MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), aksi demo lagi di depan Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Senin (12/11).
Mereka minta revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp2,3 juta menjadi Rp2,9 juta, untuk mewujudkan upah pekerja Sumut yang bermartabat.
“Aksi ini akan terus dilakukan setiap Senin, sampai aspirasi kami diakomodir Gubernur Sumut, Edy Rahmayadin Sampai UMP direvisi,” kata Koordinator Aksi yang juga Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo.
Ia menyampaikan, pihaknya menuntut pemerintah dan Pemprovsu agar mencabut PP 78/2015 dan menolak upah murah 2019 yang hanya naik 8,03 persen. “UMP tahun 2019 berdasarkan PP 78/2015 yaitu naik hanya sebesar 8,03 persen, merupakan kenaikan upah terendah sepanjang sejarah Jokowi berkuasa. Kebijakan ini jelas merugikan dan berpotensi menyusahkan pekerja/buruh dan keluarganya,” katanya.
Upah pekerja/buruh Indonesia saat ini, beber dia, tergolong sangat murah. Kalah jauh dibandingkan dengan upah pekerja di negara-negara kecil di Asean. Seperti Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, Philipina, dan Vietnam.
“Upah buruh di Indonesia hanya beda tipis dengan upah buruh di Kamboja, Laos, maupun Myanmar. Ditambah lagi saat ini lapangan kerja sulit, PHK (pemutusan hubungan kerja, Red) marak, sistem kerja perbudakan (outsourcing, kontrak, harian lepas dan borongan) semakin merajalela. Kenaikan harga barang semakin mahal. Demikian juga kenaikan BBM, tarif listrik, sembako dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Setelah sekitar satu jam berorasi, pengunjuk rasa ditemui Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung. Kepada massa buruh, Yunus mengatakan akan menyampaikan tuntutan buruh ke pemerintah pusat dan Gubsu, yang saat itu tidak berada di kantor.
Mendengar jawaban tersebut, massa buruh yang dikawal aparat kepolisian lantas membubarkan diri meninggalkan kantor Gubsu.
WAJIB MENANG
Hansamu Yama saat berlaga dengan Singapura. Hari ini, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste yang ditargetkan mendulang kemenangan.
WAJIB MENANG Hansamu Yama saat berlaga dengan Singapura. Hari ini, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste yang ditargetkan mendulang kemenangan.
SUMUTPOS.CO – Timnas Indonesia harus segera melupakan hasil mengecewakan kontra Singapura. Karena Timor Leste sudah menanti untuk dilawan, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (13/11). Indonesia harus membenahi komunikasi yang sangat buruk saat jumpa Singapura.
Skuad Garuda memang tampil mengecewakan di Singapura. Tim Garuda memang menguasai pertandingan. Tetapi mereka bermain dengan sangat tidak efektif. Hal itulah yang tak boleh diulang melawan Timor Leste.
Terlebih, Indonesia bukan cuma wajib menang, tapi harus dengan skor telak agar bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.
“Yang pasti kami akan perbaiki komunikasi. Kemarin terganggung karena nervous. Tekanan Singapura membuat kami kehilangan jati diri seperti sebelumnya,” ungkap Bima Sakti.
Menurutnya, Timor Leste bisa menjadi batu pijakan Indonesia untuk bangkit. Kemenangan tentu akan membuat mental skuad besutan Bima Sakti bisa kembali menanjak. “Ini pekerjaan rumah saya sebagai pelatih, menanamkan motivasi buat pemain. Saya harap mereka bisa bangkit saat melawan Timor Leste,” katanya.
Nah, terkait Timor Leste yang kemungkinan bermain dengan formasi yang sama seperti Singapura, Bima tidak takut. Jebolan Timnas Primavera itu menegaskan sudah mengantisipasi hal tersebut. Dia juga tahu lawannya punya kunci kekuatan di counter attack. ’’Mereka tim kuat, jangan anggap remeh. Pemain harus ekstra konsentrasi,’’ terangnya.
