ini, masyarakat Indonesia, khususnya kalangan generasi mudanya seperti kehilangan teladan dan jiwa kepahlawanan. Batak Center menyoroti perlunya keteladanan bagi generasi penerus bangsa. Generasi muda zaman now atau yang lebih akrab disebut sebagai Generasi Milenial diajak meneladani Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII.

Hal itu disampaikan Batak Center dalam diskusi Hari Pahlawan bertajuk “Menggali (Kembali) Nilai-Nilai Kepahlawanan Sisingamangaraja XII”di Sekretariat Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Jakarta Timur.

Pegiat kebudayaan, Jhohannes Marbun atau yang akrab disapa Joe mengemukakan, Indonesia memiliki sangat banyak pahlawan yang harusnya bisa dijadikan teladan oleh generasi muda atau kaum milenial. Salah seorang pahlawan nasional yang memiliki teladan adalah Sisingamangaraja XII.

“Cukup banyak generasi muda sekarang gagap sejarah, meskipun mereka tidak gagap teknologi. Generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda Batak, tidak banyak yang mengetahui bahwa Sisingamangaraja XII dapat menjadi teladan  atau role model bagi mereka,” tutur Joe, Minggu (11/11).

Lebih lanjut, Joe yang juga Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) itu memaparkan, untuk menunjukkan keteladanan, tokoh-tokoh nasional, terutama tokoh-tokoh Batak dan lembaga-lemabag perlu menggali kembali nilai-nilai kepahlawanan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu -nama kecil dari  Sisingamangaraja XII- sebagai bagian upaya melestarikan nilai-nilai budaya, terutama Batak (habatakon).

Joe melanjutkan, terlebih dahulu dipahami arti dan makna pahlawan di Indonesia.

Menurut UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani; dan arti Kepahlawanan adalah perihal sifat pahlawan (seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan).

Nah, lanjut Joe, sosok Sisingamangaraja XII pun telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional di Indonesia. Dia ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dari Tanah Batak dengan Keputusan Presiden Nomor 590 tahun 1961, tertanggal 9 November 1961.

Sisingamangaraja XII lahir pada 1849 di Bakara, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ia menjadi Raja Sisingamangaraja XII mulai 1875 (pada usia 17 tahun) dan berkuasa sampai dengan 17 Juni 1907 (gugur dalam perang dengan tentara Belanda).

Latar belakang penetapan sebagai raja adalah berhasil mencabut piso gaja dompak (pedang bertuah Batak) dari sarungnya sebagai syarat mutlak pemangku gelar Singamangaraja.

Kelebihan Sisingamangaraja XII adalah mampu mendatangkan hujan di saat musim kemarau dan melakukan mukjizat di wilayah kekuasaannya. “Sebagai raja sekaligus imam Batak, Sisingamangaraja XII bertanggung jawab memimpin masyarakat di wilayahnya sebagaimana telah dilakukan oleh pendahulunya,” terang Joe.

Joe menjabarkan beberapa konteks nilai-nilai kepahlawanan Sisingamangaraja XII, yakni sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan serta pelenyapan terhadap pengetahuan lokal.

Kemudian, sikap semangat patriotisme melawan penjajahan membebaskan Tanah Batak pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya dari penjajahan. Berperang melawan penjajah Belanda kurang lebih 30 tahun (1877-1907). “Dia adalah pemimpin yang menguasai segala bidang baik agama, kebudayaan, politik, ekonomi, diplomasi, pertahanan dan keamanan,” ujar Joe.

Sisingamangaraja XII juga dikenal sebagai tokoh pemersatu yang membangun afiliasi dengan wilayah lainnya. Sikap dan tindakan Sisingamangaraja XII mendapat simpati dan empati dari lingkungannya untuk ikut dan ambil bagian dalam perang yang dipimpinnya.

Sisingamangaraja juga membuat perwakilannya di setiap wilayah, yang berfungsi sebagai pemangku kepentingan kerajaan, termasuk panglima-panglima perang. “Kejuangan atau kegigihan konstitusi, kebersahajaan dan sederhana, berwibawa, dermawan, suka menolong, anti perbudakan dan anti pemasungan, penjunjung nilai kebebasan dan cepat bertindak. Oleh Van der Tuuk, Sisingamangaraja XII disebut sebagai Konig aller Bataks yakni Raja dari segala orang Batak,” ulas Joe.

Hal menarik lainnya mengenai sikap Sisingamangaraja XII yaitu sikapnya terhadap masyarakat Batak dan sikapnya terhadap Belanda. Sisingamangaraja XII sering berjalan keliling kampung di Tanah Batak untuk sekedar menanyakan orang-orang terpasung atau budak di kampung tersebut, lalu membebaskan mereka dengan membayar ganti rugi atau dalam istilah Batak disebut Binsang dan Ampang.

Orang-orang terpasung dan  menjadi budak di masyarakat Batak disebabkan beberapa hal seperti perang antar kampung, ketidakmampuan membayar hutang, atau karena perampokan (pambarobo). Namun dengan pihak asing (Belanda), Sisingamangaraja XII menyatakan perang (pulas) pada 16 Februari 1878.

