MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (13/11) siang sekira pukul 11.30 WIB.

Dalam aksinya, massa mengkritik kinerja wali kota yang menilai tak becus dan tak mampu menangani persoalan banjir yang kerap terjadi. Pada aksi tersebut, mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan tuntutannya dan bendera organisasinya membakar ban bekas tepat di depan gerbang kantor wali kota.

Salah seorang pengunjuk rasa, Maman Silaban menyatakan, hingga saat ini Kota Medan masih sering dilanda kebanjiran. Hampir semua ruas dan pemukiman penduduk dilanda banjir. Seperti yang terjadi di Jalan Jawa, HM Yamin, Dr Mansur dan lainnya.

Sebab, hasil pemantauan mereka, dan Laporan Tinggi Muka Air Daerah Aliran Sungai (TMA-DAS) Kota Medan oleh TRC-PB BPBD terkait banjir pada tanggal 15 September 2018 menyatakan, bahwa sepanjang Jalan Starban, Karya Kasih, Karya Dharma, Lingkungan IV-V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, ketinggian air mencapai sekitar 60 sentimeter menggenangi rumah warga. Akibat banjir tersebut, diperkirakan rumah yang terendam sebanyak 12 Kepala Keluarga.

Diutarakan dia, sampai sekarang banjir di Kota Medan masih menjadi momok yang tak kunjung selesai. Hal ini disebabkan karena Pemko Medan sangat lambat dalam penanganan banjir, lantaran perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya yang ada tidak maksimal.

Menurut dia, Pemko Medan tidak memiliki konsep dalam penanganan banjir. Tak hanya itu, gagal dalam pengawasan dan pemberian izin AMDAL serta izin bangunan. Untuk itu, diminta wujudkan Kawasan Terbuka Hijau (RTH) sesuai luas RTH yang telah ditentukan dalam pemanfaatan ruang publik. “Kami meminta evaluasi segera kinerja dinas-dinas terkait dalam penanganan banjir dan tata ruang,” cetusnya.

Pengunjuk rasa lainnya, Hendra Manurung menyatakan, aksi yang dilakukan murni menyikapi persoalan banjir di Medan dan tak kunjung tuntas diatasi oleh Pemko. “Aksi ini bukan serta merta dilakukan secara mendadak, melainkan kita sudah memantau jauh hari sebelumnya.

Bahkan, pada 9 November yang lalu sempat diadakan dialog publik yang mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perkim-PR. Namun, dinas yang diundang tak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas,” paparnya.

Setelah satu jam lebih menyampaikan aspirasinya, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdakot Medan Mussadad Nasution hendak menemui para pengunjuk rasa untuk memberikan tanggapan. Namun, massa tak memberi kesempatan berbicara dan menolak ditanggapi, selain wali kota.

Aksi massa pun kemudian berlanjut dan meminta wali kota yang menanggapi langsung. Hingga pukul 13.30 WIB, wali kota tak kunjung menanggapi aksi massa lantaran sedang berada di luar kantor. Massa yang sudah lama menunggu berjam-jam, kemudian merapat ke pintu gerbang dan mengoyang-goyangkannya. Mereka meminta polisi memfasilitasi untuk mendatangkan wali kota.

Akan tetapi, wali kota tak juga hadir. Malahan, yang hadir Sekretaris PU Medan. Massa lagi-lagi menolak dan tak mau menerima tanggapan. Merasa kesal tak kunjung diterima wali kota, massa akhirnya membubarkan diri dengan sendirinya. Namun, massa mengancam kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar lagi.

Akibat aksi tersebut, membuat Jalan Kapten Maulana Lubis sempat macet total. Sebab, massa memakan separuh badan jalan sehingga kendaraan yang ingin melintas harus mengantri satu persatu. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mayoritas nilai peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018, jeblok pada tes karakteristik pribadi (TKP). Hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kelulusan CPNS tahun ini. Di Medan, dari 4.486 peserta yang mengikuti SKD pada formasi CASN di Pemko Medan, yang lulus hanya 178 orang dan berhak mengikuti proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sementara 4.308 orang lainnya tidak lulus.

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, Lahum Lubis, menjelaskan jumlah peserta yang mengikuti tahap SKD sebanyak 4.896. Jumlah peserta tersebut merupakan yang lolos tahap seleksi administrasi. Namun dari jumlah 4.896 yang lolos administrasi ini, sebanyak 410 orang tidak hadir pada saat ujian.

Artinya, yang hadir ikut SKD hanya 4.486 peserta. “Dari 4.486 peserta yang ikut SKD, hanya 178 orang yang sesuai passing grade (pemeringkatan nilai). Selanjutnya, peserta yang lulus akan mengikuti tahap SKB,” ungkap Lahum, Senin (12/11).