Komposisi pemain kemungkinan berubah. Sejumlah pemain pun diragukan kebugarannya saat hadapi Timor Leste, Selasa (13/11) besok. Salah satu pemain yang dicemaskan kondisinya adalah bek Ricky Fajrin. Pemain asal Bali United ini sempat ditarik di tengah pertandingan karena cedera. ’’Ricky hanya terinjak saja, diagnosa dokter juga tidak ada masalah, tetap bisa dimainkan,’’ sebutnya.
Pemain lain yang ikut dipertanyakan kebugarannya adalah Stefano Lilipaly. Gelandang serang naturalisasi ini tampak belum fit saat diturunkan pelatih Bima Sakti di laga melawan Singapura. Kemungkinan ada perubahan di sektor sayap. Riko Simanjuntak yang dipasang di babak kedua besar kemungkinan tampil sejak awal.
Sementara Timor Leste mengaku ciut. Mereka menyebut kalau Indonesia tetap lawan yang menakutkan di Piala AFF 2018. Timor Leste sendiri jelas mencari poin pertama di Piala AFF 2018. Sebab, pada laga pertama, mereka sudah dicukur Thailand tujuh gol tak berbalas.
Kekalahan Indonesia dari Timor Leste tak bisa jadi acuan. Apalagi, Indonesia akan bermain di depan publik sendiri. “Kami sama sekali tak melihat Indonesia kalah kemarin. Indonesia tetap lawan yang tangguh karena sering bermain di Piala AFF. Kami tetap mewaspadai mereka,” ungkap kapten Timor Leste, Jorge Sabas Victor.
Menurutnya, Indonesia punya skuad yang merata dalam semua posisi. Hal itu akan membuat Timor Leste harus bekerja ekstra keras dalam laga di SUGBK.”Mereka memiliki winger yang cepat. Harus diakui, mereka punya pemain bagus dan tentu harus diwaspadai,” ujarnya.
Namun jelang laga konsentrasi Timor Leste terganggu. Pelatih Timor Leste, Norio Tsukitate, marah-marah. Dia sempat kecewa karena koordinasi untuk latihan buruk. Kemarahan Norio sendiri berawal saat Timor Leste hendak menggelar latihan perdana di Stadion Madya, Senayan, Minggu (11/11) sore.
Dia kesal karena mereka berlatih hanya sebentar saja.”Saya merasa kesal karena hal ini. emua yang sudah saya pikirkan hari ini menjadi kacau. Sesi taktikal yang kami lakukan pun tidak sampai selesai karena seharusnya kami berlatih selama dua jam,” ungkap Norio.
Soal laga, Norio menyoroti kritikan publik kepada Bima Sakti. Dahulu, dia pernah seperti Bima dan menjadikan hal buruk menjadi pengalaman masa depan. “Mungkin kami sama-sama debut. Tapi Bima dahulu pemain sekarang pelatih. Saya juga pernah satu tahun di Timor Leste jadi pemain dan pelatih,” ungkap Norio kepada wartawan.
Menurut pelatih asal Jepang itu, waktu yang singkat memang tak cukup buat Bima. Jadi legenda hidup sepak bola Indonesia itu harus diberi kesempatan dan kepercayaan penuh. “Ya waktu satu tahun memang tak cukup. Jawaban saya mungkin kurang bagus, tapi ya itulah yang terjadi,” tandasnya. (bbs/jpc/don)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Sumatera Utara (USU) bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) memberikan pelayanan medis kepada 1.200 warga Kota Medan. Kegiatan ini guna menciptakan senyum sehat Indonesia di Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2018,
Pelayanan kesehatan gigi ini, bekerja sama juga dengan Pepsodent digelar di Rumah Sakit Gigi dan Mulut USU di Medan sejak 12 hingga 14 November 2018. Fasilitas diberikan dalam program BKGN berupa pengecekan kesehatan mulut dan gigi, pembersihan karang gigi, pencabutan dan penambalan gigi serdahan dengan melibatkan ratusan dokter gigi yang profesional.