Tetua Masyarakat Batak, Mula Sinaga mengusulkan perlu dilakukan identifikasi nilai-nilai kepahlawanan, sehingga menjadi teladan bagi generasi muda. “Kita perlu identifikasi nilai-nilai kepahlawanan beliau dari segala sisi. Perlu kita buka literasi-literasi yang ada dan mencari narasumber-narasumber dari Parmalim, dan sumber lainnya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya, melakukan yang baik dari yang dilakukannya, dan lain-lain,” ujar Mula Sinaga.

Mantan birokrat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Longgap S Pangaribuan menambahkan, jika hendak menggali nilai-nilai yang dimiliki Sisingamangaraja, maka hendaknya dilakukan secara keseluruhan, mulai dari Sisingamangaraja I hingga Sisingamangaraja XII.

“Kita bisa memulai dari Sisingamangaraja I hingga Sisingamangaraja XII. Generasi muda perlu membaca dan mengetahui literasi-literasi dan buku-buku tentang Sisingamangaraja. Itu ada juga di Perpustakaan Nasional. Selain belajar literasi, generasi muda juga belajar dong dari alam, karena Sisingamangaraja sangat menghargai alam dan sumberdayanya,” tuturnya.(wid/rmol)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kembali memberangkatkan enam karyawan yang beragama Kristiani untuk menunaikan ibadah wisata rohani ke Jerusalem, Kamis (8/11) di Ruang Stearin Kantor Direksi Medan. Program tahunan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para karyawan terpilih berdasarkan seleksi ketat yang dilakukan oleh BKAK PTPN III.

SEP SDM dan Umum PTPN III, Gusmar Harahap, mengatakan, pada prinsipnya perusahaan akan terus mendorong tumbuhnya semangat riligius di dalam diri karyawan. Tentunya, sebagai cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk pribadi yang memiliki integritas tinggi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bekerja di perusahaan.

“Saya ucapkan selamat kepada para peserta ziarah rohani tahun 2018 ini. Semoga memperoleh perjalanan spiritual yang dapat menumbuhkan semangat cinta kasih. Doakan perusahaan tetap jaya dan para peserta ziarah sehat dan selamat dalam perjalanan hingga kembali ke tanah air,” kata Gusmar.

Adapun nama-nama karyawan yang berangkat antara lain Jimer harianja, Bahtiar Sihombing, Laras Sihombing, Reddis Hutagalung, Masron Friston, Pantas Hasibuan, Chritsian Orchard Tharanon sebagai pendamping.

Perjalanan ini akan dimulai tanggal 12-23 November 2018. Seluruh biaya menjadi tanggungan perusahaan dan kepada masing-masing peserta memperoleh uang saku sebesar Rp1.500.000/orang. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumut dalam waktu dekat ini, menjadwalkan pemanggilan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk meminta klarifikasi terkait dengan pemotongan biaya program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial kepada masyarakat miskin dan lanjut usai (lansia)

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengungkapkan pemanggilan bank berplat merah itu, menindaklanjuti dari pengaduan yang diterima pihaknya dari 13 peserta PKH merupakan warga Kecamatan Medan Perjuangan, Kamis (8/11) kemarin.

“Kita minta dilengkap dulu formil pengaduan yang disampaikan kepada kita. Kata Ibu Dian selaku kordinator yang membawa warga yang mengadu ke Ombudsman, akan menyarahkan pengaduan secara formil ke kita, Senin (12/11) ini,” kata Abyadi kepada Sumut Pos, Minggu (11/11) pagi.

Abyadi menjelaskan pengaduan pemotongan ini, berawal peserta penerima pemanfaatan PKH Kementerian Sosial mengeluhkan pemotongan dana yang diberikan kepada warga miskin dan lansia sebesar Rp500 ribu per tiga bulan.

“Rp500 ribu pertriwulan dalam setahun 2 juta dengan pengambilan 4 kali. Untuk pengambilan uang melalui ATM BRI. Untuk pengambilan pertama hingga ketiga tidak ada pemotongan. Namun, pengambilan keempat diakhir tahun baru ada pemotongan,” jelas Abyadi.

Abyadi mengungkapkan, pemotongan tersebut, sudah berjalan dua tahun ini. Berdasarkan pengaduan yang Ombudsman diterima, bahwa di tahun 2017 pemotongan sebesar Rp110 ribu. Jadinya, dana PKH untuk pengembalian keempat di tahun tersebut, peserta PKH hanya menerima Rp390 ribu.

“Di tahun 2018 ini, lebih besar pemotongannya sebesar Rp266 ribu. Rp234 ribu, ada pemotongan sebesar itu, mereka kaget lah,” tutur Abyadi.

Abyadi mengatakan, untuk penerima beras diberikan melalui program PKH Kementerian Sosial dan pengambilan beras di Agen Brilink di Jalan Pelita VI Medan. Namun, tidak ada masalah untuk penerimaan beras per tiga bulan juga.

“Kalau beras tidak ada masalah, namun penerima PKH mengeluh soal pemotongan ke Agen Brilink. Kemudian, Agen Brilink memfasilitasi untuk membuat pengaduan ke Ombudsman. Ada sekitar 160 orang mengeluhkan itu. Namun, baru 13 orang baru mengadu sama kita,” kata Abyadi.

Kata Abyadi, Ombudsman akan memproses pengaduan tersebut dan meminta penjelasan pemotongan dana PKH tersebut oleh BRI. “Setelah dilengkapi pengaduan secara formil langsung kita meminta mengundang BRI untuk meminta klarifikasi soal itu,” pungkasnya.(gus/ila)