Ia menyebutkan, jumlah peserta lolos ke tahap seleksi berikutnya sangat sedikit. Karena kuota CASN yang disediakan untuk Medan mencapai 247 formasi. “Proses penilaian yang dilakukan benar-benar tergantung dari hasil para peserta. Penilaian juga dilakukan oleh sistem terpusat, Pemko hanya sebatas fasilitator,” jelasnya.

Hingga saat ini, nama-nama 178 yang lolos belum diketahui. Pusat hanya memberitahu jumlah yang lulus. “Meski mereka lolos tahap SKD, belum bisa dipastikan apakah mereka lolos menjadi CASN. Sebab, mereka harus mengikuti SKB yang merupakan tahap akhir. Selanjutnya, dilakukan akumulasi nilai SKD dan SKB mereka. Lalu, setelah itu barulah diumumkan apakah lolos menjadi CASN atau tidak,” paparnya.

Melihat minimnya jumlah peserta yang lulus seleksi, dipastikan bakal ada formasi yang kosong di Pemko Medan”Tapi bisa saja penerimaan selanjutnya (tahun depan) dibuka lagi formasinya,” tukasnya.

Data dihimpun Sumut Pos, sebanyak 4.896 yang lulus seleksi administrasi, meliputi tenaga guru honorer dan guru bidang studi, analis hukum, analis keuangan, tenaga kesehatan dan lainnya.

Untuk kuota yang tersedia, terdiri dari formasi tenaga guru pengalaman dan non pengalaman untuk ditempatkan di sekolah lingkungan dinas pendidikan.

Setelah itu, formasi cumlaude untuk BKDPSDM, formasi khusus disabilitas untuk dinas tenaga kerja. Berikutnya, formasi umum tenaga guru bidang studi, tenaga kesehatan puskemas, tenaga teknis puskesmas dan sebagainya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggaran belanja untuk Dinas Pendidikan Sumut tahun 2019, menjadi alokasi terbesar di antara anggaran belanja belasan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Yakni Rp3,15 triliun. Sangat besar dibandingkan dengan anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pertanian), yang hanya Rp213,7 miliar.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2019, pada rapat peripurna di gedung Dewan, Senin (12/11).

Gubernur menyebutkan, dari pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp15,2 triliun, belanja daerah pada 2019 mendatang diusulkan sebesar Rp15,4 triliun lebih. Angka ini, sebagian besar dialokasikan untuk belanja langsung pembangunan sebesar Rp4,9 triliun, dalam rangka pencapaian lima poin visi misi Sumut Bermartabat. Yakni belanja ketenagakerjaan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan peningkatan daya saing dari sektor agraris dan pariwisata.

Belanja untuk ketenagakerjaan, program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebesar Rp82,7 miliar atau 1,68 persen.

Belanja untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan sebesar Rp1,3 triliun lebih atau 27,91 persen.

Belanja untuk pembangunan infrastruktur yang baik dan lingkungan berwawasan dialokasikan Rp1,4 triliun lebih atau 28,64 persen.

Belanja untuk peningkatan layanan kesehatan berkualitas sebesar Rp379 miliar lebih atau 7,73 persen.

Terakhir belanja untuk peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata Rp365 miliar lebih atau 7,43 persen.

“Selanjutnya pembiayaan daerah pada APBD tahun 2019, terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp500 miliar. Dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp283 miliar lebih,” kata Gubernur kepada wartawan.

Nota keuangan ini sendiri menurutnya telah mempedomani KUA-PPAS yang telah disepakati berdasarkan Permendagri nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2019. Dan mengacu kepada arah dan kebijakan sasran pokok RPJPD, program prioritas nasional, program strategis nasional, serta visi misi kepala daerah terpilih.

“Acara yang diselenggarakan ini merupakan suatu kegiatan konstitusional. Di mana APBD tersebut harus dibahas dan disetujui secara bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD,” sebut Gubernur.

Ringkasan Rancangan APBD 2019 yang dilampirkan Pemprovsu menunjukkan, jumlah belanja di Dinas Pendidikan merupakan yang terbesar dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Dari total Rp3,15 triliun, belanja tidak langsung dialokasikan Rp1,962 triliun. Dan belanja langsung Rp1,193 triliun.

Disusul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp903,6 miliar. Dengan pembagian Rp819,9 miliar belanja langsung dan Rp83,6 miliar untuk belanja tidak langsung.

Selanjutnya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan total belanja Rp448,7 miliar, dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp323,2 miliar. Dan belanja tidak langsung Rp125,5 miliar.

Untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pertanian), dialokasikan Rp213,7 miliar, dibagi Rp115,5 belanja langsung dan Rp98,1 miliar untuk belanja tidak langsung.

Rapat juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Drs H Musa Rajeksyah SH.MHum dan Sekretaris Daerah R. Sabrina. (bal)