Division Head for Health & Wellbeing and Profesional Intitutions Yayasan Unilever Indonesia, drg. Ratu Mirah Afifah mengatakan, BKGN tahun ini merupakan tahun ke-9 dilakukan di sejumlah daerah Indonesia, salah satunya di Kota Medan. Dengan jumlah pasien secara nasional mencapai 65 ribu orang.
“Tahun ini, tema resiko gula tersembunyi terhadap gigi dan mulut menjadi pilihan. Karena, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa makanan atau minuman yang tidak manis sekali pun dapat mengandung gula penyebab gigi berlubang,” tutur Mirah.
Dengan konsumsi gula tersebut, Mirah menyebutkan, World Health Organization (WHO) mengajukan asupan gula dari sumber makanan dan minuman tidak lebih 50 gram perhari untuk dewasa dan 30 gram untuk anak.
“Sayangnya, data Survey Konsumsi Makanan Individu (SKMI) Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa sebanyak 29,7 per-sen masyarakat Indonesia mengonsumsi gula harian melebihi batas rekomendasi tersebut. Konsumsi gula berlebihan ini, salah satunya disebabkan rendahnya masyarakat akan kehadiran gula tersembunyi,” kata Mirah.
Mirah menyebutkan, dari rilis data terbaru 2018 ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bahwa 57,1 persen mengalami penyakit mulut hanya 10 persen mendapatkan penanganan medis.”Untuk di Sumut Mengalami hal yang sama 5,1 persen,” ungkap Mirah.
Sementara itu, Dekan FKG USU, Dr drgTrelia Boel menjelaskan, masalah gigi berlubang atau karies seringkali digambarkan sebagai 4 mata rantai yang berinteraksi, yaitu host yang terdiri dari gigi dan air liur, mikroorganisme atau bakteri pada plak, substrat atau asupan makanan dan waktu.
“Bicara mengenai substrat, gula yang dikonsumsi diubah oleh mikroorganisme didalam mulut sehingga kondisi PH mulut otomatis berubah menjadi aa dan proses karies pun terjadi. Selain substrat, faktor waktu juga penting diperhatikan,” jelas Trelia.
Trelia mengungkapkan, untuk mengantisipasi dengan rajin menggosok gigi sehari dua kali. Pertama pagi hari, gosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian, melakukan kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
“Kita dari FKG USU memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah. Baik TK dan SD memberikan pemahamanan terhadap merawat mulut dan gigi dengan mengundang ibu-ibu dari pelajar. Karena, harus diberikan edukasi saat dini,” pungkasnya.(gus/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah menerima kelengkapan dokumen pengaduan, terkait dengan pemotongan biaya program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang dilakukan Bank BRI.
“Sudah kita terima untuk kelengkapan dokumen laporan. Kini, kita sedang melakukan penelitian dokumen untuk kelengkapan laporan secara formil dan materilny,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (?12/11) siang.
Dengan laporan tersebut, lanjut Abyadi, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam waktu dekat ini. Pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi terkait dengan pemotongan biaya program PKH tersebut yang diperuntukkan bagi warga miskin dan lanjut usai (lansia).”Di sini saya melihat, uang miskin dipenggal. Informasi program PKH tidak terbuka dan jelas kepada masyarakat,” ujar Abyadi.
Abyadi menjelaskan, dalam pengaduan yang diterima pihaknya, dari 13 peserta PKH merupakan warga Kecamatan Medan Perjuangan, dinilai ada keganjilan dalam penyaluran PKH diterima warga miskin tersebut. Makanya, Ombudsman akan menyelusuri keganjilan itu.
“Saya tanya kepada mengadu apa pin ATM mereka? Setelah ditanyakan, sama semua pin ATM mereka. Harusnya, diberikan tahu, bahwa pin ATM itu bisa diganti. Ini kenapa tidak diganti,” kata Abyadi.
Kemudian, kasus pemotongan PKH ini, Abyadi menilai BRI bisa dipidanakan. Sebab, program Kementerian Sosial pasti ada payung hukumnya. Dengan itu, sudah melanggar hukum yang terjadi. “Perlu dilakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak untuk permasalah ini. Kita lihat dulu hasil klarifikasi disampaikan pihak terkait nantinya,” bilang Abyadi.
Abyadi menjelaskan, pengaduan pemotongan ini, berawal ketika peserta penerima pemanfaatan PKH Kementerian Sosial mengeluhkan pemotongan dana tersebut sebesar Rp500 ribu per tiga bulan.
“Rp500 ribu per triwulan dalam setahun adalah Rp2 juta dengan pengambilan 4 kali. Untuk pengambilan uang melalui ATM BRI. Untuk pengambilan pertama hingga ketiga tidak ada pemotongan. Namun, pengambilan keempat di akhir tahun, baru ada pemotongan,” papar Abyadi.
Pemotongan tersebut, lanjutnya, sudah berjalan dua tahun ini. Berdasarkan pengaduan yang Ombudsman diterima, bahwa di tahun 2017, pemotongan sebesar Rp110 ribu. Sehingga, dana PKH untuk pengembalian keempat di tahun tersebut, peserta PKH hanya menerima Rp390 ribu.”Di tahun 2018 ini, lebih besar pemotongannya sebesar Rp266 ribu. Mereka kaget lah,” tutur Abyadi.
Abyadi mengatakan, untuk penerima beras diberikan melalui program PKH Kementerian Sosial dan pengambilan beras di Agen Brilink di Jalan Pelita VI Medan. Namun, tidak ada masalah untuk penerimaan beras pertiga bulan juga.
“Kalau beras tidak ada masalah, namun penerima PKH mengeluh soal pemotongan ke Agen Brilink. Kemudian, Agen Brilink memfasilitasi untuk membuat pengaduan ke Ombudsman. Ada sekitar 160 orang mengeluhkan itu. Namun, baru 13 orang baru mengadu sama kita,” pungkas Abyadi.(gus/ila)
Pran Hasibuan/sumut pos
GOTONG ROYONG: Warga Gang Pribadi 1 & 2,Gang Sentosa lagi gotong royong membuat parit secara manual.
Selama lima tahun permohonan warga ke Pemko Medan untuk membuat parit belum digubris sehingga jalan selalu banjir hingga masuk ke dalam rumah warga. IST
Pran Hasibuan/sumut pos GOTONG ROYONG: Warga Gang Pribadi 1 & 2,Gang Sentosa lagi gotong royong membuat parit secara manual. Selama lima tahun permohonan warga ke Pemko Medan untuk membuat parit belum digubris sehingga jalan selalu banjir hingga masuk ke dalam rumah warga. IST
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Jalan Puskesmas Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, mengeluhkan permohonan pembuatan parit atau drainase yang sudah mereka ajukan sekitar lima tahun, belum juga digubris Pemerintah Kota Medan, Sehingga, sekitar 40 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan tersebut dan berdampak pada warga Kelambir V Gg. Pribadi 1, Pribadi 2 dan Gg. Sentosa Lingkungan 1 Tanjung Gusta, selalu mendapat musibah banjir walaupun bukan musim penghujan.
“Tidak musim hujan saja jalan di gang ini banjir. Apalagi kalau sudah hujan, air akan masuk ke rumah. Karena kawasan ini lebih rendah tanahnya dari pada jalan. Maka, air mengalirnya ke gang rumah kami. Sedangkan di sini tidak ada parit, jadi air itu tergenang di sepanjang jalan dan sampai masuk ke rumah warga,” ujar Ance, seorang warga yang tinggal di Gang Sentosa kepada wartawan, kemarin (11/11).
Diceritakannya, awal selalu terjadi banjir dari pembetonan di sepanjang Jalan Puskesmas, lantaran jalan lebih tinggi dan tidak ada paritnya. Sehingga, air mengalir dan tergenang di gang-gang sekitar Jalan Puskesmas, Gg. Pribadi 1, Gg. Pribadi 2 dan Gg. Sentosa.
“Karena kondisi ini kami sudah buat permohonan ke Dinas Pekerjaan Umum Medan untuk pembuatan parit. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi 30 Oktober 2018 kemarin, kami kirim lagi permohonan itu dan sampai sekarang belum ada kepastian,” kata ibu rumah tangga ini.
Warga setempat lainnya, Hanifah menambahkan, oleh Kepala Lingkungan 1 dan Lurah Tanjung Gusta sudah mengambil kebijakan untuk melakukan gotong royong membuat parit secara manual dengan alat seadanya. Tapi hasilnya tidak optimal karena keterbatasan alat dan dana untuk kembali membuat titi rumah warga yang harus dibongkar untuk membuat parit.
“Sudah kami coba buat parit, tapi titi-titi rumah warga harus ikut dibongkar. Nah untuk memasangkannya kembali kami tidak ada dana, untuk alat pembuat drainase aja dengan pinjam sana sini. Karena buat paritnya dengan manual, ya hasilnya tidak maksimal,” ungkapnya.
Kepling 1 Kelurahan Tanjung Gusta, Ridho Hartati Naibaho saat dikonfirmasi menjelaskan, keluhan warga tersebut sudah lama. “Ada lagi cerita warga karena banjir, masuk ular ke dalam rumahnya. Kami pun sudah berupaya gotong royong membuat parit agar air dari Jalan Puskesmas dapat mengalir ke jalan besar dan tidak tergenang disepanjang gang-gang,” katanya.
Bahkan ia mengaku agar permohonan pembuatan drainase mendapat jawaban dari Pemko Medan, sudah meminta tolong kepada anggota DPRD Medan untuk membantu percepatan permohonan tersebut. “Anggota DPRD-nya sudah datang kemari melihat kondisi langsung di lapangan. Tapi sampai sekarang belum tahu kami bagaimana kelanjutannya. Sedangkan warga sudah terus mengeluh karena rumahnya selalu kebanjiran,” pungkasnya. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kembali menegaskan, utang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumut kepada kabupaten dan kota, wajib untuk dibayarkan.
Dia menegaskan, rencana pengalokasian utang DBH dalam APBD Sumut 2019, tidak akan ‘menyandera’ pembahasan bahkan pengesahan Rancangan APBD nantinya.
“Harus kita kembalikan utang. Di mana-mana utang itu harus prioritas utama (untuk dibayarkan),” katanya usai menghadiri rapat sidang paripurna DPRD Sumut terkait agenda pembahasan RAPBD 2019, Senin (12/11).
Hal kedua, sebut dia, pemerintah kabupaten dan kota yang diutangi itu tentun
butuh akan dana tersebut untuk pembangunan daerahnya. “Dan yang kita utangi itu adalah dana rakyat. Dan harus segera kita kembalikan sehingga kepala daerah bisa memanfaatkan dana itu untuk membangun daerahnya,” ujarnya.
Menurutnya, utang DBH Pemprovsu ke kabupaten dan kota tersebut sejak tahun anggaran 2017. Ia menekankan bahwa pada 2019 kewajiban bayar tersebut harus selesai untuk daerah-daerah yang masih tertunggak itu. “Ya harus selesai di 2019. Itu kan (utang) kita dari 2017 sampai 2018,” kata Edy yang tak mengingat persis rincian utang DBH Pemprovsu tersebut.
Di sisi lain ia mengatakan, Sumut harus kembali ke habitatnya sebagai provinsi agraris. Lalu sektor lain yang alokasi anggarannya cukup besar yakni infrastruktur. “Itu juga dalam rangka untuk berjalannya agraris tadi, seperti pertanian, keluar masuknya hasil bumi dan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, waktu menyampaikan nota pengantar keuangan Ranperda APBD Sumut 2019, Edy menyebut Pemprovsu menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp15.271.676.789.618,00. Sedangkan untuk belanja daerah dianggarkan senilai Rp15.487.832.036.618,00.
Belanja langsung yang dialokasikan itu, kata dia, dalam rangka pencapaian visi dan misi seperti peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan sebesar Rp82.745.275.627,00 atau sekitar 1,68 persen. Untuk peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pihaknya bakal mengalokasikan senilai Rp1.371.000.767.186,00 atau 27,91 persen.”Untuk pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan sebesar Rp1.406.834.948.329,00 atau 28,64 persen,” ujarnya.
Kemudian pada peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas sebesar Rp379.835.761.186,00 atau 7,73 persen. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata sebesar Rp365.058.678.467,00 atau 7,43 persen.
“Pada penerimaan pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp500 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp283.844.753.000,00,” pungkasnya. (prn/ila)
Triadi Wibowo/Sumut Pos
PUSKESMAS: Warga saat menunggu pelayanan di UPT Puskesmas Darussalam Jalan Darussalam. Saat ini sudah 80 persen puskesmas di Medan terakreditasi.
Triadi Wibowo/Sumut Pos PUSKESMAS: Warga saat menunggu pelayanan di UPT Puskesmas Darussalam Jalan Darussalam. Saat ini sudah 80 persen puskesmas di Medan terakreditasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah hampir 80 persen Puskesmas di Kota Medan sudah akreditasi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan optimis yakin 90 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan sudah akreditasi di Tahun 2019. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, drg Usma Polita Nasution “Masih ada Puskesmas yang mau pembangunan,” ungkap Usma.
Kepala Bidang Layanan Kesehatan, Masrita menambahkan, sudah 31 Puskesmas yang disurvei akreditasi. Sementara yang sudah mendapat hasil berupa sertifikat akreditasi, ada 23 Puskesmas. Dan, ada 3 Puskesmas yang akan disurvei akreditasi di tahun 2018, kemudian disusul 5 Puskesmas untuk disurvei akreditasi di tahun 2019.
“Tahun 2019, semua FKTP khususnya Puskesmas harus sudah terakreditasi. Untuk bulan ini akan disurvei 3 dan di bulan 6 tahun 2019 akan disurvei ada 5. Biasanya, setelah disurvei 3 bulan, baru keluar sertifikat akreditasi, “ ungkapanya.
Masrita menjelaskan, akreditasi adalah kebutuhan Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan. Selain itu, akreditasi menjadi persyaratan agar dapat menjadi provider BPJS Kesehatan.
“Upaya kita, melalui Puskesmas sudah memenuhi dokumen-dokumen mulai dari program-program kesehatan. Kemudian dari sarana dan prasarananya, seperti obat dan alat kesehatan,” ujar Masrita.
Selain itu, diakui Masrita, untuk tahun ini ada 4 Puskesmas yang akan direhab. Namun, itu tidak semata untuk akreditasi, melainkan juga untuk memenuhi Permenkes 75 Tahun 2014. (ain/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk memperkuat sejumlah program kerja yang akan dijalankan di tahun 2019 sekaligus membahas berbagai persoalan penerbitan surat kabar yang berkembang akhir-akhir ini, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Utara akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Kamis (15/11) mendatang di Hotel Garuda Plaza Medan. Rakerda akan dihadiri seluruh jajaran pengurus SPS Sumatera Utara dan pimpinan media cetak anggota SPS Sumatera Utara.
Ketua SPS Cabang Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik mengatakan, Rakerda ini penting digelar. Selain sebagai ajang silaturahmi antara anggota SPS Sumut, Rakerda ini juga ditujukan guna menyahuti berbagai permasalahan yang tengah dihadapi bersama.
Salah satunya menyikapi kenaikan harga kertas koran dan komponen percetakan lainnya yang saat ini cukup meresahkan penerbitan surat kabar. Sementara disatu sisi, surat kabar dituntut untuk tetap mengedepankan profesionalisme dengan menyajikan penerbitan bermutu dan bermartabat.
’’Oleh sebab itu, kita gelar Rakerda ini. Diharapkan lewat pertemuan ini, kita bisa menerima masukan dari para anggota apa solusi –solusi yang bisa kita sepakati dan menjadi rekomendasi bersama,’’ ujar Farianda pada rapat persiapan Rakerda di kantor SPS Sumut Jalan Sena Medan pekan lalu.
Untuk itu, Farianda mengharapkan kesediaan para pimpinan surat kabar anggota SPS di Sumatera Utara untuk dapat hadir pada acara ini.
Ketua Panitia Rakerda yang juga Sekretaris SPS Sumut Rianto Ahgly, SH menambahkan, selain membahas persoalan harga kertas, agenda Rakerda juga diisi dengan materi program kerja SPS Sumut tahun 2019. “Ada beberapa program yang sudah kita susun. Tentunya kita minta masukan atau saran dari anggota untuk kelanjutan program- program tersebut,’’ ujarnya.
Rakerda juga akan dirangkaikan dengan Deklarasi Terbit Tanpa Hoax. Rekarda ini juga akan dihadiri Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Ahmad Djohar, Gubernur Sumatera Utara Letjen (Pur) H Edy Rahmayadi dan para Kadis Kominfo Kab/Kota se Sumatera Utara. Rakerda juga dirangkaikan dengan Deklarasi Terbit Tanpa Hoax. (rel/ila)
Fachril/sumut pos
Geruduk: Ibu-ibu mendatangi Growth Sumatra karena terima dengan sikap perusahaan yang memecat suami mereka.
Fachril/sumut pos Geruduk: Ibu-ibu mendatangi Growth Sumatra karena terima dengan sikap perusahaan yang memecat suami mereka.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan ibu-ibu secara spontan menggeruduk PT Growth Sumatra Indonesia (GSI) Jalan KL Yos Sudarso, Km 10, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Senin (12/11) pukul 10.00 WIB.
Kedatangan masyatakat yang didominasi wanita itu, tidak terima dengan sikap perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan besi, telah melakukan pemecatan sepihak Orasi dengan cara memblokir pintu masuk pabrik, sehingga truk – truk yang mendistribusikan barang terganggu. Akses di persimpanngan KIM I itu mengakibatkan akses lalu lintas terganggu.
Pihak kepolisian dari Polsek Medan Labuhan, menenangkan warga. Suasana pun dapat dikendalikan. Masyarakat diminta untuk berorasi dengan tidak mengganggu fasilitas umum.
“Kami kemari, menuntut agar suami dan anak kami yang dipecat sepihak, tidak adil. Kami asli orang sini, kenapa yang bekerja dari luar warga sini, di mana keadilan,” kata Raudah.
Dikatakan wanita berusia 50 tahun menetap di Lingkungan 3, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli ini, selama ini suaminya bekerja melalui outsorcing, sudah bekerja selama 4 tahun. Anehnya, selama 2 bulan dirumahkan tanpa alasan yang jelas dari perusahaan.
“Kami lihat, orang baru yang kerja melalui outsourcing lain, malah dipekerjakan. Kenapa kami warga sini tidak diprioritaskan. Kami cuma minta agar perusahaan prioritas warga sini,” kesal Raudah.
Keluhan yang sama juga dirasakan Liza, ia kecewa dengan pihak perusahaan yang telah merumahkan sebanyak 50 lebih pekerja warga setempat. Sehingga, perusahaan lebih mengutamakan warga di luar lingkungan perusahaan tersebut.”Kami asli warga sini, kenapa orang luar yang diterima kerja. Keluarga kami dipecat sepihak, apa kami tidak punya hak untuk bekerja di perusahaan ini,” ungkap Liza.
Warga yang berunjuk rasa diminta untuk membicarakan secara musyawarah. Pihak perusahaan mengajak masyarakat untuk dibahas bersama pimpinan perusahaan.
Humas PT GSI, Sapta Peranginangin dikonfirmasi via telepon tidak mau menjawab.
Menyikapi itu, Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan, bila pekrja yang pecat adalah karyawan kontrak, pihak perusahaan harus melapor ke Dinas Tenaga Kerja, melaporkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
“Ini harus dipertegas, soal PKWT nya, wajib dilaporkan, agar tidak ada kekeliuran dalam masalah pemutusan kerja. Sehingga, owner peruasahaan itu salah. Makanya, ini harus diperjelas, sesuai perjanjian kerja perusahaan karyawan kontrak,” tegas Bahrum. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara segera meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) mulai 3 sampai 6 Desember 2018 mendatang. Gerakan ini akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Jalan Willem Iskandar Medan.
Kadisdukcapil Sumut, Ismael Parenus Sinaga mengatakan, GISA ini dilakukan berkat hasil kolaborasi pihaknya dengan pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah kabupaten/kota.
Selama empat hari itu, kata dia, warga Sumut bahkan yang di luar Sumut juga diberikan kesempatan untuk melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP. Hal ini dilakukan agar tertib administrasi yakni sesuai dengan tema yang diusung “Wujudkan Sumut Bermartabat dengan GISA”.
“Jadi kita hanya melakukan khusus perekaman dan pencetakan e-KTP. Jangan sampai dikembangkan ke yang lain Kalau akta lahir tidak kita layani di gerakan ini,” katanya kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Senin (12/11).
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang nantinya akan mendatangkan tim khusus ke Sumut. Selain itu, masing-masing kepala dinas Dukcapil dari kabupaten/kota di Sumut juga datang ikut membantu perekaman. “Termasuk camat dan lurah di Medan dan sekitarnya sudah saya koordinasikan agar ikut membantu kegiatan tersebut,” ucapnya.
Pelayanan sendiri akan dimulai Senin, 3 Desember 2018 dan perekaman diupayakan siap satu hari. “Kita kan buka dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Kalau dia datang di bawah jam 12 siang kita upayakan siap hari itu juga. Tapi kalau datangnya sore, mudah-mudahan Selasanya sudah siap,” ujarnya.
Sementara keesokan harinya, sambung dia, akan ada acara seremonial, kemudian Rabu melanjutkan pelayanan dan sampai Kamis, 6 Desember. Di mana, merupakan hari penyelesaian perekaman KTP el masyarakat yang datang di hari sebelumnya.
“Kita upayakan sehari itu bisa merekam sampai 4.000 e-KTP.
Jadi kalau empat hari bisa sampai 16 ribu atau 20 ribu blangko. Untuk kecukupan blangko sendiri kami sudah berkoordinasi dengan pusat. Apalagi Kemendagri ada tim khusus untuk itu. Saya yakin pasti cukup,” katanya.
Saat ditanya kaitannya dengan target perekaman sebelum Pemilu 2019, Ismael menjawab bahwa ini memang program nasional. Hanya saja pelaksanaannya oleh Pemprovsu.
Sebelumnya di Jakarta juga sudah pernah dilakukan Pak Anis di rumah susun,” ucapnya.
Ia yakin animo masyarakat untuk melakukan perekaman di tanggal tersebut cukup besar. Hal ini terlihat dari satu bulan sebelum gerakan ini dilakukan, respons masyarakat sudah cukup besar.
“Tak hanya perekaman e-KTP saja, bagi warga Sumut yang ingin mengganti KTP karena rusak dan termasuk pembaharuan data, kami juga siap melayani. Nantinya untuk itu kami langsung teruskan dengan kabupaten/kota terkait. Jadi bagi semua warga Sumut mari manfaatkan program yang baik ini,” pungkasnya. (prn/ila)
